Comments on: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2007

By: rahmad sst

rahmad sst — Fri, 19 Aug 2011 08:05:17 +0000

gimana tentang standar satuan harga untuk konsultan perencanaan… apakah ada perubahan mengikuti Perpres 54…

By: pemeliharaan

pemeliharaan — Thu, 07 Apr 2011 08:41:56 +0000

kepmen apa yang mengatur tentang APIP?

By: pemeliharaan

pemeliharaan — Thu, 07 Apr 2011 08:40:03 +0000

mengapa permen PU 43 tahun 2007 tidak bisa dibuka dan di copy di word,permen apa yang mengatur tentang direksi pekerjaan.

By: andris

andris — Thu, 03 Mar 2011 14:59:25 +0000

pa kabar pa heldi,
saya mau tanya tentang pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan, apa kedudukannya dibawah PJPK atau sejajar? maksudnya hasil pekerjaan diterima dulu oleh pejabat penerima pekerjaan, atau disyahkan dulu oleh PjPK baru diterima oleh pejabat penerima pekerjaan. saya masih bingung, bila melihat perpres 54 seakan akan tanggung jawab akhir ada di pejabat penerima pengadaan.

terima kasih

By: heldi

heldi — Thu, 03 Feb 2011 12:11:42 +0000

Standar jasa konstruksi tetap ke perpres 54, peraturan menteri PU adalah tarkait aturan teknisnya (bila diperlukan) dan selama tidak bertentangan dengan aturan main dalam P54

terima kasih

By: db

db — Mon, 31 Jan 2011 05:55:25 +0000

Mas setelah terbit perpres 54, standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi bagaimana? apa masih bisa menggunakan permen 43?
Terima kasih

By: heldi

heldi — Thu, 11 Nov 2010 03:44:33 +0000

lihat indeks pada buku permen 45
thanks 4 visiting

By: hartaty m.s

hartaty m.s — Thu, 11 Nov 2010 02:29:35 +0000

mau nanya nih, berapa persen yah nilai perencanaan & pengawasan dari nilai anggaran?

By: heldi

heldi — Sat, 30 Oct 2010 05:29:32 +0000

@tedi
Mohon maaf saya tidak punya om…
Mungkin di website PU?!

thabks for visiting

By: tedi santo sofyan

tedi santo sofyan — Mon, 25 Oct 2010 05:46:33 +0000

ass. mas heldi.
saya tedi mahasiswa pascasarjana UNPAR bandung.
barangkali mas heldi punya file atau link untuk download:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha.
saya butuh sekali peraturan tsb untuk bahan penyusunan tesis saya.
sebelum nya terimakasih…