UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

May 10, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Click to zoom Materai

photo: Materai Rp. 6000

Akhir-akhir ini saya mendapat pertanyaan tentang menggugurkan atau tidaknya suatu penawaran apabila dalam surat penawarannya tidak dibubuhi materai, atau materainya (tanda tangan/tanggal) tidak memenuhi syarat. Akhirnya setelah browsing diperoleh satu artikel dari http://www.jdih.bpk.go.id, sebagai berikut:

Meterai atau bea meterai di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai. Berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Meterai tersebut, dinyatakan bahwa bea meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Pengaturan lebih jelasnya tertuang dalam Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.


Dalam masyarakat awam di Indonesia sering menimbulkan pertanyaan berkaitan bea meterai dengan sahnya perjanjian atau kontrak, dalam hal ini apakah sah surat perjanjian atau kontrak yang tanpa dibubuhi meterai yang cukup serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan?
Pertanyaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Di dalam KUHPerdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai Pasal 1880.
Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta dan Surat bukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.
Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti Notaris, Pegawai Pencatat Sipil), maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, putusan hakim (vonis), berita acara sidang, surat perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya; sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, dan surat perjanjian jual beli.
Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUHPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Berkaitan dengan meterai atau bea meterai menurut Pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan ataukeadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan demikian maka tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa) maka tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian.
Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.
Bila suatu surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan.
Perlu ditegaskan kembali, bahwa tidak dilunasinya bea meterai dalam dokumen tersebut akan berdampak terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bea meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jika dokumen perjanjian atau kontrak yang tidak dibubuhi dengan meterai ternyata akan dipergunakan sebagai alat bukti, maka UU tentang Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200 persen (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pembayarannya adalah pemegang dokumen harus melunasi bea meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian yang dapat dilakukan melalui Pejabat Kantor Pos.

So… bagaimana panitia, digugurkan atau tidak?

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

18 Responses to “UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai”
  1. nurliza says:

    hy,,,
    saya mo nnya ne mulai berlakunya materai 6000 tahun 1994 atau kertas segel tahun 1994 terdapat dalam uu barapa ??? trims toling bantu aq yach…

  2. edward says:

    sanksi apa yang didapat jika terjadi pelanggaran perpres 54 tahun 2010
    terima kasih infonya

  3. Triana Arisdiani says:

    Bagaimana cara menggugat pihak pertama yang memberi hutang?
    Begini pak sebenarnya saya mempunyai masalah dengan suatu pegadaian,katakanlah pegadaian itu adalah X, di awal kami/kedua belah pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian di atas materai, pada pembayaran pertama pihak pertama/x tiba2 menyampaikan bahwa ada kesalahan dalam pembuatan perjanjian dan tiba2 merubah biaya cicilan, padahal sudah jelas bahwa pada salah satu pasal menyebutkan bahwa”apabila ada perubahan pembayaran akan diberitahukan terlebih dahulu dan baru akan berlaku pada bulan berikutnya”,tapi x langsung menyampaikan bahwa ada kesalahan perjanjian dan langsung meminta sejumlah uang sebsr perubahan tsb,dan yang plg mengherankan tanda tangan saya yang tadinya ada pada perjanjian awal sudah dipindahkan pada lembar perjanjian yang baru tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,apakah ini termasuk pemalsuan data?

    • heldi says:

      @Triana

      Wah ini sudah keluar dari ranah pengadaan barang/jasa… saya agak ragu juga untuk menjawabnya… seharusnya ditanyakan kepada ahli hukum langsung nih mba…

      Tetapi kalau membaca dari ceritanya, dari sudut pandang etika dan logika nampaknya memang ada kejanggalan dalam proses perubahan perjanjiannya… seharusnya apabila membuat perjanjian baru maka, surat perjanjian yang pertama harus secara resmi (diakui kedua belah pihak) untuk dibatalkan… sedangkan dari ceritanya ini tau-tau sudah berpindah tanda tangan… ada keanehan ini mba… :)

      Demikian mungkin mab Triana… tetapi akan lbh afdol kalau mab bertanya kepada ahli hukum…

      Salam Hujan dari Bogor

      heldi

  4. choirul says:

    ya kita kembalikan aja pada dokumen lelang … di situ di jelaskan tidak harus pake materai atau tidak .. dari pada kena sanggah dari rekanan laennya … (pengalaman mode : ON )

  5. Roma says:

    Salam Tender :)
    Setelah membaca mengenai artikel dan tanya jawab diatas.. sehingga timbul pertanyaan dari saya.. adalah:
    1. Mengenai Materai yg bertanggal pada Jaminan Penawaran khususnya dari Bank.. Pihak Bank/PimpinanBank punya wewenang penuh untuk memberi tanggal atau tidak pada materai tersebut.. karena Pihak Bank yg punya wewenang penuh mengeluarkan Jaminan Penawaran yang sah. Kalaupun Jaminan Penawaran Bank yg kita peroleh materai tidak bertanggal.. Kita tidak punya hak untuk menambah Tanggal pada materai tersebut walaupun dengan alasaan apapun.. Karena Urusan Jaminan Penawaran adalah Urusan antara Panitia dan Pihak Bank.. Umumnya Jaminan Penawaran yg dikeluarkan dari Bank bersifat Unconditional (tidak ada penandatanganan Direktur atas nama Perusahaan terkait). Seandainya kita menambahkan tanggal materai pada Jaminan Penawaran tersebut dikarenakan tidak bertanggal dan Panitia mengkonfirmasi ke Bank danPihak Bank tidak mengakui atas tanggal yang bermaterai tersebut.. hal tersebut bisa menggugurkan.. karena kita tidak punya hak/wewenang dalam hal penambahaan tanggal pada materai walaupun kita bisa menambahkan tanggal tersebut sesuai keinginan pihak Panitia.
    Dari hal uraian yg saya jelaskan tersebut.. Perlu ditegaskan dari Pihak Panitia Lelang dan Peserta Lelang supaya dapat memahami proses keluarnya Jaminan Penawaran dari Bank maupun Jaminan Penawaran dari Asuransi khususnya soal Materai Bertanggal/tidak.

    Kalo menurut saya..soal Materai bertanggal/tidak.. jangan diperdebatkan.. harus satu Suara .. Pihak Panitia dan Pihak Peserta Lelang harus sepakat dalam Aanwijzing/penjelasan mengenai materai bertanggal pada Jaminan Penawaran wajib/tidak atau terserah dari pihak yg menerbitkan!? dan tertuang jelas di B.A Penjelasan/Aanwijzing .. jangan yg benar jadi salah.. yang salah jadi benar. Bagaimana Menurut Bapak² /Ibu² sekalian? Terima kasih.
    ====================

    Salam Tender Mas Roma!
    Yups, napasnya ada pada Aanwijzing, masalah materai jelas sudah ada yang mengaturnya yaitu UU ttg bea materai, kemudian masalah jaminan penawaran intinya adalah bisa dicairkan (klarifikasi ke pihak penjamin). Inilah perlunya para peserta lelang untuk ikut aanwijzing, meskipun tidak menggugurkan, dan inilah perlunya panita yang handal dan mumpuni (bukan hanya panitia 17 agustusan yang cuman kumpul doank trus trima honor hehehe…) dalam menjelaskan isi dokumen serta hal2 yang belum tercover dalam dokumen sehingga pelelangan dapat berjalan dengan aman dan nyaman

  6. Latief says:

    Mohon bisa dibantu penjelasan mengenai hal sbb:

    Apabila pada surat penawaran ada perbedaan penulisan tanggal antara tanggal surat dengan tanggal di materai.
    Hal tsb mengakibatkan surat tersebut dinyatakan bermaterai atau tidak bermaterai?

    Terima kasih,
    Latief

  7. Hendra Tris Tomy says:

    saya akan bertanya kepada saudara untuk bertukar pendapat mengenai hal-hal sbb :
    1. RAB & Jadwal tidak bermaterai sedangkan dokumen pemilihan meminta bermaterai, apakah dapat digugurkan.
    2. Perlakuan yang sama untuk surat penawaran, tidak bermaterai apakah dapat digugurkan.
    3. Bagaimana cara mengecek kebenaran neraca karena banyak yang mengisi secara sembarangan.

    • heldi says:

      @Hendra
      Saya coba jawab pertanyaannya;

      1. Masalah materai harus dijelaskan pada saat Aanwijzing, bukan hanya masalah dokumen mana yang harus bermaterai tapi bagaimana tata cara pemateraiannya (pelunasan bea materai), mulai dari apakah akan menggugurkan atau tidaknya apabila tata cara pembayaran bea materainya tidak sesuai dengan UU bea materai, begitu pula apakah aturan ini berlaku untuk semua dokumen yang bermaterai atau tidak, bagaimana dgn dokumen selain Surat Penawaran? Bagaimana dengan dokumen dari pihak ketiga seperti bank (untuk dukungan bank dan jaminan penawaran), Surat Dukungan dari pihak ketiga dsb. Disinilah sebenarnya salah satu pentingnya penunjukan/pembentukan panitia yang berkualitas yang tidak hanya sekedar mempunyai sertifikasi bappenas, tetapi harus benar-benar mempunyai kemampuan pengetahuan komprehensif terhadap aturan2 main dalam pengadaan barang/jasa, sehingga dalam Aanwijzing dapat menjelaskan hal2 yang belum jelas tercover oleh dokumen pengadaan. Begitu pula pada saat Aanwijzing inilah (meskipun hal ini bukan hal yang wajib) diperlukan kritisi dari para peserta lelang agar pelelangan dapat berjalan dengan baik.

      2. Jawaban sama dengan nomor 1, semuanya kembali kepada Penjelasan Lelang dari Panitia Lelang, hal ini belum menjadi “kebiasaan” bagi peserta lelang sehingga harus dipertegas pada saat Aanwijzing.

      3. Kebenaran Neraca dapat diperiksa dengan menambahkan persyaratan laporan audit keuangan.

      Demikan, kalau ada pertanyaanya lagi kita sharing lagi aja :)
      Salam dari Bogor
      heldi

  8. heldi says:

    @Bayu

    Terima kasih sudah berkunjung di blog saya.

    Saya coba jawab pertanyaannya tentang Pengadaan Puskesmas 2,7 M, pengadaan konstruksi yg lumayan besar juga :)

    Tentang Pengalaman Pekerjaan bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
    Lihat pasal 11 huruf f Keppres 80/2003; (http://keppres80tahun2003.blogspot.com/2009/04/persyaratan-penyedia-barangjasa-pasal.html)
    Huruf f dalam Pasal ini jelas-jelas dibuat untuk melindungi perusahaan yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun). Karena kalau tidak ada ayat ini maka kapan akan ada regenerasi presiden di negeri ini kalau salah satu persyaratannya adalah harus berpengalaman sebagai presiden :)
    Untuk itu panitia tidak boleh mempersyaratkan pengalaman bagi perusahaan yg baru beridiri (kurang dari 3 th) KECUALI untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut panitia dan PPK benar-benar harus dikerjakan oleh penyedia jasa yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan tersebut, sehingga harus dimunculkan KD (kemampuan dasar) untuk memfilter penyedia jasa yang akan mengikuti penngadaan tsb.
    Pekerjaan yang seperti apa yang mengharuskan ada pengalaman, itu bisa subyektif juga sih, namun kalau untuk pekerjaan puskesmas, saya kira ataupun orang awam pun dapat berpendapat sama, bahwa membangun puskesmas tidak memerlukan pengalaman khusus dan dapat dikerjakan oleh perusahan tanpa pengalaman sejenis. Sehingga menggugurkan akibat tidak ada pengalaman dalam bidang sejenis adalah hal yang tidak bisa diterima.

    Demikian yang bisa saya jawab semoga masih tidak mengerti sehingga dapat sering-sering berkunjung ke blog saya ini :)
    Salam dari Bogor
    heldi

  9. Bayu says:

    Mas heldy mo tanya ya…
    Saya baru ikut lelang pengadaan Kendaraan Puskesmas sbsr 2,7 milyard, saya digugurkan dengan alasan tidak melampirkan surat referensi pengalaman.
    Perusahaan saya berdiri kurang dri 3 tahun, tdk memiliki pengalaman pengadaan tersebut namun memiliki pengalaman dalam pekerjaan lain yang saya lampirkan SPK & BA saja.
    Menurut saya untuk peserta yg memiliki pengalaman terkait pengadaan tersebut harus melampirkan surat referensinya. sedangkan saya tidak memilikinya.
    Sesuai dengan KepPres No.80 thn 2003 apakah saya dapat digugurkan?
    Mohon Penjelasan Mas Heldy…trima kasih…

  10. heldi says:

    @reihanu
    terima kasih sudah memberikan masukannya sangat fokus dan teliti sekali. :)
    benar sekali apabila terjadi kesalahan evaluasi karena kelalaian panitia maka bukan gagal lelang, tapi PPK dapat memutuskan untuk memerintahkan panitia melakukan evaluasi ulang, terima kasih atas koreksinya.
    Pada real-nya memang sanggahan biasanya hanya sekedar seperti yang dikatakan reihanu, karena dalam praktek realnya meskipun ada sanggah dan sanggah banding, proses pengadaan terus berlanjut dan kalau sanggahan/banding diterima agak sulit juga untuk menindaklanjutinya; lelang ulang sudah tidak mungkin, pemutusan kontrak (jarang sekali saya menemukan klausul kontrak yang mengatur pemutusan kontrak akibat sanggah/banding dinyatakan diterima), ujung-ujungnya biasanya diselesaikan di bawah tangan :)
    Terkait tanggal dalam materai, banyak menafsirkan dari keppres 80/2003 hal tersebut tidak menggugurkan karena didukung dari forum tanya jawab bappenas (meskipun bukan dasar hukum, tapi banyak yang “berkiblat” kesana) yang menjawab hal tersebut tidak menggugurkan (dimana Bappenas nota bene merupakan “garda pengawalnya” pengadaan), sehingga menurut saya perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif untuk dasar pelaksanaan proses pengadaan bukan hanya dari keppres 80/2003 tapi dapat kita ambil juga dari Undang-Undang yang lebih tinggi daripadanya, sebagai contoh lain persyaratan SBU yang tidak diersyaratkan dalam Keppres (dalam forum bapenas juga tidak diwajibkan), dalam Undanb-Undang Jasa Konstruksi itu wajib dipersyaratkan. Demikian pula dengan UU lainnya, spt bea materai, ketenagakerjaan, anti monopoli dss, termasuk peraturan gubernur atau daerah yang terkait dalam pengadaan.
    Demikian, salam kenal saja, mohon informasi donk dari instansi mana nih, nampaknya saya banyak belajar lagi nih dari pakar pengadaan :)
    terima kasih sudah berkunjung

  11. reihanu says:

    aturan di Keppres tentang yang menggugurkan sudah jelas, bisa dilihat di Lampiran I Bab II huruf A angka 1.f.5).d).(4) bahwa surat penawaran memenuhi syarat administrasi jika bermaterai, dan bertanggal. ini bermakna jika surat penawaran tidak bermaterai, maka jelas gugur, karena memang sudah diatur dalam keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya. kemudian jika ada pertanyaan, apakah jika materai tidak bertanggal apakah memenuhi syarat atau tidak? hal ini tidak diatur dalam Keppres, karena yang diatur adalah surat penawaran yang bertanggal, dan dibubuhi materai, bukan materai yang bertanggal. maka dalam hal ini Pasal 5 UU No. 13 tahun 1985 bisa dipakai. hal ini juga berlaku pada jaminan penawaran, hal-hal yang dapat mengugurkan tentang jaminan penawaran diatur dalam Lampiran I Bab II huruf A angka 1.f.5).c) di 8 hal tentang surat jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan di klausul ini, tidak ada kriteria bahwa jaminan penawaran harus bermaterai, apalagi materai yang bertanggal
    kemudian jika anda menyanggah, maka perhatikan klausul tentang hak sanggah, masa sanggah paling lambat 5 hari setelah pengumuman pemenang sebagaimana Lampiran I Bab II huruf A angka 1.k.1) maka tentu tidak etis jika sanggahan disampaikan melebihi itu, dan sebaiknya anda jadikan wacana untuk ke depannya, karena memaksakan sesuatu diluar aturan yang ditetapkan, maka anda sakit tidak ada keuntungan, ppk dan panitia pengadaan juga sakit. dan sanggahan itupun hasilnya adalah evaluasi ulang bukan gagal lelang sebagaimana perkataan pak herdi. jadi next time gunakan hak sanggah dengan sportif dengan alasan-alasan sebagaimana angka Lampiran I Bab II huruf A angka 1.k.3) dan jadikan saja ini suatu pelajaran dengan memberitahukan kepada panitia yang berkaitan agar ke depannya lebih bijak dalam memutuskan sesuatu hal

  12. heldi says:

    lihat pasal 7 ayat 9 UU bea materai…
    kalau menurut saya pribadi hal tersebut menggugurkan, namun di satu sisi seharusnya panitia memberitahukan informasi tentang hal ini pada saat Aanwijzing, kalaupun tidak digugurkan maka bisa disanggah untuk gagal lelang karena panitia lalai dalam pelaksanaan proses pelelangan.

    demikian semoga bermanfaat

  13. heldi says:

    BAP Aanwijzing berbunyi tidak ttg hal tsb?

  14. agung says:

    Jika jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Surety, pada materai tidak diberi tanggal apakah dapat menggugurkan penawaran? Hal ini terjadi pada saya dan rencananya saya akan mrnyanggah. Jika saya menyanggah dasar apa yg perlu saya siapkan? Note : dalam dokumen lelang tidak mencantumkan hal tsb. Thx

  15. nadim says:

    yang pasti, dengan tidak adanya materai pada surat/perjanjian tidak menyebabkan perjanjian tsb tidak sah…ya kan bos.
    @ aprilia
    apa alasan bea materai sebagai alat pajak?
    ya undang-undang bea materai lah kan tertulis di situ. kenapa pemerintah mengatur begitu…itu yang saya gak paham juga

  16. aprilia ningrum says:

    apa alasn bea materai sebagai alat pajak?

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!