Hal-hal yang harus diperhatikan peserta lelang dalam proses pelelangan

July 18, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Beberapa kali menjadi panitia pengadaan pada beberapa dinas dan sektoral di kota Bogor, menarik juga untuk memperhatikan perilaku peserta pengadaan dalam mengikuti proses pelelangan. Dari beberapa proses pengadaan yang diikuti selama 3 tahun ini, saya memperhatikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan peserta pengadaan dalam menjalani proses pelelangan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Proses Aanwijzing; Penjelasan lelang atau aanwijzing sesuai keppres 80 tahun 2003 sebenarnya bukan merupakan keharusan bagi peserta lelang untuk mengikutinya, namun mengetahui dan mengikuti perubahan-perubahan yang muncul dan penjelasan-penjelasan mendetail terhadap dokumen pengadaan itulah yang penting. Apabila peserta pelelangan tidak mengikuti aanwijzing maka minimal membaca dan mengikuti semua perubahan dan petunjuk detail dalam BAP / Risalah Aanwijzing itu wajib hukumnya. Banyak sekali peserta lelang yang tidak mengikuti aanwijzing ternyata dokumen penawarannya tidak sesuai dengan petunjuk detail atau perubahan yang ada dalam BAP/risalah aanwijzing, contoh kecil tapi fatal/menggugurkan antara lain, perubahan judul/nama paket pekerjaan dan alamat surat menyurat dua pont ini muncul pada halaman paling depan dalam dokumen penawaran yaitu dalam surat penawaran, sehingga kesalahan ini langsung menjadi catatan bagi panitia dan peserta lelang lainnya, karena dapat diketahui langsung pada saat pembukaan dokumen penawaran. Jadi apabila tidak bisa mengikuti aanwijzing wajib hukumnya untuk para peserta pengadaan untuk membaca dan mengikut perubahan dan petunjuk detail dalam BAP/risalah aanwijzing, tentunya jangan lupa juga membaca semua petunjuk dalam dokumen pengadaannya. Akan lebih sempurna apabila peserta pengadaan dapat mengikuti dan aktif dalam penjelasan lelang, sehingga hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan juga perubahan-perubahan terhadap dokumen pengadaan dapat diikuti dengan baik, juga hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran dapat diperjelas pada saat aanwijzing.

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

2. Pembukaan Penawaran; Kebanyakan peserta lelang agak “ogah” menjadi saksi atau wakil peserta pengadaan untuk menandatangani BAP pembukaan penawaran, hal ini karena kebanyakan peserta pengadaan lebih konsentrasi untuk menuliskan nilai/harga2 penawaran/bidding dari peserta lainnya, padahal untuk menuliskan urutan/peringkat penawaran harga dari yang terendah sampai dengan harga tertinggi itu bisa dilakukan pada saat akhir pembukaan dokumen dengan meminta BAP Pembukaan penawaran dari panitia pengadaan. Seharusnya pada saat pembukaan kesempatan menjadi wakil/saksi adalah kesempatan yang paling baik untuk memeriksa penawaran-penawaran dari peserta lainnya yang nota bene akan menadi lawan dalam pelelangan, apabila bisa menjadi saksi dalam acara pembukaan penawaran, maka seoptimal mungkin carilah kesalahan-kesalahan dari peserta lain yang dapat menjadi catatan bagi panitia pada saat evaluasi nanti. Apalagi peserta pengadaan tersebut mengikuti aanwijzing tentunya masih hapal betul perubahan-perubahan apa saja yang signifikan muncul terhadap dokumen pengadaan sehingga apabila ada penawaran dari peserta lain yang membuat penawaran tidak sesuai dengan perubahan atau penjelasan detail pada saat aanwijzing, maka itu langsung bisa dijadikan catatan yang mungkin akan menjadi point menggugurkan pada saat evaluasi.
%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa
3. korban COPY PASTE dokumen; Kadang dalam beberapa pelelangan ada satu peserta lelang membawa “grup-nya” sehingga dia memasukkan beberapa perusahaan dalam satu paket, hal itu mungkin sah-sah saja selama secara normatif tidak melanggar keppres 80 tahun 2003 atau Undang-Undang lain yang mengatur hal ini seperti UU anti monopoli atau UU tentang jasa konstruksi. Dalam prakteknya meskipun beberapa perusahan tersebut memang masing-masing direkturnya yang mendaftar dan memasukkan dokumen namun biasanya dokumen penawarannya sebenarnya dibuat oleh satu orang/perusahaan saja, nah ini biasanya dapat diketahui dari isi dalam dokumen penawaran, terutama dalam metodologi atau usulan teknisnya, dalam beberapa kasus ditemukan beberapa dokumen penawaran dari perusahaan berbeda namun metodologinya persis sama, hanya berbeda font serta size-nya saja, atau karena terburu-buru dalam beberapa pelelangan konsultan pernah ditemukan usulan teknis untuk pembangunan gedung isinya FS tempat sampah atau rumah sakit, nah hati-hati dalam copy paste-nya, atau kalaupun hanya membuat satu penawaran bisa terjadi juga korban copy paste, misalnya judul yang belum diganti, sehingga muncul pada beberapa usulan jadwal atau usulan tenaga ahli judulnya untuk paket yang lain, hal ini bisa menjadi point menggugurkan.

4. Konsistensi dan Kebenaran Isian Dokumen Prakualifikasi; hati-hati dalam mengisi isian formulir kualifikasi, karena dalam penutup isian kualifikasi disebutkan bahwa isian kualifikasi telah diisi dengan benar, sehingga apabila ada isian yang tidak benar, hal itu bisa langsung dijadikan alasan untuk pengguran oleh panitia. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pengisian dokumen kualifikasi sehingga mengakibatkan digugurkannya penawaran:

- Konsistensi terhadap semua data dalam isian kualifikasi; contoh: isian data personalia, apabila dalam data personalia disebutkan pegawai tersebut mempunyai pengalaman 10 tahun, maka dalam daftar riwayat hidup harus secara lengkap menyebutkan dimana saja dia pernah bekerja seama 10 tahun tersebut, jangan sampai disebutkan pengalaman 10 tahun tapi dalam ijasah disebutkan baru lulus pada tahun 2005, apalagi kalau dalam KTP/ijasah disebutkan tanggal lahirnya tahun 90-an keatas, kalau masuk SD umur 6 tahun plus SD 6 th, SMP 3 th, STM/SMA 3 total umur 18 tahun itu baru lulus SMA/STM jadi apabila ada yang menyebutkan pengalaman 10 tahun untuk kelahiran tahun 90-an, berarti umur 8 tahun juga sudah mulai bekerja.. impossible :) , jadi konsisiten atau isilah dengan benar isian kualifikasi tersebut, karena dengan syarat minimum pun suatu perusahaan dapat lulus kualifkasi, tidak perlu dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahkan agar kelihatan lebih dari yang lain, resikonya malah bisa jadi digugurkan penawarannya.

- Membuat keterangan/dokumen “aspal” (palsu) dengan penggunaan teknologi scanner plus adobe photoshop; dalam beberapa kasus pernah ditemui perusahaan yang mungkin kerena lupa atau apapun alasannya, belum mengurus perijinan mereka baik untuk perusahaannya atau tenaga ahlinya, misalnya, IUJK, NPWP, keterangan bank, atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pengadaan. Hal ini sebaiknya jangan dilakukan oleh peserta pelelangan, karena apabila hal ini dilakukan dan diketahui oleh panitia atau PPK maka perusahaan yang melakukan dapat digugurkan dan di blacklist, bahkan apabila institusi yang mengeluarkan perijinan tersebut merasa dirugikan hal ini bisa diadukan lenjadi tindak pidana pemalsuan dokumen. Janganlah… karena panitia juga sekarang ini sudah banyak yang mengerti tentang teknologi tsb, atau cukup dengan konfirmasi terhadap institusi yang mengeluarkannya, hal tersebut bisa diklarifikasi langsung via telepon, faks bahkan di internet pun sudah banyak yang menyediakan fasilitas konfirmasi on-line. Sehingga bukan hanya panitia, peserta pelelangan yang lain pun dapat ikut serta dalam proses klarifikasi keabsahan dokumen.

- Sering juga ditemukan kesalahan dalam Formulir isian kualifikasi adalah; lupa menyertakan penutup isian kualifikasi dan lupa memberikan materai dalam neraca.

5. Faktor Politis dalam pelelangan; Hampir dalam semua pelelangan (kecuali lelang sektoral), saya selalu menemukan unsur politis yang dihembuskan baik oleh peserta maupun pejabat-pejabat yang terkait dalam kegiatan/pekerjaan yang akan dilelangkan. Namun kembali ke hati nurani masing-masing dan juga melihat kondisi sekarang yang sudah bukan jamannya lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada, maka saya melihat sekarang ini panitia lebih cenderung untuk mencari amannya saja dan cenderung mengabaikan faktor-faktor politis tersebut, yang penting secara normatif dokumen dari calon pemenang itu bagus dengan harga terbaik dari yang lainnya, maka itulah yang jadi pemenang, unsur-unsur politis yah silahkan diatur saja di luar arena pelelangan :) , jadi untuk para peserta pelelangan apabila merasa sudah diarahkan atau diatur atau sudah memberikan jatah preman kepada oknum pejabat tertentu sehingga merasa akan menang dalam pelelangan, sebaiknya waspada juga dengan tetap memperhatikan kualitas dari dokumen penawaran serta dengan memberikan harga yang responsif, sehingga tetap meskipun ini sudah arahan atau plottingan dsb, apabila didukung oleh dokumen dan harga penawaran yang bagus, no problem… yakin deh pasti menang… bahkan tidak perlu pake japrem-japrem lah :) dijamin menang :)

Itu saja mungkin, mudah2an tulisan ini bermanfaat, bisa berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen-dokumen penawaran yang masuk dalam suatu pelelangan.

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

12 Responses to “Hal-hal yang harus diperhatikan peserta lelang dalam proses pelelangan”
  1. heldi says:

    @Alil

    Salam kenal oge kang Alil, hatur nuhun tos linggih ke blog abdi :)

    Kanggo dokumen pengadaan PL tiasa di download di menu download, didinya ada MDPN kantun disesuaikeun sareung oaket nu nuju dipidameul, teras dina dokumen eta kantun di copy paste bae SPK na…

    Ceukap sikitu rupi namah nya kang, hatur nuhun
    Salam lelang bae ti Bogor

    heldi

  2. Alil says:

    salam kenal kang heldi. terima kasih sebelumnya kang. akang udah berbagi ilmu. langsung aja kang ya saya mo tanya ttg contoh dokumen pengadaan yang dibawah 50 jt (kalo tidak salah hanya spk aja ya kang, tolong kang sy dikirimi contoh spk nya ya kang) hatur nuhun kang

  3. Roma says:

    Salam Tender kang heldi :D
    Saya jadi membayangkan.. kalo lambat laun semua peserta lelang sudah mulai paham atas kekurangannya dalam mengikuti Pelelangan..siap Fight! dan dapat menyiapkan administrasi dokumen kualifikasi dengan baik dan benar ( Yang namanya Kepres no.80 thn 2003 dan perubahan2nya serta ketetapan2 lain udah diluar kepala).. istilahnya semua permintaan panitia dilengkapi dan secara kelengkapan administrasi Perusahaan sehat begitupula secara teknis dan usulan biaya terkoreksi dengan baik dengan diperbantukan oleh teman2 konsultan. (Para peserta lelang mengevaluasi dokumen SPH sebelum memasukkan dokumen SPH). Suatu ketika mungkin ditahun 2020 diadakan lelang.. dimana kumpul lah semua peserta lelang tersebut mengikuti lelang (siap tempur).
    Apa yg terjadi kalo hal demikian terpenuhi.. gimana menurut kang heldi? Apakah penawaran terendah bersifat responsif pasti dimenangkan?! Panitia yg bernuansa KKN pun garuk2 kepala untuk memenangkan peserta lelang binaan/arahan yang mempunyai penawaran di atas untuk dimenangkan.. karena terganjal penawaran rendah dari peserta lain setelah diklarifikasi dan diverifikasi secara evaluasi administrasi, teknis dan koreksi aritmatik biaya ..lulus tanpa cacat. :D

  4. Roma says:

    Salam lelang kang Heldi :D
    Saya kebetulan dari Jakarta kang heldi.. saya belakangan ini suka juga coba² mengikuti tender² dari unit² Kerja instansi Pemerintah yg mengadakan pelelangan pengadaan barang/jasa Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Panitia² lelang terkait.. Pengumuman lelang dapat dilihat dari koran ataupun di internet …( mungkin kang heldi sudah mengetahui dimana bisa mendapatkan info lelang tersebut :) ) saya tidak bisa promosi disini..
    Kalo soal e-procurement .. disini udah mulai merupakan bagian dari kelengkapan dokumen dalam lelang.
    Sukses selalu kang heldi. Amen.

    ============
    @Roma
    Amien… terima kasih atas do’anya, sukses selalu juga untuk Bang Roma.
    Terima kasih sudah berkunjung, semoga belum puas atas jawaban pertanyaannya agar sering2 berkunjung kembali ke blog saya ini :)
    Salam dari Bogor
    heldi

  5. Roma says:

    Setelah saya membaca artikel mengenai proses pelelangan.. timbul suatu pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan adalah..
    1. Dalam Pelelangan.. terkadang panitia meminta peserta lelang untuk legalisir Surat² Keterangan Perusahaan yang sudah tertuang dalam BAP ( Berita Acara Penjelasan).. contohnya: Legalisir Surat Keterangan Domisili, SIUJK, Surat Keterangan Fiskal dsb-nya.. Apakah hal tersebut wajib dan mutlak bisa menggugurkan peserta lelang dalam evaluasi Adm apabila tidak di legalisir?
    2. Dalam BAP tertuang mengenai E-Procurement/E-Tender untuk menginput/entry Harga Penawaran & Rekapitulasi di internet.. Apabila tidak melampirkan Print out Lampiran SPH Elektronik dalam Dokumen Penawaran.. apakah mutlak bisa menggurkan?

    Mohon kiranya dipertegas jawaban atas pertanyaan saya.. semoga tidak terjadi kesimpang siuran dalam proses evaluasi pelelangan . sebelum saya menanyakan pertanyaan² berikutnya.. :) terima kasih.
    =======

    Saya coba jawab pertanyaannya;
    1. Legalisir surat2 dalam administrasi dokumen kualifikasi, menurut saya hal ini tidak perlu diwajibkan karena dokumen kualfikasi seperti (SIUP, SITU, Pajak, dsb) apabila sudah ada fotocopynya dalam “bundel” dokumen penawaran, maka untuk pembuktian kebenarannya dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen kualifikasi (untuk 3 calon pemenang). Jadi kalau ada yang mensyaratkan ini sebaiknya pada saat aanwijzing minta di drop saja.
    2. Masalah SPH e-prrocurement; mohon dimengerti dulu bahwa e-proc filosofinya hanya sekedar “alat bantu” pelelangan. Kemudian inti tujuan dari print out SPH e-proc adalah untuk membuktikan bahwa peserta tsb melakukan bidding melakui internet, jadi sebenarnya kalaupun tidak ada print out dari e-proc bisa saja penawaran peserta tsb tidak digugurkan selama bidding via eproc masih dia lakukan (hal ini bisa kita cek pada saat pembukaan penawaran online) dan selama Dokumen pengadaan dan Perubahannya (aanwijzing) tidak mewajibkan hal tersebut. Hal ini menjadi mutlak mengugurkan kalau memang berbunyi wajib di dokumen dan perubahannya.
    Bagi panitia lelang kalau kita asosiakan, pelelangan/tender itu yah… seperti permainan bola, ada filosofinya dan ada aturan mainnya, kalau menurut aturan bahwa membuka kaus ketika perayaan goal itu adalah pelanggaran dan wajib diberi kartu, maka kalau dua kali kelakukan hal tsb bisa dikartu merah, ya begitu pula kalau sudah aturannya muncul dalam dokumen dan tidak ada perubahan ketia aanwijzing maka aturan tentang SPH e-proc tsb harus tetap dijalankan meskipun secara filosofinya hal tsb tidak menjadi masalah. Seperti masalah buka kaus pada sepakbola, sebenarnya masalahnya apa sih kok harus diberi kartu kuning? :)

    Demikian om…
    Salam lelang dari bogor, kayanya dari bogor juga nih, ada SPH eproc segala :)

  6. Aga says:

    Makasih ya info nya, kalau bisa di info contoh pembuatan dokumen atau hal-hal yang harus di input dalam pembuatan dok usulan teknis, seperti: Organisasi Kerja, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal Mobilisasi, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Hal-hal lain yg mendukung usulan. Makasih ya info nya…

    salam

  7. heldi says:

    @Fay
    Terima kasih atas kunjungan dan apresiasinya,
    Walah… pertanyaannya mohon maaf saya tidak bisa jawab, agak melebar dari pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah soalnya nih :) saya coba tanya dulu ke pak Iman Nugraha dulu deh, pakar hukumnya kota Bogor nih… :)

    salam

  8. Fay says:

    artikel anda sangat berguna. boleh saya tanyakan beberapa hal lagi walaupun agak melenceng?
    1. bagaimana terhadap penyimpangan prosedur lelang harta pailit? apakah pelelangan menjadi tidak sah dan umumnya siapa yang dirugikan? (debitur/kreditur/kurator)?
    2. Suatu bangunan/rumah (harta pailit) akan dilelang, namun penghuninya tidak bersedia mengosongkan rumah. Apakah proses lelang dengan penghuninya masih bertahan dianggap sah? Apakah penghuni rumah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum?

    Terima Kasih sebelumnya..
    GBU

  9. heldi says:

    @May SUHADI
    terima kasih atas kunjungannya,
    mudah2an dengan segala keterbatasan, saya bisa terus menulis tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan,

    heldi

  10. May SUHADI says:

    Pengalaman orang lain perlu di serap juga, karena suatu keuntungan bagi saya/kita tanpa mengalami langsung dapat manfaatnya/ilmunya. Terimakasih semoga Allah SWT memberkati anda, Jika punya pengalaman lain tip dan trick atau cara jitu yang perlu dimiliki petugas lelang, saya setia membacanya

  11. heldi says:

    @Vans:
    sama-sama… kita sama-sama belajar ajalah, keppres 80-nya nga tamat-tamat nih dibacanya :)

  12. Vans says:

    Wah, akhirnya aku jadi tau, tata cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, makasih yaa.. Pak/Bu/Mas/Mba..

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!