Salam kenal oge kang Alil, hatur nuhun tos linggih ke blog abdi

Kanggo dokumen pengadaan PL tiasa di download di menu download, didinya ada MDPN kantun disesuaikeun sareung oaket nu nuju dipidameul, teras dina dokumen eta kantun di copy paste bae SPK na…

Ceukap sikitu rupi namah nya kang, hatur nuhun
Salam lelang bae ti Bogor

heldi

============
@Roma
Amien… terima kasih atas do’anya, sukses selalu juga untuk Bang Roma.
Terima kasih sudah berkunjung, semoga belum puas atas jawaban pertanyaannya agar sering2 berkunjung kembali ke blog saya ini
Salam dari Bogor
heldi

Mohon kiranya dipertegas jawaban atas pertanyaan saya.. semoga tidak terjadi kesimpang siuran dalam proses evaluasi pelelangan . sebelum saya menanyakan pertanyaan² berikutnya.. terima kasih.
=======

Saya coba jawab pertanyaannya;
1. Legalisir surat2 dalam administrasi dokumen kualifikasi, menurut saya hal ini tidak perlu diwajibkan karena dokumen kualfikasi seperti (SIUP, SITU, Pajak, dsb) apabila sudah ada fotocopynya dalam “bundel” dokumen penawaran, maka untuk pembuktian kebenarannya dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen kualifikasi (untuk 3 calon pemenang). Jadi kalau ada yang mensyaratkan ini sebaiknya pada saat aanwijzing minta di drop saja.
2. Masalah SPH e-prrocurement; mohon dimengerti dulu bahwa e-proc filosofinya hanya sekedar “alat bantu” pelelangan. Kemudian inti tujuan dari print out SPH e-proc adalah untuk membuktikan bahwa peserta tsb melakukan bidding melakui internet, jadi sebenarnya kalaupun tidak ada print out dari e-proc bisa saja penawaran peserta tsb tidak digugurkan selama bidding via eproc masih dia lakukan (hal ini bisa kita cek pada saat pembukaan penawaran online) dan selama Dokumen pengadaan dan Perubahannya (aanwijzing) tidak mewajibkan hal tersebut. Hal ini menjadi mutlak mengugurkan kalau memang berbunyi wajib di dokumen dan perubahannya.
Bagi panitia lelang kalau kita asosiakan, pelelangan/tender itu yah… seperti permainan bola, ada filosofinya dan ada aturan mainnya, kalau menurut aturan bahwa membuka kaus ketika perayaan goal itu adalah pelanggaran dan wajib diberi kartu, maka kalau dua kali kelakukan hal tsb bisa dikartu merah, ya begitu pula kalau sudah aturannya muncul dalam dokumen dan tidak ada perubahan ketia aanwijzing maka aturan tentang SPH e-proc tsb harus tetap dijalankan meskipun secara filosofinya hal tsb tidak menjadi masalah. Seperti masalah buka kaus pada sepakbola, sebenarnya masalahnya apa sih kok harus diberi kartu kuning?

Demikian om…
Salam lelang dari bogor, kayanya dari bogor juga nih, ada SPH eproc segala

salam

salam

Terima Kasih sebelumnya..
GBU

heldi