Kritisi Keppres 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

September 19, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

BOGOR – Setelah 2 tahun lebih berkecimpung dalam dunia pengadaan barang/jasa (lelang, tender) saya sedikit memberanikan diri untuk mengkritisi keputusan presiden no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang jalan perjalanan pengalaman mengadakan barang/jasa di beberapa dinas/instansi pemerintah serta sektoral juga dalam proses pembuatan kontrak ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi masukan untuk kesamaan penafsiran terhadap keppres no. 80 tahun 2003. Beberapa hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Lampiran I BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa

Inti dari bab ini adalah penjelasan secara umum tentang proses, tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan strukturisasi mulai dari

A. Pelaksanaan untuk Pemborongan dengan uraian penjelasan untuk: 1. Pelelangan Umum, 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung dan 4. Penunjukan Langsung, kemudian;

B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan uraian penjelasan untuk: 1. Seleksi Umum 2. Seleksi Terbatas 3. Seleksi Langsung 4. Penunjukan Langsung, dan seterusnya.

Dalam bab ini seharusnya dibahas tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk semua jenis pengadaan yang meng-cover semua kegiatan/acara dalam pengadaan mulai dari tata cara pra/pasca kualifikasi, aanwijzing (penjelasan), pamasukan dokumen, tata cara pelaksanaan evaluasi dengan beragam metoda evaluasi, sampai dengan pengumuman, masa sanggah dan kontrak. Namun nampaknya dalam penjelasan pada Bab II ini tidak dijelaskan semua pilihan-pilihan tata cara yang konsepnya telah dijelaskan dalam bab I sebelumnya,

Contoh yang signifikan yang dapat menimbulkan multi/dual tafsir, yaitu dalam uraian tentang pelaksanaan evaluasi. Dalam BAB II A.1.f tentang tata cara pelaksanaan evaluasi penawaran untuk pemborongan. Uraian dalam bagian ini lebih cenderung merupakan uraian tata cara untuk evaluasi dengan sistem gugur. Sehingga apabila keseluruhan BAB II ini dijadikan sebagai patokan langsung untuk pelaksanaan pengadaan, maka dalam evaluasi pemborongan untuk semua metoda evaluasi hanya akan dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah saja, (lihat Lampiran I BAB II. A. 1. f). Apabila hal ini diberlakukan maka akan bertentangan dengan Uraian pada BAB I A. 3. b. terutama apabila metoda yang digunakan adalah metoda evaluasi dengan sistem merit point (nilai) baik dengan passing grade atau tanpa passing grade.

Begitu pula dalam penjelasan tata cara pelaksanaan evaluasi untuk jasa konsultansi, dalam BAB II. B. 1. k. tentang pembahasan evaluasi teknis untuk jasa konsultansi, uraian dalam bab ini lebih cenderung merupakan contoh untuk pelaksanaan evaluasi dengan metoda kualitas dan biaya, sedangkan untuk metoda lainnya harus disesuaikan dengan uraian dalam BAB I juga.

Dari penjelasan di atas disarankan ada petunjuk bahwa dalam penjelasan pada beberapa bab tersebut di atas hanya merupakan contoh untuk satu metoda evaluasi saja. Ataupun kalau memang tatacaranya seperti itu maka pada penjelasan BAB I tentang metoda evaluasi harus diselaraskan dengan BAB II, agar tidak terjadi kerancuan dalam metoda evaluasi.

2. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dengan metoda Pagu Anggaran dalam Jasa Konsultansi.

Terdapat perbedaan alur pelaksanaan antara tata cara dalam pasal 25 Keppres 80/2003 dengan uraian dalam Lampiran BAB I A. 3. b. 2) c).

Dalam pasal 25 1. d. 13) disebutkan bahwa dalam metoda pagu anggaran dilakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran, bagaimana hal ini bisa dilakukan sedangkan penawaran harga baru dibuka pada pembukaan sampul 2?

Sedangkan dalam Lampiran I BAB I dijelaskan bahwa; Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik. Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus dari persyaratan penawaran biaya tersebut. Jadi dilakukan pembukaan sampul Penawaran Biaya terlebih dahulu, baru kemudian penilaian kualitas teknis dari penawaran yang sama atau lebih rendah dari pagu anggaran.

Dari dua sumber ini terjadi kerancuan bagaimana tata cara pelaksanaan metoda evaluasi jasa konsultansi dengan metoda pagu anggaran, apakah:

1. Harus dilakukan dengan 1 sampul, sehingga bisa dibuka terlebih dahulu harganya.

2. Bila dilakukan dengan dua sampul yang dibuka/evaluasi pertama kali apakah panawaran teknis atau biaya?

Ada beberapa hal lain yang bisa menimbulkan multi/dual tafsir terhadap keputusan presiden ini, namun sebelumnya saya tuliskan disini akan terlebih dahulu dipelajari lebih dalam.

Demikian mudah-mudah berguna, mudah-mudahan para pembaca dapat memberikan masukan untuk hal ini.

Terima kasih

Bogor, Bulan Puasa 2008

heldi yudiyatna

Download Keppres 80/2003

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

59 Responses to “Kritisi Keppres 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”
  1. wijoyo santoso says:

    saya mw nanya kira2 dalm suatu proses pelengan hal-2 apa saja yg bisa menggunggurkan.
    sebagai 1 contoh kasus
    surat dukungan pada bagian yg ditujukn ada kslhn
    sesuai dgn ptunjk di rizalah surat dukungan ditujukan ke kepala dinas, tatpi yg dibuat oleh rekanan ditujukan ke panitia. apakh hal ini bisa dijadikan alasan untk digugurkann?
    tq ats jawabnya

    • heldi says:

      @Wijoyo

      Kalau menurut saya kesalahan dalam alamat ditujukan pada surat dukungan sebaiknya tidak digugurkan, diklarifikasi dulu terhadap perusahaan pendukungnya, intinya perusahaan pendukung siap mendukung perusahaan yg ikut tender!
      Demikian pa Wijoyo, hati-hati dengan hal-hal yang tidak prinsip, jangan sampai menggugurkan dgn hal2 yg tidak prinsip.

      Salam tender dari Bogor
      heldi y

  2. bang haji midun says:

    Mau tanya mas heldi, mas aku ada ikut tender, pada waktu pembukaan penawaran dokumen lengkap. dan di ikuti oleh 5 perusahaan 3 lengkap sisanya gugur. trus setelah seminggu, ada informasi bahwa akan di tender ulang, alasannya harga satuan yang ditawarkan rekanan tidak sesuai dengan dipa ( diatas ) dari dipa dinas. Tapi penawaranku jauh dibawah dari pagu dan HPS Panitia, dan potongannya 5% dari hps panitia.
    dan setelah itu panitia melakukan tender ulang tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi kepada rekanan. hanya di umumkan di kantor dinas saja, tanpa di umumkan di media masssa. tiba2 sudah ada pengumuman pemenang. apakah ini sdh melanggar keppress 80 tahun 2003. dan adanya unsur KKN. mohon advice nya.

    • heldi says:

      @bang Haji
      Kalau memang seperti demikian, itu berarti ada palanggaran terhadap keppres 80/2003, al:

      - panitia melakukan tender ulang tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi kepada rekanan. => seharusnya diberitahukan kepada para peserta

      - hanya di umumkan di kantor dinas saja, tanpa di umumkan di media masssa. tiba2 sudah ada pengumuman pemenang. => lelang ulang seharusnya seperti pada lelang awal, diumumkan dan mengundang peserta lama juga.

      - apakah ini sdh melanggar keppress 80 tahun 2003. dan adanya unsur KKN. => adanya unsur KKN harus dibuktikan dulu dengan jelas.

      Demikian pak Haji, salam pengadaan dari Bogor

      heldi

  3. melky bramajaya says:

    Mohon penjelasan, Panitia Pengadaan Mensyaratkan Jaminan Penawaran dari Bank Umum dan Bukan dari Perusahaan Asuransi, dan pada saat penjelasan pekerjaan sebagian peserta setuju dan sebagian tidak setuju/komplain dikarenakan paket yang dilelangkan kualifikasinya kecil.namun panitia tetap mensyaratkan Jaminan dari Bank karena masih ada peserta yang sanggup. Apakah persyaratan panitia melanggar Keppres 80 tahun 2003?

    • heldi says:

      @Melky:

      Terima kasih atas sharingnya om Melky :)
      Seharusnya panitia memperbolehkan jaminan penawaran dari asuransi, karena keppres 80/2003 dan semua perubahannya sekarang ini masih bisa mengakomodir jaminan penawaran dari asuransi. Apalagi ada sebagian peserta yang tidak setuju maka seharusnya hal tersebut tidak bisa dipaksakan untuk dimasukkan dalam BA aanwijzing karena bertentangan dengan keppres 80/2003.

      Demikian pak informasinya, mudah2an bisa dijadikan bahan untuk tindak lanjut dalam proses pengadaan yang sedang dilaksanakan.

      Salam Pengadaan dari Bogor
      heldi

  4. Salah satu point Keppres 80 tahun 2003 yang sangat terbuka awal terjadinya KKN adalah pengangkatan Panitia/Pejabat Pengadaan, yang kewenangannya ada ditangan PPK danatau KPA. Dengan kondisi seperti itu, panitia/pejabat pengadaan tidak bisa Independen, alasanya :
    1. Kalau independen alias tidak mengakomodir kepentingan oknum PPK / KPA, pasti tidak dipakai lagi sebagai panitia pada tahun berikutnya. Karena itu, sebaiknya PPK/KPA tidak mengusulkan terlebih mengangkat panitia/pejabat pengadaan, harusnya PPK/KPA hanya menyampaikan daftar nama PNS di instansinya yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, selanjutnya Pengguna Anggaran (PA ) dalam hal ini Menteri/Gubernur/Bupati yang memilih dan mengangkat panitia/pejabat pengadaan. hanya dengan demikian panitia/pejabat pengadaan bisa Independen.

  5. rossie says:

    Mau tanya mas heldi,
    pada waktu pembukaan penawaran kan kita tidak boleh menggugurkan peserta pelelangan, terus kalau kita menyatakan penawaran peserta dengan keterangan syah/tidak syah apakah boleh? Tks

    • heldi says:

      rossie says:
      Mau tanya mas heldi,
      pada waktu pembukaan penawaran kan kita tidak boleh menggugurkan peserta pelelangan, terus kalau kita menyatakan penawaran peserta dengan keterangan syah/tidak syah apakah boleh? Tks

      Jawab:
      Sebaiknya dengan bahasa lainlah… misalnya kalau nilai surat jaminan nya ada yang kurang, tulis saja, di kolom keterangannya, nilai jaminan RP.XXX.xxx.xxx,- jangan disebutkan nilai jaminan kurang. :)
      cari bahasa yang lebih halus dan tidak bertendensi “menggugurkan” karena pengguguran akan dilakukan pada saat evaluasi.

      demikian, salam tender dari bogor

  6. Unas says:

    Assalamu’alaikum

    Pak, nanya nih. Saya panitia lelang, terutama untuk pembangunan gedung sejak 2009. Saat ini di institusi kami (perguruan tinggi) ada beberapa paket pekerjaan pembangunan gedung tahap III (finishing) yang dilelangkan. Panitia mensyaratkan peserta lelang harus mempunyai sub bidang Bangunan-Bangunan Non Perumahan Lainnya (21005) dan Pekerjaan Interior (21103) karena untuk gedung kuliah dan lingkup pekerjaan terutama adalah pekerjaan finishing (interior). Didalam proses, ternyata banyak penyedia jasa yang tidak bisa memenuhi kedua syarat tsb (tidak ada 21103). Kami mengambil kebijakan bagi penyedia jasa yang hanya mempunyai salah satu sub bidang (21005) bisa melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan lain yang mempunyai sub bidang yang lain (21103). Hal ini sudah disampaikan saat aanwijzing dan tidak ada yang keberatan (sayangnya kelupaan dituangkan dalam berita acara). Ternyata ada satu peserta lelang yang tidak bisa memenuhi kedua syarat itu dan tidak KSO, tapi dia harga terendah. Peserta lain sudah dapat memenuhi syarat, baik memang ada 2 sub bidang maupun dilakukan KSO.
    Nah masalahnya, waktu klarifikasi peserta yang satu itu memasalahkan KSO ini dengan alasan bahwa KSO tidak bisa dilakukan untuk melengkapi sub bidang. Dia ngotot ada aturannya di LPJK.
    Padahal setahu saya, aturan baik di Kepres 80, Permen PU No. 43/2007, maupun peraturan lebih tinggi (UU dan PP Jasa Konstruksi) tidak ada yang melarang KSO untuk sub bidang.
    Terus ada lagi protes dari Forjasi (padahal bukan peserta lho) yang mempermasalahkan syarat 2 sub bidang. Setelah saya lihat di pengumuman lelang lain pada koran yang sama dan tanggal yang sama ternyata ada beberapa institusi yang mensyaratkan lebih dari 1 sub bidang. Apakah benar tidak boleh mensyaratkan lebih dari 1 sub bidang? Apa benar juga KSO tidak bisa untuk melengkapi sub bidang?
    Trim’s pak sebelumnya. Tak tunggu sarannya.

    Wassalamu’alaikum

  7. adinoegroho says:

    mas heldi, saya PNS instansi Badan Kepegawaian Negara, instansi kami mendapatkan permohonan memfasilitasi pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)dari instansi pemda, supaya tidak berbenturan dengan Keppres 80/2003 apakah sebaiknya menggunakan Sistem Swakelola saja…atau bagaimana, perlu diketahui kami membuat aplikasi dengan hardware dan software tersendiri spesifikasinya, apakah boleh melaksanakan pekerjaan tersebut dalam satu paket barang dan jasa.

    • heldi says:

      @Adhi

      Kalau menurut saya pengadaan tsb bisa dengan swakelola atau pun dengan penyedia barang jasa.
      Kalau mau di swakelola tidak masalah; soalnya inikan Simpeg untuk Badan Kepegawaian… nyambung toh?! kalau di instansinya ada beberapa ahli atau yang mengerti tentang komputer, saya kira bisa-bisa saja, tinggal merekrut beberapa konsultan perseorangan saja sebagai tenaga ahlinya.
      Kalau mau dengan penyedia barang/jasa pun tidak masalah, intinya tinggal bagaimana kesiapan di instansimnya saja.

      demikian, salam tender dari bogor
      heldi

      • adinoegroho says:

        terimakasih kang….atas jawabannya, mau nanya lagi bagaimana bentuk kerjasamanya apakah dituangkan dalam bentuk MOU, atau KAK atau SPK untuk pekerjaan secara swakelola itu..antar pimpinan instansi.
        makasih sebelumnya.

  8. edi says:

    apa boleh jaminan pelaksanaan memakai jaminan asuransi kerugian ?
    terima kasih ,,

    • heldi says:

      @Edi

      Tidak boleh bos… ketentuan ttg asuransi yang boleh untuk jaminan penawaran sudah diatur oleh Depperin.

  9. aris says:

    Jaminan Penawaran tidak ditandangani dan stempel oleh principal / pemohon , apakah penawaran gugur ? mohon pencerahan

    • heldi says:

      Kalau jaminan masih bisa dicairkan, saya kira tidak menggugurkan. Tanyakan saja ke perusahaan yang mengeluarkan garansinya, kalau itu sah dan bisa dicairkan, maka sebaiknya jangan digugurkan. Filosofi Jaminan ada pada bisa atau tidaknya jaminan tsb dicairkan.

      Demikian, salam tender dari Bogor
      heldi y

  10. bams says:

    mau tanya nih : berita acara serah terima pekerjaan siapa yang harus menanda tangani ? bolehkah selain PPK berhak menanda tangani BA serah terima tersebut ? Mohon kiranya jawaban bisa dikirim lewat email

  11. bams says:

    mau tanya nih : berita acara serah terima pekerjaan siapa yang berhak tanda tangan, bolehkah selain PPK menanda tangani BA serah terima tersebut ? nuhun

  12. heldi says:

    @Joko

    Arguman apalagi? yah tentunya keppres 80/2003 saya kira sudah cukup, karena yang mengatur aturan main dalam pengadaan barang jasa pemerintah hanyalah keppres 80/2003 dan semua perubahannya. Masalah syah atau tidaknya, apabila menggunakan asuransi maka tinggal dilihat saja di ;
    http://www.bapepam.go.id/perasuransian/publikasi_asuransi/info_penting_asuransi/surety_bond_091009.pdf

    Demikian mas Joko, terima kasih atas sharingnya.
    Salam tender dari bogor

  13. joko says:

    Saya ingin penjelasan sekali lagi mengengai jaminan penawaran yang menggunakan Jasa Asuransi Surety Bond/Tender bond, sebagai panitia saya pernah di tegur oleh pemeriksa bahwa jaminan tersebut tidak syah argumen apa yang harus saya sampaikan kepada pemeriksa tersebut, sedangkan kepres 80 menyatakan boleh/syah, trimakasih

  14. HANIFDAR says:

    OK, pak heldi. Mksh.

  15. heldi says:

    Oke, terima kasih atas informasinya bu…

    Masalah belanja obat, bahan habis pakai, alat kesehatan itu bisa dengan PL (yups… sesuai perpres 95 tahun 2007 – perubahan ke 7), dan pengadaan yang di bawah 5jt bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran, sedangkan 5jt sd 50jt cukup dgn SPK tanpa jaminan pelaksanaan. (lihat pasal 31 keppres 80).

    Jaminan penawaran adalah untuk menjamin dok/surat penawaran sehingga waktunya MINIMAL harus meng-cover mulai dari tanggal masuk penawaran sampai dengan 28 hari setelah masa laku penawaran. Kalau pemasukannya tanggal 16 sept maka jaminan pnwrn juga harus mulai menjamin dari tanggal tsb.

    Demikian bu, kalau ada pertanyaan lagi jangan bosa berkunjung lagi ya bu :) Kita sama-sama sharing aja ya…

    Hatur nuhun,
    heldi

  16. HANIFDAR says:

    Pak, saya pembelian rutin kebutuhan Instalasi Farmasi untuk 1 bln, seperti obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, reagensia yg. Karena kalau ditender tidak bisa menghitung sesuai dengan kebutuhan dan pola penyakit pasien. Dan pembelian langsung ke distributor obatnya.
    Jd nilanya tergantung kebutuhan bisa : di bawah 5 jt, 5 smp 10 jt, 10 smp 50 jt begitu.
    Mslh tender pak, saya ingin menanyakan tentang Jaminan penawaran. Apakah tanggal berlaku jaminan penawaran harus sama dengan tanggal pembukaan penawaran atau boleh beberapa hari setelah pembukaan penawaran asal masa berlakunya lebih dari masa berlaku penawaran.
    Contohnya ; pembukaan penawaran tanggal 16 September. Apakah tanggal berlaku jaminan penawaran harus dari tanggal 16 September sampai 30 Okteber atau boleh 2 minggu setelah pembukaan penawaran yaitu tanggal 29 Spetember smp 12 Nopember. ( dalam RKS masa berlaku penawaran 30 hr kaleneder dari tanggal pembukaan penawaran ditambah 15 setelah masa jaminan penawaran habis). Mksh pak atas jawabannya, jgn bosan ya pak heldi….

  17. heldi says:

    @hanifdar

    Saya harus tahu dulu berapa nilai PL nya pak, eh maaf Bu? :)
    Kalau boleh tahu berapa nilainya Belanja PL (Penunjukan Langsung) nya?
    Demikian terima kasih.

  18. HANIFDAR says:

    Asslm wr wb.
    Pak heldi, mksh atas jwbnya.
    Pak, dlm pengadaan barang farmasi di RS spt : alkes habis pakai, reagen, obat generik terutama jamkesmas, saya memesannya sesuai dg kebutuhan di lapangan. Menurut perubahan ke 7 keppres 80, obat, bahan habis pakai boleh dg penunjukan langsung karena termasuk barang khusus. Jd saya melaksanakannya dl 1 bl smp beberapa kali pemesanan, disamping memang obat generik skrg ini susah dan stoknya sering kosong di distributor. Yg mau saya tanyakan dlm proses pembyran ke distributor apakah cukup kelengkapan administrasinya berupa : 1. SP, Faktur Rekanan, berita acara pemeriksaan dan kwitansi. 2. Atau hrs menurut administrasi pengadaan barang sesuai dg keppres ada SP, Penawaran harga, Negosiasi, Faktur, Surat Pengantar Barang, Permohonan pemeriksaan dr Dierketur/KPA, BA Pemeriksaan, BA serah terima, permohonan pembayaran dr distributor, BA pembyran, kwitansi, kontrak sesuai nilai faktur. Sementara saya mesannya rutin tiap bulan smp beberapa surat pesanan.
    Pak , kalo administrasinya spt yg no. 1 apakah boleh atau salah. Rumah Sakit saya sdh BLUD.
    Demikianlah pak, terima kasih.

  19. heldi says:

    @JOKO

    Jaminan Penawaran dapat dari Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang daftarnya dikeluarkan oleh depperin dan setiap tahun/beberapa bulan selalu update daftarnya.
    Sehingga jaminan penawaran dari asuransi boleh, asal asuransinya terdaftar dalam daftar tsb.

    Demikian, salam lelang dari Bogor.

  20. joko says:

    apakah sudah sesuai kepres 80 tahun 2003 jaminan penawaran menggunakan jasa asuransi, di bab berapa tolong kami minta penjelasan, treimakasih

  21. heldi says:

    @Hanifdar

    Terima kasih sudah berkunjung kembali bu, dengan senang hati saya menerima pertanyaan dari ibu, kalau banyak yang bertanya kan blog saya jadi rame nih, bagi seorang blogger dengan ramainya website itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri apalagi kalau bisa sharing juga baik tentang pelelangan atau hal-hal positif lainnya :)

    Kembali ke masalah PTUN, menurut saya pribadi kalau memang kejadiannya seperti demikian adanya pada intinya ibu dan semua panitia atau PPK tidak usah takut; mau PTUN kan, mau di somasi, mau di Tipiring, Tipikor atau dipanggil KPK, LKPP dsb, apapun, selama kita benar dan Insya Allah menurut saya hal yang dilakukan oleh panitia tentang dukungan bank tsb sudah benar adanya sesuai dengan aturan main yang ada; Tidak usah takut bu… apalagi kalau yang dipermasalahkan hanya hal tersebut saja, saya kira kalaupun benar-benar disidangkan, hakim dan saksi ahlipun tidak akan mempersalahkan hal tersebut, bahkan seharusnya penyidik dari kejaksaan atau pihak lainnya mengerti bahwa yang diadukan oleh oenyedia jasa ttg dukungan bank ini sebenarnya terlalu mengada-ngada.

    Demikian, kalau memang masalahnya hanya; “panitia tidak mengugurkan penawaran yang dukungan bank-nya melebih 5%” saya yakin itu tidak menjadi masalah, kemungkinan itu hanya menggertak saja… atau… mungkin ada masalah lainnya sehinggan penyedi tsb ngotot ke PTUN?

    Demikian bu, saya tunggu pertanyaan berikutnya :)
    Wasalam dan salam lelang dari bogor

    heldi

  22. HANIFDAR says:

    MAKASIH PAK HELDI, Jawabannya.
    Tapi saya masih belum puas dan mau melanjtkannya…..

    Wah sama dong nasibnya kita pak, tapi ngak apalah.
    Saya masih mau nanya lagi mslh ke PTUN . Ini baru hasil evaluasi ADM dan Teknis. Penyedia barang ngak puas karena pd waktu Aanwijzing dukungan bank ditetapkan 5% dari pagu anggaran. Pada wkt pmskkan pnawaran ada penyedia barang yg memskkan dukungan bank lebih dari 5% bahkan 100%. Jadi panitia meluluskan penyedia barang yg dukungan banknya 100% pd saat evaluasi ADM dan Teknis. Apakah cuma karena panitia meluluskan penyedia barang dg dukungan bank 100% tsb, rekanan yg lain krn tidak mau menggunakan hak sanggah bisa lgsg memasukkan mslh ini ke PTUN…
    Jadi baru sebatas evaluasi ADM dn teknis….
    karena kalau saya pikir dgn mslh diatas bisa lgsg ke PTUN alangkah jeleknya nasib panitia pengadaan, dengan pertimbangan hal yg dilakukan panitia tidak menyalahi sama sekali keppres 80….
    lain halnya kalau tindakan panitia tidak sesuai Aanwijzing tetapi/dan melanggar keppres 80 dan perubahannya. Makanya pertanyaan saya yg terdahulu tentang kekuatan hukum keppres 80 dan BA Aanwijzing mana yg lebih tinggi.
    Maklum pak, saya blm byk pngalaman mslh pengadaan dan keppres 80 pun tdk mengulas secara detil permslhan PBJ, itu menurut saya. krn stlh saya perhatian penafsiran terhadap keppres 80 sangat beragam dr masing2 orang.

    karena saya juga banyak penasarannya tentang keppres 80 dan seluk beluk pengadaan….. karena yg dibahas di keppres 80 kebanyakkan secara umum.
    sedang tugas saya selalu berhubungan dengan pengadaan barang /jasa pak.
    saya di instalasi farmasi rumah sakit pak, yg tiap hari kerjanya selalu berhubungan dengan barang kebutuhan pelayanan pasien yg kadang ngak bisa ditunda…..

    Semoga bapak tidak bosan menjawab pertanyaan saya…. dan mungkin hbs ini msh byk yg mau saya tanyakan
    Terima kasih atas jawabannya pak.

  23. heldi says:

    @Hanifdar

    Waduh mohon maaf bu, inilah resiko dari nama :) saya malah sering disangka ibu heldi juga, maaf yah bu…

    Wah kalau tidak salah sekayu itu kampungnya keluarga istri saya, nanti saya tanyain deh, cuman sayangnya keluarga sudah banyak yang ke Jakarta, jadi sudah sangat jarang lagi ke Palembangnya :(

    Untuk masalah ke PTUN, ini nampaknya sudah melebar lebih ke “ranah” hukum daripada pengadaan b/j nya, ada banyak dasar untuk dapat men”PTUN”kan pihak-pihak terkait dalam pengadaan, nah kalau masalah ini saya tidak bisa menjawabnya,, harus ke ahli hukum nampaknya nih. Pada intinya dasat men-somasi bisa bukan dari keppres saja, mungkin bisa UU tipikor kalau masalah korupsi, KHUP atau UU lainnya, ini harus ke orang hukum nih bu…

    Ya kalau di keppres 80/2003 urutannya seharusnya melalui prosuder sanggah terlebih dahulu, namun mungkin saja dari sudut pandang Peraturan lainnya bisa saja bisa langsung di PTUN-kan.

    Demikian bu, mohon maaf kalau jawabannya belum maksimal.
    Salam juga dari Bogor dan terima kasih sudah berkunjung.
    heldi

  24. HANIFDAR says:

    OK, Mksh pah Heldi….
    Tapi yg enak mpek-mpek Akiun kalo menurut saya, lebih berasa buatan sendiri….
    Tapi ini ibu lho pak….bukan bapak….
    Salam kenal buat ibu….kalo pulang ke palembang mampir Bu ke Sekayu….
    Satu lagi pak heldi,
    Bolehkah rekanan yg tidak menerima hasil pengumuman Evaluasi ADM dan Teknis tidak menggunakan hak sanggah tapi langsung ke PTUN…….
    Apa memang ada aturannya di Keppres 80 boleh langsung ke PTUN…….
    karena saya ngak ketemu yg membolehkan lgsg PTUN…
    Mksh pak, salam wong kito galo.

  25. heldi says:

    @Hanifdar

    Waalaikumsalam Wr Wb
    Terima kasih atas kunjungannya Pak, wah ini Wong Kito Galo kata istri saya nih (sama-sama dari palembang hehe..)

    Pada prinsipnya dukungan bank untuk pengadaan non kecil adalah minimal 5%, sehingga kalau lebih tidak menjadi masalah.
    Maksud dari Aanwijzing pastinya adalah minimal 5% tidak “saklek” harga pas di 5% :) karena semua proses pengadahaan harus “senapas” dengan keppres 80/2003 dan semua perubahannya.

    Demikian pak Hanifdar, kalau ke Bogor jangan lupa mpek-mpek pak raden nya yah :)

  26. HANIFDAR says:

    Asslm, pak Heldi
    Salam kenal dari saya, Palembang.
    Pak saya mau nanya nih, dlm PBJ waktu aanwijzing ditetapkan Dukungan Bank 5% dari pagu anggaran. Pd waktu pemasukkan penawaran ada penyedia barang nilai dukungan banknya lebih dari 5%. Sedangkan menurut keppres kan minimal 5%. Apakah dlm evaluasi ADM rekanan yg memasukkan nilia dukungan bank yg lebih dari 5% tadi bisa digugurkan ( krn tidak sesuai atau menyalahi hasil BA Aanwijzing). Jadi mana yg lebih tinggi status hukum antara KEPPRES 80 dengan BA Aanwijzing dlm Evaluasi Administrasi untuk menyatakan gugur tidaknya penawaran dr penyedia barang.
    Mohon bantuannya pak, makasih.

  27. heldi says:

    @Hotman
    Kalau nilainya 10jt, pengadaan atk dapat dilakukan dengan PL (Penunjukan Langsung), mudah kok prosesnya :)
    Trims sudah berkunjung,
    helkdi

  28. Hotman says:

    Saya mau tanya mengenai salah satu kegiatan di kantor saya. Di SKPD saya ada kegiatan penyediaan Alat Tulis (ATK). Di dalam kegiatan ini ada penyediaan salah satu barang atk senilai Rp 10 jt. Yg jadi pertanyaan saya, apakah ini harus di lelangkan, atau bisa dengan pesanan biasa saja. Pernah saya tanya teman saya, untuk kegiatan barang pakai habis seperti atk, tidak perlu dilelangkan. Alasannya karena kegiatan tersebut berlangsung sepanjang tahun (tidak satu kali kegiatan saja). Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih sebelumnya.

  29. Erdin Sucahyono says:

    Saya lulus sertifikasi L4 th 2005, hbs masa brlaku th ini. Bgmn cara memperpanjangnya? Tks

  30. heri says:

    aslm pak, di tempat saya ada lelang nilainya antara 50-100 juta, pas lelang pertama ternyata gagal karena semua peserta ga ada yg lolos evaluasi administrasi, setelah dilakukan lelang kedua ternyata yang masukin penawaran cuma satu, trus dilakukan penunjukan langsung,

    pertanyaan saya
    kallo lelang di atas 50 juta bukannnya ga boleh pake penunjukan langsung? kenapa itu bisa dilakukan?

    tahapan2 apa saja yang seharusnya dilakukan oleh panitia setelah lelang pertama gagal?

  31. winy says:

    pak, saya mau tanya donk, bagaiman cara pembuatan dokumen penunjukan langsung untuk pengadaan belanja kantor (belanja web hosting) dibawah pagu anggaran 50 jt? sekalian boleh minta contoh dokumennya?ditunggu jawabannya secepatnya, makasih

    • heldi says:

      @Winy
      Belanja Web Hosting dibawah 50jt, kalau boleh tahu tepatnya berapa nih?
      Contoh dokumen ada di menu/page DOWNLOAD tuh lihat di atas.
      Trims for visiting
      heldi

  32. heldi says:

    @Sapri

    Seharusnya masalah penyampulan tidak menjadi hal yang prinsipil, intinya satu sampul; pada saat pemasukan, semua dokumen penawaran dimasukan dalam satu sampul tertutup kalau didalamnya ada sampul lagi atau tidak itu bukan hal yg prinsip.

    Demikian bos..

  33. sapri says:

    pak mau tanya tentang metode satu sampul. saya mengikuti lelang pengadaan di pemerintahan. tapi penwaran saya dibatalkan oleh pania. karena kesalahan sampul. cara saya memasukkan penawaran beginipak,asli dan rekaman saya masukkan kedalam masing2 amplop kecil lalu saya masukkan kedalam amplop besar yang alamatnya jelas tetapi itu dianggap panitia metode dua sampul. padahal dokumen administrasi dan dokumen penawaran saya jilid jadi satu. cuma di anggap panitia kelebihan sampul. intinya penawaran saya tidak di buka (batal) mohon penjelasannya.

  34. heldi says:

    @Heri

    Sebaiknya tanya sama Yus Badudu atau ahli bahasa Indonesia, agar semuanya jelas :)

  35. heri says:

    sebenarnya apa sih perbedaan antara tender dengan lelang?

  36. heldi says:

    @okta
    mantaf juga pertanyaannya nih :)
    beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaannya antara lain:

    1. komponen keuntungan dan pajak;
    Pajak adalah modal utama dalam pembangunan dan tentunya juga gaji kita (PNS) dibayar juga dari pajak.
    Begitu pula penyedia jasa yang membayar pajak dengan mamasukkan nilai pajak dalam pengadaan barang/jasa akan menjadi pamasukan kepada negara yang akan kembali juga ke rakyat dan kita sebagai PNS melalui gaji kita.
    Penyedia jasa juga merupakan komponen dari masyarakat yang merupakan tanggungjawab pemerintah (termasuk kita sebagai adbi negara) untuk dikembangkan dan dimajukan, karena didalamnya juga ada penyedia jasa yang berkapasitas kecil (untuk pengadaan di bawah 1 M wajib dilelangkan untuk penyedia jasa kecil loh), bukan berarti yang non kecil atau pengusaha besar harus diabaikan, namun dengan memberikan komponen keuntungan sebesar-besarnya 10% untuk penyedia maka roda ekonomi tentunya akan bergulir, didalam sistem penyedia jasa tersebut tentunya ada tenaga kerja atau buruh yang notabene adalah rakyat/masyarakat yang notabene merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memajukannya.
    makanya keppres ini tidak berlaku untuk instansi non pemerintah, atau dananya bukan dari pemerintah.

    2. Sangsi apa yang akan diterima apabila melanggar keppres? Kalau ada unsur korupsi maka akan masuk ke tipikor, namun apabila tidak terbukti ada unsur “korupsi” maka memang akan hanya didakwa/hukum dengan hukuman administratif, namun untuk membuktikannya ituloh… tahu sendiri bagaimana hukum di negara kita :)

    Halah… jawabannya kaya pejabat aja nih :)
    Demikian bos, mudah-mudahan bisa membantu, dan terima kasih sudah berkunjung.

    heldi yudiyatna
    http://heldi.net – my personal blog
    http://jasakonsultan.net – direktory konsultan indonesia
    http://heldiyudiyatna.net – how to make money website
    http://bogorguide.com – bogor info in bahasa indonesia
    http://bogorcity.net – bogor city travel guide

  37. okta says:

    mantaf sekali pembahasannya pak. saya jadi ber andai-andai. misalnya saya MELANGGAR keppres 80/2003 dengan cara membeli langsung 5 unit mobil dengan nilai total 1M dimana harga tersebut adalah harga terendah dan harga Nett dari 5 buah distributor mobil (saya tdk mengarah merek tertentu lho). kira-kira hukuman apa yang akan saya terima.

    alasan saya membeli langsung karena TIDAK AKAN MUNGKIN pelelangan menghasilkan harga satuan yang lebih rendah dari harga pasar. karena dalam pelelangan ada komponen keuntungan rekanan dan pajak.

    Jika saya dihukum karena tuduhan korupsi dasarnya apa, satu sen pun saya tidak ada markup karena harga tersebut adalah harga nett (auditor bisa cek langsung faktur pembelian dan datangin tuh distributor mobilnya he..he).

    Kalo cuma sanksi administrasi, SAYA AKAN LANGGAR KEPRRES tersebut. karena nilai effisiensi yang saya dapat lebih besar daripada lelang dan sangat berarti bagi anggaran instansi saya. trims

  38. heldi says:

    @Eliza
    Waduh itu bahasa hukum, untuk jawaban yang akurat saya akan tanya dulu ke bagian hukum deh, ditunggu ya…
    terima kasih sudah berkunjung

  39. heldi says:

    @Arif
    yups… untuk pengadaan dengan mekanisme swakelola bisa dilakukan oleh staf dari Perguruan tinggi asal tenaga ahlinya ber NPWP dan mempunyai keahlian yang sesuai dengan yang diperlukan.

    terima kasih mas Arif atas masukannya

  40. Elliza Paparia says:

    Siang Pak,
    Saya mau bertanya tentang Isi UU-18-1999 ttg jasa konstruksi pada bab VII Pasal 32, disana disebutkan Forum masyarakat konstruksi salah satunya adalah ” masyarakat intelektual”, saya ingin mempertanyakan masyarakat intelektual yang dimaksud dalam Undang-undang itu seperti apa?

  41. Arif says:

    @Mugi Sugiarto & heldi

    kenapa tidak dicoba mekanisme swakelola saja?

  42. heldi says:

    @Mugi Sugiarto
    Bahasan ini kebetulan pernah dibahas dengan paman saya yang jadi pakar hukum di Bandung (Rektor STHB). Pada intinya persyaratan umum penyedia jasa diatur dalam keppres 80 tahun 2003 pasal 11.
    Dalam dalam pasal tersebut hanya pada ayat (3) pada pasal tersebut yang sedikit bermasalah, yang berbunyi:
    “(3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. ”
    Sekarang masalahnya adalah apakah Status Perguruan Tinggi tersebut? apakah BHMN? kemudian karyawannya apakah PNS atau bukan?
    Kalau menurut saya pribadi apabila semua persyaratan dalam pasal 11 tersebut dapat dipenuhi, maka perguruan tinggi dapat menjadi penyedia jasa untuk suatu instansi pemerintah yang mengadakan pengadaan barang/jasa.
    Penyedia jasa pada suatu pengadaan di instansi pemerintah dapat berupa perseorangan atau badan usaha (nasional/asing) serta koperasi.
    Jadi apabila seorang dosen PT mau menjadi penyedia jasa, kalau dia seorang Dosen berstatus PNS, maka dia harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Kalau PT akan menjadi mengambil pekerjaan yang lebih besar lagi maka harus berbentuk Badan Usaha atau koperasi, tinggal selanjutnya PT tersebut harus memiliki suatu badan usaha atau koperasi untuk memenuhi persyaratan pra/pasca kualifikasi. Tentunya juga dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan perijinan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, misalkan kalau jasa konsultansi, maka harus mempunyai sertifikat Badan Usaha jasa konsultansi dengan bidang dan sub bidang yang diperlukan, kemudian tenaga ahli yang bersertifikat juga, dan sebagainya sesuai dengan persyaratan kualifikasi jasa konsultansi dalam keppres 80. Begitu pula untuk menjadi penyedia jasa pengadaan barang, maka harus mempunyai SIUP, TDP dengan bidang dan sub bidang KLBI yang sesuai dengan yg dipersyaratkan.
    Demikian pak Mugi, kita sharing aja :)
    Terima kasih pak sudah berkunjung ke homepage saya

  43. Kang, mau nanya nih…jika suatu instansi pemerintah melakukan MoU dengan suatu lembaga penelitian di suatu universitas, dalam kerangka pengembangan sumber daya, maka mekanisme menggunakan keppres 80 bagaimana ya? lalu metode penyusunan TOR-nya apa juga beda? mohon masukannya

  44. heldi says:

    @ray
    pasti pengadaan kpu yah? kpu mana nih? :)
    kalau peserta lelang ulang (masih) kurang dari 3 baru dilakukan proses pemiihan langsung (kalau pesertanya 2), atau penunjukan langsung (kalau hanya 1 peserta).
    apabila waktu sudah tidak memungkinkan, bisa dicoba untuk meminta ijin untuk kontrak tahun jamak (multiyears). pilihan lain; tidak diserap, karena kalau dipaksakan akan melanggar koridor keppres 80/2003.
    demikian, terima kasih sudah berkunjung

  45. ray says:

    dalam pelelangan di salah satu SKPD untuk pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat 2 unit dengan pagu dana 300 jt dimana dalam pemasukan penawaran hanya 2 perusahaan yang memasukan dok. penawaran dan sesuai dengan Keppres lelang dinyatakan gagal. setelah dilakukan lelang ulang peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 perusahaan. panitia melanjutkan dengan evaluasi adm, teknis dan harga dalam proses evaluasi 1 perusahaan mengundurkan diri disebabkan penarikan dukungan dari sole agent dan empat penawaran lainnya gugur karena barang yg ditawarkan tidak sesuai dengan spek. pertanyaannya apa dilakukan lelang ulang sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan lelang ulang (berakhirnya tahun anggaran) atau dilakukan pemilihan langsung kepada 4 perusahaan sambil dilakukan negosiasi teknis dan harga dan atau dilakukan penunjukan langsung mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi.

  46. heldi says:

    @bain:
    gimana yah, saya aja keppres nya belum tamat-tamat nih :)
    learning by doing aja, dan banyak-banyak komprehensif dari internet

  47. bain says:

    Pak mau nanya…

    Gimana caranya supaya cepat bisa belajar ikut lelang proyek pemerintahan karena saya termasuk orang baru…

    Mohon bantuannya….

  48. heldi says:

    @Iman
    Sepertinya pertanyaannya belum selesai deh pak?!
    Gimana jawabnya yah, jadi bingung juga nih :)

  49. iman says:

    Kang ada yng nanya nih…bisa jawabnya nggak?
    “saya mo tanya pak iman. saya seorang PNS baru dan saya sendiri sudah mengikuti sosialisasi pengadaan barang dan jasa tetapi kok tetep aja pelaksanaannya masih bingung. Dan kebetulan saya ditunjuk panitia pengadaan pakaian dinas degan HPS”
    Nuhun

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!