Kritisi Keppres 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

September 19, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa %heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

BOGOR – Setelah 2 tahun lebih berkecimpung dalam dunia pengadaan barang/jasa (lelang, tender) saya sedikit memberanikan diri untuk mengkritisi keputusan presiden no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang jalan perjalanan pengalaman mengadakan barang/jasa di beberapa dinas/instansi pemerintah serta sektoral juga dalam proses pembuatan kontrak ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi masukan untuk kesamaan penafsiran terhadap keppres no. 80 tahun 2003. Beberapa hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Lampiran I BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa

Inti dari bab ini adalah penjelasan secara umum tentang proses, tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan strukturisasi mulai dari

A. Pelaksanaan untuk Pemborongan dengan uraian penjelasan untuk: 1. Pelelangan Umum, 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung dan 4. Penunjukan Langsung, kemudian;

B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan uraian penjelasan untuk: 1. Seleksi Umum 2. Seleksi Terbatas 3. Seleksi Langsung 4. Penunjukan Langsung, dan seterusnya.

Dalam bab ini seharusnya dibahas tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk semua jenis pengadaan yang meng-cover semua kegiatan/acara dalam pengadaan mulai dari tata cara pra/pasca kualifikasi, aanwijzing (penjelasan), pamasukan dokumen, tata cara pelaksanaan evaluasi dengan beragam metoda evaluasi, sampai dengan pengumuman, masa sanggah dan kontrak. Namun nampaknya dalam penjelasan pada Bab II ini tidak dijelaskan semua pilihan-pilihan tata cara yang konsepnya telah dijelaskan dalam bab I sebelumnya,

Contoh yang signifikan yang dapat menimbulkan multi/dual tafsir, yaitu dalam uraian tentang pelaksanaan evaluasi. Dalam BAB II A.1.f tentang tata cara pelaksanaan evaluasi penawaran untuk pemborongan. Uraian dalam bagian ini lebih cenderung merupakan uraian tata cara