Dalam merencanakan suatu pengadaan barang/jasa, pertama-tama panitia lelang sebaiknya harus menentukan dengan jelas apakah pengadaan ini termasuk pengadaan barang atau jasa atau jasa lainnya. Hal ini sebaiknya harus berbunyi dengan jelas dalam pengumuman dan dokumen pengadaan, karena hal ini terkait dengan dasar peraturan (selain keppres 80/2003 dan perubahannya) yang digunakan dalam pengadaan sehingga akan mempengaruhi persyaratan peserta/penyedia jasa yang dapat mengikuti pengadaan yang akan dilaksanakan.

Secara umum penjelasan jenis pengadaan barang/jasa atau jasa lainnya adalah sebagai berikut;

1. Pengadaan Barang; Apabila pengadaan yang akan dilakukan adalah pengadaan barang, maka persyaratan yang diperlukan peserta/penyedia barang untuk mengikuti pengadaan selain persyaratan standar kualifikasi adalah memiliki SIUP yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Bidang layanan dalam SIUP dapat menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2005 yang terdiri dari 18 kategori sektor usaha.

2. Pengadaan Jasa; Dalam pengadaan jasa inilah sering terjadi kerancuan terutama dalam penentuan apakah pengadaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan jasa konstruksi atau non konstruksi. Sebelum pengadaan jasa dilaksanakan sebaiknya panitia sudah menentukan dengan jelas apakah pengadaan ini termasuk pengadaan jasa konstruksi atau non konstruksi, karena hal ini akan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang.

Untuk pengadaan jasa non konstruksi maka acuan yang digunakan adalah aturan yang dikeluarkan oleh kadin, sehingga bidang dan sub bidang dalam SBU yang menjadi persyaratan klasifikasi peserta lelang mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh kadin. Sebagai contoh: klasifikasi jasa konsultansi non-konstruksi

Untuk pengadaan jasa konstruksi, terdapat dua pembagian besar yaitu jasa konsultansi konstruksi dan jasa pelaksana konstruksi. Pengadaan jasa konstruksi pada dasar menginduk kepada UU jasa konstruksi (UU 18/1999) dan (apabila diperlukan) peraturan menteri PU (Permen PU 43/2007) dan peraturan LPJK (perlem 11.a dan 12.a th. 2006).

Sehingga SBU yang dipersyaratkan dalam pengadaan jasa konstruksi (konsultansi atau pelaksana) akan berbeda dengan pengadaan jasa non konstruksi, begitu pula persyaratan lainnya yang mungkin dipersyaratkan dalam pengadaan, seperti tenaga ahli (TA); TA dalam pengadaan konstruksi apabila berdasar pada permen pu, maka harus memiliki SKA/SKT yang dikeluarkan oleh LPJK. Sedangkan dalam non konstruksi belum jelas/ada aturan yang mengharuskan tenaga ahlinya harus bersertifikat, meskipun sudah banyak badan akreditasi yang menyediakannya.

Demikian mudah-mudahan berguna

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share