Comments on: Persyaratan Peserta Lelang berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

By: Umi

Umi — Mon, 10 Oct 2011 06:29:07 +0000

pak mohon penjelasan…Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi non konstruksi (misal. Penyusunan Data Base)sering terjadi kerancuan karena rekanan yang ikut lelang ada yang menggunakan SIUP ada juga yang menggunakan SIUJK, yang ingin saya tanyakan…izin perusahaan yang digunakan apakah SIUP atau SIUJK?

Terima Kasih atas penjelasannya
Wassalam

By: heldi

heldi — Sat, 08 Oct 2011 03:40:42 +0000

@Nazart
Coba nego di aanwijzing… ini agak mengada-ngada nampaknya…

salam
heldi

By: heldi

heldi — Sat, 08 Oct 2011 03:26:46 +0000

@Muh. Tahir. LD
Untuk pengadaan di pemerintah, dalam perpres 54 tahun 2010 penyedia barang jasa diwajibkan memiliki pengalaman sejenis dalam 4 tahun terakhir (kecuali perusahaan yang baru berdiiri 3 th).
Begitu pak Tahir, terima kasih sudah berkunjung

By: Muh. Tahir. LD

Muh. Tahir. LD — Fri, 07 Oct 2011 04:20:01 +0000

Apakah pengalaman perusahaan penting dalam hal pengadaan barang, misalnya barang pabrikan ? terima kasih

By: ahma indraki

ahma indraki — Thu, 29 Sep 2011 02:43:09 +0000

thanks atas informasi pak… saya sedang butuh informasi proses lelang/tender untuk keperluan kuliah saya… makasih..

By: nazart

nazart — Fri, 16 Sep 2011 19:05:04 +0000

Salam hormat !
Saya berencana mengikuti pelelangan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (guadrail) yang dilaksanakan oleh salah satu dinas terkait di Pemko kota saya, dan pekerjaannya adalah pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guadrail) pada tepi-tepi jalan-jalan. ,pada pengumuman pelelangan panitia meminta persyaratan sub bidang SBU 22001 (pembuatan jalan)dan SRP 3 060 06 (alat keselamatan angkutan darat), yang ingin saya tanyakan adalah ;
1. Apakah penentuan sub bidang untuk 2 sub bidang pada jenis pengadaan yaitu kontruksi dan pengadaan barang bisa dilakukan penggabungan, jika bisa apakah bisa disebutkan dasar hukum rujukan yang jelas dan terperinci.
2. Apakah sub bidang 22001 (pembuatan jalan) cocok/sesuai dengan petunjuk dalam Undang-undang, dikarenakan sesuai dengan keterangan sub bidang tersebut adalah bidang sipil yaitu pembuatan konstruksi jalan.
3. Pada pengadaan tahun lalu, pekerjaan yang sama dalam pelaksanaan pelelangannya persyaratan sub bidang yang diminta adalah SRP sub bidang 3 06 06 saja. Tidak ada penambahan sub bidang lain dalam SRP, mengapa pada tahun ini diminta syarat yang double (Konstruksi dan Pengadaan Barang), apakah ini merupakan aturan dalam UU baru ? Atau penambahan mensyaratkan perusahaan sekaligus mempunyai sub bidang kontruksi 22001 hanya syarat tambah yang mengada-ngada dalam pengadaan barang tersebut ?
Terimakasih atas penjelasannya !
NAZART/Sabang-Aceh

By: yudiarta

yudiarta — Wed, 04 Aug 2010 08:57:38 +0000

apakah penawaran yang tidak dicap perusahaan didalam pembukaan penawaran dianggap sah, mohon keterangannya

By: Agus Adi

Agus Adi — Wed, 09 Dec 2009 06:32:38 +0000

Klo bentuk swakelola dengan PTN (bukankah PTN tidak boleh sebagai penyedia jasa)…bgmn pak heldi prosedurnya…apakah sama seperti prosedur konsultansi, mulai pengumuman, aanwijzing, penawaran sampai kontrak..Bagaimana mekanismenya???Trims

By: heldi

heldi — Thu, 12 Nov 2009 00:51:51 +0000

@Mardansyah
Mohon maaf saya belum mempelajari Permen 17/2007

@Kurnia Norman
- Referensi Bank atau dukungan bank diperlukan untuk pengadaan pekerjaan non-kecil (besar
- penomoran, maksudnya penomoran surat (intern perusahaan) hal tersebut tidak diatur dalam keppres 80/2003
- apabila surat-surat dalam dokumen penawaran yang seharusnya bermaterai tetapi oleh penyedia b/j tidak ditempel dalam surat2 tsb, maka penawaran bisa digugurkan.
- kesalahan dalam surat penawaran, harus dilihat dulu dimana kesalahannya, bila menyangkut masalah nama paket, masa berlaku, dan hal2 yang signifikan dan sudah diatur dalam keppres 80/2003 maka itu bisa mengugurkan juga.

Demikian kang Norman dan Mardansyah, semoga belum puas biar sering2 berkunjung ke blog saya
salam tender dari bogor
heldi

By: kurnia norman

kurnia norman — Tue, 10 Nov 2009 15:19:38 +0000

apakah dalam pelelangan barang tidak adanya refrensi bank, penomoran pengumuman dalam surat tawaran salah, matrei tidak ada dalam surat pernyataan minat dll dapat menggugurkan penawran peserta lelanga