Tata Cara dan Administrasi Pengadaan dengan Penunjukan Langsung (PL)

September 12, 2008 by  

Baca artikel lain tentang Pengadaan Barang Jasa disini:

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

PENUNJUKAN LANGSUNG

I. PENJELASAN DAN DASAR HUKUM
Penjelasan tata cara penunjukan langsung (untuk pengadaan barang/jasa pemborongan) dapat dilihat pada beberapa dasar hukum berikut ini:
1. Keppres 80/2003
Paragraf Keempat Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (Pasal 20)
1. Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi:
a. undangan kepada peserta terpilih;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
d. pemasukan penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
h. penandatanganan kontrak.

2. Keppres 80/2003
Lampiran I BAB II. A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya.
4. Penunjukan Langsung
a. Prakualifikasi
Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk.
b. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut :
1) panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.
2) panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan.
3) panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi.
c. Penetapan penunjukan langsung
Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.
d. Penunjukan penyedia barang/jasa
Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang/jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
e. Pengaduan
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil, dan terdapat indikasi KKN.
f. Penandatanganan kontrak
Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan.

3. Keppres 80/2003
Lampiran I BAB I. D. Penyusunan Jadual . 1. e
e. Penunjukan langsung
1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifiaksi harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan; pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; negosiasi baik teknis maupun harga; penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; penandatanganan kontrak.
2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

4. Keppres 80/2003 (penjelasan metoda evaluasi PL hanya ada pada jasa konsultansi, meskipun demikian, bagian ini bisa dijadikan referensi untuk jenis pengadaan lainnya)
Lampiran I BAB I. C. 3. b. 2) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. e.
e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung
(1) Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yang hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar.
(2) Urutan proses adalah sebagai berikut :
(a) Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus;
(b) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis.
(c) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis.
(d) Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga.
(e) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya langsung personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil dan atau biaya langsung non-personil.

II. PROSES PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG
Dari penjelasan pada nomor I di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penunjukan langsung (PL) adalah antara lain:
1. undangan kepada peserta terpilih;
2. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; atau dokumen prakualifikasi dan dokumen PL dilampirkan dengan surat undangan.
3. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi,
4. penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
5. pemasukan penawaran;
6. evaluasi penawaran;
7. negosiasi baik teknis maupun biaya;
8. penetapan penyedia barang/jasa;
9. pengumuman
10. penunjukan penyedia barang/jasa
11. penandatanganan kontrak.
Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. undangan kepada peserta terpilih;
Pemilihan peserta yang diundang sebagai peserta PL harus didasarkan pada dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sebelum mengundang peserta pengadaan harus ditentukan terlebih dahulu penyedia jasa yang mana yang dapat diundang dalam proses PL, hal ini dilaksanakan dengan mengadakan rapat persiapan kegiatan PL antara PPK dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dapat juga dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta staf teknisnya untuk meminta masukan penyedia jasa mana yang kapabel untuk pelaksanaan kegiatan PL yang akan dilaksanakan. Dari kegiatan ini munculah Berita Acara Hasil Rapat Persiapan yang memuat Dasar Pemilihan metoda pelaksanaan pengadaan dengan cara Penunjukan Langsung dan Dasar Pertimbangan pemilihan peserta PL yang akan diundang. Barulah setelah ada berita acara tersebut panitia dapat membuat surat undangan PL kepada peserta yang akan dijadikan peserta PL.

2. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; atau dokumen prakualifikasi dan dokumen PL dilampirkan dengan surat undangan.
Untuk efektifitas waktu pelaksanaan dokumen prakualifikasi dan dokumen Penunjukan Langsung sebaiknya dilampirkan dengan surat undangan, sehingga tidak perlu lagi diadakan acara pengambilan dokumen prakualifikasi dan selanjutnya pengambilan dokumen penunjukan langsung setelah pengumuman prakualifikasi.

3. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi,
pemasukan dokumen prakualifikasi, dilakukan sesuai jadual dalam surat undangan, dibuat daftar pemasukan dokumen prakualifikasi untuk kegiatan ini. Penilaian kualifikasi dapat dilakukan pada hari yang sama dan menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Prakualifikasi dengan lampiran cek list hasil penilaiannya. Pada acara ini semua yang terlibat dalam proses pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas.

4. penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
Penjelasan (aanwijzing) PL dilaksanakan sesuai jadual dalam undangan, dari acara ini dihasilkan Berita Acara Hasil Penjelasan (Aanwijzing) beserta lampirannya; hasil tanya jawab dan perubahan/addendum Aanwijzing, dan Daftar Hadir Peserta dan Pejabat Pengadaan

5. pemasukan penawaran;
pemasukan penawaran dilakukan sesuai jadual, acara ini menghasilkan Berita Acara Pemasukan Penawaran dan daftar hadir peserta PL dan Pejabat Pengadaan

6. evaluasi penawaran;
Evaluasi penawaran dilakukan oleh pejabat pengadaan dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara semua persyaratan administrasi, (spesifikasi) teknis dan harga yang diminta di dalam dokumen pengadaan dengan yang ditawarkan oleh peserta PL.

7. negosiasi baik teknis maupun biaya;
Apabila terdapat penawaran teknis atau biaya yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan atau HPS yang telah ditentukan, maka pejabat pengadaan melakukan negosiasi teknis maupun harga yang ditawarkan peserta. atau apabila penawaran sudah sesuai dengan yang ditentukan pejabat pengadaan tetap harus melakukan negosiasi teknis atau harga untuk lebih mendapatkan penawaran yang lebih baik dari segi teknis maupun harganya.
Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga dilampiri dengan lampiran rekapitulasi harga sebelum dan sesudah negosiasi, serta daftar hadir peserta dan pejabat pengadaan.

8. penetapan penyedia barang/jasa;
Setelah diperoleh hasil negosiasi, pejabat pengadaan membuat surat usulan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pengadaan yang sedang dilaksanakan, yang berisi permohonan persetujuan PPK atas hasil negosiasi teknis dan harga dan permohonan persetujuan calon penyedia barang/jasa.
Selanjutnya PPK dapat menyetujui usulan dari pejabat pengadaan dengan pertimbangan penawaran teknis dan harga serta waktu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan PPK terhadap usulan pejabat pengadaan dituangkan dalam Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang berisi Persetujuan Hasil Negosiasi Teknis dan Harga serta Penetapan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

9. Pengumuman
Pengumuman hasil Pelaksanaan Penunjukan Langsung dapat ditempel pada papan pengumuman.
Pengumuman Penetapan penyedia barang/jasa PL; meskipun pesertanya hanya 1 (satu) calon penyedia barang/jasa dan tidak ada masa sanggah dalam PL, namun masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN (Keppres 80/2003 – Lampiran I BAB II. A. 4.). Sehingga tahapan pengumuman ini tetap harus dilakukan karena bagaimana masyarakat bisa mengetahui hasil penetapan PL bila hasilnya tidak diumumkan?

10. penunjukan penyedia barang/jasa
Setelah diumumkan, PPK dapat segera menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) yang ditujukan kepada peserta PL dan disertai dengan Surat Keputusan PPK tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PL sebagai dasar SPPB yang dikirimkan kepada penyadia jasa.

11. penandatanganan kontrak.
Dalam MDPN (Master Dokumen Pengadaan Nasional) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Bapenas, diberikan contoh/ketentuan bahwa jika nilai pengadaan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika SP (Surat Pesanan) digunakan maka Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Surat Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.
Jadi untuk kontrak PL cukup hanya dengan Surat Pesanan saja sudah cukup, apabila menggunakan contoh yang diberikan oleh Bapenas.


III. ADMINISTRASI DOKUMEN PL

Dari penjelasan pada bagian sebelumnya di atas dapat diinventarisir kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL) beserta kelengkapan administrasinya adalah sebagai berikut:

No; Acara; Administrasi; (No Surat)
1 Rapat Persiapan; Surat Undangan Rapat; (01/PPK)
Berita Acara (02/PPK)
Daftar Hadir Rapat (Dh01)
2 Undangan Penunjukan Langsung; Surat Undangan ke penyedia; 01/PAN
3 Dokumen Prakualifikasi & dok PL; Dokumen Pengadaan; 02/PAN
4 Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ; Daftar Hadir Peserta & Pejabat Pengadaan; Dh02
PAKTA INTEGRITAS
5 Penilaian Kualifikasi; Berita Acara Evaluasi Kualifikasi; 03/PAN
Lampiran Hasil Penilaian kualifikasi Lamp
6 Aanwijzing; Berita Acara; 04/PAN
Lampiran Addendum dan Tanya Jawab Lamp
7 Pemasukan Penawaran; Berita Acara Pemasukan ; 05/PAN
Daftar Hadir Peserta & Pejabat Pengadaan Dh03
8 Evaluasi Penawaran ; Berita Acara Evaluasi; 06/PAN
9 Negosiasi Teknis & Harga; Berita Acara (BA no 05&06/PAN bisa disatukan); 07/PAN
Lampiran Rekapitulasi Hasil Negosiasi lamp
Daftar Hadir Peserta & Pejabat Pengadaan Dh04
10 Usulan Persetujuan Penetapan ; Surat Usulan ke PPK; 08/PAN
11 Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa; Surat Persetujuan & Persetujuan PPK; 03/PPK
12 Pengumuman hasil PL; Pengumuman di papan pengumuman resmi; 09/PAN
13 SK PPK ttg Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PL Kegiatan; SK; 04/PPK
14 Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPBJ) ; Surat Kepada Penyedia Barang/Jasa; 05/PPK
15 SP (Surat Pesanan)/Surat Perintah Kerja; SP/SPK; 06/PPK

Untuk alokasi waktu pelaksanaan, sesuai keppres 80/2003 – Lampiran 1 BAB I. D. 1. e. sepenuhnya diserahkan kepada PPK/Pengguna Barang/Jasa.

Apabila ada yang memerlukan contoh template kontrak dalam format excell, silahkan download disini:

Template Kontrak Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi Perencaaan Konstruksi <download>

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

178 Responses to “Tata Cara dan Administrasi Pengadaan dengan Penunjukan Langsung (PL)”
  1. heldi says:

    @Marfan Pandjaitan

    Terima kasih atas pertanyaannya pak Marfan.
    Pertanyaannya bagus sekali, saya coba jawab;
    Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi diatur bahwa untuk pekerjaan satu kesatuan konstruksi/satu kesatuan kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
    Tetapi dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 seharusnya apabila pekerjaan itu satu kesatuan bangunan/kegagalan bangunan tidak boleh dipecah-pecah paketnya. Sehingga kasus di atas dapat melanggar ketentuan pemaketan. Seharusnya dilelang umum satu paket dengan kontrak yang tahun jamak (kontrak yang dibiayai lebih dari satu tahun anggaran).

    Itu seharusnya loh, tapi saya tidak tahu apakah ada dasar lain yang membuat ppk/panitia, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung saja, karena dalam Penunjukan Langsung pun, stake holder diperbolehkan untuk mengajukan keberatan atas dilakukannya penunjukan langsung tersebut.

    Demikian pak, semoga belum puas :)
    Salam tender dari bogor

    heldi

  2. Marfan Pandjaitan says:

    Proyek Pembangunan Jembatan di Purwakarta saa ini sedang berjalan, belum selesai 100 % fisik. Tetapi Dinas Bina Marga akan melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan pemenang tender yang sdg melakukan pekerjaan. Pada tahap I (sesuai penawaran) hanya pekerjaan abutment dan perkerasan badan jalan senilai 2 milyar… selanjutnya Tahap II akan penunjukan langsung untuk bangunan atas sebesar 4 Milyar. Penunjukan direncanakan sebelum tanggal 5 desember 2009. Apa dasar hukum/ aturan dalam penunjukan langsung seperti kejadian di atas? Terima kasih atas penjelasannya.

  3. Kacoa says:

    Dikirim disini kacoapasau@gmail.com, trima kasìh sebelumya.

  4. heldi says:

    @Agus Adi
    Pemeliharaan diwajibkan untuk jasa konstruksi permanen dan semi permanen, untuk pekerjaan permanen minimal 6 bulan dan semi permanen minimal 3 bulan.
    Untuk pengadaan barang biasanya sudah ada garansinya seperti komputer itukan sudah ada garansi 1 atau 2 tahun, kalau untuk ATK habis pakai tidak perlu masa pemeliharaan, paling juga garansi apabila ada barang yang rusak.

    Demikian, mudah2an bisa membantu.
    Salam dari Bogor
    heldi

  5. Agus Adi says:

    Mohon bantuan mas Heldi:
    wajibkah Masa pemeliharaan untuk pengadaan barang (3 bln/6 bln) ???
    Apalagi hanya untuk barang habis pakai, buku cetak, dll.

  6. heldi says:

    @adianto

    Nah ini dia pertanyaan yang bagus sekali, terima kasih atas pertanyaannya.
    pada intinya apabila kita melakukan pengadaan b/j dengan metoda apapun maka harus dibuat 2 (dua) dokumen, pertama dokumen kontrak (atau SPK) yang berisi surat perjanjian, syarat khusus dan umum kontrak dan semua dokumen penting yg harus ada di dalam kontrak,
    kemudian yang kedua adalah dokumen laporan hasil pengadaan bj oleh panitia yang disampaikan untuk PPK, yang berisi laporan dan semua nberkas-berkas terkait pemilihan, sehingga semua proses ada dokumentasinya.
    Namun dalam aplikasinya biasanya saya sih memasukkan semuanya itu dalam satu dokumen kontrak, sehingga kalau ada pemeriksaan, pemeriksa tidak akan bertanya-tanya lagi, mana itunya mana ininya… semuanya sdh ada dalam dokumen kontrak, komplit dari mulai undangan rapat persiapan, ba rapat, pengumuman lelang, daftar hadir, dan seterusnya sampai ke akhir pengumuman pemenang dan penunjukannya.

    Demikian… semoga belum puas, agar sering2 berkumjung ke blog saya…
    salam tender dari bogor

  7. Adianto says:

    Lam kenal mas. Spt pertanyaan rekan-rekan laen, apakah dalam dokumen kontrak dengan SPK mencantumkan juga tahapan-tahapan seperti penunjukkan langsung ?

  8. heldi says:

    @Kacoa
    Dikirimnya kemana nih bos? ada alamat email?

    @ martupon ahnaf
    Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.
    Untuk diatas 50 juta harus dgn kontrak.
    Tahapannya sama dengan proses lelang biasa cuman tidak ada kontraknya saja :)
    demikian bos, terima kasih sudah berkunjung dan salam tender dari bogor :)

  9. Martupon Ahnaf says:

    Pengadaan dengan PL Penunjukan Langsung nilainya berapa Minimal s/d maksimalnya serta dengan SPK nilai berapa dan Kontrak dengan nilai berapa (min dan mak). Untuk pengadaan nilai dibawah sepuluh juta tahapannya apa saja untuk membuat SPK

  10. Kacoa says:

    Salam kenal pak, saya dari kab. Kepl. Talaud (disebelah utara Indonesia). Saya baru saja lulus ujian sertif pengadaan bj dan diangkat jadi pan pengadaan, saya minta tolong pada pak Heldi bisakah mengirimkan contoh surat-menyurat (administrasi) untuk proses lelang umum jasa pemborongan dan seleksi umum dan seleksi langsung untk jasa konsultansi. Sebelumnya trima kasih.

  11. Lea says:

    Pak Edy, saya mo tanya tentang pengangkatan panitia Pengadaan Barang/jasa, jika sekolah mendapatkan bantuan dibawah 50jt atau lebih dibawah 100jt dari prov/pusat ( yg jelas itu dana pemerintah), apakah boleh kepala sekolah tersebut selaku KPA menunjuk/mengangkat orang yang bersertifikasi dari kantor lain karena di lingkungan sekolah tersebut belum mempunyai orang yg besertifikasi, misal dari kantor dinas pendidikan atau kantor lain, padahal dari dinas sendiri sudah menunjuk/mengangkat panitia pengadaan BJ dari kantor dinas (bukan sekolah) itu sendiri, yang mengangkat Panitia pengadaan itu Kepala Dinas atau Kepala sekolah (selaku KPA) yg mendapatkan dana bantuan ? makasih ya pak Edy…
    Bisa berikan contoh pembuatan SK Pengangkatan Panitia pengadaan BJ, turimakasih …..

  12. winy says:

    pak heldi terima kasih untuk jawabannya yg tgl 29 september, kalo nasi kotaknya maaf winy tidak bisa kirim takutnya basi pas nyampai ke bogornya hehehe……
    pak heldi punya contoh dokumen PL untuk jasa konsultansi perencanaan diklat gak????kalo ada bisa gak kirim via email winy???
    terima kasih ya…..

  13. agus says:

    punya contoh dokumen PL pengadaan jasa konsultansi mengenai database kependudukan?? klo ada bs gak dikirim ke email?? tks

  14. heldi says:

    @Winy

    Saya kira hal tersebut bukan hal yang terlalu prinsip, yang penting jelas kriteria umumnya dalam artian apakah ini makanan ringan untuk jamuan rapat, nasi kotak, atau apa, kemudian jelas audensi/pesertanya sehingga spesifikasi umum barangnya dan hps atau harganya dapat dimunculkan, soalnya kalau makanannya sudah dirinci dari awal, bisa sajakan pada saat acara makanannya habis atau tokonya tidak jualan :)

    Tidak terlalu prinsip mba ini mah… no problem… :) kalau masih banyak nasi kotaknya kirim2 ke Bogor yah :)

  15. winy says:

    pak heldi aku mau nanyain soal pengadaan b/j secara penunjukan langsung pekerjaan makanan dan minuman, apakah memang harus diuraikan/dirinci lagi makanannya apa aja dan minuman apa aja terus snacknya apa aja?

  16. heldi says:

    @Kumaidi

    Coba lihat pasal 31 keppres 80 2003
    http://keppres80tahun2003.blogspot.com/search/label/Pasal%2031

    Semuanya sudah di atur disana, plus tambahan untuk nilai 5 sd 50 juta cukup dengan SP (Surat Pesanan) tanpa Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak.

    Demikian mudah2an bisa membantu :)
    Salam dari Bogor

  17. kumaidi says:

    asslmu.alaikum..mas heldy..sy dr kaltim… jika keg..pngadaan alat2 kntor…kmputer, printer. Mesin tik..dll..dgn total anggaran d bwh 50 jt..item brgnya harganya ada d bwah 5 jt, ada jg yg lebih..tp tdk dlm 1 rekening..(tdk 1 paket)…bgmna proses pelaksnnya? Mohon infonya…thanks.

  18. heldi says:

    @Sandhi
    Kok tidak ada mengkoreksi sih…
    Kalau penawaran di atas HPS sih boleh2 saja, asal tidak melebihi pagu anggaran. Kalau melebihi pagu anggaran maka wajib digugurkan.
    Kalau penawaran di atas HPS (tapi masih di bawah pagu)maka harus diklarifikasi apakah masuk akal atau tidak (dalam hal apa yang menyebabkan harganya di atas HPS), hal ini masuk ke dalam kasus harga (satuan) timpang.

    hehehe… maaf yah om

  19. sandhi says:

    @heldi

    trims banget infonya…

  20. heldi says:

    @Sandhi
    Numpang lewat aja sih.. jadi hampir saja kelewat pertanyaannya :)
    Yups kalau harga penawaran sudah dikoreksi aritmetik dan ternyata melampaui HPS apalagi pagu anggaran itu harus digugurkan.
    Dasarnya ada dalam keppres 80/2003 dalam bahasan evaluasi metoda apapun, semua penawaran yg melebihi HPS itu gugur.
    Demikian Shandy semoga belum buas biar sering2 ke blog saya ini :)
    Salam Lelang dari Bogor
    heldi

  21. sandhi says:

    @heldi

    tlg don, komenku belum dijawab

  22. sandhi says:

    A’ mau numpang lewat

    kebtulan sekarang aku lagi ketiban tugas jadi salah satu anggota panitia u seleksi umum, metodenya pake kualitas dan biaya,
    yang aku tanya, apakah pada saat evaluasi harga,
    setelah koreksi artimatika ternyata usulan biaya yang diajukan melampaui hps atau pagu dipa, dapat digugurkan ? dalam arti tidak diusulkan sebagai salah satu calon pemenang? trims

  23. Chandra says:

    Dear mas Heldi,

    Thx alot udah mo repot2 upload materi2 pengadaan keppres no. 80/2003. Kebetulan lagi ada project hibah kompetisi. jadi bisa baca2 disini. Sekali lagi makasih ya.

    Salam kenal.

    Chandra

    • heldi says:

      @Chandra
      Terima kasih atas kunjungannya Kang Chandra
      Mudah2an bisa berhasil dengan project hibahnya.
      Salam Lelang dari Bogor
      Heldi

  24. bombang says:

    Mas Heldi yang terhormat,

    sy mengucapkan banyak terimah kasih atas sgala info berkaitan PBJ, serta dokumen PL jasa konsultansi /PL pengadaan barang versi XLS yg dapat di download.
    kami sbg stakeholder dalam PBJ sangat mengharapkan dokumen lelang umun n dokumen seleksi langsung agar dapat dibuat versi XLS nya,
    kami siap mengganti ongkos kopi susu/rokok/begadang/capek nya Mas Heldi (jgn tlalu mahal yah Mas)

    nb: info kan ke bombang_lompo@yahoo.com

    best regards
    ==================================
    Salam kenal mas Bombang?… kalau boleh tahu dari instansi mana nih?
    Untuk format xls, yang diperlukan untuk pekerjaan apa yah?

  25. heldi says:

    @FITRIA
    Berat ini pertanyaannya, saya coba jawab dengan posting article tentang hal ini, semoga dapat mengerti apa yang terjadi dengan dunia pelelangan.

    Demikian
    Terima kasih sudah berkunjung.

  26. heldi says:

    @Heri
    Kalau yang memenuhi syarat cuman satu, dilakukan lelang ulang dan kalau lelang ulang masih cuman 1, maka lanjut menjadu Penunjukan Langsung.

    Semoga masih belum jelas, biar sering2 berkunjung ke blog saya :)

    Salam dari Bogor
    heldi

  27. fitria says:

    Kang Heldi,
    Apa benar di jaman sekarang tender terbuka yg fair msh sedikit banget. Kalo bisa minta tips dong kira-kira instansi mana yg masih jujur soalnya capek juga kalo cuma dikibulin kang, hatur nuhun

  28. heri says:

    kalo penawaran yg memenuhi syaratny cuma 1?

  29. heldi says:

    @Heri

    Nilai 50-100 seharusnya pemilihan langsung atau seleksi langsung, yang hanya mengundang 3 penyedia barang/jasa.
    Jadi tidak perlu lelang umum.

    Demikian, terima kasih sudah berkunjung.
    Salam
    heldi

  30. heri says:

    kalo ada lelang nilainya antara 50-100 juta, pas lelang pertama ternyata gagal karena semua peserta ga ada yg lolos evaluasi administrasi, setelah dilakukan lelang kedua ternyata yang masukin penawaran cuma satu, trus dilakukan penunjukan langsung karena memenuhi persyaratan sebagai pemenang (ditunjuk jadi pemenang),
    pertanyaan saya
    kallo lelang di atas 50 juta bukannnya ga boleh pake penunjukan langsung? kenapa itu bisa dilakukan?
    tahapan2 apa saja yang seharusnya dilakukan oleh panitia setelah lelang pertama gagal?(lapor ke siapa)

  31. heldi says:

    @Mila

    Hehe… mohon maaf beberapa minggu terakhir ini di kantor banyak kesibukan, juga di sekolah anak-anak lagi pada ujian akhir, trus mulai ada pelelangan juga di instansi, jadi yah… waktunya aga susah diatur nih.
    Tapi minggu kemarin saya sudah jawab kok untuk nomor 26-50 tapi baru 10 soal… tadinya saya nunggu respondnya dulu gituloh biar bisa agak ngulur waktu sambil nyari waktu senggang buat jawab sola berikutnya, bukan apa-apa… namanya membahas jawaban soal… kan harus mikir dulu atuh… :)

    Demikian, coba dilihat dulu di
    http://jasakonsultan.net/portal/index.php?option=com_fireboard&Itemid=32&func=view&catid=13&id=24#24

    Salam

  32. Mila says:

    Kang Heldi,
    kenapa jawaban saya belum dibahas di jasa konsultasi? Jawabannya sdh saya email ke email Kang Heldi. lalu masalah PL yg saya diskusikan sebelumnya, sesuai penejlasan pejabat dari LKPP, walaupun alkes tsb untuk fb, tetap tidak bisa dgn PL krn antara lain bukan mendesak. lain klu penanganan pertama fb. Ini sdh pengadaan yg ke 3.
    Contohnya : klu satu jembatan putus, boleh dilakukan PL untuk pek buat jembatan darurat/balley sedangkan untuk perbaikan jembatannya tetap lelang.
    Memang disini banyak yg belum dijelaskan krn sesuatu hal, jadi pendapatnya memang bisa lain. Tapi banyak pelajaran yg saya dapat dr Kang Heldi. Tetap dibahas ya jawabannya. Makasih.

  33. heldi says:

    @Andriansyah

    Sebenarnya kalau menurut pandangan saya versinya cuman satu, cumaaaannnn…
    1. ada format yang masih kurang.
    2. ada format yang memakai format yang lama saja, copy paste.
    3. ada format yang lumayan lengkap dan bahkan sangat rinci, dan sebagainya.

    so tidak usah jadi bingung, tinggal dipilih dan putuskan saja, format mana yang akan dipakai sesuai hati nurani anda :)
    Insya Allah metoda PL tidak akan banyak masalah, biasanya sudah sama2 tahu kok (SST lah) hehehe… tapi hati-hati kalau PL nya bernilai besar, karena ini resikonya bisa lebih besar daripada lelang umum biasa, so kalau PL yang nilainya besar, dasarnya harus kuat dan administrasinya pun harus lengkap dan benar. Kalau tidak… wah bahaya deh… Tapi kalau PL biasa pun dapat ditertibkan administrasinya… kenapa tidak? :)

    Sekedar untuk meluruskan, tata cara PL secara umum sudah ada dalam keppres 80/2003 (lihat dalam artikel di atas) kemudian untuk lebih rincinya, MDPN Bappenas sudah memberikan guidance untuk pembuatan dokumen pengadaan dan SPK nya. gitu aja…. kok repot :)

    Oke, terima kasih sudah berkunjung.

    salam
    heldi

  34. andriansyah says:

    Mas.. saya bingung dgn tatacara penunjukan Langsung sekarang metode nya byk versi nya bgt yah.. :
    begini apakah yg penujukan langsung itu harus membuat Surat tentang Pelaksaan dr PPTK ke Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa? trus apakah mesti dijawab…
    krn di KOta Bogor byk versi nya .. nuhun

  35. heldi says:

    @Ferry Bugis

    Tentang hal ini dapat diambil dari dua sumber yaitu:

    1. Harga Satuan dari Pemda/kota ybs tempat instansi saudara berada, disana ada harga satuan untuk tenaga ahlinya, dan

    2. INKOINDO, wilayah tempat instansi anda, kalau kami di Bogor biasa menggunakan standar inkindo pusat Jakarta.

    Demikian, semoga dapat membantu
    salam
    heldi

  36. heldi says:

    @Yosse Rizal

    Ada di menu/page DOWNLOAD, silahkan di download, apabila memerlukan versi komplitnya (pelelangan umum, seleksi umum, dsb) dapat dibeli di http://toko.bogorguide.com

    Demikian, semoga mambantu

    heldi

  37. yosse rizal says:

    Mas, saya mau contoh dokumen pengadaan penunjukan langsung untuk konsultansi non konstruksi

  38. FERRI BUGIS says:

    Salam….mas haldy, Kami mengalami kesulitan dlm penyusunan HPS Jasa Konsultansi krn tidak adanya suatu standar Billing Rate Biaya Langsung Personil ?. Mohon dikirimkan daftar billing rate terbaru (2008/2009). Terima kasih

  39. heldi says:

    Latihan soal di sini aja nih…
    Saya lagi upload dan buat sendiri latihan soal-soal dari keppres 80 dan semua perubahannya, semoga bisa bantu buat latihan :)

    http://apps.facebook.com/ujian-serti-ghfjfd/

    selamat mencoba :)

  40. Mila says:

    Mas Heldi, maksudnya jawaban Latihan Soal Ujian Sertifikasi AHLI PENGADAAN BARANG JASA dari Bapenas? Atau jawabannya saya email, biar Mas Heldi periksa. Bagaimana? Tks.

  41. Mila says:

    Mas heldi, sdh saya email ke heldi net. Apa jawaban dari soal-soal di blog Mas Heldi bisa saya terima? Saya mau cek berapa yg benar. Tks.

  42. SIGIT TAMHER says:

    ASLM….., MAKASIH BAYNK MAS HELDY, kontrak raninya udah saya download, ngomong2 PPK marah ga tuh…??!!, he,he,he. SUKSES BUAT MAS HELDY

  43. SIGIT TAMHER says:

    makasih banyak ya mas heldy, contoh kontrakx rani udah saya download, ngomong2 PPKx tau ga ya….??!! he,he,he. THANX. SUKSES UNTUK MAS HELDY.

  44. heldi says:

    @Sigit
    Saya sudah upload di halaman/page DOWNLOAD, silahkan didownload, namun tolong diperiksa lagi, pasti masih banyak yang harus dikoreksi :)

    Demikian, semoga berguna dan terima kasih sudah berkunjung.
    salam
    heldi

  45. SIGIT TAMHER says:

    asalm….., bang thankx atas transfer ilmu tentang pbj, tapi kebetulan saya lewat kesempatan ini minta kalau bisa contoh kontrak pl nya tapi untuk pengadaan barang/jasa pemasok skalian berita-berita acaranya, biar tertib pelaksanaan dan tertib adiministrasi. trims

  46. heldi says:

    account saya di gmail:
    bogor2009 (at) gmail.com

  47. Mila says:

    Terima kasih. Saya sdh email Mas Heldi dan undang ke gmail. Nanti dibahas di email saja.

  48. Mila says:

    Baik pak, nanti sore Mila email atau undang di gmail biar bisa catting sekalian. sebelumnya tolong dikawab dulu, karena pagi ini ada diluar kantor.
    a. Apa nama proses mengundang terbatas beberapa perusahaan (tidak terbukta) untuk dipilih satu perusahaan mengikiti prakualifikasi PL?
    b. Apa-apa tahapan proses pemilihan perusahaan tsb? (apa harus diumumkan karena banyak perusahaan yg jadi agen dan perusahaan-perusahaan tsb baru d i satker tsb)?
    c. Apa peraturan termasuk pasalnya yg dilanggar?

    Tks.

    • heldi says:

      ==================================
      Sbg formalitas, dokumen pengadaan yg dibuat :
      1. tgl 4 Nop—Surat permintaan dokumen adm perusahaan dgn lampiran kebutuhan barang, dari kabag umum kepada 4 rekanan (2 rekanan yg menghadap KPA dan 2 rekanan lainnya yg merupakan masukan 2 rekanan yg nantinya ditunjuk)
      “Secara adm yang mengundung harusnya adalah panitia, namun hal ini tdk terlalu prinsip.”

      2. tgl 5 Nop—SK Panitia Pengadaan diterbitkan
      3. tgl 7 Nop- panitia pengadaan menerima dokumen adm dari 4 rekanan tersebut beserta barang-barang yg diageni masing-masing perusahaan tersebut. Oleh Panitia Pengadaan dibuat pembobotan, sehingga terpilihlah 1 perusahaan yg diusulkan. (nantinya perusahaan tsb kerjsama dgn 3 perusahaan lainnya dalam menyuplly barang).
      “Penyedia jasa yang akan menjadi peserta PL dapat mencari supply barang dari mana saja, selama persyaratan adm nya dipenuhi, misalkan kalau dia tidak punya bidang/sub dalam SIUP nya, maka harus ada subkon untuk item barang/jasa yg tidak signifikan.

      4. Panitia menyusun spek dan HPS.
      5. Lalu 1 perusahaan terpilih tsb, diundang u/ parkualifikasi yang kemudian diundang dalam proses PL., kemudian kontrak

      Tentang “formalitas” dokumen pengadaan; langkah point 1 sd 5 sudah banar, yang pada intinya panitia melakukan penelitian untuk mencari 1 calon penyedia jasa yang akan diusulkan menjadi peserta PL. Yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah:
      - Calon Penyedia jasa yang menjadi peserta PL harus memenuhi persyaratan administrasi untuk pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan, saya tidak tahu barang/jasa yang akan diadakan sehingga tidak bisa scr rinci menjelaskannya, misalnya saja, kalau barang/jasa adalah peralatan elektronik, maka salah satu persyaratan adm nya adalah; SIUP nya harus sesuai, kalau Jasa Konsultan maka SBU dan Tenaga Ahlinya harus sesuai. Kalau barang/jasa nya khusus, tentunya ada suatu persyaratan/ijin yang dapat membuktikan secara resmi bahwa perusahaan tersebut mampu mengadakannya, contoh dalam pengadaan barang senjata api, maka tentunya harus ada ijin dari lingkungan TNI untuk peserta PL ini.
      - Nilai PL ini besar, lebih dari 50jt rupiah, sehingga untuk pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan metoda PL harus sesuai dengan keppres 80/2003 Lampiran I C.1.a.4) a), (lihat nomor 2 di bawah) yaitu keadaan tertentu dan pengadaan barang/jasa khusus.Dan juga penentuan metoda PL ini (selain persetujuan dari PPK) sebaiknya ada ijin dari PA/KPA agar PA dapat juga bertanggungjawab terhadap pengadaan yang bernilai besar ini.
      ====================================

      ====================================
      a. Apa nama proses mengundang terbatas beberapa perusahaan (tidak terbukta) untuk dipilih satu perusahaan mengikiti prakualifikasi PL?
      b. Apa-apa tahapan proses pemilihan perusahaan tsb? (apa harus diumumkan karena banyak perusahaan yg jadi agen dan perusahaan-perusahaan tsb baru d i satker tsb)?
      c. Apa peraturan termasuk pasalnya yg dilanggar?

      Nama proses mengundang terbatas bbrp perusahaan, namanya resmi dalam keppres tidak ada, namun itu merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh panitia dengan persetujuan PPK untuk mencari calon peserta PL, proses ini tidak ada aturannya dalam keppres, namun sudah jelas koridornya dengan melihat persyaratan suatu pengadaan dilakukan dengan PL (nilai di atas 50jt), yaitu:
      KEADAAN TERTENTU
      (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau;
      (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau;

      PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS yaitu :
      (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
      (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
      (3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
      (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

      pemilihan calon peserta PL tidak perlu dilakukan secara terbuka, namun tetap harus diumumkan sehingga ada kontrol dari masyarakat atau komunitas penyedia barang/jasa, koridornya sudah jelas seperti yang dijelaskan di atas, untuk pertahanan negara; jelas rahasia, bencana alam harus secapatnya, sehingga dicari penyedia yang kapabel, kooperatif dan dapat bergerak dengan cepat, pengadaan barang/jasa khusus; tentunya tidak akan banyak penyedianya, namanya juga barang/jasa khusus, kalau penyedianya banyak, tentunya tidak bisa dikategorikan barang.jasa khusus, atau komplek, dan pastinya tidak boleh dengan PL. Masalah perusahaan tsb baru, kalau scr adm memenuhi syarat tidak menjadi masalah untuk menjadi peserta PL.
      Jadi pemilihan calon peserta PL tidak ada aturan rincinya dalam keppres, namun sudah ada koridornya yaitu dalam ketentuan yang harus diikuti ketika suatu pengadaan diputuskan dilakukan dengan PL.
      Dari cerita mba Milla, setelah ceritanya lebih rinci dan dikaji lebih dalam menurut saya tidak ada pelanggaran secara administratif, kalaupun mba Milla “curiga” hal itu mungkin terkait ada indikasi KKN antara calon penyedia jasa dengan PA/KPA atau Panitia atau Pejabat Pengadaan (bila panitianya 1 orang saja). Namun itu baru indikasi, dan kalaupun mau diangkat harus ada bukti otentik awalnya, begitu mba Milla, mudah-mudah bisa memberikan gambaran tentang hal ini.
      ====================================

  49. heldi says:

    @Mila
    Walah 48,7M besar sekali… :)
    Bisa turun tangan nih Antasari… eh lagi bebas tugas yah :)
    btw, kalau mau private kirim email saja ke heldi@heldi.net
    atau ym; heldi_y@yahoo.com
    Saya jadi agak kurang sreg membahasnya di forum ini.

  50. Mila says:

    Kontrak Rp. 48,7 M. Sebenarnya dari awal pengajuan anggaran s/d penerimaan barang didaerah, sudah banyak penyimpangan dan banyak yg mengaku dipaksa oleh KPA. Tiap tahap kami sdh buat penyimpangannya, tapi karena mulai dari undangan s/d penerimaan di daerah lebih banyak kesalahan PPk dan Panitia. Karena mereka dipaksa KPA, maka kami ingin KPA yg tanggung jawab. klu yg saya tanyakan ternyata menyimpang, maka KPA jelas yg mengakibatkan penyimpangan dalam PL tsb.
    Ada beberapa hal yg tidak bisa dijelaskan, karena bog ini umum sedangkan ini msh dalam proses.
    Terima kasih.

  51. heldi says:

    @Sudi
    Saya mau khatamkan dulu buku konsolidasi Keppres 80/2003 dan permendagri 13 yang mengatur hal tersebut, saya juga masih samar2 tentang hal ini, tapi saya sangat berterima kasih sudah menanyakan hal ini, sehingga saya “dengan terpaksa” harus mempelajarinya nih:)

    @Mila
    Saya kaji dulu kasusnya, namun kalau boleh minta informasi tambahan, berapa nilai paket PL ini dan barangnya apa?

    Demikian, mohon bersabar dulu yah :)
    Terima kasih sudah berkunjung.
    heldi

  52. Mila says:

    Terima kasih atas infonya. Saya termasuk staf Itjen Instansi Pusat. Saya luruskan dulu tahapan yg dilakukan pada satker tersebut.
    A. Sebelum anggaran turun/DIPA APBN-P belum terbit, KPA telah menerima 2 rekanan secara bergiliran dalam waktu yg berlainan. Katanya hanya perkenalan. itu lips service, karena belakangan diketahui 2 rekanan tsb bekerja sama dgn ditunjuk langsung dan 2 perusahaan tsb telah memesan barang dari principle di LN setelah bertemu dengan KPA atau sebelum kontrak dgn PPK. He he he.
    B. DIPA diterima pada awal Nopember, lalu KPA usul kpd Dirjen u/ PL dgn alasan waktu mendesak, yg kemudian disetujui oleh Dirjen dgn disposisinya. (alasan PL tsb tidak ada dlm Keppres 80).

    Sbg formalitas, dokumen pengadaan yg dibuat :
    1. tgl 4 Nop—Surat permintaan dokumen adm perusahaan dgn lampiran kebutuhan barang, dari kabag umum kepada 4 rekanan (2 rekanan yg menghadap KPA dan 2 rekanan lainnya yg merupakan masukan 2 rekanan yg nantinya ditunjuk)
    2. tgl 5 Nop—SK Panitia Pengadaan diterbitkan
    3. tgl 7 Nop- panitia pengadaan menerima dokumen adm dari 4 rekanan tersebut beserta barang-barang yg diageni masing-masing perusahaan tersebut. Oleh Panitia Pengadaan dibuat pembobotan, sehingga terpilihlah 1 perusahaan yg diusulkan. (nantinya perusahaan tsb kerjsama dgn 3 perusahaan lainnya dalam menyuplly barang).
    4. Panitia menyusun spek dan HPS.
    5. Lalu 1 perusahaan terpilih tsb, diundang u/ parkualifikasi yang kemudian diundang dalam proses PL., kemudian kontrak.

    Yang saya ingin tanyakan tanpa melihat point 1 dan 2 sebelumnya, apakah proses pemilihan 1 perusahaan untuk diundang dlm prakualifikasi tsb (point 1 s/d 3) telah sesuai keppres 80?
    Saya menanyakan untuk memperkuat kesengajaan KPA dalam mengarahkan PPK dan Panitia Pengadaan u/ menunjuk perusahaan tsb. nantinya proses 4 s/d kontrak dan pembayaran serta penerimaan barang menyimpang.
    Jadi, apakah proses pemilihan 1 perusahaan tersebut, yg akan diundang dalam prakualifikasi dan PL tsb menyimpang? Ketentuan apa yang dilanggar? Barang merupakan standar dan banyak yg menjadi agen.
    Mohon tanggapannya kembali.
    Tks.

  53. heldi says:

    @Mila
    Salam kenal juga Mila, kalau boleh tahu Mila dari mana nih? Instansi?

    Menjawab pertanyaan dari mba Mila, harus diluruskan terlebih dahulu pengertian dari PL atau Penunjukan langsung, yaitu bahwa
    dalam proses PL, pejabat pengadaan hanya mengundang 1 (SATU) calon penyedia jasa untuk mengikuti proses prakualifikasi,
    Kemudian SELEKSI LANGSUNG dilakukan dengan mengundang 3 calon penyedia jasa. Apabila yang di seleksi ada 4 calon penyedia jasa, maka itu bukan termasuk PL atau Seleksi Langsung tapi menjadi SELEKSI UMUM.
    Jadi mohon informasinya terlebih dahulu apakah ini PL, SL atau SU?

    Kemudian terkait dugaan indikasi penyimpangan, karena penyedia jasa yang di undang didasarkan usulan dari KPA atau PA atau PPK.
    Ini harus disikapi secara bijak; secara aturan yang memutuskan calon peserta PL adalak PPK melalui usulan Pejabat Pengadaan. Semua proses pengadaan kendali dan pengambilan keputusan berada pada tangan PPK, sehingga siapapun yang diputuskan maka itu adalah tanggungjawab PPK, panitia/pejabat pengadaan hanya mengusulkan saja.

    Jadi kalaupun ada indikasi apapun, biarin aja mba, kan nanti yang bertanggunng jawab adalah PPK.

    Demikian mba, mudah-mudahan bisa membantu.
    heldi

  54. Mila says:

    Salam kenal Mas,
    saya ingin tanya terkait PL dengan prakualifikasi di suatu instansi pemerintah.
    Bagaimana menentukan perusahaan yang diundang mengikuti prakualifikasi? Apa wajib diumumkan secara terbuka, lalu diseleksi?
    Mohon masukannya dengan menyebutkan aturannya !
    Klu di instansi tsb, seleksi adm dilakukan atas 4 perusahaan yg diundang atas usulan KPA (ini awal dugaan penyimpangan), lalu dipilih 1 perusahaan yang akan diundang mengikuti proses PL dengan prakualifikasi.
    Terima kasih.

  55. heldi says:

    @Sugiyanto
    Maaf pak Sugiyanto, saya belum bisa mengerti apa yang ditanyakan? maksudnya bagaimana? mohon diperjelas lagi.
    Terima kasih sudah berkunjung.

  56. sugiyanto says:

    Gimana ya cara untuk memproses pekerjaan rutin tapi untuk pembelanjaannya sulit untuk dipastikan/diukur contoh mamin untuk tamu atau biaya servis kendaraan bermotor

  57. sudi says:

    mas tanya lagi ya… ada info dari BPKD DKI untk pekerjaan pengadaan bj sumber APBD boleh tanpa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) alias lngsng dibwh PA, tp sy kok gak bs terima ya mengingat Surat Edaran Bappenas Oktober (?) 2007 menyatakan kewajiban sertifikasi PPK 2010, dan penandatangan SPMG adl PA shg fungsi pengawasan bs tdk berjl bila PA sbg pelaksana keg. Maaf mas sy bingng tanya kpd siapa gak ada jawaban jelas… terimakasih

  58. ridlo says:

    aku lagi belajar kang, makasih ilmunya. ikhlas kan??

  59. sudi says:

    mas sy mo tanya… utk pengadaan b/j dgn PL apakh pengumuman “wajib” hukumnya?
    tahun 2007 sy menyiapkan dokumen lengkap pengumuman walau cm ditempel dipapan pengumuman sbentar, krn ssuatu hal (PPK arogan) pengumuman sy tiadakan dan langsung mengeluarkan SPPB/J. Apakah itu menyalahi?….
    Terimakasih…

    • heldi says:

      @Sudi
      Terima kasih atas pertanyaannya.
      Pengumuman pengadaan meskipun untuk PL, tetap wajib hukumnya. Namun untuk karena sesuatu hal tersebut sebaiknya koordinasi dengan baik sajalah dengan PPK nya :)
      Demikian, terima kasih

  60. Hidayat says:

    salam kenal,
    saya dayat ingin menyakan sedikit masalah pengadaan dengan anda dan semoga anda berkenan menjawabnya. yang ingin saya tanyakan apabila pada saat pengumuman pemenang lelang kami cuman mengumumkan dipapan pengumuman kantor tanpa menguhubungi melalui via telpon dan atau internet kepada peserta. apakah yang kami lakukan sudah benar ? dan kalau ada kesalahan bagaimana cara memperbaikinya ?. terimakasih banyak

    • heldi says:

      @Hidayat
      Terima kasih kang Dayat sudah berkunjung ke blog saya, mohon informasinya dari instansi mana dan sedang melaksanakan pengadaan apa?
      Untuk pertanyaannya coba dijawab sebagai berikut:
      Dalam keppres 80 2003, terkait pengumuman pemenang berbunyi seperti ini:
      “Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenang”
      Diumumkan DAN diberitahukan kepada para peserta pengadaan, jadi harus juga diberitahukan kpd para peserta pengadaan dengan beragam cara agar informasi ttg pengumuman ini dapat diketahui oleh peserta pengadaan. Bisa melalui telp, faks, email, lisan, dsb. Intinya harus diberitahukan sehingga peserta pengadaan dapat mengetahuinya.
      Kalau tidak diberitahukan berarti sudah ada pelanggaran terhadap keppres 80 tahun 2003. Untuk memperbaikinya, apabila tidak ada sanggah, ya sudah aman…. tetapi bila ada sanggahan terkait hal tersebut maka dengan sangat terpaksa harus dilakukan lelang ulang. :(
      Demikian, mohon maaf bila jawabannya tidak memuaskan :)

  61. heldi says:

    @IFTA

    Yups harus dengan PL, cuma n dokumen kontraknya tidak perlu syarat khusus dan syarat umum kontrak, dan PSK eh SPK nya lebih sederhana.

    Bikin dokumennya mahal? berapa emang? kalau yang biasa saya buat sih nga susah-susah amat sih, gini aja deh… ada badget berapa buat dokumen, sini saya bikinin dokumennya :) mau???

  62. heldi says:

    @Havid
    Wah bisa lulus L-4, berarti anda berbakat menjadi panitia lelang :) tidak usah minder, tenang saja dunia pelelangan itu penuh dengan intriks dan resiko yang lumayan besar berbanding lurus dengan nilai paket pekerjaan yang digarap.

    Kita sharing aja deh, kalau ada masukan atau pengalaman baru dalam dunia lelang silahkan di publish disini. Mengenai SPK kalau dikirim kayanya kebanyakan deh… coba saja lihat MDPN dari bappenas, disitu sudah tersedia semua formatnya untuk semua jenis pengadaan.

    Oke selamat berjuang… semoga selamat sampai selesai masa sanggah berakhir :)
    “Karena kebenaran dan kekuasaan itu seperti dua sisi mata uang, kalau sisi kebenaran terbuka maka kekuasaan akan tertutup, dan sebaliknya, makanya sebaiknya kita ambil saja uangnya” walah jadi ngelantur :)

    Demikian bos, ditunggu sharingnya, asl pls donk! thanks

  63. ifta says:

    mas, saya mo tanya, kebetulan saya jd bendahara pengeluaran kantor. di kantor saya ada pengadaan meja dan kursi kantor yang nilainya cuma Rp. 9,7 jt. yang saya tanyakan apakah pengadaan tersebut harus dengan PL atau langsung cuma dengan kwitansi saja???soalnya yang saya tahu di atas 5 jt harus pake PL. kalo 9,7 jt pake PL, mahal bikin dokumennya. mohon penjelasannya…trims.

  64. Havid says:

    Mas, saya panitia pengadaan barang pemula alias baru pertama jadi panitia/ pejabat pengadaan. Kebetulan ketika saya ikut ujian saya dapet L4, saya bingung L4 tapi belum bisa apa-apa. Sebagai pemanasan saya diserahi kepercayaan untuk jadi pejabat pengadaan untuk kegiatan kurang dari 50 jt. Kalo bisa kirimin dong contoh SPK yang sesuai aturan dan tips-tipsnya untuk seorang pemula. Saya bisa L4 karena belajar dari buku bukan dri pengalaman jadi saya agak minder nih.

  65. heldi says:

    @Fikri dimana ini?

  66. FIKRI says:

    Salam kenal sesama personil kota bogoer. Mas/Pak ada yang bisa kasih contoh SPK pengadaan Barang yang standar Bapenas. Boleh dong di email

  67. heldi says:

    @Andris
    Seharusnya pihak surat kabar mau menandatangani faktur pajak yang kita berikan.
    Coba cari orang dalam atau istilah kerennya “calo” dari media tsb, kalau bisa urusan spt ini via calo ajah sehingga kalau ada hal-hal yang mempersulit bisa dipermudah, biasalah budaya di negara kita yg sebenarnya harus diberantas… :)
    Demikan bos…

  68. andris wirawan says:

    pada akhirnya kantor kami menyiapkan anggaran untuk biaya pengumuman lelang. Tapi ketika akan mengiklankan pengumuman tidak ada satupun surat kabar (media indonesia&pikiran rakyat) yang mau memberikan faktur pajak, padahal bendahara kami wanti2 meminta faktur pajaknya. gimana ya???
    bagi yang telah berpengalaman mengenai ini tolong bantu ya,,,,,,,,,

  69. heldi says:

    @Inal
    Kalau boleh tahu yang terbaru perpres nomor berapa yah?
    Untuk pengadaan di atas 50 juta dari dulu juga boleh digunakan PL, asal memenuhi persyaratan untuk proses PL tersebut.

    Terima kasih untuk berkunjung.

    Heldi
    http://bogorcity.net

  70. uniek says:

    malam..minta info terbaru kepres 80 tersebut, katanya pengadaan diatas 50jt pun bisa penunjukan langsung ya…denger2 kepres ada perubahan lagi. Thx’s

  71. inal says:

    bung.. bleh mnt tlng?? dok prakualifikasi dan dok penunjukan langsung pengadaan ATK di bawah 50 jt.. dpt dmn tu dok nya.???? soalny Q bngung mw buat soalny orng br ttg pengadaan brng/jsa

  72. heldi says:

    @Alex

    - seharusnya dalam SIUP ada usaha jasa perhotelan, kalau memang tidak ada bisa juga digunakan yg dari pariwisata tsb, intinya harus ada dasar ijin usaha dari badan usaha tsb.

    - jenis usaha kecil atau non kecil bisa ditentukan dari beberapa hal:
    1. Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi bidang usahanya, seperti kalau untuk jasa konstruksi (konsultan dan pelaksana) ada LPJK, atau jasa non-konstruksi ada dari KADIN. Dalam sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh mereka sudah tertera kualifikasi badan usaha tersebut masuk kecil atau non kecil, bahkan sampai pada gred-gred dengan batas-batasan nilai tertentu.
    2. Dari nilai kekayaan bersih perusahaan, lihat “penjelasan” keppres 80/2003 angka 18.

    - sebaiknya langsung menunjuk hotel-nya yang memenuhi persyaratan administrasinya.

    demikian terima kasih sudah berkunjung, apabila ada pertanyaan tentang pengadaan lainnya, jangan ragu-ragu untuk bertanya kembali.

    heldi
    http://www. heldiyudiyatna.net

  73. alex says:

    pagi..
    saya mau nanya tentang pengadaan akomodasi..
    (pagu di bawah 50 jt)

    syarat apa saja yang diperlukan utk penunjukan hotel untuk pengadaan akomodasi?

    apakah harus menggunakan siup?
    apakah hotel memiliki siup (perdagangan), karna yang saya tau hotel memiliki siup dari pariwisata..

    bagaimana menentukan bahwa hotel tersebut masuk ke dalam usaha kecil? (sesuai dengan Keppres 80/2003 untuk paket di bawah 1 M diperuntukkan bagi usaha kecil).

    apakah harus mencari pihak lain untuk menyediakan jasa hotel?

  74. heldi says:

    @all
    password untuk template kontrak: “kontrak2008″

  75. heldi says:

    @Elvin
    Sama-sama, terima kasih juga sudah berkunjung.
    Kalau ada masalah dengan pelelangan kita sama-sama sharing aja deh :)

    heldi
    Bogor Guide

  76. elvin says:

    terima kasih atas penjelasannya. saya sangat terbantu sekali dalam hal pengadaan barang/jasa.

  77. heldi says:

    @Andri

    1. SIUP ; harus sesuai dengan pengadaan barang/jasa-nya, misalkan pengadaan komputer maka di SIUP harus ada bidang komputernya juga.

    2. NPWP; harus ada, maksud pertanyaan harus sama, sama dengan apa yah mas andri? dengan SIUP? kalau SIUP intinya melihat ijin usaha dari perubahaan tsb apakah sesuai dengan barang/jasa yg akan diadakan, kalau NPWP terkait ke perpajakannya.
    Pajak tahunan dan 3 bulan terakhir harus ada dan dilampirkan dalam dokumen penawaran.
    demikian, mudah-mudahan bisa membantu, terima kasih sudah berkunjung

    heldi y
    http://heldi.net – my personal blog
    http://jasakonsultan.net – direktory konsultan indonesia
    http://heldiyudiyatna.net – how to make money website
    http://bogorguide.com – bogor info in bahasa indonesia
    http://bogorcity.net – bogor city travel guide

  78. ANDRI says:

    mas saya di Universitas Terbuka untuk pajak 1 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir bagaimana?

    Apakah NPWP dan SIUP perusahaan harus sama?

    Trims

  79. heldi says:

    @fendy

    wah selamat deh sudah lulus sertifikasi ahli pengadaan. Selanjutnya mulai dari mana pekerjaan menjadi panitia lelang?
    Bisa dimulai dengan membuat dokumen pengadaan yang berisi jadual pengadaan, metoda evaluasi, dsb.
    Selanjutnya akan mengalir :)

    terima kasih sudah berkunjung, kalau ada yang tidak jelas tentang pelelangan silahkan coment lagi

  80. sylvawati says:

    mas….! saya mau tanya2 dikit nich
    saya lagi bingung harus mulai dari mana, baru-baru ini saya dapat tugas untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, masalahnya saya lulus ujian sertifikasi. nah saya bingung harus mulai dari mana pekerjaan saya ini?

  81. fendy says:

    saya mau mendownload Template Kontrak Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi Perencaaan Konstruksi. berapa nomor kode Vervikasinya. maklum saya baru aja belajar komputer. salam kenal dan terima kasih

  82. heldi says:

    @Reno
    Mohon maaf kalau untuk peng SPJ-an nya saya tidak mengerti mas Reno, tp kalau untuk proses pengadaannya harus dengan PL seperti tulisan di atas.

    Thanks for visiting :)

  83. Reno says:

    Saya sebenarnya dari bagian keuangannya, jadi saya hanya terima jadi berkas2 pengadaanya, mas heldi tau ngga berkas2 yang diperlukan (sebagai spj nya) untuk pengadaan jasa pelatihan pendidikan antar instansi pemerintah nilainya 37 jt, apa kegiatan seperti ini ada berita2 acaraya jg,intinya pertanggung jawaban untuk kegiatan seperti ini apa aja?

  84. heldi says:

    @Roy
    Kalau saya sih strick by the rule aja mas Roy, pakai SPK tapi prosesnya tetap PL :)
    Yang penting adminsitrasi aja bos… :)

  85. shibo says:

    lam kenal pak.. sy masih baru di dunia pengadaan brg/jasa, tulisan bpk tlh menambah pengetahuan sy.. trs ada gak cara2 atau ketentuan dalam pembuatan HPS?

  86. Roy says:

    Berdasarkan pasal 31 ayat (3), (40 dan (5) untuk pengadaan : a. dengan nilai dibawah Rp. 5 juta bentuk kontraknya cukup kuitansi. b. dengan nilai Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta bentuk kontraknya Surat Perintah Kerja (SPK). c. dengan nilai di atas Rp. 50 juta bentuk kontraknya kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.
    kallaw nilai pengadaan 10 juta, dgn SPK tapi apakah dgn tahapan2 seperti Proses Penunjukan Langsung??!! Kaalaw iyaaa, capppeee deeeeehhhh ;p

  87. heldi says:

    Gimana coba yah?
    Kalau menurut saya pribadi, membuat dokumen atau administrasi PL tidak terlalu sulit dan tidak memakan biaya yang terlalu besar sih.
    kertas 1 rim dan 1 tinta refill tidak akan habis, plus beberapa cangkir kopi dan bungkus rokok :) Apalagi kalau kita sudah biasa membuat excell templatenya, tinggal isi aja datanya, print langsung jadi deh administrasi sampai dengan dokumen kontraknya, tinggal digedein aja honor buat yang menyusunnya :)
    Waktu di binamarga dulu saya pernah membuat sampai 20 lebih dokumen PL untuk PU Binamarga dan Dinas lainnya,untuk jasa konsultansi dan beberapa pengadaan barang, lumayan pusing juga sih, tapi bisa selesai juga itu dia cukup dibuat satu template untuk satu jenis pengadaan, selanjutnya selesai sudah :)

    @Roy
    Yups, kalau menurut keppres sih begitu adanya, tapi kadang dalam pelaksaannya sih banyak byepass nya, maklumlah PL, asal aman aja katanya :)

  88. Reno says:

    Saya dari kesehatan, ada argumentasi nilai 5 jt sudah tidak berlaku lagi jd batas nilainya adalah 10 jt dengan pertimbangan kenaikan harga bbm. Saya berpikir kalo hanya dengan spk saja, tidak ada ada aturannya dalam kepres, yang ada dalam kepres adalah penununjukan langsung harus melewati beberapa tahap, termasuk harus ada dokumen penunjukan langsung, tapi kalo dari segi biaya menyiapkan dokumen2 penunjukan langsung menyerap banyak biaya, sedangkan nilai pengadaanya misalnya hanya 11 juta. kesimpulannya, menggunakan spk saja tidak sesuai dengan kepres, tapi Kalo sesuai dengan kepres menurut saya justru merugikan negara sendiri, jadi Gimana Coba

  89. Roy says:

    Prakualifikasi dalam Penunjukan langsung apakah suatu keharusan?! terutama untuk pekerjaan non kompleks, seperti pengadaan konsumsi seminar diatas 10 atau 20 juta.
    Aanwijzing diperlukan juga yach, saya pikir hanya untuk Pelelangan saja.

  90. heldi says:

    @reno
    Salam kenal juga p Reno, dari mana nih kalau boleh tahu? :)
    Kita diskusi aja yah, soalnya saya juga masih belajar nih dalam hal pengadaan;
    1. Bersumber dari MDPN Bapenas; Dalam pengadaan Barang untuk nilai pengadaan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup menggunakan Surat Pesanan (SP) atau SPK dalam pemborongan.

    2. PL => sd 50 juta, atau bencana alam, rahasia negara dsb (lihat keppres 80/2003 ttg PL)

    3. Saya tidak tahu dasarnya ttg hal ini, namun informasi dari keuangan hal ini memang seperti itu, Namun bukan 10juta, tapi dibawah 5juta boleh dilakukan dengan pembelian langsung, cukup dengan kuitansi pembelian bermaterai dan di supplayernya harus ber NPWP, begitu kata orang keuangan :)

    mudah2an bisa membantu
    salam

  91. Reno says:

    Salam Kenal P,
    dalam kepres disebutkan sistem penunjukan langsung dilakukan dengan nilai pengadaan 50 juta ke bawah. ada argumentasi lain bahwa pengadaan lebih dari 10 juta cukup hanya dengan menggunakan SPK saja. Pertanyaannya:
    1. pengadaan dengan skala/interval nilai berapa dan kondisi seperti apa yang hanya menggunakan spk saja.
    2. pengadaan dengan skala/interval nilai berapa dan kondisi seperti apa yang menggunakan sistem penunjukan langsung.
    3. Apakah benar Pembelian maximal 10 juta kebawah bisa dilakukan dengan pembelian langsung.

    Mohon Penjelasannya P

  92. heldi says:

    @Ami
    Salam kenal, salut untuk Kandepag, sudah banyak yang on line:)
    Terima kasih sudah berkunjung dan mohon sharingnya

    wasalam
    heldi

  93. Ami says:

    sekarang kami lagi, mau pengadaan dengan penunjukan langsung.
    maksih ya (aku juga dari kandepag)

  94. heldi says:

    @gatot
    di akhir artikel ini dapat di download contoh file PL
    terima kasih sudah berkunjung

  95. Cahyoe G says:

    Bang ada format masing2 surat gak

  96. gatot says:

    kontruksi bang..
    pembangunan gedung kantor

  97. heldi says:

    @gatot:
    kalau boleh tahu, proyek/pekerjaannya apa dulu nih? konstruksi, konsultansi (konstruksi/non konstruksi), pengadaan barang atau pengadaan b/j lainnya?

    trims

    heldi

  98. Gatot says:

    salam kenal balik bang…
    waduh ntar bisa sekaligus bikin petunjuk pelaksanaan proyek dari persiapan lelang sampai dengan akhir kontrak dong :-)
    iya neh kita2 butuh “suhu” dari para senior yang bisa dijadikan rujukan dan referensi
    waduh jangan salah bang sekarang banyak pns depag yang muda2 lho :-)
    ok bang ditunggu transfer ilmu kanuragannya :-D

    trims
    wassalam

  99. heldi says:

    salam kenal mas gatot.
    hehe… kalau dijelaskan keseluruhan harus bikin tulisan komplit nih…
    bentar deh, cari inspirasi dulu yah :)
    Wah salut deh, ada pns kandepag bisa on line :)

    wasalam
    heldi

  100. Gatot says:

    mohon penjelesannya untuk keseluruhan proses serah terima pekerjaan untuk tahap I dan tahap II

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. [...] 5. Penunjukan Langsung ; istilah ini juga telah muncul dari jamannya keppres 80/2003 hanya sekarang lebih diperjelas aturan mainnya, jelas diatur bagaimana bila prosedur bila PL-nya dalam kondisi darurat sehingga membutukan gerak-cepat untuk menanganinya, juga aturan nilai dibawah 50 juta bisa PL sekarang dikeluarkan menjadi Pengadaan Langsung seperti pada point 3, sehingga diharapkan tidak ada lagi peradigma yang salah yang menganggap bahwa PL itu adalah untuk pekerjaan di bawah 50 juta, PL itu nilainya bisa berapa saja yang penting masuk ke dalam aturan main Penunjukan Langsung. [...]

  2. [...] 5. Penunjukan Langsung ; istilah ini juga telah muncul dari jamannya keppres 80/2003 hanya sekarang lebih diperjelas aturan mainnya, jelas diatur bagaimana bila prosedur bila PL-nya dalam kondisi darurat sehingga membutukan gerak-cepat untuk menanganinya, juga aturan nilai dibawah 50 juta bisa PL sekarang dikeluarkan menjadi Pengadaan Langsung seperti pada point 3, sehingga diharapkan tidak ada lagi peradigma yang salah yang menganggap bahwa PL itu adalah untuk pekerjaan di bawah 50 juta, PL itu nilainya bisa berapa saja yang penting masuk ke dalam aturan main Penunjukan Langsung. [...]

  3. [...] Penunjukan langsung (PL) dilakukan untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). [...]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!