PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)- Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)

March 27, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)

Setelah mencermati proses pengadaan barang/jasa (lelang) yang dilaksanakan, apakah ada penyimpangan terhadap keppres 80 tahun 2003 dan semua perubahannya atau tidak. Selanjutnya hal-hal yang dapat dijadikan materi sanggahan adalah dengan mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan.

Pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan antara lain:

1. Panitia Pengadaan

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Peserta Pengadaan (lelang).

Bagaimana kita dapat mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah antara lain:

1. Periksa kompetensi dari Panitia dan PPK,

Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 dalam pasal 9 dan pasal 10 mengamanatkan bahwa Panitia dan Pejabat Pembuat Komitmen harus mempunyai sertifikat ahli pengadaan. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi  di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk  diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan.

Untuk memperoleh sertifikat ini seorang penitia lelang harus mengikuti ujian yang soal-soalnya relatif sulit, rata-rata kelulusan dari ujian sertifikasi ahli pengadaan biasanya tidak lebih dari 10%. Waktu saya mengikuti ujian ini saja dari 135 orang peserta hanya 7 orang yang lulus ujian :( , bagi yang ingin berlatih soal-soal sertifikasi ahli pengadaan nasional dapat mendownload soal-soal latihan di sini: latihan soal pengadaan barang/jasa.

Dengan sedikitnya ahli pengadaan ini, biasanya tim lelang menyisipkan satu atau dua orang panitia yang belum sertifikat, atau bahkan karena belum ada yg bersertfikat, PPK nya kadang-kadang belum bersertifikat. Untuk itu periksa kompetensi keahlian dari panitia pengadaan. Jangan hanya penyedia jasa saja yang diperiksan kualifikasinya melalui LPJK atau website online lainnya, tapi panitia atau PPK dapat kita periksa juga di website/homepage LPSE: CEK SERTIFIKASI PANITIA/PPK (klik disini untuk memeriksa)

Atau lebih mudahnya kita bisa menggunakan jasa search engine google dengan mengetikan nama panitia atau PPK yang bersangkutan. Inilah hebatnya robot search engine google, meskipun seseorang tidak pernah aktif sekalipun di internet apabila namanya ada di pengumuman kelulusan sebagai ahli pengadaan yang diterbitkan oleh bappenas, maka namanya akan muncul dalam indeks pencarian google dengan format pdf. Silahkan coba saja dua cara ini, dijamin ampuh!!

Sehingga apabila ada panitia atau PPK yang terlibat pengadaan/lelang tapi belum bersetifikat, hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap keppres 80 tahun 2003 pasal 9 dan 10. Hal ini bisa dijadikan sebagai materi sanggah yang cukup memberatkan PPK agar pelelangan dapat diulang!!!

2. Periksa Klasifikasi dan Kualifikasi dari Peserta Lelang,

Untuk mengikuti suatu pengadaan barang/jasa (pelelangan) calon penyedia barang/jasa wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang. Klasifikasi dan Kualifikasi tersebut diantaranya:

1. Bidang dan Sub-Bidang Layanan yang dimiliki.

2. Gred atau kemampuan menangani paket pekerjaan. (Besar atau kecil atau sistem Gred dalam jasa konstruksi).

3. Sertifkasi Perusahaan dan Tenaga Ahli yang dimiliki.

Untuk jasa konstruksi kita dapat ikut memeriksa lawan-lawan kita yang ikut dalam pelelangan dengan memeriksa klasifikasi dan kualifikasi peserta melalui website Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Dari menu-menu yang ada kita dapat memeriksa kualifikasi dan klasifikasi dari calon penyedia jasa yang menjadi lawan-lawan kita, apabila ditemukan ketidakcocokan antara persyaratan yang diminta dalam pelelangan dengan klasifikasi dan kualifikasinya maka hal ini dapat dilaporkan kepada panitia untuk dapat dijadikan dasar pengguguran peserta lelang tersebut dan apabila panitia tetap meluluskannya atau bahkan tetap menjadikannya sebagai pemenang, maka hal ini dapat dijadikan sebagai materi sanggah.

Bersambung…

Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!!)
Part -1.    Proses pengadaan barang/jasa,
Part -2.    pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa,
Part -3.    barang/jasa yang akan diadakan, dan
Part-4.    hal-hal lainnya yang terkait dengan pengadaan/pemilihan tersebut.

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

43 Responses to “PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)- Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)”
  1. donny sulistyo says:

    salam hormat,
    permasalahan saya agak pelik pak,awalnya akta pendirian kita tentang pengadaan jasa cleaning service terus ada akta perubahan menjadi jasa pariwisata/PCO/konvensi..permasalahannya untuk menanti akte dari hukum dan ham untuk akte perubahan (kebetulan kita tidak ada tenaga ahli) masih agak lama pak..kita berinisistif untuk ikut jasa clening service,masalahnya akte sudah dirubah ke jasa pariwisata,dan kita sudah terdaftar juga di LPSE dan apendo,ini gimana pak kira2 kita bisa ikut tender jasa cleaning service tidak pak,kita takutnya ada sanggahan yang mungkin merugikan kita kalau kita menang tender nanti..catatan untuk jasa CS dan PCO ini satu PT pak..apakah bisa kita mendaftar ulang di LPSE dan tidak menyertakan akta perubahan kalau memang kita harus ikut lelang jasa cleaning service…terima kasih..

    • heldi says:

      @Donni

      Kalau menurut saya masih bisa pak, akte itu terkait dengan pendirian perusahaan, sedangkan kompetensi perusahaan bapak terkait usaha cleaning service bukan dilihat dari aktenya, saya yakin ada ijin tertentu dalam bidang usaha tersebut.

      Untuk masalah lpse, mohon menghubungi tempat perusahaan bapak mendaftar lpse-nya

      demikian, terima kasih sudah berkunjung dan salam pengadaan dari bogor

      heldi y

      • kebetulan dulu sempat berdiskusi dengan pihak lpse,dan jawaban dari lpse meragukan juga,intinya tidak bisa memastikan kita bisa ikut tendeer apa tidak,cuma kalau dilihat dari dasar hukumnya sudah tidak bisa pak,katanya…dan disarankan kalo emang punya kenalan panitia lelang,tolong langsung ditanyakan ke panitia tersebut.katanya…begitulah pak,makasih sebelumnya…

      • heldi says:

        Saya pikir masih bisa ikut tender asal syarat kualifikasi dan kompetensinya msh terpenuhi, akte hanya skr bukti pendirian perush dan tdk digunakan untk menilai kompetensi perush.

        Thks dan salam pengadaan dr bogor

  2. zeno says:

    apakah dalam proses pelelangan salah satu vendor kalah tender, dan yang menang vendor yang lain,tapi vendor yang menang belum mendapatkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang dari Panitia Pelelangan, apakah vendor yang lama dan kalah tender tersebut masih bisa mengajukan Amandemen lagi untuk tenaga kerjanya yang lama,
    Mohon penjelasannya, mungkin ada undang-undang yang mengatur.

  3. retno sari says:

    bagaimana carax mengirim surat sanggahan di LPSE?

  4. Nafis Akhmad says:

    Saat Ini Saya Sedang dalam Proses Sanggah banding,Berapa yang harus saya bayar kalo saya Melakukan sanggah banding dengan Nilai HPS nya Rp 107.950.000,00 …?? tolong jawab secepatnya ya Pak.Trim,s

    • heldi says:

      @Nafis

      Sanggah banding adalah 2/1000 dari nilai HPS = Rp.215.900,-
      Paket kecil gitu kok sampai sanggah banding sih pak? :)

      • Nafis Akhmad says:

        Ada beberapa pertimbangan kenapa jadi sampai melakukan sanggah banding..:
        1.Jawaban dari panitia pengadaan tidak memuaskan dan mencari cari kesa
        lahan dari penawaran kita,padahal penawaran kita berada diurutan 1,2
        dan 3 terendah dan yg dimenangkan diurutan 4.
        2.sebelum pengumuman pemenang rekanan yang dimenangkan oleh panitia
        berkata kasar terhadap kita.
        dari pertimbangan itulah kenapa kita jadi sampai melakukan sanggahan bahkan sampai ke sanggahan banding.dan sanggahan banding itu sudah kita
        kirimkan pada hari ini..untuk selanjutnya kita minta arahan dari bapak.

      • heldi says:

        @Nafis
        Sebentar pak… kok bisa penawaran “kita” di urutan 1,2,3 terendah…??? maksud “kita” itu bagaimana tuh pak? bapak memasukan 3 penawaran ya… :)

      • Nafis Akhmad says:

        maksud dari kata KITA adalah SAYA…1,2,3 terendah milik saya karena memasukan 3 penawaran,sedangkan urutan 4,5,6 milik pemenang yg dimenangkan oleh panitia pengadaan,jadi dalam pengadan tersebut yg memasukan cuma 2 orang tapi 6 penawaran/ 6 perusahaan.

  5. Andre says:

    Salam kenal kang heldi,?

    sya adalah penyedia jasa beberapa waktu lalu pelelangan yang kami ikuti berada pada penawar terendah , kemudian di verifikasi dalam acara tersebut ditanyakan sebagai berikut :
    1.jelaskan jarak base camp – site lokasi = dijelaskan sesuai yg ada pada dokumen penawaran kami(jarak realnya tidak berbeda sesuai yg kami estimasikan dan akhirnya kami tuang dalam dok.penawaran kami)
    2. Kenapa harga semen dalam daftar upah dan bahan sebesar Rp.5.200,- per sak (kami akui ada kesalahan dalam pengetikan yg ngelink kesmua divisi) akhirnya kami jawab dengan “Subsidi dari Kontraktor /penyedia jasa” . tanpa pertanyaan yg lain karena sudah dianggap yg lainya komplit maka acra verifikasi ditutup . setelah pengumuman kami digugurkan dalam pengumuman ditulis perusahaan kami tidak memenuhi syarat dalam hal evaluasi tekhnis . apakah pertanyaan yang di ajukan panitia tersebut termasuk dalam evaluasi teknis ? terkhusus untuk pertanyaan kedua (2).

    Pada daftar personil inti yng kami tempatkan untuk posisi GS (dokumen lelang mensyratkan SKA ahli muda pelaksana jalan) berhubung SKA personil kami masih dalam tahap pembuatan sertifikat di jakarta maka pada saat verifikasi kami tunjukkan surat keterangan dari badan sertifikasi ygn bersangkutan. apa pendapat akang heldi tentang ini ? apakah hal ini dapat ditafsirkan personil yang kami tempatkan sudah memenuhi syarat dokumen ? mohon pencerahan akang . Jika kami akan melakukan sanggahan kira kira dari hal diatas apakah bisa dijadikan bahan sanggahan ? memang menurut kami ada indikasi KKN namun bukti secara formal belum dapat kami dapatkan sekali lagi makasih atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan dan pendapat .
    Salam kenal .Sukses buat akang (mohn by email aja ya kang)

  6. sofyan says:

    memang ada aturan terbaru mengatur tentang kemampuan paket untuk perusahaan kecil yaitu 5 paket akan tetapi sepengetahuan saya aturan itu berlaku di tahun 2011 ?????

  7. irene says:

    mo nanya nih mas heldy….?
    panle belum mengajukan usulan calon pemenang lelang ke kpa/user, namun sudah diumumkan pemenangnya, namun setelah disanggah……akhirnya lelang diulang, apakah ada sanksi yg bisa dikenakan terhadap panpel nakal tsb. txb4

    • heldi says:

      @irene

      panle belum mengajukan usulan calon pemenang lelang ke kpa/user, namun sudah diumumkan pemenangnya, namun setelah disanggah……akhirnya lelang diulang, apakah ada sanksi yg bisa dikenakan terhadap panpel nakal tsb. txb4

      Jawab:
      ini agak aneh
      - “panle mengajukan usulan pemenang ke kpa/user” bukannya usulan ke PPK?
      - belum diusulkan sudah ada pemenang, jadi dasar penetapan pemenang dari mana?
      - sanksi untuk panpel? harus diteliti dahulu ini yang bermasalah di panpel atau PPK atau PA/KPA nya
      maaf saya tidak bisa jawab, karena soalnya agak aneh :)

      demikian, semoga tidak puas, biar bisa sharing lagi deh :)
      salam tender dari bogor
      heldi

  8. sofyan says:

    maksud pertanyaan sy yg lalu adalah bisakah perusahaan kecil memenangkan tender 4 paket sekaligus pengadaan konstruksi secara bersamaan ??? itu kan telah melampaui SKP untuk perusahaan kecil..adakah landasan hukumnya apabila suatu perusahaan kecil tidak boleh memengankan 4 paket pekerjaan konstuksi yang mana kontraknya keluar di bulan yang sama ?? salam tender dari luwu utara

    • heldi says:

      KP (Kemampuan Paket) untuk perusahaan kecil itu 5 paket kan yah? (koreksi kalau saya salah…)
      Kalau benar berarti kalau di menang di 4 paket dan tidak ada pekerjaan lain yang sedang dikerjakan=> bisa-bisa saja :)

  9. sofyan says:

    apakah perusahaan kecil bisa mengerjakan lebih dari 4 paket pekerjaan yang yang di tender secara bersamaan ????? mohon penjelasannya adakah aturan hukumnya yang bisa membatalkan salah satu paket tender yang telah dimenangkan..

    • heldi says:

      @Sofyan

      Mengikuti Tender 4 paket secara bersamaan, saya kira tidak masalah, bahkan ikut 100 paket lebih pun kalau mau silahkan, selama cadangan materainya masih banyak :)
      Kalau masih tender kan belum tentu menang, kalau sudah jelas menjadi pemenang, nah itu baru dihitung sebagai pekerjaan yang sedang dikerjakan, sehingga mengurangi SKP-nya (Sisa Kemampuan Paket)

      Demikian om Sofyan, terima kasih sudah berkunjung dan Salam Pengadaan dari Bogor

      heldi

  10. Eka Surya Putra says:

    pak Heldi yang saya kagumi.

    Mohon pencerahan lebih mendalam ttg pengisian formulir perhitungan TKDN, karena udah muter-2, yach alhasil 0 (nol), saya udah baca Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian RI No. 372/2006, akan tetapi terlalu susah utuk dimengerti,data inventarisasi B/J produk depertemen perindustrian saya udah berkali-2 membuka tapi alhasil nggak terbuka, beralas pada hal diatas mohon kiranya Bapak berkenan memberi pencerahan pengisian formulir TKDN sebagaimana yang dimaksuk dalam Contoh Dokumen pemilihan Nasional (LKPP), atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih

  11. pns merangkap panitia says:

    Kang Heldi, pami diemut manfaat mudlarat lelang, asa mending teu janten panitia, atuh penyedia batan rurat reret ningali lolongkrang lepatna sasama, mending usahana nu sanes, sanes teu nyaah ka nagara, ngan ulah kanyaah nagara teh kangge meningkatkan usaha kecil dan menengah, kalah diangge ajang sesuatu (walerana/keretegna aya dina manah urang sewang-sewangan).., balanja barang mah mening ku nyalira atawa miwarang bojo urang sewang-sewangan, langkung sae, langkung mirah, heunteu riweuh…, punten…saur kanjeng Rassul ” Mudahkanlah..jangan dipersulit…”

    • heldi says:

      Sumuhan satuju kang… abdi oge tos lami teu janten panitia lelang… pami janten panitia oge rada milih-milih, mana anu pisaeeun, mana anu tiasa matak… piduana wae…
      hatur nuhun

  12. M. Taufik says:

    Numpang tanya Kang,
    kalau pelelangan gagal terjadi karena penawaran yang masuk tidak ada yang memenuhi kriteria pemenang (gugur evaluasi), kemudian di lelang ulang, apakah:
    1. Peserta yang mendaftar tetapi tidak memasukkan penawaran di undang lagi?
    2. Seluruh Peserta yang mendaftar dundang lagi? atau
    3. Seluruh peserta diundang lagi ditambah membuka pendaftaran untuk peserta baru?

    Terima kasih sebelumnya, salam Tender dari Kalteng

  13. heldi says:

    @Zul

    Menurut saya kalau lelang ulang maka harus ada aanwijzing ulang. Kalau terjadi pelalangan ulang maka semua proses mulai dari pengumuman harus diulang, dan logika simplenya bagaimana bisa mengetahui perubahan-perubahan dalam lelang ulang kalau tidak ada aanwijzing ulang, sedangkan dengan terjadinya lelang ulang tentunya ada atau banyak hal yang kemungkinan besar mengalami perubahan.
    Keppres 80/2003 Lampiran I Bab II 1. Pelelangan umum n. butir c.1.c itu bukan tentang aanwijzing atau lelang ulang pak?!

    @Dhenza

    Menurut pendapat saya, meskipun terlambat tetap kirim surat sanggahan saja, dan jelaskan permasalahannya kenapa surat sanggahannya terlambat. Kemudian apabila sudah yakin terjadi “sesuatu” bisa saja surat sanggahan di tujukan juga ke pihak-pihak luar dari pengadaan seperti kejaksaan, institusi pengawasan internal, dsb, sehingga surat sanggahan tersebut menjadi suatu pengaduan pula bagi institusi tsb.

    Demikian, salam kenal juga dari bogor

  14. dhenza says:

    salam kenal…
    Kemarin saya pengen ngajukan sanggahan, karena pengumuman pemenang baru keluar sedangkan tendernya dilaksanakan sekitar 1 bln lebih yang lalu, tanpa memberikan alasan yang tepat kenapa begitu lama tender tersebut baru di umumkan pemenangnya, pengumuman pemenangnya pada tanggal 28 sedangkan panitia menempel pengumumanya pada tanggal 30 jd masa sanggah sudah hampir habis, selain itu pada pengumuman pemenangnya tidak ada di lampirkan no pengumumanya,padahal penawaran saya kemarin waktu di buka no 1 dan yang menang no 4 menurut bapak apa yang harus saya lakukan sedangkan masa sanggah sudah habis..saya sudah merasakan adanya indikasi KKN dalam tender tersebut dari pengambilan dokumen penawaran hingga penentuan pemenang..tolong saran dan masukan dari bapak sekiranya tindakan apa yang harus saya tempuh…thanks

  15. zul says:

    Saya kemarin menyanggah, poin sanggahan saya mengenai tidak adanya Aanwijzing ulang (kedua) pada proses pelelangan ulang. Trus panitia menjawab: pada dokumen lelang tidak ada yang menyatakan harus ada penjelasan (Aanwijzing) ulang begitu pula pada keppres 80 tahun 2003 lampiran bab II. No/ tentang pepelangan umum bagian n. butiran I.c .
    Demikian jawaban atas sanggahan panitia. mohon bantuannya mas heldi agar saya bisa membalas sanggahan panitia.

  16. heldi says:

    @Suharyadi

    Bisa, Pemenuhan pembayaran pajak adalah syarat wajib bagi penyedia barang/jasa.
    Demikian, terima kasih atas kunjungannya.
    heldi

  17. suharyadi irawan says:

    Mohon Bantuannya mas,gimana kalau salah satu perusahaan tidak melunasi kewajiban Perpajakan, (mempunyai tunggakan Pajak)apakah ini bisa dijadikan sebagai bahan sanggahan?

  18. erik says:

    Salam kenal Pak Heldi..
    Saya dari Kabupaten Batu-Bara.
    Kemarin saya coba minta nilai Capaian TKDN ke Astra Honda Motor, tetapi hasilnya nihil…
    Bagaimana nantinya kita akan memenuhi isian formulir capaian TKDN jika kita tidak bisa meminta nilai2 tersebut ke produsen barang yang akan kita tawar. Jika Bapak bersedia mohon kirimkan via email ke saya contoh isian Capaian TKDN yang sudah jadi..
    Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih..

    Hormat saya
    Erick

  19. heldi says:

    @TIntin
    Lanjutkan… saya tunggu emailnya…

  20. Tintin says:

    Tanya nih pak, tentang sanggahan.. tapi lewat email aja ya.. thanks b4..

  21. heldi says:

    @Suharyadi

    Saya coba jawab pertanyaan lanjutannya;
    SPPBJ seringkali bisa ada dua arti Surat Penetapan PEMENANG atau Surat Penunjukan PENYEDIA Barang Jasa.
    Kalau yang dimaksud adalah surat penetapan pemenang maka diterbitkan sebelum pengumuman pemenang, surat tsb dijadikan salah satu dasar dalam pengumuman pemenang lelang.
    Kalau Surat Penunjukan Penyedia B/J itu diterbitkan setelah semua sanggahan dijawab dan/atau masa sanggah berakhir.
    Nah yang dimaksud yang mana nih? tergantung kepanjangannya apa?
    Kalau pengumuman pemenang seharusnya dibuat dalam format tersendiri sebagai pengumuman dengan dasar BA hasil evaluasi, klarifikasi dan verifikasi serta surat usulan dari panitia dan surat penetapan dari PPK.

    Demikian, mudah-mudahan ada rejekinya pak Suharyadi di pelelangan yang sedang dijalani… amien…

    Salam Tender dari Bogor :)
    heldi

  22. suharyadi irawan says:

    sebagaiman telah diamanatkan keppres 80 Tahun 2003 apakah Benar SPPJB terbit sebelum masa sanggah berakhir dan apakah bisa SPPJB dijadikan Berita yang di tempel di papan Pengumuman sebagai pengumuman leleng ?

  23. heldi says:

    @Suharyadi

    Yah itu salahnya di dasar suratnya saja, tapi dari segi isi materi jawaban sanggahnya sih sudah benar, dasarnya saja yang tidak dicantumkan dengan benar :)

    Kalau materi sanggahannya itu saja, kalau menurut saya kurang kuat dan tidak dapat di terima.

    Demikian, mudah2an masih penasaran :)

    Salam dari Bogor
    heldi

  24. suharyadi irawan says:

    Pejabat Pembuat Komitmen menjawab sanggahan kami berdasarkan sesuai surat edaran LKPP Nomor 01/SE/KA/2009 tanggal 22 januasi 2009 Pejabat Pembuat Komitmen tidak di wajibkan bersertifikat,apakah benar pejabat pembuat komitmen mendasarkan surat edaran Tsb.

  25. Heldi says:

    @Suharyadi

    Sah! selama PPK mempunyai sertifikat ATAU Pernah mengikuti Bintek Pengadaan Barang/Jasa.

    PPK baru diwajibkan bersetifikat pada thn 2010, apabila masa laku sertifikatnya maka scr otomatis diperpanjang dan apabila belum punya sertifikat, maka sertifikat dari Bintek Pengadaan B/J dapat dianggap sebagai pengganti sertifikat.

    Namun bisa dilihat juga dalam keppres 80/2003 dan perubahannya, syarat2 untuk menjadi seorang PPK, kalau tidak salah harus mempunyai level pendidikan minimal D3 dan pengalaman memimpin, dsb.

    Demikian, semoga bisa sedikit membantu dalam proses lelangnya.

  26. suharyadi irawan says:

    Dari penjelasan mas heldi,apakah sah Pelelangan yang dilaksankan Pada tahun 21 juli 2009 Pejabat pembuat komitennya tidak memiliki setifikat keahlian Mohon Penjelasannya Mas?

  27. heldi says:

    @Suharyadi

    Kalau dibaca surat edaran tersebut isinya bukan tidak mewajibkan PPK untuk memiliki sertifikat, tetap mempenjang masa berlaku sertifikat keahlian bagi PPK dan panitia masa berlakunya sudah habis pada tahun 2007/2008 menjadi berlaku sampai dengan 2009/2010.

    Namun yang mengatur hal tersebut adalah surat edaran tanggal 29 Oktober yang baru mewajibkan Panitia harus bersertifkat pada tahun 2009 dan PPK pada tanggal 2010.

    Demikian om…
    Salam Tender dari Bogor
    heldi

  28. suharyadi irawan says:

    Apakah Surat Edaran LPKPP tanggal 22 januari merupakan dasar dari pejabat pembuat komitmen tidak wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LPKPP.

  29. suharyadi irawan says:

    Baru-baru ini kami menyampaikan sanggahan ke pejabat Pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa Dinas PU cipta karya Kab banyuasin, pejabat pembuat komitmennya tidak memiliki sertifikat dan kami mendapat jawaban Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Tidak wajib bersirtifikat dasarnya Surat edaran LKPP 22 januari, Apakah Benar dasar yang digunakan oleh Pejabat pembuat Komitmen Tsb.

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!