Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 1)

March 25, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 27 tentang Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat, bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:
1.    penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
2.    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3.    penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
4.    adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
5.    adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat  pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

Dari dasar hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dengan dasar 5 (lima) point itulah penyedia jasa dapat menyampaikan sanggahannya kepada pangguna anggaran atau kuasanya (KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPK). Apabila materi sanggahan dari penyedia jasa di luar dari 5 (lima) point tersebut di atas maka sanggahan akan dinyatakan tidak diterima oleh PPK.

Seringkali penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah (penyanggah) lebih cenderung “menyerang” terhadap kekurangan dari pemenang atau ke arah kecurigaan terjadinya KKN (korupsi kolusi nepotisme) antara panitia dengan peserta pemilihan, dengan tanpa disertai dengan bukti-bukti serta dasar yang kuat, sehingga materi sanggahan dengan mudah dapat dinyatakan tidak diterima. Untuk itu agar dapat memberikan sanggahan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada penyedia barang/jasa harus benar-benar mencermati beberapa hal sebagai berikut:
Mencermati dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran terhadap dokumen pengadaan atau keppres no. 80 tahun 2003 dalam keseluruhan proses pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang barang/jasa, antara lain:
-    PENGUMUMAN, pengumuman di koran dan papan pengumuman umum; di koran => 1 (satu) hari pada awal dan selama 7(tujuh) hari pada papan pengumuman, untuk pengadaan di atas 1 milyar pengadaan harus diumumkan di koran nasional sedangkan di bawah 1 milyar cukup di koran propinsi. Apabila ada hal tersebut yang tidak dilaksanakan maka peserta pemilihan dapat mengajukan sanggahan dengan point nomor 1. Yaitu terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan yang ada dalam keppres no. 80 tahun tahun 2003 yang merupakan dasar untuk penyusunan dokumen pengadaan. Dan jangan lupa kumpulkan dan rekam bukti pelanggaran yang terjadi, misalkan apabila panitia tidak mengumumkan paket pekerjaan pada papan pengumuman umum (papan pengumuman kantor dinas/instansi terkait), usahakan setiap hari selama masa pengumuman rekam/photo papan pengumuman umum tersebut, sehingga kita mempunyai bukti fisik bahwa memang selama 7(tujuh) hari kalender dalam masa pengumuman tidak pernah dipasang pengumuman paket pekerjaan tersebut. Lihat juga di koran (nasional-Media Indonesia atau Propinsi) pada tanggal awal pengumuman apakah ada pengumumannya atau tidak, kalau tidak diumumkan/tidak ada, simpan korannya untuk nanti dijadikan alat bukti sanggahan. Kalau diumumkan di koran pada hari ke-2 atau selanjutnya, itu juga merupakan pelanggaran terhadap keppres 80 tahun 2003.
-    DOKUMEN PENGADAAN; seringkali peserta lelang kurang mencermati secara kritis dokumen pengadaan yang diambil ketika melakukan pendaftaran. Sebenarnya di dalam keppres 80 tahun 2003 telah diatur tentang syarat minimal (sekurang-kurangnya) tentang penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam Lampiran I Bab I huruf F (lihat lampiran di bawah), sekurang-kurang ada 12 point persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah dokumen pengadaan dapat memenuhi persyaratan. Sehingga apabila ada salah satu saja syarat tersebut tidak dipenuhi maka peserta pemilihan dapat menyanggah dengan materi sanggahan point no. 1 juga akibat terjadinya penyimpangan isi dokumen pengadaan terhadap keppres 80 tahun 2003. Dokumen pemilihan/pengadaan yang tidak memenuhi persyaratan masih banyak sekali beredar dalam pemilihan di daerah-daerah, hal ini terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan dari panitia pengadaan, padahal sebenarnya bappenas telah menyediakan format standar yang disesuaikan dengan persyaratan dalam keppres 80 tahun 2003 yaitu MDPN (Model Dokumen Pengadaan Nasional) mulai untuk pengadaan barang sampai dengan pemborongan dan jasa konsultansi.

Dokumen Pangadaan yang tidak sesuai dengan 12 point yang ditentukan dalam Keppres 80 tahun 2003 dapat dijadikan salah satu materi sanggah dalam surat sanggahan.

-    AANWIJZING / Penjelasan Lelang

Aanwijzing adalah satu-satunya sarana yang disediakan untuk para peserta lelang agar dapat memahami keseluruhan dari proses pelelangan melalui penjelasan dokumen pengadaan yang disediakan oleh panitia pengadaan. Sehingga untuk itu, para peserta lelang harus benar-benar dapat menilai sampai sejauh mana kualitas dari dokumen pengadaan yang disediakan dan sampai sejauhmana para panitia memberikan penjelasanya. Dalam Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 disebutkan beberapa hal yang harus dijelaskan dalam proses aanwizing antara lain:

a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;
b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
d) Acara pembukaan dokumen penawaran;
e) Metode evaluasi;
f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) Jenis kontrak yang akan digunakan;
h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran

Seringkali taktik atau trik yang digunakan panitia pengadaaan adalah hanya dengan membacakan semua “bab/kalimat” dalam dokumen pengadaan tanpa menjelaskan bagaimana esensi dari isi dokumen, panitia membacakan bab per bab sambil menanyakan, bagaimana ada pertanyaan? kalau tidak ada kita lanjut ke bab berikutnya, atau dengan statement, “bab ini standar saja isinya” kita lanjut ke bab selanjutnya. Bagaimana bisa lebih jelas kalau panitia hanya sekedar membacakan isi dokumen pengadaan. Begitu pula seringkali karena keterbatasan pemahaman peserta lelang dalam memahasi proses pengadaan, peserta lelang hanya sekedar menjawab “pass/lanjut” saja, padahal biasanya panitia memasang ranjau-ranjau yang disembunyikan dalam dokumen pengadaan dan tidak dijelaskan secara rinci pada saat aanwijzing apabila tidak ada yang menanyakannya.

Jadi pahami dokumen pengadaan, catat segala kekurangannya, dan tanyakan pada saat Aanwijzing, dan teliti apakah panitia sudah membahas semua hal-hal yg harus dijelaskan (lihat a sd i di atas). Apabila ada hal yang belum jelas/sepakat; ukur waktu antara BAP annwijzing dengan waktu pemasukan penawaran, karena seringkala salah satu trik dari panitia pengadaan adalah dengan memberikan dokumen susulan (secara sengaja atau tidak) setelah aanwijzing dilaksanakan, padahal hal tersebut sebenarnya akan memberatkan peserta lelang karena setelah aanwijzing peserta lelang tidak dapat bertanya lagi kepada panitia apabila dokumen susulannya juga tidak jelas atau masih belum lengkap.

Penjelasan yang tidak lengkap dan tidak jelas dalam acara Aanwijzing dapat dijadikan materi sanggah dalam surat sanggahan, dengan alasan pelanggaran terhadap Keppres 80/2003 Lampiran I BAB II.A.1.d. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

-    PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

Saran yang sangat penting dari saya pribadi untuk para peserta lelang; JADILAH SAKSI dalam pembukaan penawaran. Kenapa? Dengan menjadi saksi kita dapat melihat bagaimana kualitas dokumen penawaran dari lawan-lawan kita!

Apabila anda menjadi saksi dalam pembukaan penawaran, minimalnya lihat persyaratan administrasi dari dokumen pengadaan lawan;

1. Surat Penawaran; lihat nama paket/kegiatan, alamat ditujukan, jangka waktu pelaksanaan, masa berlaku surat penawaran, nilai penawaran, dan semua hal2 yang dipersyaratkan harus ada dan harus sesuai dalam surat penawaran (lihat persyaratannnya dalam dokumen penawaran). Apabila ada ketidaksesuaian maka bisa kita anggap peserta pengadaan tsb sudah gugur (meskipun tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran).

2. Jaminan Penawaran; sama dengan point nomor 1

3. Dokumen administrasi lainnya.

4. Dokumen Teknis yang dipersyaratkan.

Lihat kembali persyaratan2 dalam dokumen penawaran, apa saja yang menjadi syarat wajib dalam dokumen penawaran, karena seringkali berbeda dalam tiap pelelangan, tergantung dari seberapa komprehensip pemahaman panitia lelang ttg dokumen pengadaan dan jenis pengadaan barang/jasa yang akan diadakan.

Apabila ada satu saja persyaratan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan, tapi tidak dipenuhi dalam dokumen penawaran, maka kita dapat langsung meminta panitia untuk mencatatnya untuk digugurkan dalam tahapan evaluasi nanti, dan apabila memungkinkan segera dokumentasikan kesalahan tersebut dengan camera atau sejenisnya. Dengan kesalahan yang sudah terbuka atau diketahui oleh semua peserta pengadaan tapi kemudian panitia tetap memenangkannya, hal ini merupakan saran empuk dalam materi sanggahan. Kalau panitia masih berani seperti itu; Nekad namanya… :)

2. Pemetaan Lawan

Dalam acara pemasukan dan pembukaan penawaran, kita juga seringkali dapat “memetakan” kubu-kubu yang menjadi lawan kita dalam pelelangan, atau bahkan apabila panitianya “ceroboh” kita dapat melihat panitia “condong” ke peserta mana… Salah satu contoh, saya pernah memperoleh video dari konsultan yang menjadi klien konsultan lelang yang saya garap yang berisi penawaran dari 2 (dua) peserta pengadaan yang dimasukkan dalam satu kantung plastik. Bagaimana cara/trik agar dapat memperoleh gambar/video tersebut tanpa dicurigai/diketahui panitia atau peserta lain nanti akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Dengan adanya video tersebut, panitia sudah tidak dapat berkutik lagi untuk dapat memenangkan kubu/grup tersebut, karena sudah ada bukti dari indikasi KKN.

-    PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenang. Ini yang sering lupa dilakukan oleh panitia, yaitu memberitahukan kepada peserta lelang, seringkali mereka hanya menempelkan pengumuman pemenang di papan pengumuman tanpa mengirimkan pemberitahuan kepada peserta lelang. Kalaupun lelang dilakukan dengan e-procurement, minimalnya pemberitahuan dapat dikirimkan via email.

Kalau panitia lupa, materi ini dapat dijadikan sebagai bahan sanggahan karena sudah terjadi pelanggaran tehadap keppres 80 tahun 2003 Lampiran I BAB II. A. 1. j. tentang pengumuman lelang.

bersambung ke bagian-2

Part -2.    pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa,
Part -3.    barang/jasa yang akan diadakan, dan
Part-4.    hal-hal lainnya yang terkait dengan pengadaan/pemilihan tersebut.

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

129 Responses to “Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 1)”
  1. Jajang says:

    Yth,
    Pak, saat ini kami sedang semangat2nya mengikuti beberapa tender, pertanyaan kami adalah :
    1.Yang termasuk jenis pekerjaan konstruksi, itu apa saja ? Contohnya ?
    2.Jika paket pekerjaan adalah pengadaan bandwdith, pengadaan dan penarikan fiber optik serta pengadaan data center, termasuk pekerjaan konstruksi / konsultasi ?
    3.Sepengetahuan kami, ketetapan maksimum penawaran harga adalah 20% dari HPS. Misal, HPS=1000, maka penawaran maksimum=800(termasuk ppn). Apakah ini benar ? Bagaimana penawaran di bawah 800?
    Terimakasih dan kami menunggu informasinya.
    Salam,
    jajang / 085731000789

    • heldi says:

      @Jajang

      Kalau boleh tau dari mana nih pak Jajang?
      Terimakasih atas sharingnya… coba kita bahas ya…

      1.Yang termasuk jenis pekerjaan konstruksi, itu apa saja ?

      Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
      berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
      pembuatan wujud fisik lainnya.

      Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan
      pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
      Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi
      keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang
      mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata
      lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk
      mewujudkan suatu bangunan.
      Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi
      keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang
      mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain,
      namun tidak terbatas pada:
      a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
      b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian
      dan/atau penataan lahan (landscaping);
      c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
      d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);
      e. reboisasi.
      Coba baca lagi perpres 54 dan pejelasannya

      2.Jika paket pekerjaan adalah pengadaan bandwdith, pengadaan dan penarikan fiber optik serta pengadaan data center, termasuk pekerjaan konstruksi / konsultasi ?
      Pengadaan Barang

      3.Sepengetahuan kami, ketetapan maksimum penawaran harga adalah 20% dari HPS. Misal, HPS=1000, maka penawaran maksimum=800(termasuk ppn). Apakah ini benar ? Bagaimana penawaran di bawah 800?

      Maksimum penawaran adalah HPS, penawaran tdk boleh melebih HPS (kec konsultansi krn masih ada nego), penawaran yg dibawah 80% harus dinilai oleh pokja/panitia apakah make sense atau tidak penawarannya, kalau bisa diterima dan dipercaya bahwa dgn 80% bisa dilaksanakan maka jaminan pelaksanaannya harus diganti menjadi 5% x HPS.

      demikian
      terima kasih atas kunjungannya…

  2. fredrik dirks says:

    Pak kalau surat sanggahan tidak dibalas oleh penitia pelelangan bagaimana ya?

    • heldi says:

      @fredrik

      kalau jalur sanggah tidak ditanggapi, maka dapat mengajukan pengaduan ke pihak yg berwenang spt kepolisian, KPK, dsb… dan bisa di PTUN-kan…

  3. fredrik dirks says:

    Pak mau tanya kalau sanggahan nda di balas bagaimana ya?
    apakah sanggahan yang kami ajukan ke Panitia Pelelangan itu diterima?

  4. frans says:

    Pak saya mau tanya , bagaimana kalau ada satu perusahaan pada saat pendaftaran memakai nama PT. tetapi pada saat penawaran memakai nama CV……, apakah hal tersebut DISENGAJA atau SALAH KETIK saya tidak tahu…..apakah penawarannya dapat DIGUGURKAN apa TIDAK DAPAT DIGUGURKAN….terima kasih atas penjelasannya…

    • heldi says:

      @rio

      seharusnya ada surat tentang informasi kenapa terjadi gagal lelang bila bapak belum puas, bisa mengirimkan surat permintaan penjelasa ttg gagal lelang (permintaan surat ini tdk diatur dalam perpres 54, namun menurut sy secra etika bisa dilakukan), atau nanti ketika lelang ulang bisa disanggah lagi :)

      frans

      menutur saya tidak prinsip, tinggal dilihat akte pendiriannya saja, apakah cv atau pt

      terima kasih

  5. Rio says:

    Mau Tanya, saya memasukan penawaran pada 1 paket pekerjaan. didalam kotak penawarn terdapat 3 perusahaan dan dianggap syah. stelah pengumuman koreksi aritmatik keluar, selanjutnya langsung pengumuman pemenang, ternyata paket pekerjaan yang saya masuki tersebut dinyatakan gagal lelang dengan alasan tidak memenuhi syarat evaluasi. yang mau saya tanyakan adalah :

    1. dimana kita bisa mengetahui penilaian panitia yang menyatakan tidak memenuhi syarat evaluasi tersebut?

    2. apakah bisa kita sanggah dengan poin 1, karena tidak sesuai dengan kepres, karena sebelum pengumuman pemenang tidak ada namanya pengumuman sppbj?

    terima kasih atas jawabannya

  6. ina says:

    salam pak, saya mau nanya nih, waktu lelang ulang kemaren ternyata panitia membohongi kami mengenai barang yang dimenangkan.
    berdasarkan data lelang spek teknis yang dinginkan adalah mobile file merk terkenal (tidak usah disebutkan), dan kami menawrkan berdasarkan merk dan tipe yang dinginkan panitia lelang. namun pada waktu pembukaan posisi kami peringkat 4, tapi 3 di bawah kami tidak menggunakan merk tsb. ketika pengumuman pemenang cv kami tidak menang, yang dimenangkan adalah pemenang ke-3 dengan selisih Rp. 1 juta. waktu itu kami sempat telpon panitia bahwa merk yang dipakai bukan merk yg diinginkan dlm lelang, cuma panitia mengatakan bahwa merk yg dipakai adalah merk yg sama dengan yg cv kami tawarkan (waktu pembukaan kami tidak memeriksa cv ini cuma karena lelang ulang kami ingat penawaran yang dulu pake merk lain), akhirnya karena panitia mengatakan pake merk yg sama kami tidak menyanggah.
    ternyata kemarin saya bertemu dengan suplier bahwa pemenang lelang tsb memakai barang merk lain yang tidak terkenal namun mereka sanggup mengerjakan sesuai spek teknis yang ditawarkan. padahal perusahaan tsb tidak dikenal dan tidak diketahui asal-usul fabrikasinya hanya penamaan merk saja. dan harganya jauh lebih murah dari brg yang kami tawarkan. kami merasa dibohongi, karena panitia tidak fair terhadap kami, bagaimana caranya pak kami menyanggah?karena masa sanggah telah lewat. karena bisa saja nanti semua lelang menawarkan barang yang murah namun sanggup mengerjakan sesuai spek.terima kasih pak

    • heldi says:

      @Indra W

      Bila sanggah sudah lewat maka proses dalam koridor perpres 54 sudah terlewati, sehingga bila masih ada ketidakpuasan dapat dilakukan melalui jalur Hukum (Tata Usaha Negara).
      Surat sanggahan dirubah menjadi surat pengaduan…
      Demikian… terima kasih sudah berkunjung…
      salam pengadaan

      heldi

  7. ifoel says:

    salam kenal bos,
    ni aku ada permasalahan tentang tender yang saya lakoni,
    saya udah menawar pekerjaan dengan sistim gugur dengan nilai penwaran 82% dari HPS, waktu penawaran yang saya masukan ke dokumen adalah Siujk yang telah habis masa lakunya, akan tetapi waktu klarifikasi udah saya tunjukan yang sudah jadi dan baru,tapi waktu penetapan pemenang saya digugurkan karena SIUJK saya mati, apakah saya layak digugurkan dengan alasan tersebut? mohon saya di berikan redaksi surat sanggahan terimakasih,

  8. Berkunjung bentar nich..
    SALAm

  9. ice says:

    Salam Kenal…
    Perbedaan KSO dan Bermitra apa ya Pak! Thx B4… :-)

  10. Hendri says:

    Format Sanggahan saya, apabila nilai penawaran pemenang lebih tinggi dari nilai penawaran saya:

    No : ………………………
    Lampiran : -

    Kepada Yth,
    ………………………

    Perihal : Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan…………..

    Dengan Hormat,

    Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang bunyinya:

    Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:

    1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
    2. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
    3. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
    4. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
    5. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

    Berdasarkan Keppres nomor 80 tahun 2003, pada Lampiran I dijelaskan mengenai Evaluasi Penawaran.

    Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

    Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

    Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

    a) jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

    b) substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

    c) adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

    Evaluasi Harga

    (a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

    (b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

    Berdasarkan ketentuan diatas, kami sebagai peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang penawarannya paling rendah merasa dirugikan, oleh sebab itu maka kami melakukan sanggahan ini.

    Menurut kami, penawaran kami sudah memenuhi semua unsur-unsur substansi seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Kenapa perusahaan kami tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang?
    Apabila kesalahan/kekurangan/penyimpangan dokumen penawaran kami sifatnya tidak substantive, maka kami mohon supaya dilakukan evaluasi kembali.

    Demikian surat sanggahan dan pengaduan ini kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan dan respon yang positif, demi terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan asas; kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

    …………………, ……………………. 2010
    CV/PT…………………………….

    …………………….
    Direktur

    Tembusan:

  11. heldi says:

    @aura:

    Terima kasih atas pertanyaannya, kita coba sharing yah;
    - yang tidak dihitung untuk perusahaan baru (kurang dari 3 th) adalah kemampuan dasarnya (KD), sedangkan untuk penilaian kualifikasi apabila menggunakan penilaian dgn sistem dari permen PU 43, maka bisa saja pengalamannya diperhitungkan dalam penilaiannya (tetapi bukan KD yah…)
    - ya kalau mau menyanggah coba diperjelas dulu, itu perhitungan nilai kualifikasi atau KD nya yang dihitung?
    Demikian dari saya, terima kasih sudah berkunjung

    @sudirman :
    Masalah posisi suatu dokumen disimpan bagian dimana saya kira tidak terlalu prinsip, yang penting ada. Kemudian juga masalah tidak ditandatangan, itu juga tidak terlalu prinsip, tetapi semua kembali ke keputusan dari panitia pengadaan dan kekuatan dari Dokumen Lelang apabila panitia akan menggugurkan penawaran tsb.

    @Rizal Effendi says:

    ======
    seminggu yg lalu saya ikut tender di BPDAS Ake Malamo Ternate Maluku Utara, yang menggunakan sistem 2 sampul, pada saat pembukaan penawaran panitia hanya melihat surat penawaran dan jaminan penawaran, ada atau tidak.

    saya sudah lakukan intrup kepada panitia agar dapat melihatkan kepada peserta lelang yg hadir pd saat pembukaan penawaran untuk melihat kelengkapan sampul 1 tersebut secara detail satu persatu. tetapi panitia menjawab bahwa itu tidak perlu karena nanti akan dilakukan evaluasi oleh panitia. saya curiga panitia ada menyembunyikan sesuatu sehingga ngotot pembukaan sampul 1 hanya melihat dua hal diatas.Masalah lain…..
    ===
    Panitia seharusnya membacakan dan memperlihatkan (minimalnya kepada saksi dari peserta) tentang kelengkapan dokumen utama seperti; surat penawaran, jaminan dan lainnya yang ditentukan dalam dok pengadaan.
    =======

    ======
    Pada saat pengumuman hasil evaluasi sampul 1, panitia mengguggurkan 10 perusahaan yang masuk pada paket tersebut dan hanya meluluskan 1 perusahaan. ( pengumuman hanya dilakukan di papan pengumuman di Kantor trsbut) dengan alasan kesalahan pada administrasi dan teknis. pertanyaan saya….
    ====
    Hanya satu calon pemenang tidak menjadi masalah dan diumumkan di papan pengumuman itu sudah cukup.

    ====
    yang kedua, apakah sistem merit point pada pengumuman evaluasi pembukaan sampul 1 dapat langsung menggugurkan perusahaan yg tidak lengkap/ salah penulisan administrasinya..?
    =========
    Merit point itu adalah pada evaluasi teknisnya (plus harga), sedangkan administrasinya dengan menggunakan sistem evaluasi apapun tetap saja sistemnya gugur (kalau dokumen yang diminta ada dan sesuai itu lulus dan kalau tidak ada atau tidak sesuai maka dapat digugurkan)

    ======
    yang ke tiga. Apakah salah penulisan tahun misalnya 14 Juni 2009 seharusnya 14 Juni 2010 dapat menggugurkan peserta lelang..?
    ====
    kesalahan penulisan tanggal pada surat penawaran dan jaminan penawaran itu tidak bisa ditolerir dan mengakibatkan penawaran gugur.
    tapi dilihat dulu, kesalahan pnulisannya adalah yang mengakibatkan berubahnya masa berlakunya.
    ===

    yang terakhir. Apakah materai pada penjamin surat jaminan penawaran yang tidak di matikan dapat menggugurkan peserta lelang??…
    ======
    ini seharusnya dikuatkan di dokumen pengadaan, kalau di dokumen tidak berbunyi maka keputusan ada di tangan panitia, apakah akan mengikuti UU bea materai atau cukup keppres 80

    Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kita sharing lagi saja yah…. :)

    Salam tender dari Bogor
    heldi y

  12. sudirman awal says:

    salam tender, mau tx ni.. pd saat pembukaan dok. di data teknis tdk ada data peralatan utama , tapi di data adm ada dan tdk di tandatangani apakah TL doknya.. (persyaratan yg diminta dlm rks tdk disebutkan) mhn jawabannya tks.

  13. Rizal Effendi says:

    seminggu yg lalu saya ikut tender di BPDAS Ake Malamo Ternate Maluku Utara, yang menggunakan sistem 2 sampul, pada saat pembukaan penawaran panitia hanya melihat surat penawaran dan jaminan penawaran, ada atau tidak. saya sudah lakukan intrup kepada panitia agar dapat melihatkan kepada peserta lelang yg hadir pd saat pembukaan penawaran untuk melihat kelengkapan sampul 1 tersebut secara detail satu persatu. tetapi panitia menjawab bahwa itu tidak perlu karena nanti akan dilakukan evaluasi oleh panitia. saya curiga panitia ada menyembunyikan sesuatu sehingga ngotot pembukaan sampul 1 hanya melihat dua hal diatas.Masalah lain….. Pada saat pengumuman hasil evaluasi sampul 1, panitia mengguggurkan 10 perusahaan yang masuk pada paket tersebut dan hanya meluluskan 1 perusahaan. ( pengumuman hanya dilakukan di papan pengumuman di Kantor trsbut) dengan alasan kesalahan pada administrasi dan teknis. pertanyaan saya…. Apakah cara panitia pd saat pembukaan penawaran diatas sudah sesuai dengan Kepres 80 dan atau peraturan perubahan lainnya..? yang kedua, apakah sistem merit point pada pengumuman evaluasi pembukaan sampul 1 dapat langsung menggugurkan perusahaan yg tidak lengkap/ salah penulisan administrasinya..? yang ke tiga. Apakah salah penulisan tahun misalnya 14 Juni 2009 seharusnya 14 Juni 2010 dapat menggugurkan peserta lelang..? yang terakhir. Apakah materai pada penjamin surat jaminan penawaran yang tidak di matikan dapat menggugurkan peserta lelang??… mohon petunjuknya. dan sebelumnya saya haturkan terima kasih atas ketersediaan layanan ini.

  14. aura says:

    mau tanya pak, perusahaan kita digugurkan pada penilaian kualifikasi ( digugurkan pada masalah pengalaman ),padahal perusahaan kita didirikan tahun 2008 (blm 3 thn),
    memang pada isian kualifikasi ,kita isi pengalaman baru didapat (tetapi nilai kecil),
    apa memang sudah perushaan kita sdh dihitung apabila sdh punya pengalaman walaupun umur perusahaan belum 3 tahun ?
    apa bisa kami sanggah ?
    Terima kasih atas masukannya

    • heldi says:

      @aura:

      Terima kasih atas pertanyaannya, kita coba sharing yah;
      - yang tidak dihitung untuk perusahaan baru (kurang dari 3 th) adalah kemampuan dasarnya (KD), sedangkan untuk penilaian kualifikasi apabila menggunakan penilaian dgn sistem dari permen PU 43, maka bisa saja pengalamannya diperhitungkan dalam penilaiannya (tetapi bukan KD yah…)
      - ya kalau mau menyanggah coba diperjelas dulu, itu perhitungan nilai kualifikasi atau KD nya yang dihitung?
      Demikian dari saya, terima kasih sudah berkunjung

      @sudirman :
      Masalah posisi suatu dokumen disimpan bagian dimana saya kira tidak terlalu prinsip, yang penting ada. Kemudian juga masalah tidak ditandatangan, itu juga tidak terlalu prinsip, tetapi semua kembali ke keputusan dari panitia pengadaan dan kekuatan dari Dokumen Lelang apabila panitia akan menggugurkan penawaran tsb.

      @Rizal Effendi says:

      ======
      seminggu yg lalu saya ikut tender di BPDAS Ake Malamo Ternate Maluku Utara, yang menggunakan sistem 2 sampul, pada saat pembukaan penawaran panitia hanya melihat surat penawaran dan jaminan penawaran, ada atau tidak.

      saya sudah lakukan intrup kepada panitia agar dapat melihatkan kepada peserta lelang yg hadir pd saat pembukaan penawaran untuk melihat kelengkapan sampul 1 tersebut secara detail satu persatu. tetapi panitia menjawab bahwa itu tidak perlu karena nanti akan dilakukan evaluasi oleh panitia. saya curiga panitia ada menyembunyikan sesuatu sehingga ngotot pembukaan sampul 1 hanya melihat dua hal diatas.Masalah lain…..
      ===
      Panitia seharusnya membacakan dan memperlihatkan (minimalnya kepada saksi dari peserta) tentang kelengkapan dokumen utama seperti; surat penawaran, jaminan dan lainnya yang ditentukan dalam dok pengadaan.
      =======

      ======
      Pada saat pengumuman hasil evaluasi sampul 1, panitia mengguggurkan 10 perusahaan yang masuk pada paket tersebut dan hanya meluluskan 1 perusahaan. ( pengumuman hanya dilakukan di papan pengumuman di Kantor trsbut) dengan alasan kesalahan pada administrasi dan teknis. pertanyaan saya….
      ====
      Hanya satu calon pemenang tidak menjadi masalah dan diumumkan di papan pengumuman itu sudah cukup.

      ====
      yang kedua, apakah sistem merit point pada pengumuman evaluasi pembukaan sampul 1 dapat langsung menggugurkan perusahaan yg tidak lengkap/ salah penulisan administrasinya..?
      =========
      Merit point itu adalah pada evaluasi teknisnya (plus harga), sedangkan administrasinya dengan menggunakan sistem evaluasi apapun tetap saja sistemnya gugur (kalau dokumen yang diminta ada dan sesuai itu lulus dan kalau tidak ada atau tidak sesuai maka dapat digugurkan)

      ======
      yang ke tiga. Apakah salah penulisan tahun misalnya 14 Juni 2009 seharusnya 14 Juni 2010 dapat menggugurkan peserta lelang..?
      ====
      kesalahan penulisan tanggal pada surat penawaran dan jaminan penawaran itu tidak bisa ditolerir dan mengakibatkan penawaran gugur.
      tapi dilihat dulu, kesalahan pnulisannya adalah yang mengakibatkan berubahnya masa berlakunya.
      ===

      yang terakhir. Apakah materai pada penjamin surat jaminan penawaran yang tidak di matikan dapat menggugurkan peserta lelang??…
      ======
      ini seharusnya dikuatkan di dokumen pengadaan, kalau di dokumen tidak berbunyi maka keputusan ada di tangan panitia, apakah akan mengikuti UU bea materai atau cukup keppres 80

      Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kita sharing lagi saja yah…. :)

      Salam tender dari Bogor
      heldi y

  15. dian says:

    mo tanya klo surat penawaran itu ditujukan kepada panitia pengadaan barang/jasa bukan kepada pejabat komitmen apa bisa digugurkan??apakah itu hal yang prinsipil??thanks

  16. wili says:

    Mohon info : Dalam pemasukan penawaran..dok. penawaran tidak ada copy/ rekamannya. Apakah bisa dinyatakan gugur dievaluasi?

    • heldi says:

      @dian says:
      May 27, 2010 at 10:03 pm

      mo tanya klo surat penawaran itu ditujukan kepada panitia pengadaan barang/jasa bukan kepada pejabat komitmen apa bisa digugurkan??apakah itu hal yang prinsipil??thanks

      @wili
      says:
      May 14, 2010 at 10:39 am

      Mohon info : Dalam pemasukan penawaran..dok. penawaran tidak ada copy/ rekamannya. Apakah bisa dinyatakan gugur dievaluasi?

      Jawab:
      Salam tender

      Itu menggugurkan, tetapi hal tersebut harap diperjelas di dokumen yaitu tentang hal2 yang menggugurkan penawaran.

      Demikian, Terima kasih sudah berkunjung.

  17. alizamzami says:

    mau nanyak nih
    apakah jika peserta lelang grednya tidak sebagaimana yang dimumumkan, misalnya yg diminta grade 5 tapi yang ikut ada juga grade 6, bahkan jadi pemenag.
    apakah ini boleh?, atau dari segi itu apakah bisa dijadikan materi sanggahan?

    trimakasih atas jawabannya

    • heldi says:

      @alizamzam

      Bisa dijadikan materi sanggahan, bisa bisa saja sih… namun sanggahannya dapat diterima atau tidak ya itu masalah lain.
      Kalau boleh tahu ini tendernya di kementrian pusat atau di daerah (pemkab/kota), karena penerapan permen pu (gred dsb) ini harus dilihat dulu dimana kita melakukan tendernya.

      demikian bos, salam tender dari bogor
      heldi

  18. ARYA says:

    MAU NANYA,KALAU PEMENANG TENDER/SUDAH DI UMUMKAN, BERSTATUS CABANG,TETAPI,TIDAK MEMPUNYAI SITU DAN TDP CABANG,LANTAS PPTK TIDAK MAU MENANDATANGANI KONTRAK KARENA ALASAN TERSEBUT,MENURUT MAS,APA SUDAH COCOK LANGKAH YANG DI AMBIL OLEH PPTK TERSEBUT.TRIMS

    • heldi says:

      @Arya
      Kalau menurut anda tentang masalah Situ dan TDP bisa bermasalah, kenapa dimenangkan atuh??? :)
      Kalau menurut pendapat saya, harus diteliti dulu permasalahannya, kenapa cabang perusahaan tsb tidak punya SITU da TDP? apakah karena kantor cabangnya sama kantornya dgn kantor pusatnya sehingga cukup SITU kantor pusatnya, begitu pula TDP, kenapa bisa tidak punya TDP, apakah dalam aturannya memang cukup kantor pusatnya saja yang punya TDP, atau bagaimana?
      PPTK tandatangan kontrak? bukannya PPK yang tandatangan kontrak itu?
      oke anggaplah PPK yang tidak mau ttd kontrak, seharusnya kalau memang tidak menyetujui pemenangnya seharusnya, sewaktu panitia mengusulkan cabang tsb menjadi pemenang… ya… jangan disetujui donk usulannya.. gimana ini? atau mungkin panitia langsung mengumumkan saja pemenangnya tanpa usulan dan persetujuan PPK?

      Demikian om, semoga tambah bingung, biar sering2 berkunjung ke blog saya ini :)
      Salam tender dari Bogor

  19. heldi says:

    Waduh pertanyaannya numpuk euy… coba kita rapel yah jawabannya :)

    sugih says:
    1. bagaimana format penulisan surat sanggah? apakah ada format khusus atau bisa format surat2 biasa, seperti surat pernyataan/keterangan atau format suratnya dibuat improvisasi saja yang penting wajjar serta esensinya jelas?
    Jawab:
    Pak Sugih, untuk surat sanggahan tidak ada format khusus, dibuat seperti yang ada sebutkan tadi saja, yang penting wajar, esensinya masuk dan sanggahan bukan hanya ber koar-koar saja, tetapi lampirkan buktinya!

    2. apabila panitia lelang telah melanggar kepres no.80/2003 dengan bukti2 yg jelas, setelah surat sanggah dilayangkan pada pengguna anggaran.apakah panitia bisa dipidanakan? dilaporkan pada pihak kepolisian dan kejaksaan.
    Jawab:
    Bisa, bahkan selama masih dalam proses pelelangan pun pihak2 yang terkait dgn pengadaan dapat dipidanakan sepanjang ada bukti pelanggaran pidana (korupsi).

    3. apabila surat sanggahan dengan bkti2 kuat telah dikirimkan pada pengguna anggaran dan panitia lelang. tapi pengguna anggaran tidak mau melelang ulang dan membatalkan pemenang. kemana surat sanggahan ditujukan selanjutnya? sehingga mendapat ketetapan hukum yg kuat?
    Jawab:
    Kepada Atasan tertinggi PPK, seperti kepala daerah, menteri, dsb.

    4.apabila dalam anggota panitia lelang terdapat anggota yang tidak memiliki sertipikasi dari lkpp, apakah dapat mutlak membatalkan proses pelelangan tersebut berikut pemenangnya?
    Jawab:
    Seharusnya dibatalkan!

    5.dan apabila alasan dari pihak panitia dan pengguna anggaran adalah “terbatasnya orang2 yang memiliki sertifikat lkpp” bisa dijadikan alasan penyertaan anggota tanpa sertifikat LKPP dalam panitia lelang?
    Jawab:
    Itu tidak bisa dijadikan alasan, LKPP sudah berusaha untuk mengakomodir hal tsb, bahkan sekarang banyak panitia yang sudah bersertifikat tapi kurang kerjaannya dalam bidang pengedaan.

    6. apakah masyarakat biasa / karyawan swasta (non pns) bisa mengikuti diklat pengadaan barang jasa dan mengikuti ujian LKPP?
    JAwab:
    Sangat bisa, boleh!

    ===========
    sandhy says:
    January 22, 2010 at 4:24 pm

    sore mas..

    mau tanya donk ..

    perusahaan saya sudah ikut tender dari total ..nach kita dalam posisi yang lowest .. nach kemudian dari pihak total menolak kita karena TKDN mintanya 23 % sedangkan TKDN kita hanya berkisar antara 10 – 15 %

    nach .. mas .. bisa minta contoh surat sanggahan gak .. kirim via japri aja yach .. ke rama _advocates@yahoo.com
    Reply
    #
    Jawab:
    Saya kurang etis kalau mengirim surat sanggahan :)

    tanya bos,
    1. dalam persyaratan dukungan distributor, dianggap sah bila ada nama dan jabatan pimpinan, stempel, tanda tangan. Salah satu peserta menambahkan sendiri nama dan jabatan dalam dukungan tanpa konfirmasi ke distributor. Bisa membatalkan atau tidak?
    Jawab:
    Harusnya digugurkan asal ada bukti kuat ttg hal tersebut

    2. pengadaan tahun 2009, dalam RKS disyaratkan surat keterangan fiskal, tanpa menyebut tahun 2008 atau 2009. salah satu peserta menyampaikan surat keterangan fiskal tahun 2008 dan panitia menganggap sah. Logikanya, pengadaan tahun 2009, surat keterangan yang diajukan juga tahun 2009. jika surat keterangan fiskal tahun 2008 berarti laporan pajak tahun 2007. bisa membatalkan atau tidak? Bagaimana dengan yang mengajukan hanya copy permohonan surat keterangan fiskal 2009? Sah atau tidak?
    Jawab:
    Seharusnya yang terbaru, bisa diklarifikasi untuk yg terbarunya, fotocopy tidak masalah asal bisa menunjukan yg aslinya.

    3. dokumen lelang berbentuk CD, tidak ada tandatangan Ketua Unit Pengadaan dan Pengguna Anggaran. Harusnya bisa di SCAN lebih dulu, bagaimana legalitasnya?
    Jawab:
    Saya kira masih legal, selama disimpan pada website resmi eproc atau lpse.

    =====
    emic says:
    November 30, 2009 at 7:32 pm

    nanya dunk!
    1. Yang termasuk hal subtansif dalam dokumen penawaran apa saja ya? Krn kalo g salah, sesuatu yang sifatnya tidak mempengaruhi/mengurangi kualitas pekerjaan bukan merupakan hal yang subtansiv, tapi bagaimana jika dalam dokumen penawaran tidak menggunakan matrai bertanggal, kop surat, dan lain sebagainya.
    Jawab:
    Kata kuncinya adalah “aanwijzing” tanyakan dan perjelas hal tsb di penjelasan lelang, jangan nanya disini :)
    Tapi kalau menurut saya pribadi, hal-hal yg disebutkan di atas tidak substantif!

    2. Pemasukan penawaran dg sistem e-Proc bagaimana sih, apakah dalam surat2 pernyataan/penawaran tidak perlu tandatangan, stempel, matrai dsb…………dsb………
    Karena pada saat training, dokumen yang dimasukkan kosong, tidak perlu tandatangan, matrai dan stempel, tapi pada saat dowwnload dokumen lelang, menyebutkan harus bermatrai, stempel n tandatangan. ketika ditanyakan ini adalah OTORITAS PANITIA. Saya jadi bingung dalam menghadapi panitia yang OTORITAS, gimana doonk?
    Jawab:
    Memang tidak semua panitia pengadaan paham tentang filosofi e-procurment, pada intinya eprocurement hanya sekedar alat bantu pengadaan. Pada dasarnya semua hal mengacu pada aturan main yang berlaku di keppres 80/2003, demikian mudah2an tidak puas, so bisa sering2 berkunjung ke blog sy ini :)

    =========
    #
    Dharma says:
    October 22, 2009 at 8:55 pm

    Saya ada mengikuti lelang , dengan penawaran terendah akan tetapi penawaran saya digugurkan dengan alasan saya tidak memakan SSP Pajak bulan september 2009
    Untuk diketahui bahwa pembukaan lelang Tanggal 15 Oktober 2009
    sedangkan untuk pelaporan Pajak bulan september 2009 dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2009, untuk itu saya memasukan copy SSP bulan juni , Juli dan agustus saja dan saya rasa sudah sesuai dengan prosedur lelang ( keppres 80 ) .
    akan tetapi saya digugurkan dengan alasan tersebut diatas ( diumumkan dipapan pengumuman dinas terkait )
    Yang saya tanyakan apakah Panitia telah benar ?
    Jawab:
    Makanya kata kuncinya di aanwijzing, coba hadir di penjelasan dan perjelas semua pesyaratan pengadaan!
    Kalau kondisinya seperti yang dijelaskan di atas, menurut saya pribadi panitia sdh berlaku tidak adil, demikian

    Terima kasih atas kunjungannya dan
    Salam Tender dari Bogor!

  20. sugih says:

    pak heldi blognya bagus sekali.
    saya mo tanya.
    1. bagaimana format penulisan surat sanggah? apakah ada format khusus atau bisa format surat2 biasa, seperti surat pernyataan/keterangan atau format suratnya dibuat improvisasi saja yang penting wajjar serta esensinya jelas?

    2. apabila panitia lelang telah melanggar kepres no.80/2003 dengan bukti2 yg jelas, setelah surat sanggah dilayangkan pada pengguna anggaran.apakah panitia bisa dipidanakan? dilaporkan pada pihak kepolisian dan kejaksaan.

    3. apabila surat sanggahan dengan bkti2 kuat telah dikirimkan pada pengguna anggaran dan panitia lelang. tapi pengguna anggaran tidak mau melelang ulang dan membatalkan pemenang. kemana surat sanggahan ditujukan selanjutnya? sehingga mendapat ketetapan hukum yg kuat?

    4.apabila dalam anggota panitia lelang terdapat anggota yang tidak memiliki sertipikasi dari lkpp, apakah dapat mutlak membatalkan proses pelelangan tersebut berikut pemenangnya?

    5.dan apabila alasan dari pihak panitia dan pengguna anggaran adalah “terbatasnya orang2 yang memiliki sertifikat lkpp” bisa dijadikan alasan penyertaan anggota tanpa sertifikat LKPP dalam panitia lelang?

    6. apakah masyarakat biasa / karyawan swasta (non pns) bisa mengikuti diklat pengadaan barang jasa dan mengikuti ujian LKPP?

    terimakasih, blog anda sangat bermanfaat sekali guna persaingan usaha yang sehat, dan epektifitas dan episiensi uang negara.

  21. sandhy says:

    sore mas..

    mau tanya donk ..

    perusahaan saya sudah ikut tender dari total ..nach kita dalam posisi yang lowest .. nach kemudian dari pihak total menolak kita karena TKDN mintanya 23 % sedangkan TKDN kita hanya berkisar antara 10 – 15 %

    nach .. mas .. bisa minta contoh surat sanggahan gak .. kirim via japri aja yach .. ke rama _advocates@yahoo.com

  22. erdin sucahyono says:

    tanya bos,
    1. dalam persyaratan dukungan distributor, dianggap sah bila ada nama dan jabatan pimpinan, stempel, tanda tangan. Salah satu peserta menambahkan sendiri nama dan jabatan dalam dukungan tanpa konfirmasi ke distributor. Bisa membatalkan atau tidak?

    2. pengadaan tahun 2009, dalam RKS disyaratkan surat keterangan fiskal, tanpa menyebut tahun 2008 atau 2009. salah satu peserta menyampaikan surat keterangan fiskal tahun 2008 dan panitia menganggap sah. Logikanya, pengadaan tahun 2009, surat keterangan yang diajukan juga tahun 2009. jika surat keterangan fiskal tahun 2008 berarti laporan pajak tahun 2007. bisa membatalkan atau tidak? Bagaimana dengan yang mengajukan hanya copy permohonan surat keterangan fiskal 2009? Sah atau tidak?

    3. dokumen lelang berbentuk CD, tidak ada tandatangan Ketua Unit Pengadaan dan Pengguna Anggaran. Harusnya bisa di SCAN lebih dulu, bagaimana legalitasnya?

  23. emic says:

    nanya dunk!
    1. Yang termasuk hal subtansif dalam dokumen penawaran apa saja ya? Krn kalo g salah, sesuatu yang sifatnya tidak mempengaruhi/mengurangi kualitas pekerjaan bukan merupakan hal yang subtansiv, tapi bagaimana jika dalam dokumen penawaran tidak menggunakan matrai bertanggal, kop surat, dan lain sebagainya.
    2. Pemasukan penawaran dg sistem e-Proc bagaimana sih, apakah dalam surat2 pernyataan/penawaran tidak perlu tandatangan, stempel, matrai dsb…………dsb………
    Karena pada saat training, dokumen yang dimasukkan kosong, tidak perlu tandatangan, matrai dan stempel, tapi pada saat dowwnload dokumen lelang, menyebutkan harus bermatrai, stempel n tandatangan. ketika ditanyakan ini adalah OTORITAS PANITIA. Saya jadi bingung dalam menghadapi panitia yang OTORITAS, gimana doonk?

  24. Dharma says:

    Saya ada mengikuti lelang , dengan penawaran terendah akan tetapi penawaran saya digugurkan dengan alasan saya tidak memakan SSP Pajak bulan september 2009
    Untuk diketahui bahwa pembukaan lelang Tanggal 15 Oktober 2009
    sedangkan untuk pelaporan Pajak bulan september 2009 dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2009, untuk itu saya memasukan copy SSP bulan juni , Juli dan agustus saja dan saya rasa sudah sesuai dengan prosedur lelang ( keppres 80 ) .
    akan tetapi saya digugurkan dengan alasan tersebut diatas ( diumumkan dipapan pengumuman dinas terkait )
    Yang saya tanyakan apakah Panitia telah benar ?
    Terimakasih atas jawabannya

  25. heldi says:

    @Adi

    Terima kasih atas sharingnya nya, saya coba jawab pertanyaannya…

    Dua perusahaan berbeda boleh memasukkan penawaran dalam satu paket yang sama asalkan;
    - Tidak ada Nama pengurus yang sama (dilihat dari akte perusahaan) apabila ada yang sama maka bisa kena UU antimonopoli atau kalau dalam jasakonstruksi melanggar UU jasakonstruksi
    - Bentuk dan isi penawaran sama, misalkan penawaran/usulan teknis sama persis akibat copy paste, maka itu bisa menjadi indikasi adanya KKN diantara dua perusahaan tsb.

    Demikian mas Adi
    Salam tender dari kota Bogor

  26. adi says:

    boleh ga dua buah perusahaan yang berbeda memasukkan penawaran kedalam satu paket dengan harga yang berbeda? sedangkan bentuk dan isinya sama? tks

  27. CHRISTIAN says:

    thanks mas…saya akan lanjutkan dengan menayakan hal tersebut kepanitia…hal itu saya sampaikan mengingat sebelumx proses yang saya lalui ga sama..pada lelang tahap I tepatnya 2 bulan lalu saya ada memenangkan paket di dinas tersebut..trims

  28. heldi says:

    @Christian

    Terima kasih atas kunjungan dan sharing ttg pengadaan barang jasa yang sedang dilaksanakannya.

    Tentang administrasi cabang perusahaan, apabila panitia sudah menerima pedaftaran perusahaan, maka hal tsb tidak menjadi masalah, berarti perusahaan tsb sudah dapat diterima sbg peserta pengadaan, ditambah dengan info dari notaris dan bahwa selama 2007-2009 tidak ada masalah dgn adm perusahaan maka kalau hanya sekedar ditegur itu mungkin hanya karena keragu-raguan dari panitia saja.

    Masalah klarifikasi dan verifikasi dokumen, tahapan ini dilakukan setelah dilakukannya evaluasi administrasi dan teknis, yang lolos/lulus eval adm dan teknis selanjutnya dilakukan klarifikasi dan verifikasi dok kualifikasi untuk mengecek kebenaran dok kualifikasi calon pemenang tender. Sehingga apabila perusahaan no 1 sd 7 tidak dipanggil klarifikasi dan verifikasi maka bisa dipastikan perusahaan tsb tidak lolos/lulus atau gugur pada evaluasi administrasi dan teknis.
    Jadi perlu diluruskan dahulu bahwa, tidak ada istilah klarifikasi dok adm dan teknis, tapi klarifikasi dan verifikasi dok KUALIFIKASI untuk yang lulus evaluasi adm dan teknis. Sehingga apabila perusahaan meskipun dia nilai penawarannya terendah tetapi gugur dalam eval adm dan taknis, maka tidak akan dipanggil untuk klarifikasi dok kualifikasi.

    Melihat kronologis cerita di atas, maka dapat dipastikan perusahaan bapak tidak lulus pada tahap evaluasi adm atau teknis, sehingga tidak dipanggil pada saat klarifikasi & verifikasi dok kualifikasi. Untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan yang mengakibatkan gugurnya perusahaan bapak, sebaiknya ditanyakan langsung ke panitia pengadaan-nya atau dapat langsung mengajukan surat sanggahan dengan materi mempertanyakan kenapa perusahaan bapak digugurkan?

    Demikian pak Christian, mudah-mudah dapat memberikan gambaran apa yang terjadi dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan.
    Semoga belum puas biar sering-sering berkunjung ke blog saya ini :)
    Terima kasih dan salam tender dari Bogor.
    Salam
    Heldi

  29. heldi says:

    @SUSIEN
    Seharusnya PT mengikuti per undang-undangan terbaru.

    @Asnah
    Seharusnya apabila terjadi tender ulang maka harus diumumkan ulang

    Demikian, terima kasih atas kunjungannya, saya tunggu sharingnya kembali tentang pengadaan barang dan jasa

  30. CHRISTIAN says:

    info mas..perusahaan saya (CV Cabang) saja sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup (8 paket dalam 3 tahun 2007-2009)dan memiliki kontrak kerja yg jelas pada dinas lain..hanya pada dinas yg mengadakan lelang dimaksud diatas yang menolak perusahaan saya…dari info notaris yg menerbitkan akte pembukaan cabang saya bahwa setiap perusahaan berdasarkan anggaran dasarnya bisa membuka cabang baik didalam negeri maupun diluar negeri..atau mas ada info lain..trims..

  31. CHRISTIAN says:

    tanya ni mas..dari masa pendaftaran lelang saya di tegur panitia katanya CV tidak diperkenankan buka cabang sedangkan point dari Akte pendirian Pusat ada memuat tentang pembentukan perseroan dengan maksud yang sama dan tujuan yg sama….dan setelah pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran saya adalah yg terendah dan ketentuan dokumen telah terpenuhi (surat penawaran, jaminan penawaran, dll)…dari risalah anwijgn ditetapkan bahwa peserta lelang cukup mengisi data pada lembar kualifikasi dan tidak perlu melampirkan copy karena keaslian akan diperlihatkan waktu pembuktian/klarifikasi…yg saya tanyakan pada saat evaluasi penawaran mengapa saya tidak dipanggil untuk mengklarifikasi data saya..tau..tauu udah ada pengumuman calon pemenang di papan pengumuman..dan pemenang tersebut berada dirangking 8 pada saat pembukaan..sedang peringkat 1-7 ga pernah diundang klarifikasi tentang keaslian data dan teknisnya…gimana panitia bisa tau apakah data saya benar atau salah kalo saya tidak diundang untuk klarifikasi…jadi penawaran terendah pada saat pembukaan tidak perlu diundang klarifikasi pada saat evaluasi administrasi dan teknis thanks… mas…

  32. asnah says:

    1. apakah tender ulang dibolehkan tidak diumumkan di media dan hanya mengundang rekanan lama dg surat pemberitahuan kpd ybs saja ?

  33. Susien says:

    1. Dengan adanya UUD NO.40 TH.2007 mengenai Perseroan Terbatas, apakah perusahaan yg blm menyesuaikan UU tsb dan msh menggunakan UU NO.1 TH.1995 dibolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah ?

  34. heldi says:

    @Susien

    1. Masalah ketelambatan pengumuman pemenang, sebaiknya dikonfirmasi dahulu ke panitia, kenapa bisa terjadi keterlambatan, biasanya ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Apabbila alasan dari panitia dapat diterima dan masuk akal, so kanapa harus menyanggah? :)

    2. Surat Referensi bank (dukungan bank) itu wajib untuk paket pekerjaan non kecil sedangkan pernyataan personil diperlukan juga untuk memperkuat bukti bahwa personil yang diajukan adalah pekerja dari penyedia b/j. Dijadikan alasan tender ulang maksudnya bagaimana nih? saya tidak mengerti dengan pertanyaannya?

  35. Geriatrics says:

    Mo tanya pak,

    Jika pada saat akhir pembukaan dokumen lelang panitia tidak memberikan BAP, apakah alasan tersebut dapat menjadi poin dalam surat sanggahan?!? bahwa panitia tidak memberikan BAP.

    Thankyu.

  36. sUSIEN says:

    1. Apakah keterlambatan panitia mengumumkan ” Pengumuman Pemenang Pelelangan ” (Renc. Tgl. 3 Agustus 09 ttp dimundurkan menjadi Tgl.19 Agustus 2009) bisa dijadikan dasar untuk tender ulang ?

    2. Apakah penambahan Reverensi Bank dan Surat Pernyataan Personil (tidak termasuk dlm evaluasi)dapat dijadikan alasan untuk tender ulang?

  37. heldi says:

    Tenang saja lanjutkan… :)

    1. Pengumuman dilakukan selama 7 hari kerja, silahkan dihitung apakah sudah mencukupi atau belum

    2. Masalah dukungan ini apabila memang keberatan seharusnya ditolak pada saat aanwijzing disertai dengan alasan yang jelas kenapa penyedia b/j menolak persyaratan ini.

    3. Sanggah diajukan setelah pemenang diumumkan, sebaiknya lelang dijalani dahulu siapa tahu ada rejekinya :)
    nomor contact saya silahkan di lihat ada di menu “ABOUT “di atas atau bisa ke 087870910000, untuk waktu online tidak tentu juga sih.

    Demikian, salam lelang dari bogor
    heldi

  38. emic says:

    Kl OL biasanya jam berapa sih pak?

  39. emic says:

    Tq atas jawaban dr pertanyaan sy sebelumnya. Skr mo nanya lg, n moga2 g bosan.
    1. Pendaftaran Lelang dr tg 4 s/d 14 Sept 09, namun pd tgl 10 (sehari setelah aanwizing) pengumuman menghilang. (Dokumentasi ada)
    2. Paket tsb adl pengadaan TV spot dan barner spot bidang komputer (soft ware) di kab. Berau Kaltim, yang akan dikoneksikan dengan Bandara Sepinggan Balikpapan (jarak antara 700 s/d 800 km). Sifatnya adalah promosi wisata daerah, dan akan dipasang 10 unit TV plat di lokasi bandara tsb. Panitia mensyaratkan Dukungan dari Bandara kepada Penyedia Jasa. Inilah hal yg sangat memberatkan. Menurut saya dukungan tsb seharusnya di berikan kepada Pengguna Anggaran / Dinas yang mempunyai kegiatan lelang, jadi siapapun Penyedia Jasa yang memenangkan tender, hanya membawa rekom dr dinas aja ke bandara untk mengadakan instalasi dsb.
    Apakah ini merupakan suatu persyaratan yang memberatkan peserta lelang yg pada akhirnya menciptakan persaingan yang tidak sehat antar penyedia jasa dan disinyalir sudah ada “jagoannya”.
    3. Saya kepengen melakukan sock therapy terhadap panitia2 yg sok pintar, mohon solusi untuk masalah ini.
    Kalau menyanggah, mana yang lebih baik, sebelum atau sesudah pemasukan penawaran?
    Bolehkan kita menyanggah, tetapi tidak memasukkan penawaran (karena merasa lelang sudah dikondisikan).
    Sbg info, pemasukan penawaran pd tgl 15 sept, jawabannya saya butuhkan segera, n kl g keberatan, boleh g sy minta no Hp, agar bs melakukan komunikasi secara lisan. Tq

  40. heldi says:

    @Emic

    1. Pakta Integritas seharusnya ditandatangani paling lambat pada saat pemasukan penawaran, siapa duluan yang tandatangan, siapa saja boleh, tidak masalah.
    2. Staf teknis diperlukan apabila ada Pekerjaan instalasi, hal tersebut boleh-boleh saja, keppres 80/2003 hanya mengatur secara umum.
    3. Makanya masalah penyampulan dokumen sebaiknya diperjelas pada saat aanwijzing, apabila memang sudah muncul di dalam dokumen, apabila ada pelanggaran, itu bisa menggugurkan.

    @Ziaulhaq
    Kalau lelang ulang maka harus ada aanwijzing ulang.

    Demikian… salam lelang dari bogor

  41. ziaul haq says:

    bolehkah panitia tidak melaksanakan Anwijzing pada pelelangan ulang (kedua)?

  42. emic says:

    Kl blh nanya lg.
    1. Bolehkah panitia pengadaan membuat aturan mengharuskan adanya personil teknis untuk sebuah paket pengadaan TV spot dan barner spot bidang komputer (soft ware). Kl g salah, pengadaan barang tidak diperlukan tenaga teknis, jd apakah panitia telah melanggar keppres dan apa yg bisa saya lakukan? Menyanggah/ikut kemauan panitia.
    2. Penyampulan sudah di atur di dl dok lelang. Dok penawaran dijilid terpisah dg dok kualifikasi, dibuat msg2 1 asli n 2 rekaman.
    Dok asli dl satu sampul, n 2 rekaman dl satu sampul jg, kemudian kedua sampul tsb dimasukkan dl sampul besar/luar. Pertanyaan: Apakah menggugurkan jika dijilid tidak terpisah dan metode apa yang dipakai oleh panitia tsb? Jk jawabannya tdk menggugurkan, knp hrs di atur d dl dok lelang?
    Tar bsk nanya lg, Tq.

  43. emic says:

    Salam kenal……………
    ada yg ingin sy tanyakan mengenai fakta integritas:
    1. Kapan sebenarnya di tandatangani, apakah pada saat mendaftar lelang sudah cukup? Krn di dalam dok kualifikasi penyedia jasa masih harus membuat dan menandatangani FI tsb.
    2. Siapa sih sebenarnya yang duluan harus menandatangani, Penyedia Jasa atw pengguna anggaran beserta panitia?
    Sementara ini z dulu, n sebenarnya msh bnyak yg ingin sy tanyakan, Tq

  44. ridwan efendi says:

    Salam mas Heldi, kita kayaknya sama ya mas, sampeyan dipindah dibidang yg tdk sesuai,sy juga sbg pengusaha skrg sdh dijauhi dg “temen2″ yang punya kegiatan krn terlalu vokal. Akar permasalahan pelelangan adalah adanya budaya setor yang harus kta akui sudah mendarah daging dalam dunia kontraktor. pada kondisi sekarang, seharusnya level Pimpinan Daerah ( Bupati/Waikota/Gubernur) menjadi Garda terdepan dalam memberi contoh teladan….tapi sekarang apakah masih ada mas ? capek deh… tp sy percaya matahari masih terbit esok hari…… eh mas sy kadang godain temen2 panitia lelang… sudahlah menumpuk dosa bikin lelang tapi sudah ada arahan… banyak2 tobat… he..he kegiatan sy sekarang mengadvokasi temen2 yg masih punya jiwa kompetisi yg sehat dan berkebun saja…. salam Komunitas pengusaha untuk persaingan usaha yang sehat ( KUPPAS) …wass

  45. heldi says:

    @Ridwan Efendi

    Gimana yah… susah juga jawabnya… saya juga sebenarnya sudah “il-pil’ alias ilang feeling sebenarnya sih dalam dunia pelelangan dan dunia pemerintahan ini, saya sudah mencoba melakukan perubahan dan sudah terima resikonya, dipindah ke instansi lain:)
    Kalau menurut saya pribadi sih, intinya untuk perbaikan pengadaan di lingkungan pemerintahan;

    1. Harus ada reformasi birokrasi dalam artian reformasi budaya di dalam lingkungan pegawai pemerintah, budaya “feodalisme” harus digantikan dengan budaya professionalisme, SDM (sudah dungu malas) yang berorientasi 3d (duit deukeut dan dukun) harus diganti dengan sumber daya manusia yang benar2 mumpuni di bidangnya masing2, kalau sekarang sih katanya kekurangan pegawai di dinas tertentu, tapi main pindah mutasi pegawai seenaknya kalau tidak sesuai dengan kesenangan atasan :)

    2. Dalam pelelangan… garda terdepan adalah panitia pengadaan, maka kalau bisa lebih diperhatikan nasib dari panitia lelang seperti pemerintah sekarang ini mulai memperhatikan dunia pendidikan dan pengajar dengan menaikan tunjangan dan gaji guru, maka begitu pula, kalau perhatian pihak berwenang/pemerintah thd nasib panitia lelang lebih ditingkatkan, misalnya dengan menaikan honor lelang dan membuat aturan main yang lebih maksimal, saya kira panitia dan pihak2 yang terkait pengadaan yang nakal2 (baik terpaksa atau tidak ) bisa mulai dieliminir.
    Saya saja sekarang di pemkot Bogor TIDAK MENJADI panitia di satu paket pekerjaan pun di kota bogor…. padahal katanya kekurangan panitia… tapi mungkin di kota Bogor sudah banyak panitia yang jago-jago lelang kali yah… :) tanya kenapa?…

    Mungkin itu saja yang bisa saya “curhatkan”, yang jelas memang kadang2 “ilpil” juga sih jadi panitia lelang di pemerintahan,
    eh eh kok gitu sih… loh kok marah… jangan gitu sayang…
    gitu kata indra bekti dan Dewiq :)

    Salam lelang dari Bogor
    heldi

  46. ridwan efendi says:

    salam mas heldi, tks sy dapat teman utk berbagi ttg masalahpengadaan barang dan jasa, sy adalah pelaku usaha dan juga punya sertifikat L4, setelah mengikuti pendidikan ternyata kita sesama pemegang sertifikat juga masih jauh dari kata sepakat memandang Keppres 80/2003 jauh dari kepentingan terutama panitia lelang. sy skrg sdh jenuh dg dunia pelelangan, krn Panitia Pelelangan masih kuat intervensi dari pimpinan, gmn mas

  47. heldi says:

    @Suharyadi Irawan

    Dalam keppres sebenarnya sih tidak ada persyaratan tersebut, namun panitia biasanya memunculkan persyaratan tsb untuk menambah keyakinan terhadap kredibilitas penyedia jasa dan sebagai alat bantu penilaian perpajakan, sehingga cukup dengan satu surat bisa dianggap perusahaan tsb telah melunasi segala hal dalam perpajakannnya.

    Demikian, terima kasih atas kunjungannya
    Salam
    heldi

  48. suharyadi irawan says:

    tanya mas Apakah bukti pelunasan pajak piskal diwajibkan didalam syarat mengikuti pelelangan,terima kasih mas sebelumnya, mohon penjelasannya.

  49. heldi says:

    @Eka

    Ya kalau tidak ada mau melampirkan apa? :)
    Salam aja deh dari bogor :)

  50. eka says:

    Untuk perusahaan baru, yang berdiri kurang dari 1 th, bagaimana dengan SPT tahunannya, apakah tidak perlu dilampirkan?

  51. suharyadi irawan says:

    Tanya bos
    Apakah benar pejabat pembuat komitmen tidak wajib memiliki sertifikat keahlian berdasarkan surat edaran LPKPP tanggal 22 Januari ?

  52. heldi says:

    @Rizal

    Surat dukungan bank dalam keppres 80 memang diwajibkan untuk paket pekerjaan non-kecil (besar), apabila memang tidak memenuhi syarat hal tsb dapat menjadi item yang menggugurkan dok penawaran.

    @Lexi
    Hal tersebut sudah di luar dari koridor aturan pengadaan barang/jasa (keppres 80/2003), intervensi DPRD berada dalam koridor hubungan antara legislatif dan pemda, atau ada “kepentingan lain” di dalamnya, mungkin anda sendiri yang dapat langsung menilai hal tersebut :)

    Demikian om semoga kurang puas, biar sering2 berkunjung ke blog saya ini.
    Salam Lelang dari Bogor
    heldi

  53. Lexi says:

    Nanya neh Bos?
    Apakah pada saat sanggahan dan sanggahan telah dijawab, namun Anggota dprd meminta PPK ato Panitia untuk menjelaskan kenapa ada sanggahnb? padahal menurut keppres kalo rekanan tidak puas maka dapat melaklukan sanggahan banding? adaka nggak aturan anggota DPRD mengintervensi pada saat sanggahan?
    thx boz

  54. rizal says:

    apakah dengan melampirkan surat ketrangan dukungan bank dapat menggugurkan penawaran? padahal surat dukungan bank dari bank terkait dilampirkan dalam dokumen penawaran..

  55. heldi says:

    @Eko
    Sebaiknya konfirmasi ke bank-nya, filosofi dari dukungan2 dari luar adalah, bahwa surat dukungan itu benar dan dapat berlaku/dicairkan. Tapi kalau mau “sakleuk” bisa saja sih digugurkan, ini terserah panitia saja.
    Demikian, salam lelang dari Bogor om…

  56. eko says:

    saya mau tanya om, apakah di dalam format dukungan bank 10 % dari bank yang mengeluarkan dukungan untuk paket diatas 1 milyar, harus menyebutkan nilai paket 10% dari nilai anggaran/pagu dana dan harus menyebutkan nama paket pekerjaan yang dilelang. contohnya : pagu dana nya rp. 1.500.000.000,- dan nama paketnya pembangunan gedung SD di kALTIM, apakah harus menyebutkan dukungan rp. 150.000.000,- dan nama paket pembangunan SD di Kaltim, kalau misalnya tdk menyebutkan seperti contoh diataas apakah bisa langsung digugurkan om. trims om

  57. wiwit says:

    Salam Kenal,
    Mau tanya om
    saya mengikuti proses lelang dengan Pasca Kualifikasi disalah satu departemen. yg saya mau tannyakan adalah semisal ada perusahaan 2 perusahaan A & B. sewaktu pendaftaran di internet perusahaan tersebut tidak menunjukan KSO. tetapi sewaktu pengumuman perusahaahn tersebut menjadi KSO apakah perusahaan tersebut layak menjadi pemenang. sekian dan terimakasih

    ==================
    Salam kenal juga om, kalau boleh tahu dari siapa dan dimana nih?
    Saya coba jawab pertanyaannnya;
    Tentang KSO, kalau setahu saya itu mulai dari pendaftaran sampai dengan akhir pengadaan harus tetap berwujud KSO. Jadi kalau pada saat pendaftaran asalnya 2 perusahaan tapi kemudian yang mejadi pemenang adalah KSO dari 2 perusahaan tsb, pastilah ada sesuatu. Namun hal ini harus diselidiki terlebih dahulu, bisa saja pendaftaran via internet itu bukan pendaftaran paket, tapi baru pendaftaran perusahaan rekanan saja, namun kalau memang itu pendaftaran paket pekerjaan maka bentuknya harus KSO.
    Demikian, semoga bermanfaat.
    Salam tender dari Bogor
    heldi

  58. yusmanto says:

    Salam kenal, saya mau bertanya 1. apabila kita sdh ditunjuk sebagai pemenang di salah satu paket dan dipaket yang lain dikalahkan itu bagai mana ?

  59. heldi says:

    @FADLI

    Kalau Sanggah Banding sudah dijawab oleh Kepala Daerah dan ternyata peserta lelang yang menyanggah masih tidak puas, maka penyelesaiannya tidak lagi dalam koridor keppres 80/2003, karena keppres tsb hanya mengakomodir sampai sanggah banding tersebut.
    Demikian terima kasih atas kunjungannya, salam dari Bogor.
    heldi y

  60. fadli - tana toraja sulawesi selatan says:

    Mau tanya bos, saya ikut pelelangan dana stimulus fiskal dinas koperasi dan UMKM kab. tana toraja/. langkah apa yang bisa dilakukan setelah sanggahan banding yang dilakukan kepada bupati dinyatakan ditolak dan tetap mengakui hasil keputusan panitia, sementara kami masih memiliki data bahwa proses pelelangan tersebut masih tidak sesuai keppres 80 misalnya tentang Kualifikasi dari perusahaan pemenangan yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan, masalah kelengkapan dokumen pengadaan yang tidak sesuai keppres dan hal-hal lainnya. Terima kasih sebelumnya.

  61. heldi says:

    @SELI

    Gunakan Undang-Undang Anti Monopoli sebagai dasar sanggahan. Kalau pekerjaannya konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi juga ada larangan tentang satu nama dalam dua kepengurusan perusahaan.

    Demikian, terima kasih

    heldi

  62. seli says:

    bos mau tanya saya ikut tender di kab. tana toraja dan saya pemenang 2, tapi pemenag 1 & 3 ada indikasi kolusi
    karena perusahaan 1 group dan bagaimana format sanggahan yang baik untuk prkatek semacam ini, kan ada di kepres tentang bila mana ada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti paket sama. trims

  63. heldi says:

    @ROFI

    Coba lihat di http://202.155.5.77/produk/index.php , pengadaan broadcasting itu termasuk kelompok barang apa?

    Kalau memang dalam SIUP perusahaan bapak tidak ada bidang usaha yang dipersyaratkan maka tindakan panitia pengadaan sudah benar adanya.

    Demikian bos semoga bermanfaat

    heldi

  64. heldi says:

    @QOM

    1. Seharusnya dalam dokumen harus secara jelas mencantumkan persyaratan apa yang diminta kepada penyedia jasa, misal kalau SIUP; SIUP bidang apa? kalau SBU; SBU bidang/sub bidang apa? dsb, begitu pula TRUP kalau memang ada beberapa jenis dan ada kemungkinan penyedia jasa tidak mempunyai semuanya, maka harus jelas dalam dokumen, TRUP jenis mana yang diminta. Apabila dalam dok hanya tercantum TRUP, maka logika sederhananya panitia harus menerima TRUP jenis apapun, dan hanya meggugurkan penyedia jasa yang tidak memiliki TRUP sama sekali.

    2. Pertama harus diingat bahwa tidak ada istilah peng-gugur-an dalam acara pembukaan penawaran, apabila ada kesalahan2 baik kecil atau besar yang dilakukan oleh penyedia jasa, maka cukup dijadikan catatan oleh panitia untuk dijadikan dasar penelitian lebih lanjut dalam tahapan evaluasi. Selanjutnya apabila kasus memang demikian, yaitu adanya perubahan arti atau arti yang tidak jelas dari persyaratan TRUP, menurut saya apabila ceritanya memang demikian maka proses pengadaan ini harus dinyatakan gagal lelang oleh PPK.

    Demikian mudah2an dapat membantu dan salam dari Bogor

    heldi

  65. heldi says:

    @Rusdi Ronie

    Itu sudah sesuai jalurnya pak, namun untuk kelanjutan bagaimana proses pengadilan nampaknya itu bukan bidang keahlian saya, mungkin sebaiknya sewa lawyer agar bisa memaksimalkan dan menambah kekuatannya, karena bisa saja yang kuat yang menang, yang benar belum tentu kalau tidak kuat :)
    semoga sukses selalu pak…

    salam dari Bogor
    heldi

  66. Rofi says:

    bos mau tanya nih,
    saat ini saya ikut daftar pengadaan broadcasting di semarang tapi ditolak, alasannya SIUP saya tidak ada bidang elektronikanya (walaupun yang lain ada). Panitia hanya menerima SIUP yang memiliki bidang Peralatan kantor, Elektrikal dan Elektronika.
    Sebenarnya bagaimana aturannya?
    makasih jawabannya..

  67. qom says:

    tanya om……..
    pada Data lelang berbunyi “Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ( copy yang dilegis).
    1.Apakah TRUP yg dimaksud adalah mengacu kepada Peraturan dan perundang-undangan atau maksud yg dipersyaratkan ooleh panitia itu hanya panitia yg tahu maka jika setelah TRUP itu kita dapatkan, apakah mereka bisa menggugurkan peserta lain yg tidak punya TRUP.
    2.TRUP itu ada 2 jenis yaitu :
    – TRUP Penangkar dan
    – TRUP Rekanan
    Sumber penerbitan TRUP itu sendiri adalah badan/instansi yg berwenang.
    Ketika kita dalam proses pembukaan sampul penawaran dan kita menggugurkan peserta lain yg hanya mempunyai TRUP penangkar sementara TRUP rekanannya tidak dimiliki, akan tetapi setelah kita menyatakan peserta lain GUGUR panitia tidak menggugurkan dengan alasan yg mereka maksud TRUP yang dibutuhkan adalah TRUP penangkar, sementara pada DATA LELANG panitia tidak meminta dengan jelas dari maksud mereka dan hanya meminta TRUP yg diterbitkan oleh instansi yg berwenang. Apakah dengan dasar ini kita bisa menyanggah dan meminta pemenang dibatalkan?

  68. Rusdi Ronie says:

    saya sudah membuat sanggahan ke PPK dan atasan langsung(Bupati) namun dijawab bahwa sanggahan masalah sertifikasi tidak termasuk didalam dok lelang, dan kepada institusi biasanya tidak dilayani karena belum merugikan pemerintah, sekarang sdg ke PTUN dengan bekal surat jawaban sanggahan maupun banding tanggal 18 juni sidang pertama pemeriksaan gugagatan, mohon petujuk, thank’s

  69. heldi says:

    @RUSDI RONIE

    Anda dapat membuat surat sanggahan kepada PPK nya atau melaporkannya kepada institusi pengawas internal, yaitu bawasda dan atasan (langsung)dari pengguna barang/jasa yaitu kepala daerah.

    Kalau masih belum puas dapat juga ke institusi di luar dari pihak2 tsb, yaitu kejaksaan atau yang lebih tinggi lagi.

    Demikian
    terima kasih

  70. Rusdi Ronie, SH says:

    masih terjadi pelaggaran keras terhadap keppres 80 tahun 2003 di dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yaitu PPK dan 5 Panitia tidak memiliki Sertifikasi ahli pengadaan, namun pelaksanaan proyek masih berjalan terus, mohon penjelasan dan tindakan apa yang harus kami perbuat, terima kasih atas perhatian

  71. heldi says:

    @Heri

    Link nya masih dalam otak bos :)

    Terima kasih sudah berkunjung

  72. heri says:

    aslm, yang part 3 sama 4 linkny mana?

  73. heldi says:

    @IIS

    Dasar dari alamat adalah SITU atau keterangan domisili, sehingga apabila ada perbedaan maka yang dijadikan dasar adalah SITU-nya.

    Apabila ada perbedaan antara alamat dalam SITU dengan yang lainnya, maka hal ini harus di cek pada saat klarifikasi dokumen kualifikasi, harus ditanyakan kenapa terjadi perbedaan, apabila masuk akal ya diluluskan dan kalau tidak gugurkan saja. Yang prinsip adalah, alamat di SITU harus sama dengan lokasi kantor Perusahaan tsb, kalau perlu di cek, alamat nya dan ngantornya memang sesuai dengan SITU atau tidak.

    Demikian bos, mudah2an belum puas sehingga bisa sering2 mampir di blog saya.

    Oh iya…. untuk contoh dokumen dapat di download pada menu download di atas, ada beberapa contoh dokumen MDPN.

    Hatur nuhun

    heldi

  74. iis says:

    Pak bisa minta contoh dokumen lelang pascakualifikasi satu sampul sistem gugur. kepperes 80 2003 ini ada penjelasan yang lebih rinci ga selain yang ada. karena kadang bingung, misal lelang ulang boleh sampai brapa kali untuk satu pengadaan. hatur nuhun yo mas

  75. iis says:

    Pak mau tanya
    kami mengadakan lelang pasca satu sampul sistem gugur untuk alat lab senilai 1,8 milyar.dari sph diperoleh harga terendah dr satu PT.tapi PT ini menggunakan dua alamat yg beda, misal pada domisili, suart penawaran dll menggunakan alamat A tapi bukti pajak, NPWP, akte pendirian menggunakan alamt B. PT ini tidak menjelaskan kedua alamat tsb.
    Gimana ni Bos, selesksi administrasinya lulus apa nggak , makasih ya

  76. heldi says:

    @Ferry

    Kalau menurut saya cukup dengan dukungan bank, itupun untuk pengadaan besar (di atas 1 M) sesuai keppres 80/2003 dan permen PU 43/2007

    Demikian bos,

  77. Ferry says:

    Beda mas Heldi,
    kalo dukungan bank kita bisa pakai bank mana saja selagi kita bisa menaruh deposito senilai yang mau di dukung kepada bank tersebut,
    referensi bank itu menandakan bahwa perusahaan/kita terdaftar, tidak cacat dan aktif pada bank yang akan dijadikan sebagai tempat media pembayaran dari owner begitu…

  78. heldi says:

    @Ferry

    Oh beda yah Referensi dgn Dukungan? Saya kira Referensi dgn Dukungan itu sama… karena dalam keppres 80/2003 tidak ada istilah referensi bank, coba aja buka keppres nya dan pakai ctrl+F (find) masukan kata kunci referensi bank, tidak ada istilah referensi bank kalau setahu saya sih… termasuk dalam permen PU 43/2007 pun, dalam penilaian kualifikasinya yang ada adalah dukungan bank bukan referensi bank

    Tapi kalau istilah tersebut dibedakan, mohon informasinya terlebih dahulu, referensi tsb bentuknya bagaimana? dan apa bedanya dgn dukungan bank.

    demikian bos, semoga masih belum puas :)
    salam
    heldi

  79. Ferry says:

    terima kasih atas jawabannya mas Heldi,

    tapi masih ada yang kurang nih.
    lalu bagaimana dengan surat referensi banknya,

    bukan di bogor he..he.., pekerjaannya pembuatan sumur bor di Cirebon, PU Cipta Karya di pejompongan jakarta,

    ok, sudah dijadikan link favorites saya loch…

    Salam

  80. heldi says:

    @Ferry
    Salam kenal, namanya mengingatkan saya kepada seseorang :)

    Oke saya coba jawab;

    1. Dukungan Bank diharuskan! kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil. Jadi kalau pengadaannya berskala kecil (di bawah 1 M) yang diikuti oleh penyedia b/j usaha kecil maka hal tersebut tidak wajib.
    lihat: http://keppres80tahun2003.blogspot.com/2009/06/persyaratan-kualifikasi-penyedia-barang.html

    2. Apabila sudah disepakati pada saat Aanwijzing, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang wajib dan juga menjadi suatu pertentangan dengan keppres 80/2003, namun hal tsb tidak menjadi masalah asal dasarnya kuat, kenapa surat dukungan bank menjadi hal yang wajib.

    3. Memakai e-proc atau manual pada prinsipnya sama saja, filosofinya e-proc hanya sebagai alat bantu pelelangan. Apabila tidak terdaftar dan nyata-nyata tidak mendaftar maka seharusnya peserta tidak boleh mengikuti tahapan selanjutnya.

    Kalau boleh tahu pengadaan barangnya apa dan dimana?
    (jangan-jangan pengadaan komputer di kota Bogor lagi.. wah bisa gawat nih..)
    Demikian, semoga jawabannya belum memuaskan sehingga dapat sering-sering berkunjung ke blog saya :)

    Salam
    heldi

  81. Ferry says:

    oh iya mas Heldi satu lagi,

    pelelangan ini dilakukan dengan sistem e-procurement dan ternyata nama kompatitor tersebut tidak terdaftar dalam daftar peserta.

    terima kasih atas jawabannya.

    salam.

  82. Ferry says:

    tambahan lagi mas Heldi,

    pada saat klarifikasi dokumen, pada tabel SIMAK panitia, disebutkan referensi bank harus ada, apakah dari kasus ini kita bisa menyanggah apabila kompatitor tersebut dimenangkan oleh panitia.

    Salam.

  83. Ferry says:

    Mas Heldi saya mau nanya nich, apakah refensi bank merupakan syarat mutlak untuk kelengkapan dokumen tender di pemerintahan, karena ada kompatitor dengan harga terendah tidak melampirkan referensi bank.

    memang disebutkan di dokumen kualifikasi hanya menyebutkan “Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan ini sekurang-kurangnya 10%”

    adakah peraturan atau kepres yang menyatakan ketegasan bahwa referensi bank itu merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

    tambahan lagi kualifikasi ini untuk kualifikasi perusahaan kecil nilai Rp. 577 jt.

    terima kasih atas jawabannya.

  84. heldi says:

    @Imam Pamuji

    Saya bisa minta penjelasan lebih lanjut dari kasus ini? Pengadaan apa? Berapa Nilainya? Surat Dukungan Untuk apa dsb.. sehingga bisa lebih dianalisa dengan jelas.

    Demikian terima kasih sudah berkunjung.
    heldi

  85. imam pamuji says:

    bos, mohon pencerahannya ye…
    apakah suatu perusahaan yang telah memberikan surat dukungan produk pada perusahaan lain tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan tersebut? dan tolong dijelaskan tentang conflict of interest

  86. heldi says:

    @Alwi Daeng Usman

    Terima kasih atas kunjungannya.
    Pertanyaannya dapat saya jawab sebagai berikut:

    1. Pemeriksaan Dokumen pada saat pembukaan penawaran;
    Pemeriksaan Dokumen pada saat pembukaan penawaran dapat berbeda statusnya dengan hasil evaluasi, karena yang diperiksa hanyalah “kelengkapan awal” dari dokumen dan belum memeriksa lebih dalam lagi untuk kebenaran, keabsahan serta kelengkapan lainnya dari dokumen penawaran. Kelengkapan tsb biasanya hanya memeriksa apakah dlam penawaran ada surat penawaran, jaminan penawaran, Usulan biaya, dsb. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yg ditemukan pada saat pembukaan penawaran maka panitia tdk akan menyatakan gugur pada saat itu juga, tetapi hanya akan memberikan keterangan/catatan untuk dokumen penawaran tersebut yang selanjutnya pada saat evaluasi akan dinilai lebih lanjut untuk diputuskan apakah gugur atau memenuhi syarat.

    2. Evaluasi dengan sistem gugur, bukan berarti penawar terendah yang menang;
    Pengadaan dgn metoda evaluasi sistem gugur akan memenangkan penawar terendah yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan biaya dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, sehingga meskipun penawaran kita sudah terendah belum tentu menjamin menjadi pemenang apabila ada kekurangan (meskipun kecil kesalahannya), namanya sistem gugur … ya… kekurangan atau kesalahan sedikitpun bisa mengugurkan.

    3. Materai tidak bertanggal; lihat bahasan
    http://heldi.net/2008/05/uu-no-13-tahun-1985-tentang-bea-materai/
    Itu bisa menggugurkan apabila memang persyaratan tersebut muncul dalam dokumen pengadaan dan secara jelas panitia menjelaskannya dan disepakati pada saat aanwijzing.

    4. Penyimpangan-penyimpangan terhadap keppres 80 dan dokumen pengadaan yang dilakukan panitia atau peserta lelang lainnya, dapat dijadikan meteri sanggah yang dapat diajukan kepada PPK.

    Demikian, semoga dapat memberikan masukan untuk pengadaan yang sedang diikuti.

    Salam
    heldi

  87. alwi Daeng Usman says:

    Pak sy mau tanya di dokumnen pelelangan ada kata2x yg mana evaluasi dilakukan, dinyata kan lengkap pada saat pembukaan penawaran , kemudian panitia meng Evaluasi kembali penawaran kan tdk didepan peserta, setelah 10 hari panitia mengatakan dokumen kami tidak lengkap serta ber alasan yg kata2x yg kurang,atau materai tdk di tanggal dsb, sehingga kami dengan nilai terendah digugurkan olh panitian sedangkan banyak ug mereka lakukan tdk sesuai dengan Dok. yang kami tanyakan dptkah panitia menggugurkan perusahaan kami ? terima kasih

  88. alwi Daeng Usman says:

    Pak sy mau tanya di dokumnen pelelangan ada kata2x yg mana evaluasi dilakukan, dinyata kan lengkap pada saat pembukaan penawaran , kemudian panitia meng Evaluasi kembali penawaran kan tdk didepan peserta, setelah 10 hari panitia mengatakan dokumen kami tidak lengkap serta ber alasan yg kata2x yg kurang,atau materai tdk di tanggal dsb, sehingga kami dengan nilai terendah digugurkan olh panitian sedangkan banyak ug mereka lakukan tdk sesuai dengan Dok. yang kami tanyakan dptkah panitia menggugurkan perusahaan kami ? terima kasih

  89. heldi says:

    Bisa… sanggah aja… karena seharusnya ada kejelasan kapan pengumuman pemenang diumumkan, dan harus ada pemberitahuan kepada semua peserta pengadaan.

  90. Yho-yho says:

    Allow..gini saya mau nanya, saat ini saya sedang mengikuti tender di maluku utara..yang jadi pertanyaan dibenak saya Pengumuman pemenangnya di umumkan 1 bulan lebih setelah pembukaan penawaran dan tanpa ada kejelasan dari pihak pemberi jasa..apakah ini bisa dijadikan dasar sanggahan..

    tolong dijawab dengan cepat….Pleaseeeee…..

  91. heldi says:

    @BlackLegal
    Kekuatan Aanwijzing; bisa dijadikan dasar hukum selama tidak menyimpang dari keppres 80/2003 dan semua perubahannya.
    Kalau menyimpang dari keppres atau tidak dipatuhi oleh panitia maka bisa disanggah untuk gagal lelang.

    Demikian Black… namanya siapa sih…??

  92. blacklegal says:

    mau nanya pak….
    1. bagaimana kekuatan hukum aanwijzing..? apakah ketika panitia lelang tidak mematuhi aanwijzing itu merupakan pelanggaran..dan apakah karena itu lelang bisa dibatalkan.

  93. heldi says:

    @Indra

    Pertanyaan menarik, langsung saya jawab :)
    Menurut saya hal tersebut dapat menggugurkan surat penawaran, karena:

    1. Di dalam keppres 80 tahun 2003 terdapat beberapa kali statement yang menyatakan “Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pengadaan”, berarti filosofinya kesalahan kecil pun dapat menggugurkan penawaran, maka kesalahan kecil harus dihindari oleh peserta lelang dan diupayakan oleh panitia pengadaan untuk membuat sebuah sistem proses pengadaan yang dapat mengarahkan peserta lelang agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Contoh: panitia harus membuat dokumen pengadaan yang sangat rinci dan jelas petunjuknya dan dalam proses Aanwijzing harus sangat dimaksimalkan untuk memperjelas semua hal dalam proses pengadaan.

    2. “Napas” dari evaluasi administrasi dalam sistem gugur adalah:
    “Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah)”
    Lihat kembali di dokumen pengadaan, bagaimana bunyi dari ketentuan tentang surat pernyataan minat (ini masuk ke dokumen kualifikasi) apakah kop surat tersebut “diharuskan” atau tidak? apabila ada kata-kata “harus/wajib”, maka itu wajib digugurkan.

    3. Meskipun surat pernyataan minat termasuk ke dalam dokumen kualifikasi, namun karena ini adalah pasca kualifikasi, maka dokumen kualifikasi sudah dalam koridor “kompetisi” hal ini berbeda dengan sistem PRA kualifikasi di mana apabila ada kekurangan dapat diminta/ditambah kembali oleh panitia kepada peserta pengadaan ybs. Karena pra kualifikasi belum masuk dalam “kompetisi”. Sehingga perlakuan terhadap dokumen kualifikasi dalam pasca kualifikasi sama dengan dokumen penawaran lainnya yaitu dalam evaluasi administrasinya diberlakukan sistem gugur. kesalahan sekecil apapun apabila tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan itu harus digugurkan oleh panitia.

    4. Hikmah dari kejadian ini, inilah pentingnya aanwijzing; seharusnya pada saat aanwijzing/penjelasan lelang panitia harus benar-benar dengan jelas merinci satu-persatu apa-apa saja yang dapat mengugurkan dalam aanwijzing (lihat Keppres 80/2003 Lampiran Bab II.A. 1.d. Penjelasan), dan peserta lelang pun harus sangat pro aktif untuk memperjelas apa saja yang dapat menggugurkan penawaran, apalagi ini sistem gugur (tapi meskipun dengan metode lain tetap saja dalam evaluasi administrasi diberlakukan sistem gugur).
    Sehingga kalau sudah kadung tidak jelas meskipun ada penjelasan lelang (ini jadi penjelasan yang tidak jelas hehe…), maka kembali ke dokumen pengadaannya, dikombinasikan dengan BAP Aanwijzing dan keppres 80/2003.

    5. Sebagai masukan tambahan, apabila akan menyanggah, coba cari lagi kelemahan yang lain dari proses pengadaan ini, baik dari pihak panitianya, alur proses pengadaan, penyedia yang dinyatakan sbg pemenang, dan hal-dal lainnya selain dari masalah kop surat ini, agar teriaknya lebih “kenceng”

    Demikian pa Indra, mudah-mudahan ini dapat dijadikan sedikit materi dalam surat sanggahannya , tapi mudah-mudahan sih jadi pemenang biar tidak ada sanggahan, kasihan panitianya, saya juga pernah menjadipanitia pengadaan, pusing 7 keliling kalau ada surat sanggah tuh, dan kalau menang traktirannya saya tunggu :) btw kalau boleh tau pengadaan apa, di instansi mana pengadaannya?

    Terima kasih sudah berkunjung,
    Mohon dengan hormat, Untuk para komentator yang akan mengisi komment selanjutnya mohon dapat menyebutkan asal dan pengadaan apa, di Instansi apa, dan dimana pengadaannya, secara rinci, biar ada masukan dan bayangan juga buat penulis dalam menjawab pertanyaan terkait pengadaan yang sedang diikuti.

    Hatur nuhun
    heldi

  94. Indra W says:

    Dear..

    Langsung saja ingin tanyakan, yang mungkin sepele, tapi cukup menjadi perhatian dan penasaran di banak saya.

    Satu minggu yang lalu saya memasukkan dokumen penawaran (metode dua sampul). di mana data administrasi dan teknis ; dan data harga penawaran dimasukan dalam 2 amplop terpisah yang kemudian dimasukkan dalam satu sampul luar.
    dalam pembukaan penawaran saya menjadi saksi/wakil rekanan dalam pembukaan dokumen tersebut. pada saat pembukaan tersebut banyak sy temukan kekurangan2 yang sama sama kita sepakati kebenaran dan kesalahans yang kami temukan(antara panitia dan sy sbg wakil rekanan).
    Namun ada satu permasalahan yang tidak sepaham dengan saya yaitu mengenai SURAT PERNYATAAN MINAT, di mana dalam pembukan dokumen administrasi dan teknis tersebut ada beberapa Surat Pernyataan Minat Rekanan yang tidakmemakai Kop Surat Perusahaan. Padahal di dokumen Lelang jelas2 ada contohnya kalau Surat Pernyataan Minat memakai kop Perusahaan. Menurut panitia ini tidak bisa menggugurkan karena kelalaiannya terlalu kecil, sementara kalau menurut persepsi saya kesalahan tersebut sebenarnya bisa menggugurkan. apalagi dalam pembukaan tersebut ada dokumen lain yang memenuhi syarat(memakai kop perusahaan).

    Pertanyaannya : apakah Surat Pernyataan Minat yang tidak memakai Kop Perusahaan bisa diluluskan? padahal banyak peserta lain yang memenuhinya.

    Demikian dan saya sangat mengharapkan balasan secepatnya karena saat ini panitia sedang mengevaluasi dokumen. pengumumannya nanti tgl 7 Mei 2009.

    Thanks

    Indra

  95. heldi says:

    @Riswanda

    Hal tersebut tidak menjadi masalah bos.

    Terima kasih sudah berkunjung.

  96. riswanda says:

    Mas,,mau tanya nich,,kalo SK Panitia Pengadaannya udah turun dari awal tahun trus pelaksanaan lelang nya nanti sekitar Mei-Juni (berdasarkan (Surat permintaan pelaksanaan lelang dari PPK) itu apa bisa dianggap pelanggaran/penyimpangan dalam proses lelang meski proses lelang dikerjakan dan semua berlangsung dengan baik…mohon pencerahannya,,makasih yach

  97. heldi says:

    @Andi Kurnia

    Oke saya coba jawab pertanyaannya…

    ====
    tanya bos, tahun 2008 kita ada mengikuti lelang Pascakualifikasi untuk pengadaan bibit tanaman di BAPEDAS, panitia menetapkan metode penilaian dengan merit system, kami mencurigai dengan merit system Panitia sengaja untuk mengatur pemenang, padahal untuk pengadaan bibit cukup dengan metode satu sampul, gimana bos, terimakasih atas jawabannya.

    Jawab:
    Panitia boleh menggunakan metoda evaluasi apa saja sesuai dengan jenis pengadaan yang dilaksanakan, Pengadaan Bibit=> Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi evaluasinya boleh dengan merit point berdasarkan pertimbangan2 terntentu dari panitia pengadaan, misalkan nilai paket yg lumayan besar, tingkat mutu/kualitas barang, dsb.
    Kecurigaan pengaturan pemenang oleh panitia harus dibuktikan sehingga kalau nyanggah akan terasa nikmat sanggahannya :)
    Metoda satu atau dua sampul diperbolehkan disesuaikan dengan motode pengadaannya.
    Jadi dari informasi yang diberikan masih belum kuat untuk membuat surat sanggahan. Kalau bisa gali lebih dalam lagi bos, baca lagi point-point pada tulisan saya di atas mudah2an ada celah yang bisa di sanggah… :)

    =====
    kalo ada jodoh nanti saya hubungi lagi untuk mengikuti tender di Kabupaten Batubara.
    Jawab:
    emang ini biro jodoh? :)
    Oke saya tunggu surat sanggahannya :)

  98. andi kurnia says:

    tanya bos, tahun 2008 kita ada mengikuti lelang Pascakualifikasi untuk pengadaan bibit tanaman di BAPEDAS, panitia menetapkan metode penilaian dengan merit system, kami mencurigai dengan merit system Panitia sengaja untuk mengatur pemenang, padahal untuk pengadaan bibit cukup dengan metode satu sampul, gimana bos, terimakasih atas jawabannya. kalo ada jodoh nanti saya hubungi lagi untuk mengikuti tender di Kabupaten Batubara.

  99. heldi says:

    @Hamdani
    Salam kenal dan terima kasih sudah berkunjung ke blog saya. Kalau boleh tahu dari mana nih? siapa tahu bisa sharing off line :)

    Petanyaan bagus dan jeli, berarti keppres 80/2003 nya sudah mau khatam nih :)

    SPPBJ yang dibuat sebelum pengumuman pemenang adalah SURAT PENETAPAN Penyedia dari PPK berdasarkan usulan dari hasil evaluasi panitia, sedangkan SPPBJ yang diterbitkan setelah pengumuman dan masa sanggah berakhir adalah SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA yag dibuat berdasarkan surat usulan penunjukan penyedia didasarkan hasil dari selama masa sanggah.

    Jadi sebaiknya jangan disingkat karena ada dua surat yang kalau disingkat jadi sama singkatannya :)

    SPPBJ => Surat Penetapan Penyedia B/J
    Pengumuman Pemenang
    Masa Sanggah
    SPPBJ => Surat Penunjukan Penyedia B/J
    SPK/Kontrak

    Untuk dasar hukumnua Lihat Keppres 80 tahun 2003
    Lampiran BAB II.A.1.i dan point selanjutnya.

    Demikian mudah-mudan bisa membantu.

    heldi

  100. Hamdani says:

    Terima kasih atas pencerahannya. Tanya Om, sebenarnya pengumuman pemenang itu sebelum terbit SPPBJ atau sesudah? Menurut saya yang diumumkan itu pemenang I, II, III yang ditetapkan PPK berdasarkan hasil evaluasi panitia. Sedangkan SPPBJ itu adalah surat penunjukkan terhadap salah satu (biasanya pemenang I) dari tiga pemenang yang telah diumumkan, setelah masa sanggah habis. Terima kasih.

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!