Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan Bappenas

April 18, 2009 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Karena masih kurangnya tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang bersertifikat, Bappenas kembali mengeluarkan Surat Edaran yang berisi tentang Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan yang berakhir pada tahun 2007 dan 2008 diperpanjang secara otomatis selama 2 tahun.
Kurangnya tenaga ahli pengadaan ini disebabkan karena kecilnya tingkat kelulusan dari ujian sertifikasi pengadaan yang dimotori oleh Bappenas, tingkat kelulusan yang kecil ini diperkirakan disebabkan karena 2 hal:
1. Soal yang memang benar-benar sulit untuk dikerjakan, dan
2. Peserta Ujian yang tidak berminat untuk menjadi panitia pengadaan, mengingat resiko dan masih banyaknya campur tangan dan kepentingan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Ikut ujian hanya sekedar memenuhi sprin atau surat perintah dari yang di atasnya. Pada saat ujian; soal belum dibagikan, lembar jawaban sudah selesai diisi duluan kata mereka, hebat 🙂

Cuman sayangnya yang namanya di pemerintahan atau kerja jadi PNS kadang-kadang bahkan seringkali suka aneh, sudah tahu panitia yang bersertifikat itu sedikit, dan yang bisa kerja itu sedikit, tapi sekarang ini saya yang sudah jelas-jelas bersertifikat ahli pengadaan, berpengalaman selama 3 tahun menjadi panitia pengadaan, mulai dari jabatan anggota sampai dengan menjadi ketua lelang, mulai dari nilai jutaan (PL) sampai dengan milyaran.

Rekor tertinggi  sebagai panitia adalah untuk paket pekerjaan yang pernah ditangani adalah 16 Milyar untuk pembangunan gedung 4 lantai, sedangkan untuk keseluruhan paket/kegiatan pekerjaan dalam satu dinas/instansi adalah sebesar 31 Milyar ketika menjadi ketua panitia di Binamarga kota Bogor. Template Dokumen pengadaan, Evaluasi sampai dengan kontrak dari semua jenis pengadaan, mulai dari PL, Seleksi Langsung, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum dan Pelelangan Umum plus peraturan menteri, peraturan lembaga, Undang-Undang, dsb  semua ada dalam laptop nih.

Namun.. Kenyataannya sekarang ini saya tidak ada satu dinas/instansi pun yang meminta saya untuk menjadi panitia pengadaan… heran… hehehe… tanya kenapa??!!

Kadang suka geli dan gateul sendiri, lihat teman panitia sekantor yang masih ngutak-ngatik dokumen pengadaan dan kontrak memakai MS word, duh… sudah nga musim atuh mas… kalau cuman satu dua paket sih nga masalah, tapi kalau sudah banyak paket mah… coba pakai excell donk, cukup isi halaman depannya, bagian-bagian lainnya sudah langsung terupdate, bikin donk templatenya, kalau belum bisa, minta donk sama saya… halah minta??? beli donk…. 🙂

So… mumpung saya lagi nganggur nih, kalau ada yang mau diskusi masalah pengadaan silahkan posting di comment aja. Atau ada konsultan atau kontraktor yang membutuhkan konsultan pelelangan, kalau butuh bantuan tips dan trik dalam memenangkan suatu tender, atau ada dinas instansi dari luar atau pusat yang membutuhkan keahlian  saya dalam pengadaan barang/jasa, silahkan tinggal kontak saja 🙂 soalnya di kota Bogor nampaknya keahlian saya sebagai panitia lelang atau sebagai geodet nampaknya tidak terlalu dibutuhkan lagi (terima gaji buta nih… hehehe).

Dari kabupaten Bogor, Sukabumi atau Cianjur mungkin? atau KPU? perlu tenaga ahli pengadaan bersertfikat? daripada lelangnya amburadul seperti waktu pengadaan komputer kemarin, saya kemarin membantu membuat surat sanggahan tuh kepada KPU  Sukabumi dan Bogor, sampai kelimpungan tuh panitianya KPU disanggah oleh penyedia jasa yang jadi client saya, damai… damaii katanya 🙂 Atau para pemborong? silahkan tinggal kontak saja, jadi promosi nih 🙂

Oke cukup curhatnya hehehe… berikut adalah cuplikan dari surat tersebut, sedangkan untuk lengkapnya, surat edaran tentang perpanjangan sertifikasi dapat di download pada link di bawah posting ini.

Mengacu pada Ketentuan Pasal I1 Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003, mengenai kewajiban bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PanitiaPejabat Pengadaan dan Anggota Unit Layanan Pengadaan dan Surat Edaran Kepala LKPP No. 0033/KA/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang kewajiban bersertifikat per 1 Januari 2009 bagi PanitiafPejabat Pengadaan dan Anggota Unit Layanan Pengadaan dan 2010 bagi Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk memperlancar proses pelaksanaan perlgadaan barangljasa, dengan ini kami sampaikan bahwa : Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berakhir pada tahun 2007 dan 2008 diperpanjang secara otomatis selania 2 tahun sehingga masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2009 dan 2010.

Download;  Surat Edaran Perpanjangan Sertifikasi

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

25 Responses to “Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan Bappenas”
  1. herlina says:

    Salam kenal..
    Saya mau menanyakan masala Usulan konversi sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan nomor surat 800/2661/2012, apa udah diproses, saya tunggu jawaban dari saudara sebelu@ kami ucakan terima kasih.

  2. Aan says:

    tanya mas,… saya srtifikasi L2 lulus tahun 2008, seharusnya habis masa berlaku sampai 2010. apakah masih bisa diperpanjang sampai 2011?? mohon informasinya.

  3. Isdawimah says:

    Pak mohon info
    1.saya lulus L2 th 2007, dg perpanjang tsb brarti sertifikat msh bs dipake ampe th 2011?
    2. mohon info penyelenggara sertifikasi taun ini lokasinya dimana aj, saya tinggal di jakarta
    3. kalo ikut sertifikasi taun ini dan taun2 mendatang, apakah sdh mulai menggunakan keppres no 54 2010 yg baru itu?
    trimakasih infonya pak…salam hangat

  4. Mandala says:

    Bos… saya menyusun SPH masih pake MS Words di mail merge dengan MS Exel, menurut saya tampilannya lebih bagus.
    MS Word hanya sebagai semacam templatenya ja
    Gimana menurut boss????

  5. Ona says:

    Boleh dong diminta (beli dong) contoh kontrak yang pake excel, baik Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung maupun LU soalnya saya masih pake word he…he…jadi malu,kalo bisa tolong dikirim ke email saya (kontribusinya berapa?, jgn mahal-mahal ya?), trimakasih sebelumnya. Dari Ona – Papua

  6. edmon takasihaeng says:

    mohon penjelasan..!!
    saya (edmon takasihaeng)telah memiliki sertifikat pengadaan, dengan kategori L4 yg berlaku selama 4 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2006.
    sesuai dengan peraturan bahwa untuk kategori L4, sertikatnya bisa langsung diperpanjang tanpa harus untuk mengikuti ujian sertifikasi. pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mendapatkan perpanjangan sertifikat saya ? di mana saya harus menghubungi untuk perpanjangan tersebut? nomor yang tercantum di sudut kanan atas sertifikat : 030607745016175
    demikian, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

  7. ismail says:

    Pagi Mas Heldi,
    secara teoritis saya memahami Kepres 80 tahun 2003 dengan 7 perubahannya, tapi saya sendiri belum pernah mengikuti ujian sertifikasi b/j. saya bekerja di salah satu instansi pemerintah di Maluku, apakah penguasaan tekhnis ini tidak cukup bagi saya menjadi panitia pengadaan b/j? mohon penjelasannya, n terima kasih sebelumnya.

  8. heldi says:

    @Hendrizal
    Pengurusan perpanjangan sertifikasi pengadaan b/j dilakukan dengan mengikuti kembali ujian sertifikasi pengadaan b/j. Nah… ikut ujian ini bisa melalui instansi kepegawaian tempat saudara bekerja atau dengan mengikutinya secara pribadi (bayar sendiri)
    Untuk mengikuti secara pribadi bisa ikut dengan instansi yang akan menyelenggarakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, dan hal ini bisa ditanyakan kepada cp di lkpp (lihat di http://www.lkpp.go.id).
    Saya juga kalau tidak ada halangan akan mengikuti kembali ujian tsb minggu depan di “numpang” di PSIK jakarta. Mudah2an bisa lulus L-5 🙂
    Demikian, salam pengadaan dari bogor.
    heldi

  9. hendrizal says:

    mohon dijawab!

    Bagaimana Prosedur Pengurusan Untuk perpanjangan sertifikat L 4 yang masa berlakunya sampai januari 2010 ?

    • Azis Purnomo says:

      Dear Pak Heldi,

      L4 masa berlakunya s/d 8 Februari 2010, apakah otomatis diperpanjang masa berlakunya or harus diperpanjang ? bagaimana prosedurnya?,,,,thanks

      • heldi says:

        Kalau menuruti aturan dari LKPP seharusnya memperpanjangnya harus ke LKPP, namun kalau menurut logika simple nya sih, dari surat edaran yang berlaku sekarang, L-2 saja otomatis diperpanjang, masa L-4 atau L-5 tidak otomatis 🙂

        Kalau menurut saya pribadi otomatis diperpanjang sih pak… 🙂

  10. Pagi pak heldi…. kl blh sy ingin belajar byk ttg pengadaan b/j gmn cr hub atau mgkn contact person pak heldi krn d Institusi kami pegawai yg py sertifikasi atau bahkan yg tau pengadaan b/j amat langka alias primitif… thanks atas jwbnnya

    • heldi says:

      Terima kasih pak Mugi atas kunjungan dan commentnya.
      Untuk kontak saya silahkan lihat di http://heldi.net/about/ , Insya Allah saya siap membantu siapa saja yang membutuhkan.
      Demikian, saya tunggu calling-calling-nya 🙂

      salam
      heldi

  11. heldi says:

    @ilham

    hehe… mohon maaf bahasanya agak cingcay 🙂
    Ya nga atuh mas… semua pengadaan di lingkungan pemerintah yang dibiayai sebagian atau keseluruhan dari APBN/APBD berapapun nilainya caranya hanya dua, dengan pemilihan penyedia b/j atau swakelola.

    Dan maksud dari penjelasan sebelumnya adalah dapat hanya berupa SP (Surat Pesanan/SPK) saja atau kuitansi saja;
    Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya.
    Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan dan syarat khusus/umum kontrak.

    Demikian bos… maaf yah 🙂
    salam
    heldi

  12. Ilham says:

    Saya kurang mengerti yang dimakud dengan “cingcay” saja ke glodok… apakah proses pengadaan itu sudah sesuai ketentuan itu ada dalam kepres 80?. Sebab ini adalah masalah pertanggung jawaban proses pengadaan dan proses keuangan.
    Apa bisa pengadaan dengan nilai (misalnya 9 jt) tanpa penunjukan penyedia barang/jasa? (mohon disebutkan pasalnya dalam kepres). tq sbelumnya

  13. heldi says:

    @Hendra

    Kalau Jumlah pengadaannya hanya 1(satu) unit di bawah 10 jt sih nga masalah bisa di “cingcay” saja ke glodok/mangga dua.

    Tapi kalau nilai paketnya besar, apalagi kalau di atas 50 juta, maka harus ditunjuk atau dipilih satu penyedia barang/jasa untuk pengadaannya.

    Dilihat dulu berapa nilai paket keseluruhannya?

    Terima kasih

    heldi

  14. Hendra says:

    …Salam kenal..
    Saya mohon penjelasan ttg “kasus” [ hehe..] sbb.:
    ..Pengadaan barang elektronik [kamera digital, perangkat komputer dll.] di Prov. Jambi [ibukotanya Jambi…] dgn harga satuan di bawah 10juta/unit..
    Untuk paket APBN [masuk dalam rekenening 532111 [kalo ga salah..ttg Belanja Modal Peralatan dan Mesin] Apakah boleh saya beli langsung di Glodok atau Mangga Dua…? Dokumen2 penunjukan langsung di alamatkan ke toko di sana… Gimana??
    Soalnya kata kawan saya harus beli melalui rekanan di Jambi…

  15. heldi says:

    @Ardi
    Memenuhi syarat pada saat pembukaan dokumen penawaran belum tentu memastikan bahwa anda lulus dalam evaluasi. Karena dalam pembukaan dokumen penawaran, panitia tidak boleh menggugurkan penawaran dari penyedia jasa. Memenuhi syarat pada saat pembukaan berarti hanya memenuhi persyaratan dalam ceklist pada saat pembukaan penawaran.

    Masalah rekaman/copy yang hanya 1 buah sedangkan dalam persyaratan harus 2 buah, ini kuncinya ada pada saat aanwijzing, seharusnya panitia menjelaskan apakah hal ini termasuk hal yang mengugurkan atau tidak. Karena filosofi nya sebenarnya penyertaan 2 buah copy/rekaman adalah hanya untuk sekedar membantu panitia dalam evaluasi dok penawaran. Sehingga apabila status gugur atau tidaknya, apabila tidak dipastikan/dperjelas dalam aanwijzing maka panitia harus mempertimbangkan lebih dalam dan hal-hal lainnya dalam mengambil keputusan gugur atau tidaknya akibat hal ini. Kalau penawaran digugurkan krn hal ini dan dalam aanwijzing tidak dijelaskan, maka anda dapat menyanggah hal ini.

    Demikian, semoga dapat membantu, dan mohon infonya tentang paket pekerjaannya.

    salam
    heldi

  16. ardi says:

    salam kenal Bung,…
    Mohon dijawab cepetan ya,..

    Dalam pengadaan b/j konstruksi dengan sistem gugur,didapati perusahaan saya dengan nilai tawaran terendah,namun dalam dokumen nya “ASLI/Rekaman” hanya rangkap satu,alias dokumen penawaran/dokumen kualifikasi asli(satu set) dan rekaman (satu-set),sementara didokumen lelang disebutkan asli satu dan rekaman rangkap dua.
    pada pembukaan penawaran,perusahaan saya dinyatakan “memenuhi syarat” dan apakah ada dasar hukum untuk mengalahkan perusahaan saya tersebut
    pada tahapan evaluasi??dengan alasan dokumen rekaman kurang.
    Mohon maaf,saya pemula bung,…bantu ya,…

  17. sudi says:

    Terimakasih sekali mas jawabnnya, mengingat seblmnya soal dasar pemakaian tenaga ahli sertifikat dr instansi lain sdh sy ajukan pakai keppres 80 n bahkan pakai surat edaran Bappenas (kalau gak salah Oktober 2007… ada kata2 dari instansi lain terdekat), tp tetap dianggap masih kurang dasarnya. Jd sy ambil kesimpulan “pimpinan instansi lain” tsb hanya tdk bersedia tp tdk enak nolak…. sekali lg terimakasih bngt.

  18. sudi says:

    Mohon dijawab…
    1. Berhub di SKPD Kec tidak ada bersertifikat keahlian pengadaan b/j, utk pelaks keg pengad b/j bolehkah memakai tenaga ahli bersertifikat dari instansi lain (peraturan yg mendasari?)…
    2. Tenaga ahli dari instansi manakah lebih “suitable”/pas?
    mengingat SKPD Kec secara struktur adalah dibwh SKPD Kota Adm. tp berdiri sendiri dlm pengolahan anggaran, dan dlm operasional memp hubungan kerja antar instansi dgn suku dinas (kasi dinas sektoral tk. kec di bwh kec)
    Terimakasih….

    • heldi says:

      @Sudi
      Saya coba jawab;
      1. Panitia pengadaan dapat diambil dari instansi lain selama dia bersertfikat ahli pengadaan, dasarnya di keppres 80 tahun 2003 pasal 10.
      2. Instansi yang cocok, tergantung dari pengadaan apa yang akan dilakukan, dan kebutuhan tenaga panitia pada bagian apa yang belum ada, karena sebaiknya unsur kepanitian itu mengandung unsur-unsur: 1. Teknis; yang mengerti masalah teknis barang/jasa yang akan diadakan, 2. Administrasi; yang dapat mengelola administrasi mulai dari dokumen pengadaan sampai dengan kontrak, beserta surat menyuratnya, 3. Hukum; yang mengerti peraturan dan perundang-undangan yang terkait proses pengadaan dan barang/jasa dan Ketua sebagai komandan dari keselurahn tim panitia serta sebaiknya ada panitia dari Internal dinas/instansi sendiri agar koordinasi dapat berjalan baik.
      Demikian pak Sudi, mudah-mudahan bisa membantu.

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!