Hati-hati Bike to Work bisa menyebabkan Dehidrasi

Sudah beberapa minggu ini saya membiasakan diri menggunakan sepeda sebagai alat transportasi ke tempat saya mengajar, kalau istilah kerennya sih “bike to work”. Aktifitas ini biasa dilakukan pada hari Sabtu sedangkan hari Minggunya selama tidak ada acara keluarga paling bersepedanya di seputaran komplek saja sambil ngajarin anak bersepeda juga, maklum baru dapat sepeda baru hadiah masuk SD

Lumayan lah dari rumah di Sindang Barang Bogor dengan posisi geografis 694.792,73 m ; 9.272.586,23 m sampai ke sekolah di belakang kampus IPB pada posisi 691.209,77  m ; 9.275.218,08 m, jarak lurusnya saja kurang lebih 4,5 km kalau jarak bulak-beloknya bisa 5 kiloan lebih tuh, jadi bulak balik 10 km lebih itu pasti. Biasanya sih tidak ada masalah dengan kebiasaan ini, namun hari Sabtu kemarin setelah bersepeda bike to work, muka ini dirasa sangat panas sekali disertai dengan batuk dan gejala flu. Saya berfikir ini mungkin gara-gara bersepeda pulangnya mengambil rute berbeda dengan rute pergi, pulangnya dicoba rute ke arah laladon yang notebene banyak kendaraan angkot “ngetem” dan penuh dengan debu.

Read more

Informasi Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa

Kalau ada rejekinya saya kepengen ikut nih… untuk memperpanjang sertifikat saya yang sudah habis masa berlakunya, meskipun diperpanjang lagi dgn surat edaran bappenas , habis penasaran sih pengen dapat L-5 kadung ikutan audisi L-Man nga diterima nih…

Berikut infonya:

Dengan hormat,

Dalam upaya mengakomodir kebutuhan Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa didalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari dana APBN, APBD, dan Pinjaman/Hibah, Menjawab kebutuhan tersebut maka Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) yang di falisitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) – Bappenas serta dukungan tim ahli dari Departemen PU, BPKP, dan Penyusun Kepres 80/2003 akan melaksanakan kegiatan diklat komprehensif berupa Pelatihan Teknis, Try Out, dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Tema :
Read more

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Persyaratan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan implementasi dari Keppres 80 tahun 2003 pasal 44 dan  pasal 40 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan merupakan kebijakan umum dalam keppres 80 tahun 2003.  Keppres 80 tahun 2003 ini digunakan sebagai dasar pengaturan untuk meningkatkan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan ditindaklanjuti dengan munculnya Peraturan Menteri Perindustrian No :11/M-IND/PER/3/2006.

Dengan dua landasan hukum ini, maka munculah kewajiban yang mewajibkan belanja pemerintah di Departemen,LPND (Lembaga Non Departemen), Pemda, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BHMN (Badan Hukum Milik Negara), KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama), Anak Perusahaan BUMN/BUMD, Dll ;

-  Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) tertentu;

-  Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang memiliki nilai TKDN tertentu pada Tender;

-  Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring

Read more