Kemampuan Dasar merupakan salah satu persyaratan kualifikasi  yang dipersyaratkan dalam keppres 80 tahun 2003 untuk dipenuhi calon penyedia barang/jasa, selain dari SIUP untuk jasa perdagangan dan IUJK untuk jasa konstruksi.
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006, setiap perusahaan wajib memiliki SIUP, yang dibedakan atas SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar, SIUP Perseroan Terbuka.

Sedangkan IUJK adalah Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten tempat perusahaan tersebut berada.

Sebenarnya nilai kemampuan dasar angkanya sudah muncul di dalam SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang dikeluarkan oleh KADIN (pengadaan barang) dan LPJK (jasa konstruksi), namun biasanya nilai KD (kemampuan dasar) yang ada dalam SBU tidak dipakai sebagai acuan penilai oleh panitia pengadaan. Panilaian terhadap KD biasanya menggunakan nilai pengalaman/pekerjaan selama 7 (tujuh)terakhir dalam bidang/sub bidang yang sejenis, hal ini sesuai dengan amanat keppres 80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa;

Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:
(1)Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
(2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

Nah disinilah esensi dari permasalahannya; Panitia dalam menilai kemampuan dari calon penyedia barang/jasa biasanya langsung mempersyaratkan syarat KD ini dengan mengambil dasar keppres 80/2003 sebagai payung hukumnya, tanpa melihat filosofi dari ayat/pasal tersebut di atas. Karena seharusnya dalam menilai dan menentukan kemampuan dari calon penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan menilai tingkat resiko keberhasilan tersedianya barang dan jasa setelah kontrak.

Pada pengadaan dengan tingkat resiko yang tinggi, pengalaman penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sejenis dengan nilai yang kurang lebih sama akan mengurangi resiko kegagalan kontrak. Pada situasi ini, rumusan KD bisa jadi masih kurang menjamin kesuksesan pengadaan.

Sebaliknya, untuk pekerjaan dengan tingkat resiko rendah, mempersyaratkan pengalaman sejenis akan mengurangi peluang persaingan usaha dan kesempatan berusaha. Pada situasi ini rumusan KD masih dianggap berlebihan.

Akhirnya, aspek legal (perizinan) dan aspek kemampuan harus disandingkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, di samping yang tidak kalah pentingnya adalah track record. Untuk poin yang terakhir, ketentuan pengadaan pemerintah memperkenalkan Black List bagi penyedia yang pengalaman kontraknya tidak memuaskan pengguna barang dan jasa.

Hal ini di bahas juga oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS dalam artikelnya pada akhir tahun 2007 lalu, download artikel: Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS.

Jadi intinya untuk mensyaratkan kemampuan dasar, panitia harus menilai terlebih dahulu bagaimana tingkat resiko keberhasilan tersedianya barang dan jasa setelah kontrak. Apabila keberhasilan tersedianya barang/jasa tidak terlalu beresiko bila pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang belum mempunyai pengalaman, maka mempersyaratkan KD (meskipun paketnya di atas 1 M) itu bisa dianggap berlebihan, misalkan pekerjaan pembangunan jalan desa dengan lapen atau makadam, maka pekerjaan tsb meskipun paketnya bernilai di atas 1 M, maka dapat saja panitia tidak mempersyaratkan KD dalam dokumen pengadaannya, karena dianggap pekerjaan tersebut tidak memiliki resiko tinggi, berteknolgi sederhana, sehingga pemborong yang belum mempunyai pengalaman dalam pembuatan jalan atau pengalaman sejenisnya hanya pekerjaan kecil sehingga KD=2NPT tidak dapat terpenuhi, maka panitia dapat saja menjadikan dia sebagai pemenang tender, selama kualifikasi dan klasifikasi lainnya terpenuhi. Contoh pekerjaan lain; Pembangunan Perumahan/Rumah yang nota bene type-nya relatif sama sehingga pekerjaannya dapat dikatakan “typikal”. Untuk mempersyaratkan KD = 2 NPt dalam subbidang perumahan dan permukiman (21001), sebenarnya bisa dikatakan agak berlebihan, karena akan sangat jarang sekali penyedia yang mempunyai kemampuan KD tersebut (pekerjaan perumahan kan agak jarang2) kemudian juga logika simple kalau penyedia jasa bisa membuat gedung bertingkat, maka pastinya tidak akan terlalu beresiko dan kesulitan dalam membuat rumah 1 lantai yang type nya relatif sama. Untuk itu sebaiknya meskipun nilai paket pekerjaannya di atas 1M (non kecil) untuk pekerjaan ini panitia dapat membuat kelonggaran dengan mensyaratkan KD bukan pada sub bidang yang sejenis, tapi cukup pada bidang nya saja yang sejenis, yaitu bidang arsitektur atau sipil.

Begitu pula dalam pengadaan barang, untuk memperluas peluang persaingan usaha dan kesempatan berusaha, apabila barang yang akan diadakannya relatif sederhana misalkan ATK dengan nilai di atas 1 M, apabila diyakini barangna mudah diadakan sehingga memiliki tingkat keberhasilan pelaksanaan kontrak yang baik, maka persyaratan KD bisa saja tidak digunakan, namun cukup hanya dengan mempersyaratkan selama 7 tahun terakhir “pernah” melakukan pekerjaan sejenis tanpa melihat nilai KD=5NPt.

Apabila hal ini bisa dapat disepakati bersama, maka sebenarnya terkait pekerjaan kosntruksi, hal ini akan bertentangan dengan Permen PU nomor 43 tahun 2007 yang nota bene langsung menggugurkan peserta pengadaan apabila dalam penilaian kualifikasinya tidak memenuhi syarat, so bagaimana panitia pengadaan, kita sharing aja deh yah… ditunggu diskusi dan komentarnya…

panitia pengadaan tetap harus menilai tingkat resiko keberhasilan tersedianya barang dan jasa setelah kontrak. Pada pengadaan dengan tingkat resiko yang tinggi, pengalaman penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sejenis dengan nilai yang kurang lebih sama akan mengurangi resiko kegagalan kontrak. Pada situasi ini, rumusan KD bisa jadi masih kurang menjamin kesuksesan pengadaan.

Sebaliknya, untuk pekerjaan dengan tingkat resiko rendah, mempersyaratkan pengalaman sejenis akan mengurangi peluang persaingan usaha dan kesempatan berusaha. Pada situasi ini rumusan KD masih dianggap berlebihan.

Akhirnya, aspek legal (perizinan) dan aspek kemampuan harus disandingkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, di samping yang tidak kalah pentingnya adalah track record.

Untuk poin yang terakhir, ketentuan pengadaan pemerintah memperkenalkan Black List bagi penyedia yang pengalaman kontraknya tidak memuaskan pengguna barang dan jasa

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share