Penerapan Kemampuan Dasar (KD)

August 4, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Kemampuan Dasar merupakan salah satu persyaratan kualifikasi  yang dipersyaratkan dalam keppres 80 tahun 2003 untuk dipenuhi calon penyedia barang/jasa, selain dari SIUP untuk jasa perdagangan dan IUJK untuk jasa konstruksi.
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006, setiap perusahaan wajib memiliki SIUP, yang dibedakan atas SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar, SIUP Perseroan Terbuka.

Sedangkan IUJK adalah Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten tempat perusahaan tersebut berada.

Sebenarnya nilai kemampuan dasar angkanya sudah muncul di dalam SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang dikeluarkan oleh KADIN (pengadaan barang) dan LPJK (jasa konstruksi), namun biasanya nilai KD (kemampuan dasar) yang ada dalam SBU tidak dipakai sebagai acuan penilai oleh panitia pengadaan. Panilaian terhadap KD biasanya menggunakan nilai pengalaman/pekerjaan selama 7 (tujuh)terakhir dalam bidang/sub bidang yang sejenis, hal ini sesuai dengan amanat keppres 80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa;

Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:
(1)Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
(2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

Nah disinilah esensi dari permasalahannya; Panitia dalam menilai kemampuan dari calon penyedia barang/jasa biasanya langsung mempersyaratkan syarat KD ini dengan mengambil dasar keppres 80/2003 sebagai payung hukumnya, tanpa melihat filosofi dari ayat/pasal tersebut di atas. Karena seharusnya dalam menilai dan menentukan kemampuan dari calon penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan menilai tingkat resiko keberhasilan tersedianya barang dan jasa setelah kontrak.

Pada pengadaan dengan tingkat resiko yang tinggi, pengalaman penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sejenis dengan nilai yang kurang lebih sama akan mengurangi resiko kegagalan kontrak. Pada situasi ini, rumusan KD bisa jadi masih kurang menjamin kesuksesan pengadaan.

Sebaliknya, untuk pekerjaan dengan tingkat resiko rendah, mempersyaratkan pengalaman sejenis akan mengurangi peluang persaingan usaha dan kesempatan berusaha. Pada situasi ini rumusan KD masih dianggap berlebihan.

Akhirnya, aspek legal (perizinan) dan aspek kemampuan harus disandingkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, di samping yang tidak kalah pentingnya adalah track record. Untuk poin yang terakhir, ketentuan pengadaan pemerintah memperkenalkan Black List bagi penyedia yang pengalaman kontraknya tidak memuaskan pengguna barang dan jasa.

Hal ini di bahas juga oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS dalam artikelnya pada akhir tahun 2007 lalu, download artikel: Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS.

Jadi intinya untuk mensyaratkan kemampuan dasar, panitia harus menilai terlebih dahulu bagaimana tingkat resiko keberhasilan tersedianya barang dan jasa setelah kontrak. Apabila keberhasilan tersedianya barang/jasa tidak terlalu beresiko bila pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang belum mempunyai pengalaman, maka mempersyaratkan KD (meskipun paketnya di atas 1 M) itu bisa dianggap berlebihan, misalkan pekerjaan pembangunan jalan desa dengan lapen atau makadam, maka pekerjaan tsb meskipun paketnya bernilai di atas 1 M, maka dapat saja panitia tidak mempersyaratkan KD dalam dokumen pengadaannya, karena dianggap pekerjaan tersebut tidak memiliki resiko tinggi, berteknolgi sederhana, sehingga pemborong yang belum mempunyai pengalaman dalam pembuatan jalan atau pengalaman sejenisnya hanya pekerjaan kecil sehingga KD=2NPT tidak dapat terpenuhi, maka panitia dapat saja menjadikan dia sebagai pemenang tender, selama kualifikasi dan klasifikasi lainnya terpenuhi. Contoh pekerjaan lain; Pembangunan Perumahan/Rumah yang nota bene type-nya relatif sama sehingga pekerjaannya dapat dikatakan “typikal”. Untuk mempersyaratkan KD = 2 NPt dalam subbidang perumahan dan permukiman (21001), sebenarnya bisa dikatakan agak berlebihan, karena akan sangat jarang sekali penyedia yang mempunyai kemampuan KD tersebut (pekerjaan perumahan kan agak jarang2) kemudian juga logika simple kalau penyedia jasa bisa membuat gedung bertingkat, maka pastinya tidak akan terlalu beresiko dan kesulitan dalam membuat rumah 1 lantai yang type nya relatif sama. Untuk itu sebaiknya meskipun nilai paket pekerjaannya di atas 1M (non kecil) untuk pekerjaan ini panitia dapat membuat kelonggaran dengan mensyaratkan KD bukan pada sub bidang yang sejenis, tapi cukup pada bidang nya saja yang sejenis, yaitu bidang arsitektur atau sipil.

Begitu pula dalam pengadaan barang, untuk memperluas peluang persaingan usaha dan kesempatan berusaha, apabila barang yang akan diadakannya relatif sederhana misalkan ATK dengan nilai di atas 1 M, apabila diyakini barangna mudah diadakan sehingga memiliki tingkat keberhasilan pelaksanaan kontrak yang baik, maka persyaratan KD bisa saja tidak digunakan, namun cukup hanya dengan mempersyaratkan selama 7 tahun terakhir “pernah” melakukan pekerjaan sejenis tanpa melihat nilai KD=5NPt.

Apabila hal ini bisa dapat disepakati bersama, maka sebenarnya terkait pekerjaan kosntruksi, hal ini akan bertentangan dengan Permen PU nomor 43 tahun 2007 yang nota bene langsung menggugurkan peserta pengadaan apabila dalam penilaian kualifikasinya tidak memenuhi syarat, so bagaimana panitia pengadaan, kita sharing aja deh yah… ditunggu diskusi dan komentarnya…

panitia pengadaan tetap harus menilai tingkat resiko keberhasilan tersedianya barang dan jasa setelah kontrak. Pada pengadaan dengan tingkat resiko yang tinggi, pengalaman penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sejenis dengan nilai yang kurang lebih sama akan mengurangi resiko kegagalan kontrak. Pada situasi ini, rumusan KD bisa jadi masih kurang menjamin kesuksesan pengadaan.

Sebaliknya, untuk pekerjaan dengan tingkat resiko rendah, mempersyaratkan pengalaman sejenis akan mengurangi peluang persaingan usaha dan kesempatan berusaha. Pada situasi ini rumusan KD masih dianggap berlebihan.

Akhirnya, aspek legal (perizinan) dan aspek kemampuan harus disandingkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, di samping yang tidak kalah pentingnya adalah track record.

Untuk poin yang terakhir, ketentuan pengadaan pemerintah memperkenalkan Black List bagi penyedia yang pengalaman kontraknya tidak memuaskan pengguna barang dan jasa

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

5 Responses to “Penerapan Kemampuan Dasar (KD)”
  1. lucky says:

    Salam kenal pa Heldi….
    sy lg cari referensi terkait penerapan KD pd pek. timbunan (tentunya pek mudah ya, tanpa modal pun bisa alias bayar sewa setelah tagihan). KD dari NPt jumlahnya 75 % dari hps, alat lengkap. Apa panitia dpt meluluskannya? Aturan mana kira2 yg dpt mendukungnya? Begitu juga dgn SBU, apa harus sub bidang pengerukan dan pengurukan? Juga dukungan bank yg no money alias hanya kertas doank(kan sdh ada jaminan penawaran, mestinya ganti garansi bank aja). Sy sangat setuju dgn yg Bpk sampaikan.
    Materi yg sama diblog lain umumnya hanya melihat letter look saja tanpa melihat prinsip2 pengadaan itu sendiri. Makasih Pa

  2. andri says:

    salam kenal pak heldi

    saya ingin tanya soal rumus kemampuan dasar,
    dari mana nilai 5 ato 2 npt ? kenapa harus 5 ato 2 npt?

    lalu apakah ada kaitannya KD dengan neraca perusahaan kita?

    terimakasih sebelumnya.

    andri

  3. agus adi h says:

    mo nanya pak heldi.

    untuk kontrak pengadaan barang penunjukan langsung…apakah persyaratan jaminan pemeliharaan wajib diterapkan dalam kontrak?

    bgaimana sistem pembayarannya..apakah bisa dibayar langsung 100% pd saat pekerjaan 100% atau termin I 95% termin II 5% sbg setelah masa retensi

    trims pak.

  4. Ardianto says:

    Kami Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara berkeinginan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi rekanan di instansi pemerintah telah dipenuhi antara lain izin HO/SIGTU, TDP, SIUP, SBU, SPT dan SIUJK .

    Anggota kami sering ditolak mendaftarkan menjadi rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di instansi / pemda dan BUMN karena tidak seluruh anggota dapat terdaftar di Akta Notaris Pendirian Koperasi dimana hanya 25 orang yang terdaftar di Akta Notaris Pendirian Koperasi. Anggota lainnya terdaftar atas Keputusan Pengurus Koperasi, seperti terlampir Keputusan No. 006/KSU-SB/Kpts/2008 tentang Pembentukan Unit-unit Usaha Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara jo. Keputusan No. 007 / KSU-SB / Kpts / 2008 tentang Pengangkatan Koordinator Unit-unit Usaha Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara.
    Kedua keputusan tersebut telah diperbaharui dengan Keputusan No. 154 / KSU-SB / Kpts / VI / 2009. (Data selanjutnya dapat dibaca pada http://www.koperasisubur.com)

    Kami kesulitan mendaftarkan koperasi kami untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dan BUMN karena koordinator tersebut tidak terdaftar di dalam Akta Pendirian (Notaris).

    Apakah anggota Koperasi / Koordinator unit usaha yang diangkat sesuai dengan Kep. diatas dapat diberikan kuasa untuk mendaftarkan menjadi rekanan di instansi pemerintah / BUMN?
    Apakah koperasi seperti kami ini bisa mendaftar sebagai rekanan di luar propinsi sumatera utara?

    Terimakasih atas pertolongannya bang heldi. Sukses selalu dan pantang menyerah untuk bang heldi!

    • heldi says:

      @Ardianto
      Terima kasih pak Manager atas kunjungannya, mohon maaf baru dijawab pertanyaannya, maklumlah pertengahan tahun banyak pekerjaan off line di kantor :)
      Baru kali ini nih saya mandapat pertanyaan tentang per-koperasian, selama perjalanan lelang saya baru satu kali mendapatkan peserta lelang dari anggota koperasi, yaitu pada saat melelangkan pekerjaan PJU (dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan).
      Saya coba jawab pertanyaannya:
      1. Apakah anggota Koperasi / Koordinator unit usaha yang diangkat sesuai dengan Kep. diatas dapat diberikan kuasa untuk mendaftarkan menjadi rekanan di instansi pemerintah / BUMN?
      Masalah pendaftaran, pada saat pendaftaran biasanya panitia meminta yang medaftar adalah yg mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak (direktur/dirut) yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan, sebenarnya hal ini tidak ada landasan hukumnya namun hal ini biasa dilakukan dengan alasan untuk mengukur “keseriusan” dari para calon peserta pengadaan dan untuk memfilter para “calo/broker” yang seringkali mendaftar tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan.
      Kalau bicara “seharusnya”, seharusnya sih anggota/koordinator unit usaha koperasi bisa dan diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran bahkan tanpa disertai surat kuasa pun seharusnya panitia memperbolehkan anggota/koordinator koperasi mendaftar pada suatu pelelangan. Namun dalam kenyataannya kembali pada hal tersebut di atas, semuanya bergantung pada kebijakan panitia pengadaan dalam persyaratan pendaftarannya.

      2. Apakah koperasi seperti kami ini bisa mendaftar sebagai rekanan di luar propinsi sumatera utara?
      Yups, semua penyedia barang/jasa dari manapun bisa mendaftar dan menjadi penyedia barang/jasa sesuai amanat keppres 80/2003.

      Demikian jawabannya pak Ardianto, semoga belum puas, agar bisa sering-sering berkunjung ke blog saya ini.
      Terima kasih atas doa dan semangatnya pak.
      Salam Lelang dari Bogor
      heldi

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!