Forum Pengadaan Barang Jasa

January 19, 2010 by  

Baca artikel lain tentang Pengadaan Barang Jasa disini:

Di Koran Media Indonesia ada rubrik forum pengadaan barang jasa yang berisi tentang tulisan dari ahli ahli pengadaan dan tanya jawab seputar pengadaan barang jasa. Forum ini juga terkait dengan surat kabar media indonesia yang merupakan surat kabar lingkup nasional yang menjadi sarana untuk pengumuman pengadaan paket pekerjaan non kecil (besar). Paket pekerjaan yang diumumkan di sana merupakan paket non kecil atau besar yaitu untuk jasa pemborongan/konstruksi dan pemasokan barang serta jasa lainnya bernilai di atas 1 M dan  untuk jasa konsultansi di atas 200 juta. Tentunya sebagai koran yang mengumumkan pengadaan barang jasa di berbagai daerah, sangat cocoklah apabila ada rubrik yang membahas tentang pengadaan barang/jasa.

Forum pengadaan barang jasa di surat kabar ini sudah dimulai sejak sekitar tahun 2006/2007,  saya tidak tahu tepatnya kapan, namun sejak saya aktif di binamarga menjadi panitia pengadaan pada tahun 2006-an, nampaknya forum tersebut sudah ada. Forum ini sejak berdirinya LKPP di asuh oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, kalau ada yang belum tahu tentang hal ini berikut adalah contohnya:

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

saya punya arsip filenya mulai dari tahun 2008, sekitar lebih dari 300 files ada di dalamnya, apabila kepingin iseng-iseng baca atau ingin mengetahui praktek secara real di lapangan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pembaca media indonesia silahkan baca dari file forum pengadaan ini, apabila ada yang memerlukan disilahkan kontak di:

Informasi Pengadaan Barang Jasa

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

58 Responses to “Forum Pengadaan Barang Jasa”
  1. M. Yusuf says:

    Yth. Bapak Heldy

    Kami ingin mengikuti paket pengadaan barang , bahan banjiran. Di dalam dokumen pelelangan disebutkan persyaratan lelang peserta memiliki :
    a. SIUP yang masih berlaku
    b. SBU yang masih berlaku dengan klasifikasi bidang : pemasokan barang dan Sub. Bidang : Konstruksi

    Dan di Dokumen Lelang disebutkan bahwa Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan II dari PerPres No. 54 Tahun 2011.

    Pertanyaan saya:
    1. Apakah Persyaratan SBU menjadi mutlak untuk kami mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang Pemerintah? setahu saya Persyaratan SBU Hanya Khusus untuk Pengadaan Konstruksi.
    2. Apabila kami mengikuti Pelelangan Pengadaan tersebut hanya melampirkan SIUP (TANPA SBU) adakah kemungkinan kami DIGUGURKAN?
    3. Jika DIGUGURKAN apakah ALASANNYA? Namun jika DILULUSKAN, Apa yang menjadi dasar kami untuk menjawab Sanggahan jika kami di tunjuk sebagai pemenang?

    Kami mohon sangat bantuan bapak memberi pengertian kepada kami perihal pengadaan Barang, Karena di berbagai daerah masih sering terjadi pro kontra mengenai hal ini.

    Kami Tunggu jawaban Bapak Segera, mengingat waktu pelelangan yang semakin mendesak.

    Terima Kasih

    hormat kami,
    M. Yusuf

  2. eka says:

    Yth Pa Heldi, selamat malam.
    nama saya Eka, mau berkonsultasi mengenai pengadaan alat kesehatan berupa alat orthopedi set, apakah surat izin edar dari kementrian mutlak harus ada, spesifikasi yang diharapkan user ternyata belum memilikinya, tapi sudah memiliki sertifikat international, karena memang produk luar. mohon penjelasannya.
    terima kasih atas bantuannya.

  3. triawi says:

    di sdp tercantum administrasi “surat penawaran memenuhi ketentuan
    sebagai berikut: penawaran dinyatakan memenuhi
    persyaratan administrasi, apabila:
    a) ditandatangani oleh:
    (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
    bagaimana jika peserta meng upload penawaran tanpa tanda tangan ?, apakah dapat diterima

  4. mulyadi says:

    apakah jaminan penawaran tidak di tandatangani direktur perusahaan tapi penjamin (yang menandatangani bisa di gugurkan

  5. L. Yudo Poerwoko says:

    Yth. pak Heldi, ijin bertanya pak :

    pada: LAMPIRAN II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) Perpres 54 tahun 2010
    7. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
    a. Pelelangan Gagal
    b. Tindak Lanjut Pelelangan Gagal

    3) ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut:

    huruf l) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :
    (1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga,
    dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua);
    atau
    (2) proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan
    Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya
    1 (satu).

    SEMENTARA ITU PADA PASAL 84, ayat 3:

    (3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah
    Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2
    (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
    DILANJUTKAN. DILANJUTKAN PENGERTIANNYA BAGAIMANA? ADA NEGOSIASI? PASAL INI TIDAK BICARA NEGOSIASI, SEMENTARA PADA LAMPIRAN II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) ADA NEGOSIASI? MANA YANG BENAR?

    PASAL 84, ayat 5 : Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah
    Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1
    (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang
    dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

    BAGAIMANA DENGAN LAMPIRAN II Pemilihan Penyedia barang?

    Bila lelang ULANG dengan 2 penyedia barang yang memasukkan penawaran, aturan sebenarnya bagaimana?
    DILAKUKUKAN TIDAK NEGOSIASI? SEMENTARA pada PASAL 84 ayat 5 yang dilakukan NEGOSIASI hanya 1 yang memasukan penawaran, sedangkan pada LAMPIRAN II dinyatakan lain.

    huruf l) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :
    (1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga,
    dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua);

    mohon penjelasan bapak, tks.

  6. Eq Pariaman says:

    Assalamualaikum. Mas Heldi
    Mohon petunjuknya…

    Saya mau mengikuti paket pengadaan barang dan jasa konstruksi, bidang jalan. Untuk pemakaian alat berat, seperti motor grader, aspalt finisher dll apakah di dalam penawaran saya itu boleh memakai harga minyak / bbm subsidi, atw harus memakai yang non subsidi . Mohon skalian di lampirkan peraturan pemerintah nya mas.Maaf mas baru sekarang mampir ke blognya.
    terima kasih

    • heldi says:

      @Eq

      Walah ini harus tanya ke pertamina nih, coba hubungi di nomor: 500000 (ini nomor telepon beneran, coba saja ya..) atau 62-21-7917 3000. SMS: 62-21-7111 3000.
      Tanyakan bagaimana detail penggunaan subsidi ini… dan kalau sudah ada jawabn command lagi disini ya laporannya :)

      Salam Pengadaan dari Bogor

      heldi y

      • eq pariaman says:

        maksud saya begini mas,
        ada beberapa rekanan menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang memakai alat berat harus memakai bbm non subsidi, di kutip dari perpres no. 15 th 2012, setelah saya cek perpres tsb tidak ada penjelasan yang terperinci, gimana solusinya mas….

  7. L. Yudo Poerwoko says:

    Salam kenal pak Heldi, mohon ijin bertanya pak:

    1. Untuk JASA KONSULTASI PERENCANAAN Gedung dengan Nilai 4 Milyar, apakah diberlakukan Kualifikasi Kecil dan Non Kecil? dalam permen pu terdapat pembagian kualifikasi usaha K1 sampai dengan Besar (B), apakah ini boleh dicantumkan dalam pengumuman untuk jasa konsultansi perencanaan gedung? atau bagaimana aturan mainnya?

    2. Apakah diperlukan SIUJK dan SBU, batasan penggunaan SIUJK/SBU tersebut bagaimana?

    3. Pada saat Pemasukan penawaran, BOLEH atau TIDAK Tenaga Ahli Tetap yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran BERBEDA atau BERBEDA SAMA SEKALI dengan dokumen pada saat Prakualifikasi (telah dilakukan pembuktian kualifikasi) ? intinya tenaga ahli yang ditawarkan ada yang berbeda pada saat prakualifikasi, bagaimana menyikapi hal tersebut, BOLEHKAH DIGUGURKAN karena terlihat sudah tidak konsisten? atau batasan mengganti tenaga ahli tetap itu bagaimana? Misal Team Leader atau tenaga ahli tetap lain berbeda dengan prakualifikasi? apakah penggantian Tenaga Ahli tetap boleh dilakukan sebelum pemasukan penawaran atau bagaimana mekanismenya?

    4. Pada Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran Satu Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha, patokan evaluasi harga adalah yang mempunyai harga penawaran di bawah pagu anggaran? benar? bagaimana dengan HPS, ini yang dipakai patokan pagu anggaran atau HPS, atau pagu anggaran itu = HPS?, saya membaca slide sosialisasi LKPP, tercantum “Yang diumumkan Pagu Anggaran, bukan HPS, maksudnya bagaimana? yang dicantum di sistem spse pagu anggaran dan HPS? atau HPS diisi sama dengan pagu anggaran? saya tidak paham dengan metode ini dan juga metode evaluasi biaya terendah, perbedaan utamanya dimana ya?

    Terima kasih, atas penjelasana yang diberikan.

    • heldi says:

      @Yudo

      Langsung dibahas ya:

      1. Untuk JASA KONSULTASI PERENCANAAN Gedung dengan Nilai 4 Milyar, apakah diberlakukan Kualifikasi Kecil dan Non Kecil? dalam permen pu terdapat pembagian kualifikasi usaha K1 sampai dengan Besar (B), apakah ini boleh dicantumkan dalam pengumuman untuk jasa konsultansi perencanaan gedung? atau bagaimana aturan mainnya?
      Jawab: Dalam Perpres 54/2010 untuk jasa konsultansi tidak diberlakukan kecil non kecil.

      2. Apakah diperlukan SIUJK dan SBU, batasan penggunaan SIUJK/SBU tersebut bagaimana?
      Persyaratan pakai SBU dari Inkindo atau perkindo

      3. Pada saat Pemasukan penawaran, BOLEH atau TIDAK Tenaga Ahli Tetap yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran BERBEDA atau BERBEDA SAMA SEKALI dengan dokumen pada saat Prakualifikasi (telah dilakukan pembuktian kualifikasi) ? intinya tenaga ahli yang ditawarkan ada yang berbeda pada saat prakualifikasi, bagaimana menyikapi hal tersebut, BOLEHKAH DIGUGURKAN karena terlihat sudah tidak konsisten? atau batasan mengganti tenaga ahli tetap itu bagaimana? Misal Team Leader atau tenaga ahli tetap lain berbeda dengan prakualifikasi? apakah penggantian Tenaga Ahli tetap boleh dilakukan sebelum pemasukan penawaran atau bagaimana mekanismenya?
      Jawab:
      Bentar ya saya akan buat tulisan tentang ini, mudah-mudahan bisa malam ini :)
      http://heldi.net/2012/07/tenaga-ahli-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/

      4. Pada Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran Satu Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha, patokan evaluasi harga adalah yang mempunyai harga penawaran di bawah pagu anggaran? benar? bagaimana dengan HPS, ini yang dipakai patokan pagu anggaran atau HPS, atau pagu anggaran itu = HPS?, saya membaca slide sosialisasi LKPP, tercantum “Yang diumumkan Pagu Anggaran, bukan HPS, maksudnya bagaimana? yang dicantum di sistem spse pagu anggaran dan HPS? atau HPS diisi sama dengan pagu anggaran? saya tidak paham dengan metode ini dan juga metode evaluasi biaya terendah, perbedaan utamanya dimana ya?
      Jawab: untuk evaluasi pagu anggaran; HPS = Pagu anggaran, untuk perkerjaan yang benar-benar sederhana sudah ada standarnya. evaluasi pagu anggaran diambil dengan menilai kualitas teknisnya dan diambil nilai teknis terbaik, seperti evaluasi kualitas hanya dengan penilaian teknis yang jauh lebih sederhana.

      Demikian, terima kasih atas kunjungannya dan salam pengadaan dari bogor
      heldi y

  8. Marwan says:

    bagaimana pendapat bapak soal dokumen pengadaan konstruksi jika dalam BOQ tidak ditampilkan volume pekerjaan cuman item pekerjaan dan gambar.
    apa boleh dalam dokumen lelang mengilangkan volume dan analisa item pekerjaan…
    thanks…

    • heldi says:

      @Marwan

      Pada saat aanwijzing apakah hal ini sudah ditanyakan?
      Seharusnya volume dimunculkan, kecuali spesifikasi yang dipakai adalah spesifikasi performance yang tentunya tidak akan sesimple itu bila diterapkan di jasa konstruksi pemerintah

      demikian, terima kasih atas kunjungannya dan salam pengadaan dari Kota Bogor

      heldi y

  9. Ateam says:

    Asslm…pak heldi..!

    Kami minta tolong pak heldi… bagaimana cara menetapkan bobot nilai pengalaman dan kepemilikan tenaga ahli dalam pengadaan appraisal untuk seleksi sederrhana Pak Heldi?.. Untuk tenaga ahli kami membutuhkan 1 orang team leader, 5 orang team penilai dan 1 orang quality control. Dalam contoh dokumen pengadaan dari lkpp, kepemilikan tenaga ahli terdiri dari tenaga ahli dan kemampuan manajerial. Sementara dalam KAK ditentukan tenaga pendukung. Kalau kami menetapkan bobot pengalama 60% dan Kepemilikan TA 40%, selanjutnya Kepemilikan TA ini ditetapkan lagi 60% TA (passing grade 24) dan Kemampuan manajeril 40% (passing grade 16).sementara tenaga pendukung tidak ditetapkan bobotnya.. mohon penjelasan dan contoh soalnya pak, atas bantuan bapak kami ucapkan terima kasih

    • heldi says:

      @ateam

      sudah saya kirim via email contoh penilaian prakualifikasi jasa konsultansi

      terima kasih sudah berkunjung dan salam pengadaan dari Bogor

      heldi

  10. vinsen says:

    siang pak ,,, mo nanya ni sy ppk ada pengadaan komputer pc sdh buat spk n surat pesanan ternyata rekanan tdk bs krn spekx terlalu tinggi tdk sesuai dg pagu yg ada. shrsx tgl 21 serah terima barang hr ini br di infom ktx tdk bs. gimana carax pa? apa yg hrs sy lakukan bingung ni pa, tlg jalan keluarx sy msh br di pengadaan b/j trima ksh

  11. rahim says:

    konsultasi pak, untuk pekerjaan konstruksi contoh: semenisasi gang-gang desa dengan nilai pagu dana s/d 100 juta, metode pemilihan apa yg tepat? penunjukan langsung atau pengadaan langsung? dan
    pada perpres 54 thn 2010 lampiran 5 poin c.2.a “Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda” bagaimana caranya terhadap contoh pekerjaan diatas pak? makasi

    • heldi says:

      @rahim

      Untuk pekerjaan sd 100 jt semenisasi gang-gang desa dilakukan dengan pengadaan langsung.
      Penunjukan langsung tidak ada batasan nilainya, berapapun nilainya bisa Penunjukan Langsung asal memenuhi kriteria penunjukan langsung, seperti hak paten, hanya satu penyedia, darurat, dsb.

      Untuk teknis Pengadaan langsung, dilakukan survey thd minimal 2 penyedia b/j, minimal 2 berarti boleh saja lebih. Ya dilakukan survey kepada penyedia dengan mananyakan berapa harga untuk spek b/j yang dibutuhkan dan apakah mereka menyediakan atau tidak b/j dengan spek yang kita minta.

      Demikian pak Rahim, saya tunggu sharnya kembali
      Salam Pengadaan dari Bogor

      heldi y

    • heldi says:

      @rahim

      Pengadaan Langsung lebih tepat.
      Untuk survey harga dan kualitas dapat minta ke minimal 2 pelaksana konstruksi yang ada.
      Pilih yang termurah dan memenuhi spesifikasi teknisnya.

  12. haris says:

    dalam pengumuman Lelang panitia mempersyaratkan Sub bidang yang sesuai dengan paket yang dilelang,nilai paket tersebut adalah 300 juta sehingga tergolong dalam usaha kecil,banyak peserta lelang yang tidak bisa mendaftar karena tidak sesuai dengan Sub Bidang yang mereka miliki,padahal Bidangnya sesuai dengan paket yang dilelang,apakah hal ini tidak bertentangan dengan pasal 19 dalam perpres 54 tahun 2010 ( Persyaratan Kualifikasi untuk usaha kecil adalah yang sesuai dengan bidangnya dan Sub bidang untuk Non Kecil )

  13. irman says:

    Assalamualaikum.
    kepada Yth. Bpk Heldi..
    Punten bade tumaros.
    bobot dalam penilaian evaluasi teknis kualifikasi. pengadaan jasa konsultansi pengalaman perusahaan berapa %, tenaga ahli berapa %.. apakah seperti ini :
    a) pengalaman perusahaan (10 – 20 %);
    b) pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);
    c) kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %);,
    karena didalam modul LKPP
    1. pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60%;
    (kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan)
    2. kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50%.
    mksh.. kalo bisa sya minta contohnya., mksh byk

    • heldi says:

      @Irman

      oh bukan pak… kalau yang dinilai tentang pengalaman, metodologi dan tenaga ahli itu adalah DOKUMEN PENAWARAN bukan kualifikasi.

      Kualifikasi menilai kemampuan umum dan klasifikasi dari perusahaan/konsultan. Logika simpel nya beginilah, karena saya senang makan, misalkan saya ingin makan mie aceh, maka pada tahapan pra kualifikasi, ketika saya lapar ingin makan mie aceh saya belum meminta penawaran bagaimana spesifikasi dari mie aceh tersebut, tetapi menilai rumah makan yang ada di sepanjang jalan, mana yang kira-kira masuk dalam kualifikasi saya untuk makan di restoran itu, mulai dari tongkrongannya, kebersihan, apakah rame pengunjungnya atau tidak, dan tentunya apakah masuk klasifikasi restoran penyedia makanan aceh bukan, dsb, nah dalam kualifikasi saya belum melihat apakah restoran tersebut menyediakan mie aceh yang enak, atau bumbunya mempunyai kadar ganja atau tidak :) tapi hanya melihat apakah restoran masuk dalam persyaratan saya secara umum atau tidak untuk menjadi penyedia mie aceh yang enak :)

      Nah baru setelah saya memperoleh beberapa restoran atau cafe penyedia mie aceh yang masuk kriteria saya, maka saya mulai melihat penawaran terhadap menu mie aceh nya, oh ternyata restoran raja mie aceh di jalan paledang itu bumbunya kurang gurih, oh dapoer aceh di jalan pajajaran ternyata harganya mahal, oh yang di yasmin bumbunya kuning sekali tapi kurang mantap, oh yang jalan baru ternyata ganjanya banyak… dsb… nah setelah kualifikasi barulah kita lihat penawaran mie acehnya…

      halah kok jadi melantur ke mie aceh… ya sudah saya kirim contoh formatnya ya ke emailnya :)

      terima kasih pak sudah berkunjung ke blog saya

      salam pengadaan dari bogor

      heldi y

  14. Mulyono l says:

    Kami ikut tender di balai wilayah sungai sulawesi II,
    dan diundang klarifikasi & verifikasi, hasil berita acara nya dokumen yg diminta telah kami penuhi semuanya, hanya ulp meminta lagi ijazah bagi tenaga yg ada sertifikasinya.
    Apakah permintaan ulp ini tidak berlebihan dan cenderung menambah nambah persyaratan ssi dgn perpres 54 thn 2010 ?,

    • heldi says:

      @mulyono:

      Pada proses klarifikasi, panitia/ulp dapat meminta untuk memeriksa keabsahan semua data dalam isian kualifikasi yang diisi oleh peserta.
      Halini tidak menambah-nambah persyaratan, memang inilah yang harus dilakukan oleh ULP, bila peserta memasukan seorang tenaga ahli dengan kualifikasi tertentu, maka pada tahapan pembuktian kualifikasi, peserta harus dapat membuktikan semua yang diisinya dalam formulir isian kualifikasi tsb.

      Tinggal masalah waktu, berapa lama dan bagaimana teknisnya itu tinggal di atur saja dengan ulp-nya, kalau-kalau memerlukan waktu untuk mencari ijasah atau hal-hal teknis lainnya sehingga mungkin pembuktian kualifikasi tidak dapat dilakukan satu hari/kali pembuktian.

      Demikian, salam pengadaan dari bogor

      heldi y

  15. Rudi says:

    Mohon Petunjuk dari Bapak,
    Dalam pengadaan Mobil yang nilainya diatas 200 juta metode yg digunakan Penunjukan Langsung, yg mau saya tanyakan :
    1. Apakah HPS/OE sama dengan harga GSO atau di tambah lagi dengan PPn dan PPh?
    2. Siapa yg menandatangani kontraknya, Pejabat Pengadaan atau ULP?
    Terima kasih.

  16. sadlian says:

    Hampir Sluruh POKJA ULP di KAlimantan Timur selalu mensyaratkan Sertifikat Keahlian untuk Paket dengan Kualifikasi Kecil, walaupun telah kami ajukan keberatan atas syarat tersebut. Dan tidak jarang sejumnlah SKA dan SKT disyaratkan dalam dokumen penawaran walaupun tidak ada hubunganya dengan Pekerjaan yang di Lelang. Bagaimana pendapat Pak Heldy….

    • heldi says:

      sadlian says:
      July 22, 2011 at 8:57 pm (Edit)

      Hampir Sluruh POKJA ULP di KAlimantan Timur selalu mensyaratkan Sertifikat Keahlian untuk Paket dengan Kualifikasi Kecil, walaupun telah kami ajukan keberatan atas syarat tersebut. Dan tidak jarang sejumnlah SKA dan SKT disyaratkan dalam dokumen penawaran walaupun tidak ada hubunganya dengan Pekerjaan yang di Lelang. Bagaimana pendapat Pak Heldy….
      Reply

      JAWAB:
      Ya kalau persyaratan terlalu berat… seharusnya minta dirubah saja….
      COba lihat aturan2 LKPJ sebagai dasarnya…
      sadlian says:
      July 22, 2011 at 8:54 pm (Edit)

      Apakah dibenarkan pada tahap Penjelasan Dokumen Lelang (Anwijzing-On Line) via LPSE Kaltim, Panitia tidak sama sekali menanggapi/menjawab/menjelaskan banyak pertanyaan Rekanan Peserta lelang, namun pada menit terkahir Panitia menjawab bahwa semua pertanyaan akan di jawab dalam Risalah Anwijzing ? Hal tersbeut sering terjadi dengan tujuan upaya Panitia menghindari pertanyaan/tanggapan atas jawaban Panitia. Dan bahkan terkesan sekali Panitia sangat Arogan dengan lelang via LPSE ini, sehingga mohon ditinjau kembali.
      Reply
      sadlian says:
      July 22, 2011 at 8:49 pm (Edit)

      JAWAB:
      kalau tidak puas sanggah saja pak…
      dengan catatan print screen bukti chatting aanwijzingnya, sebagai bahan bukti sanggah bahwa mereka tidak menjawab dgn baik pertanyaan aanwijzing…

      Apakah benar, dalam Adendum Dokumen Lelang ditambahkan persayaratn yang pada tahap anwijzing tidak dibahas oleh panitia, misalnya dalam dokumen lelang diwajibkan menyertakan 7 orang Sarjana ber Sertifikat berbagai SKA dan 1 orang tenaga kerja ber Sertifikat SKT setelah kami ajukan keberatan dalan tahap Penjelasan Dokumen Lelang (nwijzing) via LPSE KAltim,tidak ada jawaban pasti oleh oanitia, namun dalam Adendum Dokumen Lelang, panitia menghapus syarat 6 sarjana ber SKA tapi menambahkan syarat menjadi 6 orang tenaga kerja ber Sertifikat dengan berbagai mav\cam SKT yang beberapa diantaranya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang di Lelang. Mohon oenjelasannya…trima kasih om….

      JAWAB:
      sama dengan jawaban sebelumnya… coba diprintscreen hasil aanwijzingnya dan jadikan bukti sanggah…

      semoga berhasil dgn eproc-nya pak…

  17. sadlian says:

    Apakah dibenarkan pada tahap Penjelasan Dokumen Lelang (Anwijzing-On Line) via LPSE Kaltim, Panitia tidak sama sekali menanggapi/menjawab/menjelaskan banyak pertanyaan Rekanan Peserta lelang, namun pada menit terkahir Panitia menjawab bahwa semua pertanyaan akan di jawab dalam Risalah Anwijzing ? Hal tersbeut sering terjadi dengan tujuan upaya Panitia menghindari pertanyaan/tanggapan atas jawaban Panitia. Dan bahkan terkesan sekali Panitia sangat Arogan dengan lelang via LPSE ini, sehingga mohon ditinjau kembali.

  18. sadlian says:

    Apakah benar, dalam Adendum Dokumen Lelang ditambahkan persayaratn yang pada tahap anwijzing tidak dibahas oleh panitia, misalnya dalam dokumen lelang diwajibkan menyertakan 7 orang Sarjana ber Sertifikat berbagai SKA dan 1 orang tenaga kerja ber Sertifikat SKT setelah kami ajukan keberatan dalan tahap Penjelasan Dokumen Lelang (nwijzing) via LPSE KAltim,tidak ada jawaban pasti oleh oanitia, namun dalam Adendum Dokumen Lelang, panitia menghapus syarat 6 sarjana ber SKA tapi menambahkan syarat menjadi 6 orang tenaga kerja ber Sertifikat dengan berbagai mav\cam SKT yang beberapa diantaranya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang di Lelang. Mohon oenjelasannya…trima kasih om….

  19. Aparatpemda says:

    Pagi pak, saya mo nanya nih…
    Tahun lalu ada proyek pembangunan kantor dengan proses lelang, setelah dilaksanakan proyek tsb tidak selesai hingga akhir tahun, sehingga perusahaan tsb putus kontrak dan perusahaan di blacklist. Karena ada beban morilnya maka direktur perusahaan tetap melanjutkan pembangunan di awal tahun berikutnya dengan status sumbangan atas nama dia sendiri bukan atas nama perusahaan. Pada tahun yang sama pemda telah mengalokasikan dana untuk lanjutan pembangunan kantor tsb sebesar 250 jt-an dengan tujuan agar proses pengadaan kontraktornya melalui proses lelang karena dicurigai kalo dengan pemilihan langsung akan terpilih lagi direktur yang lama dengan perusahaan yang baru, meskipun dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian kantor tsb sesuai dgn perencanaan awal hanya sekitar 100 jt-an.beberapa yang menjadi tanda tanya bagi saya yaitu:
    1. Bagaimana cara pembayaran konsultan perencaan yg baru ini, mengingat beberapa bagian (sekitar 1/3) pekerjaan hanya melanjutkan perencanaan lama yang tentunya sudah dibayar.
    2. Bagaimana nantinya setelah pemenang lelang didapat, pada saat mulai pekerjaan ternyata 1/3 pekerjaan dari perencaan telah dilaksanakan ( yang dikerjakan direktur lama dg status sumbangan, maksundya prosen pembayaran termyn pekerjaan.
    3. Kalo kasus ini terjadi lagi nanti dikemudian hari apa langkah idealnya yang harus ditempuh..

    terimaksih sebelunya atas jawaban bapak yang sangat membantu…wassalam.

    • heldi says:

      @aparat pemda

      1. Peruhasaan yang melakukan wanprestasi di blacklist… itu adalah suatu tindakan yang bagus dan patut dicontoh…

      2. Kenapa harus ada konsultan perencana lagi? kan desain rencananya sudah ada dari perencanaan tahun sebelumnya, apa ada perubahan desain?

      3. Untuk pembangunan fisik, kita tidak melihat apakah ada sumbangan dari pihak manapun, intinya kita hanya melihat bahwa kontrak harus dilaksanakan oleh penyedia yg baru, mau disumbang oleh penyedia yang lama, mau dibantu oleh 1000 jin… silahkan saja yang penting bangunan bisa selesai sesuai dengan kontrak yang ditandatanganinya.

      Demikian… mudah2an belum puas biar ngasih sharing lagi disini…)
      Salam pengadaan dari kota hujan…
      heldi y
      Tahun lalu ada proyek pembangunan kantor dengan proses lelang, setelah dilaksanakan proyek tsb tidak selesai hingga akhir tahun, sehingga perusahaan tsb putus kontrak dan perusahaan di blacklist. Karena ada beban morilnya maka direktur perusahaan tetap melanjutkan pembangunan di awal tahun berikutnya dengan status sumbangan atas nama dia sendiri bukan atas nama perusahaan. Pada tahun yang sama pemda telah mengalokasikan dana untuk lanjutan pembangunan kantor tsb sebesar 250 jt-an dengan tujuan agar proses pengadaan kontraktornya melalui proses lelang karena dicurigai kalo dengan pemilihan langsung akan terpilih lagi direktur yang lama dengan perusahaan yang baru, meskipun dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian kantor tsb sesuai dgn perencanaan awal hanya sekitar 100 jt-an.beberapa yang menjadi tanda tanya bagi saya yaitu:
      1. Bagaimana cara pembayaran konsultan perencaan yg baru ini, mengingat beberapa bagian (sekitar 1/3) pekerjaan hanya melanjutkan perencanaan lama yang tentunya sudah dibayar.
      2. Bagaimana nantinya setelah pemenang lelang didapat, pada saat mulai pekerjaan ternyata 1/3 pekerjaan dari perencaan telah dilaksanakan ( yang dikerjakan direktur lama dg status sumbangan, maksundya prosen pembayaran termyn pekerjaan.
      3. Kalo kasus ini terjadi lagi nanti dikemudian hari apa langkah idealnya yang harus ditempuh..

      terimaksih sebelunya atas jawaban bapak yang sangat membantu…wassalam.

  20. heldi says:

    Mengenai jenis pekerjaan, yang dilaksanakan/diserahkan ke 4 @Surianto

    Kalau melihat dari contoh pekerjaannya seharusnya tidak bisa dipecah-pecah karena masih satu “lokalan” lokasinya sehingga tidak akan efektif/efisien apabila disatukan, apalagi kalau dipecah paketnya sehingga tidak lelang, jadi dua pasal yang dilanggar dalam perpres 54, pasal prinsip pengadaan dan pasal kebijakan umum pengadaan.

    Namun harus tahu dulu kenapa paket tersebut dipecah? alasan LKPP menyetujui => itu bukan bukan alasan. Tetapi pertanyaannya, apa alasan LKPP dapat menyetujuinya?

    Demikian, mohon info untuk sharing selanjutnya :)

    Salam Tender dari Bogor

    heldi

  21. Surianto says:

    Pak Saya Mau Tanya, di daerah Saya Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Entah Masuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung setiap tahun sampai sekarang proyek yang di pecah-pecah menjadi PL sebanyak 700 – 800 Paket untuk 4 kecamatan belum lagi yang ditangani oleh Dinas PU kisaran 200 an paket, Bagaimana ini apakah tidak bertentangan dengan pasal 38 dan 39 atau 24 Perpres 54/2010 ..? dan Informasi Di media setempat 3 kecamatan sudah mendapat persetujuan dari LKPP sedangkan 1 kecamatan enggan melaksanakan, karena mengganggap tidak sesuai dengan Perpres 54/2010, Polemik ini masih terrus berkembang sampai hari ini…siapa yang berwenang menangani persoalan ini..? Pertannya saya, kalau hal tersebut memang diperbolehkan… seharusnya di Kota kami tidak perlu ada lagi Tender (lelang Umum dan Sederhana) Karena lebih banyak PL nya dari Yang ditender) karena katanya LKPP setuju dengan proyek yang dipecah-pecah untuk menghindari lelang..?

    • heldi says:

      @Surianto

      Terima kasih atas sharingnya.
      Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya harus tahu detail tentang pekerjaannya, mungkin bisa memberi contoh paket2 pekerjaan yang di Penunjukan atau Pengadaan Langsung-kan tersebut.

      Demikian, terima kasih sudah berkunjung…

      wasalam
      heldi

      • Surianto says:

        Mengenai jenis pekerjaan, yang dilaksanakan/diserahkan ke 4 Kecamatan, yang ada, paling banyak adalah Semenisasi dan Drainase Kota,
        Dimana didaerah kami hampir semua lorong/Gang/dan Jembatan Ulin, selalu disemenisasi, yang jadi masalah dalam satu ruas jalan gang/ Jembatan Ulin, terdapat 5 s/d 10 paket Semenisasi dengan anggarn 50 – 100 Juta, demikian pula Drainase Kota, satu ruas Drainase terpotong-potong untuk untuk kebutuhan PL, atau setiap Paket mengerajakan 10 – 15 meter, dan sebagian kecil adalah siring/Turap yang dibagi-bagi juga. sedangkan yang ditangani Pihak PU. Pembuatan Pagar/rehab Masjid/Mushollah dan pembukaan jalan baru. (Semua Pekerjaan ini menggunakan anggaran APBD)

      • Surianto says:

        Mengenai jenis pekerjaan, yang dilaksanakan/diserahkan ke 4 Kecamatan, yang ada, paling banyak adalah Semenisasi dan Drainase Kota,
        Dimana didaerah kami hampir semua lorong/Gang/dan Jembatan Ulin, selalu disemenisasi, yang jadi masalah dalam satu ruas jalan gang/ Jembatan Ulin, terdapat 5 s/d 10 paket Semenisasi dengan anggarn 50 – 100 Juta, demikian pula Drainase Kota, satu ruas Drainase terpotong-potong untuk untuk kebutuhan PL, atau setiap Paket mengerajakan 10 – 15 meter, dan sebagian kecil adalah siring/Turap yang dibagi-bagi juga. sedangkan yang ditangani Pihak PU. Pembuatan Pagar/rehab Masjid/Mushollah dan pembukaan jalan baru. (Semua Pekerjaan ini menggunakan APBD)

  22. iskandar says:

    Slmt malam Pak,
    Saya mau tanya :
    1. Dengan tidak mengisi kolom tanggal selesai menurut BA serah terima pada Formulir Isian Kualifikasi huruf I (data pengalaman perusahaan)dengan tahun perolehan pengalaman tahun 2007, apakah hal demikian menggugurkan atau tidak?
    2. Dengan sengaja tidak mengisi data pekerjaan yang sedang dilaksanakan (huruf J Formulir Isian Kualifikasi)yang mana diketahui bahwa perusahaan tersebut sedang dalam pelaksanaan pekerjaan yang lain (kontrak kerja sedang berjalan), apakah menggugurkan atau tidak?
    Trim’s atas jawabannya.

  23. dian says:

    Saya ikut Pengadaan Jasa Gred 2, Sub bidang Bangunan – Bangunan non perumahan lainnya tapi SKT/SKA diminta panitia 2 SKT Bangunan & 1 SKT juru ukur dan pada waktu anwizing tidak ada yang protes. setelah klarifikasi saya gugur karena tidak mempunyai SKT juru ukur yang dipersyaratkan panitia, gimana tanggapan bapak padahal ini tidak sesuai Kepres 54 ?

    • heldi says:

      @dian
      Pekerjaannya pembangunan apa yah, kok sampai mempersyaratkan SKT juru ukur? apakah ada pekerjaan yang cukup berat pada pengukurannya?

  24. yunie says:

    saya mau bertanya,
    apabila 2 (dua) prusahaan mmiliki domisili yg sama namun dlam kepengurusan prusahaan tdk ada ksamaan pngurus (kpengurusan ganda).
    apa boleh mngikuti lelang dalam 1 (satu) paket yg sma ???
    trimakasih

    • heldi says:

      @yunie
      Secara peraturan Boleh… asal jangan KKN :)
      Tapi kalau tidak salah ada aturan jasa konstruksi yang melarang itu, kalau tidak saah yah :)
      kalau di perpres sih tidak dilarang….

  25. pungky says:

    dikarenakan kurang ketelitian Panitia, Peserta Lelang yg seharusnya gugur pada evaluasi administrasi diLULUSKAN (ada dokumen disyaratkan tetapi tidak diupload ,kebetulan peserta dengan harga terendah), pada teknis dan harga memang LULUS, pada saat Pembuktian Kualifikasi peserta tersebut dapat menunjukkan dokumen yang tidak tidak diupload tersebut. Peserta tersebut akhirnya dijadikan PEMENANG LELANG. apakah hal tersebut meerupakan kesalahan FATAL atau dapat dibenarkan?

    • heldi says:

      @Pungky

      Kalau harusnya gugur di tahapan administrasi maka seharusnya tidak menjadi pemenang, kalaupun bisa ditunjukkan pada tahapan evaluasi selanjutnya maka itu disebut post bidding! dan hal tersebut tidak bisa dibenarkan…

      Demikian, salam pengadaan dari Bogor… :)

  26. rudi suhendra says:

    Mohon penjelasannya pak
    Untuk tim pendukung/staf pendukung yang ditunjuk
    Ditunjuk PPK, apakah masuk dlm ULP/panitia?
    Bagaimana dengan honornya? Karena tdk ada dlm SBU

    • heldi says:

      Tim pendukung seperti aanwijzer berbeda dengan ulp, mereka hanya membantu ppk dalam melaksanakan tugasnya dan dapat membantu ulp juga dalam pelaksanaan aanwijzing atau selama proses pemilihan berlangsung bisa diperlukan.
      Bagaimana dengan honornya, ya harus ada donk… ya tahun depan dimasukkan dalam SBU, untuk sementara bisa disetarakan dengan fungsional lainnya… :)

  27. riskardo says:

    Siang pak…

    Mohon petunjuk bapak, untuk pengadaan barang dengan metode pemilihan pengadaan langsung apakah melalui proses kualifikasi? dan metode kualifikasi apa yang digunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi?

    Terima Kasih.

    • heldi says:

      @Riskardo

      Pengadaan langsung itu filosofinya spt belanja langsung, sehingga tidak perlu ada perlombaan untuk memilih penyedia barang/jasa-nya, untuk itu tidak ada istilah pra atau paska kualifikasi, hanya pada intinya peserta atau pelaksana pengadaan langsung yang hanya 1 penyedia tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai penyedia dalam pasal 19 perpres 54 tahun 2010.
      Pengadaan langsung kalau dilakukan seperti pada proses prakualifikasi hanya dengan metoda yang sangat sederhana :)

      demikian, terima kasih sudah berkunjung

  28. joko prayitno says:

    pak,klu pengadaan langsung tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang.Teknis urutan kegiatannya gimana pak.
    Apa perlu kualifikasi dan pakta integitas.

  29. joko prayitno says:

    Slmat sore pak. Saya agak bingung tentang pengadaan langsung, yang katanya bisa sampai pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi sampai 100 juta.Apa perbedaan yang mendasar dengan penunjukan langsung.
    Kemuadi saya sebagai pejabat pengadaan,untuk belanja modal komputer / PC dengan pagu sebesar Rp.96 Juta harus pakai yang mana,penunjukan langsung atau pengadaan langsung,tk

    • heldi says:

      Pakai pengadaan langsung!
      Penunjukan Langsung tidak ada batasan nilainya, Penunjukan langsung hanya untuk pengadaan yg masuk kriteria penunjukan langsung, seperti; barang dgn hak paten, penyedianya hanya satu, kendaraan bermotor dgn GSO, kondisi darurat, dsb

  30. bisri says:

    met siang pak

    numpang tanya neh hehe

    didalam pengadaan barang dg sistem 2 sampul apakah sesuai dg keppres jika didalam pembukaan sampul 2 (harga, panitia tidak mengundang peserta pengadaan dan mengumumkan nilai teknis @peserta tetapi langsung diumumkan pemenang urutan 1,2,3 dengan alasan pembukaan sampul 2 itu adalah hak dan kewenangan panitia
    mohon jawabannya
    terima kasih

  31. Hendri, SKed says:

    Kang Heldi…
    Saya baru saja sarikan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003, BAB IV mengenai Peran dan Wewenang Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Masukan dan pendapat Kang Heldi dan teman2 semua sangat saya harapkan.
    Selamat Hari Raya Iedul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Bathin…

    http://lp3si.wordpress.com/2010/09/12/peran-dan-wewenang-pengawasan-dan-pemeriksaan-dalam-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-pemerintah/

  32. aviv siswoyo says:

    Siang pak…..
    Mau naanya nich…kita proses pilsungi. Dari proses proses prakualifikasi 3 peserta dinyatakan lolos. Pada saat proses penawaran ternyata hanya 1 peserta yg memasukkan penawaran….bagaimana untuk proses selanjutnya? apakah dinyatakan gagal dan mengulang dari awal pra lagi atau memanggil kembali ke 3 peserta yang lolos pra…?
    terimakasih.

    • heldi says:

      Mohon info dulu ini pengadaan jasa konsultansi atau pemborongan/barang/jasa lainnya?
      Kalau ini konsultan seharusnya dari tahap prakualifikasi sudah gagal lelang, karena peserta kurang dari 5 peserta,
      Kemudian karena yang memasukan penawaran kurang maka ini harus gagal lelang dengan tetap mengundang peserta yang lama.

      demikian semoga makin pusing :)
      salam pbj dari bogor

  33. rahmat says:

    Mohon pentunjuk dari bapak,

    Kami merencanakan akan melakukan pelelangan untuk :
    penggandaan / percetaakan dengan hasil out put hasil cetakan
    dengan pagu diatas 100 jt.
    kami masih bingung apakah ini katagori pengadaan barang atau
    pengadaan jasa atau jasa lainnya.

    Terima kasih.

    • heldi says:

      Terima kasih atas kunjungannya om Rahmat :)

      Untuk percetakan dapat digunakan Pengadaan Barang dengan SIUP percetakan.

      Demikian, mudah2an belum puas :)
      Salam Pengadaan dari Bogor
      heldi

  34. sugih says:

    Blognya bagus,sangat bermanfaat buat para rekanan & para panitia lelang.
    saya mau tanya, apabila surat sanggahan telah disampaikan pada pengguna anggaran dengan bukti2 yang sangat kuat atas pelanggaran atas kepres nomor 80 tahun 2003.

    namun pengguna anggaran dan panitia lelang tetap tidak membatalkan pemenang lelang. maka kemana jalur pengaduan dan penyampaian sangah selanjutnya?

    apakah panitia pengadaan dapat dipidanakan apabila terkait KKN dalam penetapan pemenang lelang? dengan indikasi terjadinya KKN adalah pelanggaran terhadap kepres no.80 tahun 2003 tersebut…

    terimakasih

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!