Perubahan ke-8 Keppres 80/2003

January 15, 2010 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Revisi atau Perubahan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ditargetkan selesai pada pertengahan bulan februai namun akan mulai diberlakukan secara efektif bulan oktober nanti. Pemberlakuan sekitar enam bulan ke depan dimaksudkan sebagai masa transisi dari ketentuan yang lama dan sosialisasi perubahan yang terbaru ini. Baru setelah enam bulan (oktober) kemudian harus diberlakukan secara keseluruhan.

Beberapa hal perubahan yang belum disetujui dalam revisi Keppres No 80/2003 ini. Salah satunya aalah tentang pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek yang butuh penyelesaian lebih dari setahun (multiyears). Saat ini masih belum ada kata sepakat soal pihak yang harus bertanggung jawab atas pengadaan barang proyek-proyek multiyears. Departemen Keuangan (Depkeu), menginginkan agar keputusan konsep pengadaan barang dan jasa tetap menjadi bagiannya. Alasan Depkeu, karena itu bagian dari pengendalian fiskal. Sedangkan departemen teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum menginginkan tanggung jawab pengadaan barang dan jasa untuk proyek multiyears menjadi bagiannya.

Dengan semakin dekatnya penyelesaian revisi ini mudah-mudahan akan memberikan kepastian, kecepatan, rasa keadilan, akuntabilitas,dan transparansi dalam pengadaan barang serta jasa. Karena di dalam revisi ke-8 keppress 80 tahun 2003 dikedepankan pelaksanaan tender secara elektronik atau e-procurement dengan semangat transparansi yang sangat tinggi.

Itu teorinya sih dari atas, tapi masalahnya apakah semangat itu bisa sampai ke bawah? seperti di pemerintah kabupaten/kota, dan di level para pelaksana mulai dari panitia pengadaan, PPK, PPTK? saya sendiri masih ragu, karena budaya “feodalisme” yang masih mengakar kuat di bawah. Keberhasilan di dunia pengadaan akan sangat bergantung juga kepada reformasi birokrasi dan reformasi budaya di lingkungan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Salam Tender dari Bogor

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.web.id

Comments

3 Responses to “Perubahan ke-8 Keppres 80/2003”
  1. Endro Nusianto says:

    Banyak orang bilang …..anda orang yang tepat!!
    Dengan hormat, Jika berkenan mohon partisipasinya untuk mengisi kuisener untuk keperluan penelitian tesis yang berkaitan dengan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada link ini http://www.mixpro.co.id/endronusianto
    Terimakasih.

  2. Didin Saepudin says:

    Ass.wr.wb.
    Bagaimana penempatan dokumen kontrak/ susunan dokumen yang sebenarnya, apakah Perjanjian Pemborongan dulu baru SPMK ( SPK ) atau SPMK ( SPK )dulu baru Perjanjian Pemborongan.

    Dalam Dokumen disebutkan bahwa penanda tanganan Kontrak/Perjanjian Pemborongan dilaksanakan setelah ada penyerahan Jaminan Pelaksanaan

  3. faisal says:

    salam,,,mas mau nanya klo penunjukan konsultan di bawah 50jt apa konsultan perencana dan konsultan pengawas dpt dilaksanakan oleh 1 perusahaan saja?

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.