Kriteria Penunjukan Langsung

March 7, 2010 by  

Baca artikel lain tentang Pengadaan Barang Jasa disini:

Oh… ini nilai paketnya di bawah Rp. 50 juta, maka PL (Penunjukan Langsung) sajalah… cingcaylah… begitu seringkali dijumpai dalam kegiatan sehari-hari di hampir setiap instansi pemerintah yang sering melakukan pengadaan barang jasa. Ada banyak “paket sejenis” dalam satu kantor bahkan satu bidang atau satu seksi pun sudah menjadi hal yang lumrah dan dapat dibenarkan (dalam artian tidak akan dipermasalahkan oleh pemeriksa) dilaksanakan dengan metoda penunjukan langsung (PL). Pekerjaan yang sejenis, misalnya pengadaan ATK, pengadaan percetakan/penggandaan, pengadaan jasa konsultan perencanaan atau supervisi pada konstruksi jalan atau bangunan gedung, dan lain sebagainya yang mempunyai kedekatan klasifikasi pekerjaan. Nah hal inilah yang menurut saya terjadi sedikit salah kaprah dalam pemahaman konsep Penunjukan Langsung yang diamanatkan oleh keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah.

Salah kaprahnya dimana??? yang paling signifikan adalah kesalahan dalam penafsiran sederhana bahwa PL itu adalah untuk nilai di bawah 50 juta; “untuk nilai di bawah 50 juta maka harus PL”=>  belum tentu, pada prinsipnya kan pengadaan barang jasa itu harus dengan metoda lelang berapapun nilainya, meskipun nilainya di bawah 50juta kalau bisa lelang ya harus lelang, kenapa harus PL???

“nilai di atas 50 juta atau bahkan 1 Milyar tidak boleh PL?” => bisa-bisa saja sih… :) kalau memang kondisinya mengharuskan ini harus PL, berapapun nilainya, maka gunakanlah metode PL- berapapun nilai pengadaannya, misalnya pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi dan beresiko tinggi serta kompleks dan diketahui hanya satu perusahaan di Indonesia yang bisa melaksanakannya, misalnya pekerjaan pembuatan pesawat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia (eh masih bisa nga yah mereka bikin pesawat hehe…) maka berapapun nilainya ya harus PL.

Nah so pertanyaanya sekarang bagaimana sih konsep dari PL itu?

Pada dasarnya PL atau penunjukan langsung itu dapat dilakukan apabila kondisi atau kriteria untuk melakukan Penunjukan Langsung dapat terpenuhi. Apa kondisi yang dapat menyebabkan kita sebagai PPK atau Panitia harus melakukan PL???

ini dia penjelasannya;

===

PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimanakah Keadaan tertentu atau Keadaan Khusus tersebut?

I. Keadaan Tertentu
Keadaan tertentu, yaitu:

(1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:
(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
(b) teknologi sederhana; dan/atau
(c) resiko kecil; dan/atau
(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Kriteria PL – Perpres utk Pilkada, Rekonstruksi NAD, Nias

(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5) Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
Kriteria PL – Perpres utk Pilkada, Rekonstruksi NAD, Nias
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:
a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
Kriteria PL – Perpres utk Pilkada 2006

(6) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

II. Kondisi (Barang/Jasa) Khusus
Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

(1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

(3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

(4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Kriteria PL – Perpres Pelayanan Kesehatan

(5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Jadi berapapun nilainya, apabila memenuhi kondisi tertentu dan kondisi khusus seperti di atas ini maka bisa dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Kemudian apabila nilainya di bawah 50 juta, boleh Penunjukan Langsung? ya boleh-boleh saja selama persyaratan kondirinya terpenuhi seperti pada point (3) di atas, tapi ingat prinsip pengadaan barang jasa, kalau bisa lelang kenapa harus PL? sehingga kalau misalnya di kantor ada beberapa paket yang sama atau sejenis kemudian bisa disatukan sehingga bisa dilelangkan… so kenapa harus PL? misalkan pengadaan ATK pada semua bidang/seksi di suatu kantor/dinas/OPD, kenapa harus masing-masing bidang/seksi melakukan PL untuk pembelian komputer, kalau dijumlahkan total komputernya bisa lebih dari 5 unit? atau percetakan/pengandaan buku, kalau di suatu kantor ada beberapa paket pekerjaan percetakan/penggandaan buku produk hasil dinas mereka yang nilainya masing-masing misalmnya kisaran 10-30 juta, kalau ada beberapa paket yang sama atau sejenis, so kenapa harus ada banyak dokumen Penunjukan langsung di kantor itu? kan ada kontrak Multi PPK, buat apa atuh kontrak itu kalau beberapa pekerjaan yang berbeda PPK tidak bisa disatukan…

Kemudian muncul alasan-alasan… biasalah budaya PNS yang susah untuk melakukan perubahan untuk perbaikan :)

Wah nanti biisa jadi temuan nih? ya pasti akan jadi temuan kalau pemeriksanya tidak mengerti, maka BPK, bawasda/inspektorat harus ngerti pengadaan barang jasa donk :)

Nanti bagaimana pencairannya, kan ini multi PPK, bagian keuangan belum pernah nih mengalami penagihan seperti ini? nah ini dia, mana ada PNS yang berani memulai hal yang baru tapi benar, yang sering mah biar salah asal sudah banyak yang melakukannya :) kalau terlalu berani bagaimana nanti jabatan saya nih… halah…

Yah ini hanya sekedar pencerahan saja, siapa tahu dengan adanya tulisan ini, banyak pihak yang terkait pengadaan barang jasa dapat lebih mengerti tentang pengadaan barang jasa khususnya dalam bab Penunjukan Langsung. Sehingga Pengadaan yang Kredibel untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini dapat segera terwujud… amien…

Happy Tender from Bogor with Love :)

heldi yudiyatna – www.heldi.net

Praktisi dan Instruktur Pengadaan Barang Jasa

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

45 Responses to “Kriteria Penunjukan Langsung”
  1. Nohidin Mersah says:

    PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA

    Melalui APBN tahun 2013 sebesar Rp1.657,9 triliun. Dari dana anggaran tersebut sebsar Rp352,99 triliun atau 21,29 % merupakan anggaran belanja barang dan belanja modal..
    Hampir seluruh anggaran belanja barang dan belanja modal tersebut akan dicairkan melalui pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, termasuk juga belanja jasa konsultansi.

    Setelah proses pengadaan jasa konsultansi selesai yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang pada akhirnya menjadi Kontrak Kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Penyedia Jasa.

    Maka tahap berikutnya adalah pertanggungjawaban kontrak kerja, yang seharusnya cukup pada lingkup pekerjaan dan hasil akhir pekerjaan, yang dalam hal jasa konsultansi berupa Laporan-laporan. Berbeda dengan jasa pemborongan dan pengadaan barang, yang hasil pekerjaannya berupa barang berwujud.

    Pada kenyataannya, pertanggungjawaban Kontrak Kerja pekerjaan jasa konsultansi yang juga dianggap sebagai Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Sehingga, pertanggungjawaban Kontrak Kerja pekerjaan jasa konsultansi, selain mengerjakan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan berupa Laporan-laporan yang tertuang di dalam dokumen kontrak, Penyedia Jasa juga harus membuat dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran uang sebesar Nilai Kontrak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kontrak Kerja pekerjaan jasa konsultansi yang suatu ketika akan diperiksa oleh BPK/BPKP.

    Logika saya mengatakan, bukti-bukti pengeluaran uang yang dibuat dan diserahkan oleh Penyedia Jasa tersebut adalah hasil rekayasa dan bisa dikatakan palsu. Sebagai contoh, nilai kontrak pekerjaan jasa konsultansi sebesar 100jt (yang terdiri dari biaya personil minimal 60% atau 60jt dan biaya non personil maksimal 40% atau 40jt) harus dibuat dan diserahkan bukti pengeluaran uangnya sebesar 100jt pula. Dengan cara pertanggungjawaban seperti ini, berbeda dengan pertanggungjawaban Penyedia Barang atau Penyedia Jasa Pemborongan, yang tidak diharus membuat dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran uang sebesar nilai kontrak.

    Pertanyaannya;
    1. Dari mana Penyedia Jasa [Perusahaan] mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, jika bukti pengeluaran uangnya 100% atau sebesar nilai kontrak.
    2. Apa benar pertanggungjawaban Kontrak Penyedia Jasa Konsultansi harus dibuat dan diserahkan dengan cara pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran.
    3. Bukankah ini kebablasan sampai-sampai Penyedia Jasa harus membuat dan menyerahkan bukti pengeluaran uang sebagai pertanggungjawaban kontrak.

    Jika Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) membelanjakan anggarannya yang dilakukan melalui tender/lelang, maka seharusnya Pertanggungjawaban Keuangan Negara cukup berupa kwitansi tagihan/invoice dari Penyedia Barang/Jasa (bukan bukti pengeluaran uang).

  2. Sri Rukayati says:

    Salam kenal Pak Heldy….

    Saya ini belum lama bergelut dan belajar dengan aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (lelang), jadi belum begitu banyak pengalaman yang saya miliki.
    Nah …pak mungkin dapatkah kasih masukan apa yang perlu saya lakukan di awal-awal agar saya bisa mendalami dalam kegiatan perlelangan.
    Terima kasih..

    • heldi says:

      @Sri
      Langkah awal adalah baca perpres 54 nya, selanjutnya learning by doing dan jangan lupa banyak tanya kepada yang sidah senior atau para praktisi lainnya :)
      Silahkan untuk berdiskusi dapat melalui blog ini atau dapat menghubungi saya langsung di nomor yang ada pada http://heldi.net/about/
      Terima kasih sudah berkunjung dan salam pengadaan dari bogor

      heldi y

  3. emic says:

    Hebat kang Heldy,
    tulisan kang Heldy di atas ternyata jadi referensi Perpres 54, padahal waktu tulisan di muat kan Perpres masih berupa janin, sukses selalu yah!

    • heldi says:

      @emic
      halah… ini mah sekedar curhatan saja om emic…. jangan terlalu diambil serius… :)
      hatur nuhun sudah berkunjung ke blog curhat ini :)

      Salam Pengadaan dari Bogor
      heldi

  4. Awan Harun says:

    Salam pak Heldi,
    Kebetulah SBD untuk pengadaan langsung konstruksi dan lain2nya sudah dikeluarkan oleh LKPP, yang menjadi pertanyaan saya di Bab IKP huruf F no 25 disebutkan “Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi…..dst. Padahal di perpres 54/2010 sendiri tidak ada keharusan untuk mengumumkan penetapan penyedian pengadaan langsung, apakah pejabat pengadaan boleh menghapus klausul tersebut?

  5. Hidayat Nawawi says:

    bng heldi saya mohon penjelasannya:
    untuk pekerjaan konsultansi yang sifatnya berkelanjutan, karena nilainya disesuaikan dengan dana fisik yang dikucurkan dari pusat, maka nilai konsultannya terpaksa harus disesuaikan, dimana pelaksanaan fisiknya baru dapat dapat diselesaikan dalam 3 tahun. namun kontrak fisiknya tidak dilakukan dalam bentuk kontrak multi year. karena beluam ada kepastian kapan pekerjaan tersebut dapat didanai penuh. mohon penjelasannya. jika dimungkinkan saya minta nomor telpon bang heldi untuk komunikasi yang lebih jelas. thks

  6. TED says:

    Pak heldi yg terhormat, punya contoh/template kontrak untuk Pengadaan Langsung? bisa dishare ke saya anggaran@gmail.com trim’s

  7. siska says:

    Pak, mw memastikan apakah pengadaan kendaraan bermotor roda dua, dgn nilai sekitar 1 M boleh menggunakan metode penunjukan langsung?mengingat dalam perpres 54 tahun 2010 disebutkan bahwa kendaraan bermotor termasuk salah satu jenis barang khusus yang pengadaannya bisa dengan tunjuk langsung.Jika boleh apakah dapat dibenarkan jika dalam proses survey harga, panitia pengadaan menyurat secara resmi ke beberapa perusahaan untuk meminta mereka menawarkan harga(dgn tujuan mndapatkan data harga barang)Mohon penjelasannya.

  8. fahmi says:

    pa , saya ingin bertanya> apakah boleh Belanja Modal Komputer atau Meubelair itu pake Penunjukan Langsung, trims

    • heldi says:

      Belanja komputer atau meubelair tidak dapat dilakukan dgn penunjukan langsung, kecuali kalau memang termasuk kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dgn penunjukan langsung, seperti penyedianya hanya satu, hak paten, dsb (lihat di perpres 54 ttg Penunjukan Langsung), kemungkina besarnya pengadaan komputer atau meubelair yg sd 100 juta itu dengan pengadaan langsung, atau sd 200 juta dgn pengadaan sederhana atau di atas 200juta dgn pelelangan umum

      demikian, terima kasih sudah berkunjung

  9. nadiya says:

    Nanya ya pak… 1. Apakah yang tandatangan fakta integritas waktu pendaftaran harus direktur? 2. Kalo yang mendaftar bukan direktur, tapi dia punya surat kuasa, boleh tanda tangan fakta integritas ga? Khususnya buat perusahaan dari jauh… yang biasanya ngirim perwakilannya aja. 3. Kalo boleh tau, peraturan resminya yang mengatur tata cara pendaftaran lelang ada ga? Minta infonya ya pak.. Makasih atas jawabannya..

    • heldi says:

      @nadiya
      Pendaftaran boleh diwakilkan (dengan surat kuasa), ttd pakta integritas bisa dilakukan bersamaan dengan pemasukan dok penawaran, dok penawaran tentunya harus ttd direktur.
      Tentang pendaftaran ada di perpres 54, sekarang sudah detail dibanding dgn keppres 80…

      terima kasih

  10. Idham says:

    Salam pengadaan
    Mas heldy, sya mwu tnya ni,kbtulan sya mwu mlelang paket pengdaan brng khusus DAK pendidikan thn 2010 yg msih blum dilelang krna juknisnya baru terbit bln desember (permendiknas 40 thn 2010), shingga bru dilelang thun 2011. Yg mwu sya tanyakan :
    1. Berdsrkan Juknis bhwa item pengadaannya setiap sekolah SD mendapatkan 2 paket yg terdiri dari (1). Pengadaan alat prga pendidikan 60 jta (2). Pengadaan Penunjang prlatan Elektronik 25 jta. Shingga total 85 jta
    Apakah plksanaan lelang brdsrkan P-54 bisa penunjukan langsung (dlm arti plaksanaan lelangnya persekolah) dgn jumlah sekolah sbnyak 30 skolah.
    2. Kmi sbgai panitia msih binggung dgn perubahan ke P-54 yg harus dilaksanakan thn 2011.
    Kami mhn bntuan mas heldy ni, smoga bisa mluangkan waktu tuk mnjwab ini. Mengingat waktu batas anggaran harus sdh diserap pada akhir maret 2011.
    Mhn blsannya ke email sya aja mas. Trimksih atas bantuannya.

  11. ismed says:

    salam kenal pak heldi
    saya baru pertama kali jadi PPK/PPTK,mohon petunjuk untuk kegiatan tersebut,
    kegiatan yang saya tangani adalah:
    pengadaan komputer 48 juta
    pengadaan peralatan kantor (meubelair) 42 juta
    pengadaan alat tenun 134 juta
    pemeliharaan kendaraan operasional 98 juta
    penyusunan renstra 5 juta
    kegiatan akreditasi rumah sakit 200 juta,
    tks

    • heldi says:

      @ismet
      Jadi pertanyaannya apa?
      Ya “lanjutkan” saja dan “lebih cepat lebih baik” :)
      pengadaan komputer 48 juta => pengadaan langsung
      pengadaan peralatan kantor (meubelair) 42 juta => sda
      pengadaan alat tenun 134 juta => pelelangan sederhana
      pemeliharaan kendaraan operasional 98 juta => pengadaan langsung, kontrak harga satuan
      penyusunan renstra 5 juta => sda => konsultan perseorangan (btw ini kecil amat untuk pembuatan reinstra…)
      kegiatan akreditasi rumah sakit 200 juta,=> pelelangan sederhana
      demikian sementara yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas sharing dan kunjungannya…

  12. dany says:

    download peraturan2 ma soal2 kok corrupt semua ya..

  13. pauzi says:

    salam kenal pak heldi,
    saya seorang kontraktor pemula, dengan klasifikasi gred2,. saya mau nanya sama pak heldi, biasanya setiap dinas/ instansi di daerah saya selalu menggunakan jasa pihak ke 3/ konsultan perencana dalam melakukan proses suatu proyek, mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan, yang ingin saya tanyakan:
    1. sejauh mana fungsi dan wewenang konsultan perenca terhadap pekerjaan tersebut.
    2. apakah konsultan perencana yang di tunjuk tersebut juga harus memiliki badan hukum seperti cv(perseroan komunditer)
    3. apakah seorang konsultan perenca tersebut boleh/ sedang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil(PNS).
    terima kasih…

  14. visakana says:

    bingung, ga ngerti yang beginian, ngebantu bos juga mau diapain dokumen2 itu, heuheu

  15. Rasyidan says:

    Selamat pagi mas heldi, salam kenal nih dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan :-)

    Baru aja baca tentang artikel diatas, jadi tertarik dengan pola kontrak multi PPK itu. Apa ada referensi mengenai dokumen pengadaan dengan sistem multi PPK itu mas? tolong dikasih tau link, or better yet, tolong dikirimin via japri dokumen entu :-)

    Kebetulan saya juga anggota ULP di Kab. Balangan sini, dan temen saya di Bappeda Balangan bilang, Bappeda rencananya akan mengadakan bimbingan teknis sertifikasi dan ujiannya. Kira-kira bisa nggak mas menjadi narasumbernya? Karena dari pengalaman saya sebelumnya, belum ada narasumber yang menyampaikan materi yang menyinggung mengenai kontrak multi PPK, maupun kontrak multiyears.

    Demikian mas, terima kasih atas perhatiannya :-)

    • heldi says:

      @Rasyidan:

      Oke dengan senang hati saya siap menjadi narasumber di Kab Balangan, nanti masalah multi PPK saya jelaskan disana, saya tunggu undangannya yah :)

      @Vikasana
      Hee… nanti suatu saat bakal mengalami dan ketemu juga deh bu… baik sebagai pembantu PPK atau sbg bendahara bidang/seksi,pasti deh ketemu sama yang namanya penunjukan langsung atau nanti istilahnya jadi pembelian langsung :)
      Btw, vikasana itu artinya apa sih bu?

  16. Uan says:

    Mas Heldi mau tanya nih.
    Seandainya proses pelelangan umum sudah dua kali dilelang (baca: sudah lelang ulang)ternyata tidak ada rekanan yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Bagaimanakah langkah yang harus ditempuh panitia, apakah melanjutkan pelelangan dengan penunjukan langsung atau dilelang lagi atau kegiatannya tidak dilaksanakan (he..he.. cape deh). Soalnya hal tidak ditentukan dalam keppres. Terima kasih.

    • heldi says:

      @UAN
      Kalau sudah 2 kali lelang (baca sudah lelang ulang hehehe…) dan masih tidak ada rekanan yang memenuhi persyaratan maka kalau menurut keppres itu bisa Penunjukan Langsung, tetapi sebaiknya di periksa terlebih dahulu, kenapa sampai tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan kualifikasinya? Jangan sampai masih ada kesalahan di pihak panitia (dalam dok pra atau dok lelangnya).
      Demikian, saya tunggu sharingnya kembali, salam hangat dan salam pengadaan dari Bogor :)
      heldi

  17. mustafa says:

    mohon sharing dari teman-teman…
    saya adalah seorang panitia lelang yang baru tahun ini ditunjuk jadi panitia. ada sedikit kebimbangan saat akan memutuskan untuk memecah 1 paket kegiatan konstruksi senilai 450 juta. persoalannya adalah yang tercantum dalam RKA 1 paket untuk 4 lokasi pembangunan gedung pengawas. beberapa teman saya melarang untuk memecahnya dengan alasan di RKA 1 paket dan tak terpisah per lokasi, sementara saya secara pribadi menganggap tidak masalah jika dipecah menjadi 4 paket mengingat ada 4 lokasi yang berbeda dan berjauhan lokasi pembangunannya, dan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. lagian, memecahnya juga tetap dilelang. menurut teman2, apa sebaiknya yang kami lakukan untuk 2 opsi di atas ? terima kasih atas tanggapannya

    • heldi says:

      @mustafa;

      Memecah dengan tetap lelang dan untuk keperluan efektifitas dan efesiensi… saya setuju itu
      Lanjutkan dan salam pengadaan dari Bogor :)

  18. wawan says:

    Salam Kenal.
    Mau tanya nich pak, dikantor ada pengadaan motor 4 unit dengan merek yang sama nilainya diatas 50 juta, apakah ini termasuk penunjukan langsung atau tidak ? mohon petunjuknya.
    Makasih..

  19. Edy says:

    Pak, mau tanya, saya sudah lulus L-4 tahun kemarin, terus klo sudah 4 tahun berjalan, gimana cara menyesuaikannya, terus harus diperbaharui L-4 nya dimana?

    • heldi says:

      @Edy; perpanjangan ke LKPP, baca di http://www.lkpp.go.id – tapi pada prinsipnya L-4 masih berlaku dan bisa dipakai untuk menjadi penitia PBJ.

      @Wawan; di atas 50 juta itu berapa bos? 100 Milyar juga di atas 50 juta atuh…

      @mustafa; dari sudut pandang keppres 80 sih kalau menurut saya lebih baik di pecah apabila memang lokasinya berjauhan dan tidak untuk menghindari lelang, namun apakah berimbas ke ranah addministrasi dan keuangan? nah ini harus dipertimbangkan juga, coba konsultasi dgn PPK dan PA nya.

      Demikian terima kasih atas kunjungan dan Salam Tender dari Bogor
      heldi y

  20. Modin says:

    Yaa tuh, masih ada pengadaan dengan nilai 500 juta dengan tidak masuk keadaan yang disampaikan di atas. Contohnya pengadaan di BUMN / BUMD, seperti yang diulas dalam alamat di bawah, sehingga mengacuhkan Keppres 80.

    http://mypengadaan.blogspot.com/2010/03/ulasan-surat-edaran-kementrian-bumn.html

    Bagaimana nii pak?

    Modin

  21. yuliarto says:

    Makasih pak Heldi atas sharing pengetahuannya, bln maret kemarin sy ikut ujian sertifikasi panitia pengadaan untuk pertama kalinya dan alhamdulillah lulus L4.

    • heldi says:

      @Yuliarto

      Wow… Kereeennn!!! Hebat!! baru pertama ujian langsung Lulus L-4.

      Selamat yang pak, semoga menjadi Panitia/PPK yang sholeh :)
      eh… Semoga Sukses Selalu dengan Pengadaan Barang Jasa-nya dna Pekerjaannya :)

      Salam Tender Selalu dari Bogor

      heldi

  22. masjaliteng says:

    mohon pencerahannya Mas,
    yang dimaksud dengan kontrak multi PPK itu bagaimana?
    mohon penjelasannya, terima kasih.

  23. merdy says:

    salam kenal…
    saya mau tanya sedikit nih kang, maaf mungkin rada2 dasar pertanyaannya……….
    Apakah PPK itu wajib ada di setiap satker atau di dalam proses pengadaan barang/jasa??
    Kalau memang wajib ada, apa dasar hukum yang menerangkan secara jelas bahwa PPK itu wajib ada?? apakah diterangkan dalam keppres 80 ??
    Apakah fungsi PPK bisa dilaksanakan oleh KPA/Pejabat Pengguna Anggaran dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah??
    thank’s

    • heldi says:

      @merdy

      Isitlah PPK ada pada pasal-pasal awal dalam keppres 80/2003, dalam setiap pengadaan harus ada PPK-nya, KPA dapat menjadi seorang PPK.

      Demikian, terima kasih sudah berkunjung

  24. Untuk mengkuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah “PENDAFTARAN”. Namun pada saat pendaftaran seringkali panitia pengadaan barang/jasa tidak siap untuk menerima pendaftar calon penyedia barang/jasa, karena berbagai alasan.

    Yang saya tidak mengerti adalah pada saat pendaftaran disyaratkan harus Direktur Utama, jika bukan direktur utama harus ada surat kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan. Padahal seseorang yang ada di dalam akte dan masuk sebagai direksi mempunyai hak sama dengan sang Direktur Utama. Coba panitia pengadaan barang/jasa baca dulu itu akte perusahaan apa saja, bunyinya sama “yaitu wewenang Direktur Utama hanya sebatas memimpin rapat internal di perusahaan. Artinya Direktur yang lainpun berhak sepanjang ada di akte pendirian/perubahan berhak dan berwenang mengatasnamakan perusahaan. Oleh sebab itu TIDAK DIPERLUKAN SURAT KUASA dari DIREKTUR UTAMA…. Oke.

    • heldi says:

      Okelah Kalau Begituh :)

      • Ronald says:

        ikuti saja apa kata panitia.. bikin surat Kuasa Gak sulit kan..Print out selembar kertas berisi surat kuasa bermaterai yg telah ditandatangani Direktur Utama & yg dikuasakan lalu lampirkan Foto Copy KTP Direktur Utama & yg dikuasakan (daripada debat sakit kepala kita :Þ) Mungkin Panitia ingin melihat keseriusan dari Pendaftar. * Peace :) *

  25. choirul says:

    selamat siang bang Heldi …
    senang sharing dgn anda,
    saya ada sedikit unek2 setelah kemaren sharing dgn teman konsultan.
    langsung saja .
    1. apakah waktu pendaftaran yg mendaftar pelelangan itu boleh selaen direktur (dia cm bawa surat kuasa dr direktur) sedangkan nama pendaftar tidak tercantum dalam akte pendirian atau perubahan.
    2. sampai batas apakah seorang yang berkedudukan sbg kuasa direktur (didukung dgn akte turunan kuasa direktur).. apa cuma sebatas mendaftar/tanda tangan pakta integritas/tanda tangan surat penawaran atau malah sampai kontrak (trmasuk pencairan keuangan)?
    3. Apakah dalam pengadaan barang, faktor KD sangat menentukan sekali dibandingkan dgn Kemampuan Keuangan Perusahaan, soalnya kadang KD tidak cukup tp SKK besar? secara logika rekanan mampu …,

    sekian dulu bung Heldi .. semoga masih berkenan menjawab.
    salam.
    Choirul.

    • heldi says:

      @chairul

      terima kasih atas kunjungannya om… :)

      kita coba bahas pertanyaannya;

      1. apakah waktu pendaftaran yg mendaftar pelelangan itu boleh selaen direktur (dia cm bawa surat kuasa dr direktur) sedangkan nama pendaftar tidak tercantum dalam akte pendirian atau perubahan.

      Jawab:

      Sebenarnya keppres 80 tidak mengatur hal ini, namun seringkali panitia mensyaratkan hal ini dengan maksud untuk mengurangi peranan calo atau makelar proyek yang hanya ingin sekedar daftar tapi sebenarnya kredibilitasnya dipertanyakan, yang mereka lakukan hanya meributkan pada saat aanwijzing atau kasak kusuk ke peserta lain, hal ini sering terjadi di jasa konstruksi, karena kita tahu bahwa pembinaan jasa konstruksi ke tingkat bawah masih kurang, sehingga banyak bermunculan calo-calo proyek.
      Untuk itulah panitia mensyaratkan agar yang mendaftar itu hanya direktur atau kuasanya yang tercantum dalam akte, dan/atau seringkali ditambahkan dengan biaya pendaftaran yang cukup besar (namun biaya pendaftaran akan dikembalikan lagi), sehingga para calo kacangan tidak bisa mengganggu pelelangan.

      2. sampai batas apakah seorang yang berkedudukan sbg kuasa direktur (didukung dgn akte turunan kuasa direktur).. apa cuma sebatas mendaftar/tanda tangan pakta integritas/tanda tangan surat penawaran atau malah sampai kontrak (trmasuk pencairan keuangan)?
      Jawab:
      Tidak dibatasi, karena semua orang yang ada dalam akte adalah wakil resmi dari perusahaan, apabila yang mendaftar, yang ttd pakta integritas dan yg ttd kontrak semua berbeda tidak masalah, karena semua mewakili perusahaan. Yang penting ada kuasanya dari DIrektur Utama.

      3. Apakah dalam pengadaan barang, faktor KD sangat menentukan sekali dibandingkan dgn Kemampuan Keuangan Perusahaan, soalnya kadang KD tidak cukup tp SKK besar? secara logika rekanan mampu …,
      Jawab:
      Logika Kemampuan Dasar itu bukan dari Logika Keuangan tetapi dari Logika Kemampuan melaksanakan Proyek yang sejenis berdasarkan dari pengalamannya, sehingga meskipun kemampuan keuangannya mampu tapi kalau dia tidak memiliki pengalaman sejenis tertinggi dengan hitungan min 5 Npt maka dia tidak memenuhi syarat. Sebenarnya KD dalam pengadaan barang masih lebih rendah dari konstruksi yang 2 Npt dan konsultan yang 3 Npt, misal kalau pengadaan barang nilai 2 milyar maka cukup dengan pengalaman tertinggi 400jt maka KD perusahannya sudah terpenuhi, sedangkan konstruksi untuk paket 2 M, maka dia harus memiliki pengalaman tertinggi senilai 1 Mulyar, sedangkan konsultan adalah sekitar 700 jutaan.

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!