Selayang Pandang Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

September 24, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

perpres 54 tahun 2010Karena tidak mendapat jatah mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering disingkat dengan  perpres 54/2010 atau bahasa kerennya P-54, tapi bukan bis kota jurusan Grogol – Depok loh :) akhirnya terpaksa deh belajar sendiri dengan memaksakan membaca, mempelajarinya dan langsung menuliskannya di blog ini, soalnya kalau orang lain mungkin “bisa karena biasa” kalau saya sih “bisa karena terpaksa” :)

Setelah men-dowbload 9 files perpres 54/2010, wah ternyata banyak juga yah yang harus dibaca/dipelajari, setelah dicoba print 1 file dan dihitung-hitung ternyata ada 925 halaman dalam 9 file tersebut. Bisa-bisa “gempor” nih ngeprint dan bacanya… akhirnya dibawa ke percetakan saja deh… Sok saya tunggu kalau-kalau ada mau ikut nyetak Perpres 54/2010, saya sudah masukin filenya ke percetakan buat nyetak pesanan teman-teman serta ordernya dilebihkan sedikit kalau-kalau ada pembaca setia blog ini yang mau ikutan.  Saya order dicopy bolak balik agar tidak terlalu tebal sehingga hanya sekitar 463 lembar (dari 925 halaman) Desain covernya seperti pada disamping ini nih… baguskan? :)

Ternyata peraturan yang baru ini dari halamannya saja lebih tebal dan detail dari keppres 80/2003 yang sebelumnya. Masing-masing jenis pengadaan dibahas dalam satu bahasan sendiri, Pekerjaan Konstruksi buku tersendiri, Barang, Jasa lainnya, swakelola, bahkan jasa konsultansi dibagi 2 menjadi konsultansi badan usaha dan konsultansi perorangan dalam buku yang berbeda. Detailnya 9 file perpres nomo 54 tahun 2010 adalah:

1. Perpres 54 tahun 2010 ; yang berisi 135 136 Pasal dan 19 BAB Peraturan Terbaru pengganti Keppres 80 tahun 2003, Perpres 54/2003 yang ditandatangai di Bogor pada tanggal 6 Agustus 2010 mencabut keppres 80/2003 dan semua perubahannya dan memberlakukan aturan terbaru ini serta mulai berlaku sejak 1 januari 2011.

2. Penjelasan Perpres 54 tahun 2010; yang berisi penjelasan dari pasal per pasal dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, kebanyakan sih isinya Cukup Jelas, karena mungkin sudah lebih jelas dan rinci dalam lampiran-lampiran dari P54 ini.

3. Lampiran I Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa; yang berisi tata cara perencaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa, lampiran I ini lebih cocok dibaca oleh Pengguna  Anggaran (PA) atau Kuasanya (KPA) mulai dari Indentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa, Pengangaran, sampai dengan Pengumuman Rencana Pengadaan. Disini disebutkan PA harus membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Pengadaan ini harus menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari setiap K/L/D/I (kementrian/lembaga/dinas/instansi).

4. Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang ; Lampiran ini membahas tata cara pemilihan penyedia untuk jenis pengadaan barang, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan kontrak-nya.

5. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ; seperti pada lampiran II, dalam lampiran III ini dibahas secara detail tentang tata cara pemilihan untuk Pekerjaan Konstruksi atau yang pada keppres 80/2003 disebut Jasa Pemborongan.

6. Lampiran IV.A. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha ; Membahas secara detail tata cara pemilihan jasa konsultansi yang berbentuk Badan Usaha.

7. Lampiran IV.B. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Perorangan ; Untuk Konsultan Perseorangan dibahas secara detail dalam lampiran ini.

8. Lampiran V. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.

9. Lampiran VI. Tata Cara Swakelola ;

Dari banyaknya jumlah file (9 file) serta halamannya yang mencapai total 925 halaman  (139 hal pasal-pasal perpres dan sisanya lampiran) memperlihatkan keseriusan dan tekad besar Pemerintah (via LKPP) untuk lebih memajukan dunia pengadaan barang/jasa.

Bagi yang ingin mendownload lengkap filenya dapat mengunduhnya pada link di bawah ini:


perpres 54/2010

(Jangan lupa untuk mengunjungi link-link  iklan-iklan google-nya yah, buat nambah-nambah bayar hostingannya hehe…)

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 ini sedikit banyak telah mengeliminir multi tafsir dan hal-hal yang belum jelas dalam keppres 8-/2003 sebelumnya, serta memperkenalkan beberapa istilah dan cara baru dalam pengadaan barang/jasa seperti; Sayembara, Kontes, Pengadaan Langsung, ULP, dan sebagainya.

Hal-hal baru dalam perpres 54/2010 akan saya bahas satu-persatu dalam blog ini. Untuk postingan awal ini saya coba membahas tentang Metoda Pemilihan Penyedia yang dapat digunakan menyesuaikan dengan revisi keppres 80/2003 ini.

Berikut adalah hasil laporan pandangan mata dari Buku Perpres 54/2010 yang baru;

A. Pemilihan Penyedia Pekerjaan KONSTRUKSI

Apabila dalam keppres 80/2003 ada istilah Pemborongan maka dalam perpres 54/2010 istilah tersebut dipertegas menjadi Pekerjaan Konstruksi, karena Jasa Pemborongan itu dalam prakteknya memang pekerjaan fisik konstruksi, sehingga istilah pemborongan yang bisa bias dengan istilah pekerjaan borongan diganti dengan isitilah Pekerjaan Kosntruksi.

Untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam peraturan pengadaan barang/jasa terbaru ini diatur melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum ; seperti dalam keppres 80/2003 pada prinsipnya semua pemilihan pekerjaan konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

2. Pemilihan Langsung ; metoda ini dipakai untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi rp. 200 juta, Isitilah ini hampir sama dan dikenal juga dalam keppres 80/2003 hanya kalau dulu rentangnya sampai dengan Rp. 100 juta.

3. Pengadaan Langsung ; nah ini adalah  istilah baru yang diperkenalkan dalam perpres 54/2003 untuk memisahkan pekerjaan sederhana di bawah Rp. 50 juta (sekarang sampai dengan rp. 100 juta) dari “kungkungan” Penunjukan Langsung, dalam aturan baru ini untuk pekerjaan dengan ketentuan; merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta dapat dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung, yang metodanya hampir mirip dengan Penunjukan Langsung.

4. Pelelangan Terbatas ; ini hampir sama dengan aturan pada Keppres 80/2003, dimana apabila diyakini penyedianya terbatas dan pekerjaan kompleks maka dapat dilakukan dengan hanya mengundang peserta pengadaan yang diyakini mampu dengan cara Pelelangan Terbatas.

5. Penunjukan Langsung ; istilah ini juga telah muncul dari jamannya keppres 80/2003 hanya sekarang lebih diperjelas aturan mainnya, jelas diatur bagaimana bila prosedur bila PL-nya dalam kondisi darurat sehingga membutukan gerak-cepat untuk menanganinya, juga aturan nilai dibawah 50 juta bisa PL sekarang dikeluarkan menjadi Pengadaan Langsung seperti pada point 3, sehingga diharapkan tidak ada lagi peradigma yang salah yang menganggap bahwa PL itu adalah untuk pekerjaan di bawah 50 juta, PL itu nilainya bisa berapa saja yang penting masuk ke dalam aturan main Penunjukan Langsung.

-

B. Pemilihan Penyedia BARANG/JASA LAINNYA

Apabila dalam keppres 80/2003 istilah barang dan jasa lainnya selalu “menempel”  dengan jasa pemborongan atau konstruksi dimana dalam keppres 80/2003 selalu muncul  istilah “pemborongan/barang/jasa lainnya”, tata cara pengadaan 3 jenis barang/jasa tersebut hampir selalu disamakan dan hanya sedikit perbedaannya, yang berbeda jauh hanyalah dalam pengadaan jasa konsultansi. Dalam perpres 54/2010 ini tata cara pengadaan Barang/Jasa Lainnya mulai diatur secara terpisah/berbeda dengan jasa pekerjaan pemborongan/konstruksi.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya berdasarkan perpres 54 tahu 2010 dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelelangan Umum ; ini pada prinsipnya sama dengan pekerjaan kosntruksi, yaitu pada prinsipnya semua pemilihan barang/jasa lainnya dan juga pekerjaan konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum.

2. Pelelangan Sederhana ; Kriterianya sama dengan Pemilihan Langsung dalam pekerjaan konstruksi, yaitu untuk pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200 juta. Kalau dalam keppres 80/2003 istilahnya pemilihan langsung hanya rentangnya kalau dulu sampai dengan 100 juta maka sekarang untuk pengadaan bernilai paling tinggi rp. 200 Juta.

3.  Pengadaan Langsung ; Pada prinsipnya seperti Pengadaan Langsung dalam pekerjaan konstruksi, merupakan istilah baru dalam perpres 54/2010 untuk pekerjaan yang merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta.

4. Penunjukan Langsung ; Ini berlaku seperti Penunjukan Langsung biasa hanya aturannya mainnya sudah lebih diperjelas dan PL dengan nilai dibawah Rp. 50 juta sudah tidak digunakan lagi.

5. Kontes/Sayembara ; Nah ini istilah baru dengan definisi sebagai berikut:

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa Lainnya.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang.

-

C. Pemilihan Penyedia JASA KONSULTANSI

Istilah untuk tata cara pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dalam perpres 54/2003 ini tidak berbeda jauh dengan isitlah dalam keppres 80/2003, paling hanya ada tambahan Isitilah Pengadaan Langsung (untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta, hati-hati berbeda dengan di konstruksi, barang dan jasa lainnya yang rentangnya sampai Rp. 100juta) dan tambahan cara sayembara.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan:

1. Seleksi Umum ; istilah ini pastinya sudah tahulah, bahwa semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dengan Seleksi Umum.

2. Seleksi Sederhana; istilah ini merupakan istilah pengganti dari istilah Seleksi Langsung dalam keppres 80/2003 namun rentang nilainya kalau dulu sampai dengan 100 juta maka untuk Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilaipaling tinggi Rp. 200 Juta.

3. Pengadaan Langsung; ini seperti pengadaan langsung dalam Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa lainnya, hanya nilainya paling tinggi Rp. 50 Juta.

4. Penunjukan Langsung; idem dengan di atas deh :)

5. Sayembara; istilah baru ini hampir sama dengan sayembara pada pengadaan jasa lainnya dan dipakai untuk pengadaan jasa konsultansi dengan karakteristik yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan motode pelaksanaan tertentu.

-

Mungkin dicukupkan sampai materi ini dahulu pembahasannya, keburu ngantuk belajarnya nih… mudah-mudahan pada postingan berikutnya saya akan coba laporkan kembali hasil pembelajarannya, apabila ada koreksi atau tulisan yang salah mohon dapat disampaikan pada komentar, karena maklumlah saya juga masih belajar nih :) Sosialisasi aja belum ikut inimah asal jangan sampai sok-sial-sial aja deh :)

bagi yang belum punya hard copy perpres 54/2010 dan mau ikut gabung nyetak, silahkan kontak saya di link dibawah ini :

http://heldi.net/about/

Perpres 54 tahun 2010

Perpres 54 tahun 2010

Spek Buku hasil cetakan: +470 lembar (plus sparator) terdiri dari 925 halaman, Isi Tulisan di Print Laser (bukan di copy), Jilid Hard Cover dengan Sparator (agak tebal) untuk masing-masing Lampiran.

Harga Cetak: Rp. 200 rb (belum termasuk ongkos kirim).

Printed by Telapak Printing Bogor

Juga bagi yang ingin mendownload lengkap filenya dapat mengunduhnya pada link di bawah ini:

Download Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (perpres 54/2010)

Jangan lupa untuk mengunjungi link-link  iklan-iklan google-nya pada website download :)

Salam Tender dari Bogor

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

97 Responses to “Selayang Pandang Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa”
  1. iwanjezt says:

    1. apakah jasa konsultan konstruksi (perencana dan pengawas), penyedia jasa konstruksi (kontraktor)dikenakan PPN dan PPh, ataukah hanya dikenakan PPh final saja?

    2. jika iya berapa tarifnya, dan apa dasar hukum yang mengatur tentang itu?
    3. trims, dan mohon direply
    4. salam
    5. :)

  2. Wira says:

    slamat siang salam Pengadaan

    Bisa Minta Tolong kirim Soal P-54 sampe Yang perubahan terakhir saya mau diklat B/J pak Akhir mei ini. trims

  3. bastio justin says:

    salam hormat pak… saya minta penjelasan dan klo tdk keberatan dikasih contoh mengenai “memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik secara vertikal maupun horisontal (terafiliasi)

    • heldi says:

      @bastino

      Sependek pengetahuan saya, hubungan derajat dua adalah seperti
      Vertikal:
      anak (derajat satu), cucu (derajat dua)
      bapak (derajat satu), kakek/nenek (derajat dua)

      Horisontal:
      suami/istri (derajat satu)
      keluarga suami/istri (derajat dua)

      demikian, terima kasih sudah berkunjung dan salam pengadaan dari Bogor

      heldi y

  4. heldi says:

    @taufan

    Untuk Barang dan Jasa Lainnya

    - Pelelangan Umum
    - Pelelangan Sederhana
    - Pengadaan Langsung
    - Penunjukan Langsung
    - Kontes/Sayembara

    Untuk Konstruksi:
    - Pelelangan Umum
    - Pelelangan terbatas
    - Pemilihan Langsung
    - Pengadaan Langsung
    - Penunjukan Langsung

    Untuk Konsultansi:
    - Seleksi Umum
    - Seleksi sederhana
    - Pengadaan Langsung
    - Penunjukan Langsung
    - Sayembara

    untuk penjelasan lengkapnya ada di perpres 54 tahun 2010

  5. taufan says:

    mas jenis jenis pengaadaan yang sesuai dengan Perpres apa2 saja

  6. mustang says:

    salam pengadaan,
    mas tanggal 15 Mei 2012 saya mau sertifikasi, bisa minta tolong untuk dikirimi contoh soal P-54, trima kasih sebelumnya.
    salam pengadaan dari mojopahit
    tolong di kirim ke e-mail; reza_rsg55@yahoo.co.id

  7. ahmadi says:

    salam mas, saya mohon bantuannya… tanggal 23 april 2012 nanti, ada ujian sertifikasi Pengadaan B/J.
    Bisa ditolong kasih contoh soal untuk Perpres 54/2010. Kalau bisa, tolong dikirim ke email saya : ahmadimahmud3383@yahoo.co.id

    Terima kasih pak, atas bantuannya.

    Salam Pengadaan.

  8. cahyo says:

    bolehkah CPNS menjadi PPTK jika langsung ditunjuk oleh KPA? sbaiknya bgm? sikap apa yg kita lakukan sbg CPNS yg ditunjuk? mohon petunjuk thanks

    • heldi says:

      @cahyo

      kalau tidak salah sih tidak boleh pak… ini ada di permendagri 13/2006, disebutkan PNS bukan CPNS yg bisa jadi PPTK.

      terima kasih sudah berkunjung

  9. yudha says:

    selamat siang,
    mau tanya, berapa beban kerja maksimal (ideal) seorang pejabat pembuat komitmen dalam 1 tahun anggaran bila diukur dg jumlah paket dan nilai kontraknya.
    terima kasih.

  10. sahat says:

    saya mau bertanya apakah jika nilai 900 juta,,,atau di bawah 1Miliar harus menyertakan surat bank

    • heldi says:

      @sahat

      apakah yang dimaksud adalah surat dukungan keuangan dari bank?
      kalau surat dukungan keuangan dari bank, berapa pun nilai paketnya, kalau paketnya adalah paket KONSTRUKSI, maka sesuai dengan lampiran III perpres 54/2010, dukungan bank harus dipersyaratkan.

      demikian… salam pengadaan dari Bogor

      heldi

  11. BomBom says:

    Met pagi,,,,,
    Mau tanya,di kabupaten sy ada kegiatan pengadaan lab untuk smp,,,,,@150jt ada 9 sekolah.tahun anggaran 2011.akan tetapi dilaksanakan pada januari th 2012 dg mnggunakan metode lelang sederhana di tiap sklh yg mengacu pp.54.dan kepala sklh masing2 berlaku sbgai PPK dan blm ada yg memilik sertifikat pengadaan.yg sy tanyakan apakh lelang tersebut sah atau tidak?karena PPK blm bersertifikat. Mohon penjelasan,terimakasih

  12. Ahmad Zazuli says:

    Salam kenal mas.Saya jazuli dari Kemenag Kab.Banjar Kal-Sel.Saya sngt senang dengan adanya blogg mas ini :
    Mau Tanya mas?
    Apakah seorang yang sudah lulus sertifikasi bisa jadi PPK walau tidak menyandang D3 atau S1?
    Bagaimana perhitungan interpolasi jika pengadaan konstruksi bangunan di DIPA tdk disebutkan rinciannya misalnya kode 533111 bangunan a Rp 150.000.000,-

  13. Taubin says:

    Langsung aja pak, bolehkah seseorang yang telah memiliki sertifikat PBJ pemerintah yang berkedudukan dlm satu SKPD di perbantukan menjadi PPTK pada salah satu instansi (SKPD) lain, kalau boleh atau tidak apa dasarnya makasih

    Salam hangat

    • heldi says:

      @Taubin

      PPTK atau PPK pak?
      Kalam PPTK tidak perlu bersertifikat, PPTK terkait tugas administrasi dari kegiatan seperti peng SPJ, honor, atk, dsb
      kalau PPK terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, ya kalau tidak ada PPK sebaiknya pakai Pengguna Anggaran saja sebagai PPK nya :)

  14. Andri Sulistyawan says:

    Maaf, mau tanya apakah Pepres 54/2010 juga diberlakukan pada sekolah/instansi non pemerintah (swasta) untk pembelanjaan barang/jasa yang sumbernya dari APBN/APBD?nuhun

    • heldi says:

      @andri

      ruang lingkup P54 adalah pada sumber dananya, kalau dananya ada sebagian atau bahkan keseluruhan dari apbn/apbd maka harus menggunakan P54, termasuk pinjaman/hibah LN juga sekarang mengikut P54

      demikian, thanks for visiting, salam pengadaan dari bogor

  15. totok darmanto says:

    mau tanya pak apabila dalam penjelasan dokumen dan sudah terbit adendum berita acara penjelasan dokumen pada hal masa belakunya penawaran telah ditetapkan : masa berlakunya jaminan penawaran 35 hari kalender di adendum pada waktu pembukaan penawaran ada 7 penyedia barang yang ikut dan waktu dibuka penawaran ada 4 penyedia barang dengan nilai tertinggi dan pada masa berlakunya jaminan penawaran itu ditulis 40 hari ini bagaimana ? evaluasi administrasinya gugur atau tidak ,karena ke empat penyedia barang dua menjadi saksi dan pada waktu penjelasan dokumen waktu itu /anwizing

    • heldi says:

      @totok

      kalau masa laku atau nilai dari suatu jaminan melebih yang kita tentukan tidak menjadi masalah
      lain lagi kalau masa pelaksanaan melebihi dari yg dipersyaratkan itu baru gugur

      demikian pa

  16. Kemas Husein says:

    Salam Sejahtera Pak Heldy.
    Saya tertarik untuk mengetahui tentang Kepres 54/2010 terutama mengenai Sistem efisiens tentang Tata Cara Pemeriksaan Proyek Bidang Ke PU an terutama Bidang Bina Marga Dengan jenis Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang di jadikan Acuan PHO dan FHO, berdasarkan Kepres 54/2010 mungkin bp. ada Format yang fraktis dan mudah dimengerti mohon dapat di Kirim ke Saya terima kasih atas bantuannya.

  17. suro gempo says:

    namabah pa Heldy, saya mencurigai penawar terendah dan tertinggi adalah orang yg sama. sehingga bisa diatur oleh panitia.

  18. suro gempo says:

    slmt pg pa’, waktu pembukaan penawaran ada 4 berkas yang masuk disebutkan panitia cuman penawar terendah kedua yg tidak punya TRUP, waktu pengumuman pemenang ternyata penawar tertinggi yang menang, sipenawar terendah disebutkan tidak ada TRUP (saya penawar terendah ke tiga) apakh ini bisa menjadi sanggahan kita karena menurut saya ada rekayasa panitia untuk menaikkan harga sehingga dimenangkanlah penawar tertinggi. untuk diketahui selisih penawaran terendah dan tertinggi lebih dari 150 juta. bagaimana menurut bpk. terimakasih sebelumnya.

  19. debby lukman says:

    ada ngga’ contoh kontrak yg sesuai PerPres No 54 tahun 2010, soalnya saya bingung mana format kontrak yg benar, tq ya

  20. dewi rahaju says:

    msd bs pesan nggak pak buku Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. tq infonya.

  21. Sangajie says:

    siang yang panas pak Heldi .
    nanya dikit pak, surat dukungan keuangan dari bank sebenarnya diperuntukkan usaha kecil atau non – kecil, soalnya dalam informasi lelang/pengumuman pada syarat kualifikasi terdapat kalimat :

    * Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil

    apakah itu menyalahi P54 pak? apa yang harus kita lakukan pak..terima kasih

  22. ryan says:

    sy mau tanya,jika mengikuti ujian dan gak lulus, adakah batasan maksimalnya utk mengikuti ujian sertifikasi brg dan jasa? Jika ada, batasannya sampai brp kali kt bs mengikutinya..?

    • heldi says:

      @Ryan

      Kalau tidak salah sih harus menunggu dulu 1 bulan baru boleh ikut ujian lagi… kalau tidak salah ya… kalau mau lebih yakin coba kontak nomor telp yang ada di website lkpp.go.id

      Masih belum lulus nih om Ryan… :)

  23. bagus says:

    Trimakasi banget mas, dengan blogg ini nambah wawasan buat ujian sertifikasi besok sabtu..

  24. tiwi says:

    mlm mas mau numpang nanya nih saya seorang pns baru diangkat menjadi PPTK yang saya bingung tugas seorang PPTK itu sebenarnya apa

    • heldi says:

      @tiwi

      Selamat mengemban amanah menjadi PPTK :)

      Isitlah ppk dan pptk dapat dilihat di:

      http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/index.php?mod=browseP#q_1

      yg isinya:

      Berdasarkan UU No 1/ 2004 KPA/PA berwewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Menurut Perpres tersebut PPK merupakan salah satu perangkat organisasi yang harus dibentuk. PA/KPA mendelegasikan kewenangan tersebut kepada PPK untuk memudahkan check and balance dalam proses pengadaan. pptk tidak dapat menandatangani kontrak karena dalam aturan tentang Pemerintah Daerah (a.l. Permendagri 13 Tahun 2006) tidak disebutkan bahwa pptk berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (menandatangani kontrak).

      Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, Khusus untuk pemerintahan Daerah Kedudukan, Tugas Pokok, dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen
      (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pptk), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
      1. Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka :
      a. PA menunjuk KPA
      b. KPA bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
      c. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh pptk

      2. Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010;

      3. Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran bersama ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka:
      a. PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA untuk menandatangai kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
      b. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pptk sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

      Sebagai informasi PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota baru wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012 (pasal 127 huruf b). PPK pada tahun 2011 pada instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Sedangkan PPK di pemerintah daerah baru wajib bersertifikat tahun 2012.

      PPK pada suatu dinas/instansi dapat berjumlah lebih dari satu orang, disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali. Tim pendukung dan tim teknis yang dapat dibentuk oleh PPK dalam rangka membantu kerja PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari satker (unit kerja) yang bersangkutan atau dari instansi teknis terkait, misalnya Dinas PU untuk pekerjaan konstruksi.

      Pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi pada pengadaan barang dengan pengadaan langsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak, antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran.

      Penetapan PPK dilakukan melalui SK Pengguna Anggaran (Pasal 8 ayat (1) huruf c dan pasal 12 ayat 1)

  25. Agung Widio S says:

    Yth. Mas Hardi

    Mohon penjelasan sbb:

    Dalam DIPA terdapat pekerjaan yang nilainya Rp.100 jt. Setelah ditelaah, ternyata pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan melalui
    metoda pengadaan langsung.

    Berdasarkan P.54 Pasal 16 ayat (3) bahwa pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

    Pertanyaan :
    Karena pertimbangan tertentu, apakah dibenarkan jika KPA membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut?

    Terima kasih
    Salam Pengadaan

  26. Agung Widio S says:

    Mas, sy mau tanya tentang jenis pekerjaan apa saja yang masuk dalam katagori jasa lainnya (Skillware) dan jenis apa saja yang masuk katagori konsultasi (Brainware)

    contoh:
    Sudah terbangun sebuah sistem informasi X berbasis LAN. pada tahun 2011 ini sistem tersebut akan dikembangkan dengan judul kegiatan dalam DIPA Pengembangan Sistem Informasi X.

    Yang saya tanyakan :
    Pekerjaan Pengembangan Sistem X tersebut apakah termasuk dalam katagori pengadaan jasa konsultasi atau katagori pengadaan jasa lainnya?

    Terima kasih atas penjelasannya

  27. budi says:

    Thanks banget mas heldi… materinya manfaat banget bagi saya yang ingin terjun dalam dunia jasa konsultan…

  28. George says:

    Pak, saya mohon bantuannya… tanggal 4 Maret 2011 nanti, ada ujian sertifikasi Pengadaan B/J.
    Bisa ditolong kasih contoh soal untuk Perpres 54/2010. Kalau bisa, tolong dikirim ke email saya : anthoxman@yahoo.co.id

    Terima kasih pak, atas bantuannya.

    Salam Pengadaan.

  29. Chrisna Nus Setyawan says:

    Mas Heldi Numpang tanya nggih….menurut P.54 yg ada, apa bisa kita melakukan pengalihan pekerjaan yg di sebut pada DIPA…?
    Contoh : Pada DIPA menyebutkan Perawatan Gedung dan Halaman Kantor seluas 1500 M2 senilai Rp 74Jt, akan tetapi Kita menggunakan DIPA itu buat Lapangan Parkir dengan lokasi pada Halamn Rumah Dinas yg kebetulan ada di belakang Kantor, mengingat di kantor sesuai kenyataannya halamannya terbatas. Biar tidak menyalahi aturann gimana dong caranya….Makasih?

    • heldi says:

      Dalam P54 tidak membahas ttg pengaliha DIPA, hal tsb lebih ke ranah keuangan, nah masalah keuangan ini bukan kompetensi sy nih… coba deh tanya ke g lebih mengerti keuangan atau revisi DIPA di instansinya.
      Mohon maaf ya pak…
      Salam hangat dari Bogor

  30. suratmo langiryono says:

    Salam Kenal Bp.Heldi.
    Saya dari mojokerto (PNS) numpang tanya : 1. Syarat apa saja untuk menjadi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dari suatu Dinas / Satker
    2. Apakah bisa menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa jika orang tersebut masih baru PNS ( golongan II/a ).
    Terima kasih atas jawaban Bapak Heldi

    • heldi says:

      Syarat pejabat pengadaan:
      a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
      b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
      c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
      d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
      e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
      f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
      g. menandatangani Pakta Integritas.

      Perpes 54/2010 pasal 17

  31. emic says:

    mks byk atas jawabannya Pak Heldi, jangan lupa istirahat yang cukup. Btw, no hp masih yang lamakan? siapa tau perlu jawaban atas pertanyaan yang mendadak. Salam!

  32. emic says:

    Ass. Pak Heldi
    Numpang tanya dan tolong jawabannya segera yah!
    1. Dalam hal pengadaan barang, (bahan kimia 600 jt) panitia mensyaratkan tenaga teknis Diploma III Kimia, apakah tidak bertentangan dengan Perpres 54? Dulu saya pernah jg konsultasi dg bapak, bahwa Pengadaan Barang tidak diperlukan tenaga teknis, kecuali untuk pekerjaan instalasi. Tunjukin donk dasarnya bahwa Pangadaan Barang tidak memerlukan Tenaga Teknis. Jika panitia tetap ngotot harus ada tenaga teknis (yang lumayan memberatkan) apakah harus tetap diikuti, karena bisa saja ini termasuk kriteria diskriminatif.
    2. Jika Penyedia menemukan kesalahan dalam hal Pengumumam lelang oleh Panitia, kapan bisa bisa disanggah? Apakah harus mengikuti lelang dulu, pengumuman pemenang lelang dan masuk masa sanggah?
    3. Sama seperti pertanyaan di atas, bagaimana dengan dokumen pengadaan yang harus ditebus oleh penyedia, padahal perpres 54 tidak membenarkan adanya pungutan biaya apapun dari peserta?
    Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

    • heldi says:

      @emic
      Maaf baru dijawab :)

      1. Dalam hal pengadaan barang, (bahan kimia 600 jt) panitia mensyaratkan tenaga teknis Diploma III Kimia, apakah tidak bertentangan dengan Perpres 54? Dulu saya pernah jg konsultasi dg bapak, bahwa Pengadaan Barang tidak diperlukan tenaga teknis, kecuali untuk pekerjaan instalasi. Tunjukin donk dasarnya bahwa Pangadaan Barang tidak memerlukan Tenaga Teknis. Jika panitia tetap ngotot harus ada tenaga teknis (yang lumayan memberatkan) apakah harus tetap diikuti, karena bisa saja ini termasuk kriteria diskriminatif.
      ==
      Dalam Perpres 54 pada lampiran II, bila diperlukan dalam pengadaan barang, maka mensyaratkan tenaga teknis (bila diperlukan yah…), tentunya harus jelas dan ada dasarnya kenapa kita memerlukan tenaga teknis untuk pengadaan barang, untuk instalasinya? butuh penanganan khusus atau apa? Bila tidak diperlukan ya jangan dipersyaratkan.
      Dulu dalam keppres 80 tenaga teknis tidak dibahas dalam pengadaan barang
      ====

      2. Jika Penyedia menemukan kesalahan dalam hal Pengumumam lelang oleh Panitia, kapan bisa bisa disanggah? Apakah harus mengikuti lelang dulu, pengumuman pemenang lelang dan masuk masa sanggah?
      ===
      Tunggu dulu masa sanggah, baru dihantam :)

      3. Sama seperti pertanyaan di atas, bagaimana dengan dokumen pengadaan yang harus ditebus oleh penyedia, padahal perpres 54 tidak membenarkan adanya pungutan biaya apapun dari peserta?
      Seharusnya tidak ada biaya menebus dokumen bila berdasarkan P-54, bisa masuk jadi bahan sanggahan juga :)
      ===
      so lanjutkan, thanks for visiting

      salam pengadaan dari Bogor
      heldi y

  33. wayan says:

    mas sy mau tanya apakah yang bertanda tangan dalam kontrak itu PPK atau PPTK ? mohon penjelasannya

  34. chaerul says:

    Asslm. Wr. Wb

    Pak Heldi, bisa minta contoh dokumen standar untuk pengadaan barang secara langsung? Terima kasih.

  35. eko taufiq says:

    pak, saya mohon bantuanya…ada tips dan trik untuk LULUS ujian sertifikasi pengadaan barang jasa perpres 54/2010???apakah ada soal2 latihanya??mohon di informasikan…

  36. idham says:

    salam kenal ni mas heldy
    Mas Heldy, sya kbtulan dipercayakan Satker untuk melaksanakan Lelang DAK Thn 2010. Menginggat ditahun 2011 masih ada 1 paket yang belum dilelang kegiatan DAK dan sekarang harus dilaksanakan sesuai perpres 54 jadi hrus lebih banyak belajar nich. yg mwu sya tanyakan
    1. Apakah kalau paket pengadaan bisa dipecah kalau anggaran diperuntukan dibagi persekolah misalnya tentang pengadaan Peralatan Pendidikan SD, bahwa untuk setiap 1 (satu) SD mendapatkan anggaran 85 juta yang terdiri dari 1(satu) paket pengadaan Peralatan pendidikan 60 jta dan 1 (satu) paket pengadaan Teknologi informasi Komputer 25 Juta. jadi paket ini apakah bisa dipecah.

    • heldi says:

      @idham
      terima kasih atas kunjungan dan sharingnya.
      coba kita sama2 lihat lagi di prinsip dan kebijakan pengadaan BJP, kalau2 saya juga salah menafsirkan :)
      tapi kalau dilihat jenis pengadaannya yaitu peralatan pendidikan dan komputer, maka menurut saya ini bisa dipecah.
      demikian kang idham, semoga bisa membantu lelang DAK nya
      salam PBJ dari Bogor

  37. reza says:

    ass.wr.wb
    pak heldi sebetulnya perbedaan antara pelelangan umum dan pemilihan langsung itu dimana sih ko sepertinya sama aja ? trims yah

    • heldi says:

      @reza
      Beda atuh kang Reza, coba baca lagi buku paririmbonnya, dari sisi jadualnya juga lebih cepat pemilihan langsung dari pada pelelangan umum.

  38. Idham says:

    Saya idham di kalimantan… Gmn cara order buku PP.54 ini ? Brp hargany plus ongkos kirim? Tolong jawaban secepatnya krn sy sdng butuh buku PP.54 ini… Terima kasih sblmny … Sb contact sy ke 081257510501

  39. andistya says:

    salam kenal mas heldi.saya mau nanya nih;
    1. dalam perpres 54/2010 disebutkan bahwa pengumuman lelang dapat dilaksanakan setelah APBD disetujui DPRD. tetapi karena sesuatu dan lain hal,pembahasan APBD deadlock sehingga Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati.Bisakah PERBUP tersebut dijadikan dasar pelaksanaan lelang kegiatan fisik konstruksi? 2.Apakah Rencana umum kegiatan wajib diumumkan melalui website sebelum pengumuman pelelangan?

    • heldi says:

      @andistya

      Salam kenal juga, terima kasih sudah sharing di sini;
      1. Saya belum jelas dengan Perbup itu isinya apa yah?
      2. Rencana Umum wajib diumumkan sebelum pengadaan.
      Demikian yg dapat saya jelaskan,
      salam pengadaan dari bogor

  40. Ana Kurnia says:

    Assww. Pak Heldi, saya ingin menanyakan terkait P 54 ini. 1)Pada Pelaksana Pengadaan Barang Jasa, apakah jumlah staf dibatasi atau ada ketentuan maksimal berapa, karena kebetulan dalam 1 kegiatan ( RKA ) paketnya banyak sekali ( 12 paket ).
    2) Apakah boleh Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
    3) Apakah boleh Pejabat Pembuat Komitmen yg di SK kan kepala SKPD itu belum lulus ujian sertifikasi.
    Mohon penjelasannya via email juga. Terikasih.
    Wassalam

    • heldi says:

      Assww. Pak Heldi, saya ingin menanyakan terkait P 54 ini. 1)Pada Pelaksana Pengadaan Barang Jasa, apakah jumlah staf dibatasi atau ada ketentuan maksimal berapa, karena kebetulan dalam 1 kegiatan ( RKA ) paketnya banyak sekali ( 12 paket ).

      yang dimaksud staf apa ya bu? pejabat pengadaan/panitia atau staf PPTK/PPK atau?

      2) Apakah boleh Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

      Boleh-boleh saja, PPTK dasarnya permendagri 13, PPK dasarnya P54, banyak yg menghindari hal tsb mungkin karena beban tanggungjawab yang terlalu berat bila PPK merangkap PPTK

      3) Apakah boleh Pejabat Pembuat Komitmen yg di SK kan kepala SKPD itu belum lulus ujian sertifikasi.

      PPK harus bersertifikat

      Mohon penjelasannya via email juga. Terikasih.
      Wassalam

  41. Djati says:

    salam kenal mas Heldy…
    sekedar sharing aja…ada sedikit problem dalam mengaplikasi P.54 nich… ditempat kami ada paket konsultansi yang nilainya di bawah 10jt dan rencananya akan diproses dgn konsultan perorangan, tapi kami bingung bagaimana prosedur pengadaannya yang benar dan sesuai dengan ketentuan P.54 yang baru…. mohon sharing pendapat dan inputnya…
    terima kasih dan salam sukses selalu….

  42. daniel says:

    terimakasih atas informasinya.
    ijin download.

    salam..

  43. Agus says:

    salam kenal mas heldi
    saya juga PNS mas,
    kebetulan saya juga panitia pengadaan dengan sertifikat L2 sampai 2011 nanti. blog mas ini sangat menarik bagi saya, ilmunya sangat bagus, dan mudah dipahami…
    mas saya minta tolong, saya mohon diajarin buat blog kayak mas heldi ini…,
    step2nya gitu, supaya bisa kayak mas heldi deh pokokna…
    mas, kalo boleh, ke email sy aja mas ya…
    matur suwun sanget sebelumnya mas…

    salam
    Agus

    • heldi says:

      @AGus

      Terima kasih mas Agus, baru kali ini ada yang berkomentar seperti ini terhadap blog “lebay” saya ini :)

      Kita sharing saja, untuk membuat blog seperti ini tentunya mas agus harus punya blog dulu, terserah mau gratisan seperti di blogger.com wordpress.com atau mau berbayar dengan nama domain unik sendiri, berbayar juga tidak mahal kok, cukup satu honor jadi panitia sudah bisa membayar hostingan untuk satu tahun :)

      So silahkan buat blog terlebih dahulu, nanti kalau sudah ada blog nya kita berdiskusi lagi

      Salam blogging dari bogor

      heldi

  44. Lukman Hakim says:

    makasih ……..

  45. Mantab Juragan..
    saya lebih gampang memahami nih..
    Nggak pake TOT ja..

  46. agus says:

    Berapa pak biaya ganti cetak buku P.54??

  47. Gatot Soeryanto says:

    makasih pencerahannya bang.. ijin download P.54 nya…

  48. Gatot Soeryanto says:

    terima kasih bang.. ijin download P.54 nya…

  49. Perpres 54/2010 terdiri atas 136 pasal mas :)

    • heldi says:

      hehe… makasih koreksinya… maklum pasal terakhir… halaman terakhir… tintanya sudah mulai buram… kecapean nge-print 900 hal lebih :)

      terima kasih atas kunjungannya pak khalid :)

  50. renni andriani says:

    mas, aku mau ikut pelatihan dan ujian pepres 54, bantu dong, sama sekali buta masalah itu,tolong bantu dong, apasih soal2 yang bisa dibahas…biar lulus kasih jurus jitu…ya

  51. heldi says:

    @renni

    bagaimana atuh bu, saya bisa bantunya? :)

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. [...] pengadaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c mengatur bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat [...]

  2. [...] Pengadaan Langsung baru diperkenalkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. Pengadaan langsung digunakan untuk semua jenis pengadaan barang/jasa [...]

  3. [...] 1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010; [...]

  4. [...] Pengadaan Langsung baru diperkenalkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. Pengadaan langsung digunakan untuk semua jenis pengadaan barang/jasa [...]

  5. [...] Pengadaan Langsung baru diperkenalkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. Metode pengadaan ini sebenarnya hampir sama dengan [...]

  6. [...] tentang penerapan TKDN dan Preferensi harga. So sambil membuat beberapa soal latihan pemahaman perpres 54 tahun 2010 untuk bahan ajar Bintek Pengadaan Barang Jasa, berikut saya coba sharing tentang hal-hal yang [...]

  7. [...] Pengadaan Langsung baru diperkenalkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. Pengadaan langsung dapat dilakukan untuk barang dan jasa yang daftar [...]

  8. [...] dengan memakai jas hujan, serta tas laptop dibungkus parasut eiger anti air, kemudian buku perpres 54 – 2010 buku tebal pesanan Pejabat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan segera dikirim via Tiki sudah [...]

  9. [...] Perpres 54 tahun 2010 dapat dijadikan senjata untuk menghemat anggaran pembangunan daerah, hal ini saya lakukan dimana dalam beberapa hari ini dilaksanakan kegiatan asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA SKPD) yang akan berlangsung sampai Jumat besok. Asistensi ini merupakan kegiatan para dimana dinas, badan, kantor dan UPTD dan semua SKPD di kota bogor untuk memberikan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. Di dalamnya berisi uraian dari kegiatan yang harus sesuai dengan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) dan mata anggaran serta nilai anggaran pembangunan per kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD bersangkutan. [...]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!