Jangan Ada Lagi Korban Pengadaan Barang/Jasa

April 21, 2011 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Kepala LKPP

Salah satu dasar dari pembuatan postingan ini adalah statement dari Bapak Agus Rahardjo  Ketua LKPP dan Bapak  Bima Haria Wibisana Direktur PPSDM LKPP yang pada acara pembukaan dan penutupan acara Essential Procurement Skills mengatakan bahwa 80% dari slot kasus di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah kasus pengadaan dan begitu besarnya kerugian negara dari kasus pengadaan barang/jasa, sehingga kapan KPK bisa menyelesaikan kasus-kasus lainnya kalau sebagian besar slot kasus mereka dipenuhi oleh kasus pengadaan barang/jasa, kemudian bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat kalau dalam proses pengadaan sudah terjadi kebocoran yang lumayan signifikan (30% lebih) , yang tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap barang/jasa hasil dari pengadaan yang biasanya merupakan tahap awal dari keseluruhan kegiatan dan tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesuksesan pelayanan masyarakat.

Dasar lainnya adalah banyaknya curhat yang masuk baik via sms/telepon, blog dan email, atau curhat langsung dari para peserta acara sharing tentang pengadaan barang/jasa dan para sahabat pengadaan yang menjadi pembaca setia blog surhat ini… yah… namanya juga blog curhat, ya jadi tempat penampungan curhatan baik pribadi (dan saya pribadi juga) atau rame-rame deh… Mulai dari pejabat tinggi dengan angka “eselon rendah” sampai dengan tentunya staf pelaksana “SelonVII” keatas ~ alias diatas tanggal 7 sudah mulai kehabisan nafas 🙂 (selon = kere, bokek, tidak punya uang ;  bahasa sunda),  sudah banyak yang mengalami kasus dan menjadi korban dalam pengadaan barang/jasa ini.

Korban-1 ; Para Pejabat Pusing yang Tujuh Keliling

ATM Berjalan

ATM Berjalan

Kalau di level atas atau pusat kelihatan jelas angka kisaran 80% kasus di KPK dan banyaknya pejabat-pejabat level atas yang terjerat kasus pengadaan, mulai dari menteri, gubernur, bupati. walikota, anggota dewan dan pejabat tinggi lainnya. Bisa dilihat sudah banyak yang terekspose di media nasional dimana dari hasil pencarian om google dengan kata kunci “kasus pengadaan“, terdapat 4,5 juta link lebih untuk kata kunci kasus pengadaan.  Silahkan di klik link pada kata kunci “kasus pengadaan ini, coba dilihat-lihat serta dibaca kasus-kasusnya, mulai dari tahun 2011 sampai beberapa tahun ke belakang sangat hebat sekali (meminjam istilah dari bapak Setyabudhi – LKPP) akrobatik dari pengadaan barang/jasa ini. Ada kasus pengadaan “mobil-mobilan” mulai dari mobil dinas sampai dengan mobil pemadam kebakaran, pengadaan kasus “kapal-kapalan” cepat, pengadaan sistem radio , pengadaan obat-obatan. pengadaan tanah/lahan dan sebagainya sampai yang terupdate adalah kasus gedung untuk seagames yang melibatkan orang kemenpora…

Begitu pula banyak cerita  bagaimana pusing tujuh keliling-nya para pejabat di level menengah ke bawah yang nota bene sebenarnya banyak juga yang tidak terlalu mau mengerti atau tidak terlalu tertarik dengan ilmu pengadaan (karena tentunya sebenarnya tidak semua orang menyukai ilmu pengadaan kan???), mereka bersusah payah untuk belajar tentang pengadaan dalam bimtek-bimtek pengadaan yang mungkin sebenarnya “agak terpaksa” bagi mereka untuk mengikutinya, namun demi untuk mencari jalan keluar agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan pejabat yang lebih tinggi dari padanya meskipun pada akhirnya pada proses pelaksanaan kegiatannya menjadi berantakan, tapi yang penting “dapat dipertanggung jawabkan… katanya… 🙂 “, dan akhirnya didirikanlah ATM-ATM bersama dan berjalan di setiap dinas instansi di daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan yang amburasut tadi karena sudah gembosi pada proses pengadaannya…

Korban-2 ; Para Staff / Pelaksana, dimutasi atau disingkirkan

Korban Akrobat Pengadaan

Sedangkan di daerah dan di level menengah ke bawah mungkin kasus-kasus pengadaan tidak terlalu terdeteksi “penampakannya” dan tentunya tidak terlalu kelihatan juga adanya dan banyaknya penampakan dari “ATM-ATM berjalan”. Mungkin yang cukup terdeteksi adalah adanya (mungkin di setiap daerah ada kasus ini) satu atau lebih staf pelaksana atau pejabat level menengah ke bawah di setiap daerah yang menjadi korban atau dikorbankan oleh petinggi-petinggi “kerajaan” dalam dunia persilatan pengadaan. Mulai dari di mutasikan ke tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya, di “non-job” kan, di pindahkan ke tempat yang “kering” atau terpencil, karena bermasalah dengan jargon “mengamankan kebijakan atasan” dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kerajaan. Korban terakhir yang terdeteksi adalah adanya tiga sahabat pengadaan yang menjadi pejabat di sumatera yang terkena non-job (baca : Rejeki itu tidak kemana), kalau di postingan tersebut ceritanya baru sampai pengunduran diri, maka berita dari sms (reg spasi CURHAT) terakhir kemarin adalah bahwa dia sudah di non job kan oleh kepala dinasnya dan para petinggi istana kerajaan, kemudian curhatan satu lagi adalah ada pejabat yang memang memiliki integritas tinggi dalam pengadaan barang/jasa, ketika ada pergantian kepala daerahnya entah kenapa posisinya tidak ada kejelasan dimana dia bertugas, dimutasikan tidak, dipindahkan juga tidak, namun posisi jabatan yang sebelumnya dia duduki ternyata sudah diduduki oleh orang lain… aneh kan???

Ya… itulah cerita-cerita yang sebenarnya sudah termasuk kategori cerita lama atau cerita klasik tetapi terus menerus memakan korban. Sudah banyak cerita dan sudah terlalu sering saya mendengar dan menerima pertanyaan dan curhatan tentang bagaimana LUKA dan liku nya untuk mengakomodir pengamanan kebijakan atasan dalam proses pengadaan barang/jasa yang ceritanya berakhir dengan dimutasikannya atau di non job kannya mereka yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi dalam dunia pengadaan barang/jasa. Ini cerita klasik dan terus memakan korban… so apakah ada yang peduli dengan cerita ini? atau pertanyaannya apakah “ada yang berani membantu mereka dalam mengobati Luka akibat Pengadaan?” saya yakin sangat sedikit sekali… atau bahkan mungkin hampir tidak ada orang yang berani membela mereka…. karena seperti orang Aceh bilang: “Dunia Pengadaan bukan untuk orang Penakut dan Pengecut“… Masih ada gitu yang BERANI dan KSATRIA??? silahkan anda jawab dalam hati masing-masing… 🙂

Dengan kerja keras dari LKPP sebagai garda terdepan dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan salah satunya adalah menfasilitasi penyelenggaraan bintek -bintek pengadaan, sebenarnya sudah sangat banyak juga yang sudah tahu dan mengerti bagaimana solusinya, namun kebanyakan terbentur dengan “ketakutan” dan “nenggar cadas” pada budaya pemerintahan, sehingga hanya bisa memberikan statement “perubahan tidak bisa banyak-banyak karena takut… ” dan akhirnya kembali berkutat dengan gaya-gaya lama akrobatik pengadaan (kembali meminjam istilah Bapak Setyabhudi – LKPP) yang sebenarnya sangat membahayakan para pemainnya, karena yang namanya pemain akrobat kan tentunya harus sering berlatih tiap hari, harus benar-benar mengerti timing dan ilmunya, sedangkan para pejabat dan staf yang bermain akrobat ini, ilmu pengadaannya masih pas-pasan atau baru mengerti dari bintek-bintek yang diikutinya, atau sudah senior tapi malas belajar lagi tentang aturan terbaru tentang pengadaan kemudian juga bagaimana mau sering latihan, kalau setiap harinya juga sudah disibukan dengan tugas tupoksinya.

Pelaksanaan pengadaan itu tanpa akrobatik pun sebenarnya sudah sangat berat apabila kita menginginkan hasil yang maksimal untuk kepentingan publik, mulai dari sourcing; penelitian barang/jasa yang akan diadakan, mengenali pasar, mengenali penyedianya (supplier), mengenali spesifikasinya, setelah itu menetukan cara pemilihannya, cara evaluasi yang fair dan tepat sesuai dengan barang/jasa yang kita inginkan, dan sebagainya sampai ke bagaimana tetap mempertahankan kekuatan agar tetap seimbang antara pihak PPK (buyer) dan penyedia (supplier) yang dituangkan dalam kontrak dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuannnya.  Tanpa gerakan akrobatik pun itu sudah sangat susah dan berat untuk dilaksanakan, untuk melaksanakan pengadaan yang baik dibutuhkan panitia atau pelaksanaan pengadaan yang ilmu pengadaannya mumpuni serta tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kerja tim, harus merupakan suatu sistem yang kredibel yang dapat bergerak secara militan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan “best value for the money” yang akan dipersembahkan kepada para user/pengguna dalam organisasi mereka (walah bahasanya ini… lebay deh hehe).

Ya bagaimana mau berhasil kalau kondisinya seperti ini, akhirnya dikorbankanlah untuk melakukan gerakan-gerakan akrobatik ini para staf-staf atau pejabat level rendah yang nota bene kebanyakan adalah para “darah muda”, selanjutnya yang ikut akrobat akhirnya jatuh dan terseret arus serta kecemplung dalam selokan penuh air comberan sedangkan yang mempunyai integritas akhirnya ditendang dan disingkirkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nyata-nyatanya dan sebenar-benarnya… Dua-duanya juga  menjadi korban… Yang ikut arus jadi korban… yang tidak ikut juga dikorbankan…

Korban-3 Penyedia Barang/Jasa yang profesional

Sebenarnya saya yakin masih ada dan mungkin juga jumlahnya tidaklah terlalu sedikit, para penyedia barang/jasa yang benar-benar berorientasi pada profesionalisme dan spesialisme di bidang kemampuan utama mereka. Secara kasat mata mereka tidak banyak terlihat di dunia persilatan tender atau lelang, mereka lebih banyak bermain level nge-sub atau menjadi sub kontraktor dari perusahaan yang menang tender, sebenarnya sih bukan sub kon tetapi mengerjakan hampir keseluruhan pekerjaannya. Istilah “absurd” atau kisruh lainnya adalah pihak ketiga… dimana pihak pertama PPK, pihak kedua Penyedia Barang/Jasa, nah pihak pertama dan kedua ada di dalam klausul kontrak, kemudian ada pihak ketiga yaitu yang mengerjakan pekerjaannya 🙂

Sebenarnya mereka inilah yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan, namun karena merasa pusing secara lahir dan bathin untuk mengikuti proses pengadaan barang jasa (lelang/tender) maka pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tetap bekerja saja dengan sistem “nge-sub” dari yang menang tender. Nah mereka juga merupakan korban dari pengadaan barang/jasa, dimana mereka merasa tidak mungkin bisa menang dalam tender, karena ada juga survey yang mengetakan bahwa 80% proses lelang/tender masih penuh dengan kolusi dan korupsi, so mereka tidak ikut tender namun tetap menjadi pekerja yang mengerjakannya dan tentunya dengan tarif yang sudah dipotong dengan fee/keuntungan pemenang tender. Padahal di satu sisi dalam diklat-diklat pengadaan barang/jasa benar-benar ditekankan bagaimana caranya membuat HPS (harga perkiraan sendiri) yang benar-benar sesuai dengan kondisi pasar terupdate, tentunya bagaimana para profesional ini mau meraih untung yang besar, kalau biaya pekerjaannya sudah banyak terpotong 🙁

Padahal kan salah satu Esensi dari pengadaan adalah pemberdayaan Supplier, bagaimana mau memperoleh barang/jasa yang berkualitas bagus kalau penyedia barang/jasa yang benar-benar professional justru semakin lama semakin melemah, karena tingkat keuntungan dari pekerjaan yang mereka kerjakan sudah digembosi dalam proses pengadaan tadi. Yang terjadi sekarang adalah pemberdayaan calo kecil menjadi calo kelas kakap 🙂

Terlepas dari siapa yang salah atau sampai sejauh mana tingkat kesalahan dari para pejabat atau staf yang terjerat kasus atau menjadi korban pengadaan barang/jasa pemerintah ini, memang inilah realita yang terjadi di dunia persilatan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk itu diperlukan kesadaran bersama untuk dapat bersama-sama menyelamatkan diri, menyelamatkan dinas/instansinya, dan tentunya menyelamatkan atasannya juga dari bahaya akrobatik pengadaan. Marilah kita sadari bersama bahwa ada bahaya dan kerugian yang besar di balik permainan akrobat dalam pengadaan barang/jasa. Sudah banyak korban berjatuhan di dunia pengadaan ini, mulai dari pejabat tertinggi dan tentunya sampai dengan pelaksana atau staf rendahan di suatu dinas atau instansi pemerintah.

Untuk itu melalui tulisan ini saya menghimbau semua pihak untuk menghentikan jatuhnya korban-korban berikutnya dari dunia pengadaan barang/jasa, cukup sudah kita saja yang menjadi korban… kita??? gua eh lu aja kaliiii 🙂 …

1. jangan sampai donk ada lagi pejabat atau panitia pengadaan yang tertangkap atau mengalami “kasus” gara-gara bermasalah dengan pengadaan barang/jasa-nya. Sudahlah… jangan macam-macam lagi… segera bentuk ULP yang mandiri… serahkan urusan pengadaan kepada ahlinya… kalau tidak… ya tinggal tunggu kehancuran saja 🙂

2. Jangan ada lagi Kasie/Kasubid atau Kabid dan para pejabat level menengah ke bawah yang hanya setengah hati untuk bimbingan teknis PBJ dan setengah mati mengadakan pengadaan di instansinya demi untuk “mengamankan kebijakan ATASAN” dan mempertahankan Posisi tetap DIATAS. Ayo kita semua sedikitnya mengerti tentang prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan, sehingga kalau bapak ibu bila menjadi PPK atau pimpro dalam kegiatan (yang notabene sudah menjadi tupoksi ibu/bapak) bisa menjaga keseimbangan antara penyedia b/j dengan bapak/ibu selaku PPK sehingga barang/jasa yang diadakan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Ya kalau tidak mau jadi PPK ya sudah jangan jadi pejabat donk… itukan tupoksi anda sekalian… Ksatria donk… munduuuurrrrr….

3. “Saya pindahkan kamu ke kelurahan nan jauh di mata”… atau “Saya non job kan kamu…” => Pengecut!!! “diberi amanah Wewenang malah sewenang-wenang…” tolong hentikan tindakan-tindakan seperti itu. “Pelecehan Profesi” seperti itu sebenarnya merugikan semua pihak, dari segi pengadaan-nya rugi; karena tentuya orang yg punya kualitas tinggi dalam pengadaan harus disingkirkan, kalau pengadaannya bermasalah juga akan merugikan semua yang terlibat, kemudian dengan dimutasikannya korban pengadaan tentukan akan membuat rugi pemerintah atau rakyat (karena uang pemerintah kan dari rakyat yah…) karena harus tetap menggaji orang yang bekerja tidak sesuai dgn kompetensi akibat ditendang ke tempat yang tidak sesuai.

Ayo kita sama-sama Stop Korban Pengadaan Barang/Jasa!!!

Ayo kita sama-sama push untuk membentuk tim pengadaan yang kredibel, yang mandiri, yang kompeten. Bentuk segera ULP yg mandiri dan kredibel

LKPP melalui Perpres 54 tahun 2010 telah memberikan dua solusi untuk menyelamatkan diri tersebut, yaitu:

1. Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang kredibel dan mandiri,

2. Pembentukan LPSE (Layanan Pengadaan scr Elektronik)

Saya jadi teringat dengan amanat dari Penggagas ULP di Kota Sukabumi yaitu Bapak Kepala Bappeda kota Sukabumi dan Om Aji kepala UPT ULP Kota Sukabumi, yang mengatakan bahwa; “kalau mau Maju… ya jangan tanggung-tanggung“, so jangan hanya membantuk ULP yang hanya adhoc, hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari Perpres 54. Dibentuk ULP tapi isinya masih para pejabat dan pelaksana yang tersebar dan mempunyai tupoksi di OPD/SKPD masing-masing? bagaimana mau fokus ke pengadaan? bagaimana mau membuat sebuah sistem?  ya sama sajah atuh om… sama saja dengan sistem kepanitiaan jaman keppres 80 yaitu pengadaan dengan sistem “supir taksi” (supir taksi=> istilah siapa ini yah… lupa saya… pak setyabhudi juga bukan yah…)

Atau bahkan ada yang belum membentuk ULP… katanya kan menurut perpres 54 tahun 2010 deadline nya tahun 2014…waaahhh keburu kiamat donk om… 🙂

Pasca Subuh di Bubulak Bogor, 21 April 2011

(bersambung… matahari sudah mulai terbit, siap-siap antar anak dan bertugas kembali di dunia persilatan yang tidak sesuai dengan kompetensi… )

heldi yudiyatna

praktisi, instruktur dan juga mantan korban pengadaan barang/jasa pemerintah 🙂

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

11 Responses to “Jangan Ada Lagi Korban Pengadaan Barang/Jasa”
  1. tiny says:

    Numpang joint yah, mau minta bahan dan kunci jawaban ujian sertifikasi barang jasa perpres 54 thn 2010 …

    terima kasih
    salam kenal dari Kaltim

  2. MT says:

    (hampir)… senasib dan sepenanggungan

  3. Mirko says:

    Saya sangat tertarik dengan blok ini apalagi postingan ttg P. Barang & Jasa, saya belum pernah terlibat dalam Panitia sejak jamannya Kepres 80, hanya senang membaca ttg pengadaan B&J, jika saya ingin menekuni bidang ini apa yg harus saya lakukan??? mohon pencerahannya

    • heldi says:

      @Mirko

      Langkah pertama: Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
      Selanjutnya tinggal menikmati indahnya serta Luka dan Liku dunia pengadaan 🙂

      Salam Pengadaan dari Bogor

  4. Eir Pink says:

    pak, ijin copas

    thx b4.

  5. davli says:

    apapun yang terjadi , biarpun dilempar ke tempat yang serendah apapun,, yang penting integritas tetap terjadi demi negara dan bangsa…suit suit….( korban.com)

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] staf” (bukan “staf ahli”, maklumlah resiko pencinta pengadaan harus siap menjadi korban pengadaan, sudah tidak bisa mengharapkan karir lagi di kantor.. hehe..). Begitu pula mengingat materi yang […]

  2. […] kami http://www.heldi.net mengadakan sayembara untuk penamaan anak kami. Selaku instruktur, praktisi, dan korban dari pengadaan barang/jasa serta sangking cintanya terhadap dunia pengadaan barang/jasa, maka beberapa pilhan nama dari anak […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!