Walikota Solo – Jokowi

Ir. Joko Widodo lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Dia—lebih dikenal dengan julukan Jokowi—adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015.

Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini. Namun, setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dia lakukan. Jokowi banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dia lakukan cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa.

Jokowi mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Ia memberi syarat kepada investor agar mau memikirkan kepentingan publik. Ia pun melakukan komunikasi langsung secara rutin dan terbuka—disiarkan oleh televisi lokal—dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.

Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia, dan diterima pada 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada Oktober 2008 ini.

Pada 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran pada 2008. Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008”. (Sumber: Wikipedia.org)

Jokowi berhasil merelokasi lebih dari 1.000 Pedagang Kaki Lima tanpa ada unjuk rasa, melalui pendekatan dialog, pemberian kios gratis, serta pemberian SIUP dan TDP cuma-cuma sehingga status PKL menjadi formal dan bisa mendapatkan kredit bank.

Sebagai hasilnya, pedagang tradisional ini tak lagi menjadi beban. Malah, selama empat tahun terakhir, retribusi dari pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta tercatat sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dibandingkan sejumlah obyek retribusi lainnya. Sumbangan mereka lebih besar dibandingkan pendapatan yang disumbangkan dari perhotelan, reklame, parkir, hingga restoran.

Jokowi sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Banyak kemajuan-kemajuan dirasakan di Solo. Di antaranya, ada 13 pasar tradisional baru, taman kota, trotoar pejalan kaki, perbaikan administrasi pelayanan dan pengembangan green belt sepanjang Bengawan Solo (7 kilometer).

Jokowi melakukan banyak langkah untuk memberantas korupsi. Sebagai hasilnya, Solo masuk tiga besar kota dengan indeks persepsi korupsi terbaik di Indonesia. Pak Jokowi juga menjadi pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010. Sebelumnya, pada 2009, ia menerima penghargaan Piala Citra Abdi Negara dari Presiden RI untuk kinerja kota dalam penyediaan Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan.

Berikut adalah “Dialog Kepemimpinan dengan Jokowi” di mailing-list Senyum-ITB.

Suprapto PL-79:
Dalam hal “keberhasilan” Jokowi pada kepemimpinan Kota Surakarta (Solo) salah satunya adalah diawali adanya atau terbangunnya faktor “kepercayaan, kejujuran dan kemauan baik” di antara pemangku kepentingan (stakeholders) Kota Solo (Pemkot, masyarakat, pihak ketiga). Kondisi ini selanjutnya menciptakan sikap penerimaan (acceptance) yang positif atas gagasan-gagasan penataan dan pembangunan Kota Solo. Sangat boleh jadi, kepemimpinan Jokowi telah berhasil melakukan “character approach” pada masyarakat dan lingkungan Kota Solo yang barangkali memang masih relatif homogen.

Pertanyaan saya ada 2 saja. Pertama, mungkinkah kondisi-kondisi lingkungan dan masyarakat di atas ditiru dan diterapkan di kota-kota lain terutama yang lebih kompleks (heterogen)? Kedua, seringkali masalah yang selalu terjadi di lingkungan kita atas suatu program adalah masalah keberlanjutan (sustainabilitas). Seringkali terjadi “penerus” berikutnya kurang berkenan untuk “melanjutkan dan mengembangkan” yang lama yang sudah dinilai baik. Nah, apakah Jokowi sempat terlintas kekhawatiran ini? Bagaimana “menyiapkan” kelanjutan pola kepemimpinan yang selama ini telah dilaksanakan? Sekali lagi terimakasih atas kesempatannya.

Jokowi:
1. Bisa diterapkan di kota-kota yang lain, karena di Solo juga sangat heterogen. disini ada fundamentalis Islam, fundamentalis Kristen, fundamentalis Kejawen dll. yang penting kredibilitas produk yang kita kerjakan terbangun dengan baik. Kota dipandang sebagai sebuah produk perlu tahapan manajemen produk, manajemen brand dan manajemen customer dalam pengelolaannya, … tahapan itu yang kami lakukan
2. Kita punya konsep plan kota sampai 2025. yang ini kita masukkan dalam RPJMD dan RPJPD yang sudah diperdakan, sehingga payung hukumnya jelas. ada rencana-rencana detil yang kita buat sehingga kita bekerjanya lebih enak. Walikota berikutnya bisa memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi panduan itu mau tidak mau harus dipakai meskipun tidak 100%.

Ari-Ms 76:
Saya ada titipan pertanyaan dari teman di Bali, poin-poinnya adalah sbb:
Ada paket wisata dari luar negeri ke Bali. Dalam perjalanannya, di improve termasuk mampir Bandung untuk belanja dll. Dari analisa pasar, ternyata Solo sangat menarik untuk disinggahi, sehingga ada rencana paket tersebut diextend menjadi Bandung – Bali – Solo, misalnya. Kalau lihat going concern Bapak soal budaya dll, seharusnya ini sejalan ya. Apakah Bapak dan tim siap melakukan pertemuan dan persiapan penjajagan ini, termasuk dan tidak terbatas pada rute pesawat Bali – Solo atau Bandung – Solo atau LN – Solo. Juga atraksi seni. Kalau batik Pasar Klewer dll, rasanya sudah siap. Tidak perlu di up grade. Justru natural itu yang menarik. Kalau Bapak berminat, siapa yang harus dihubungi? Apa dengan Bapak dulu? Terima kasih.

Jokowi:
Bisa saja Pak, karena kita memang baru gencar-gencarnya melakukan city branding dan promosi kota. Kita siap melakukan pertemuan. Bisa langsung ke saya atau ke Lusi di (0271) 712004

Jonathan Simanungkalit:
Apa Dasar Analisa yang dibuat oleh Pak Joko Wi untuk merancang ulang Solo sehingga kondusif untuk berbagai lapisan masyarakat Solo maupun mereka yang datang ke Solo. Terima kasih.

Jokowi:
1. Rutin mensurvei keinginan masyarakat setiap tahun
2. Di kantor maksimal 1 jam sisanya di lapangan untuk melihat masalah atau problem dan mencarikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Satyo Fatwan GM-78:
1. Seandainya Bapak diminta menganjarkan tentang kepemimpinan kepada para formal leaders yang ada di Indonesia, bagaimana Bapak akan melakukannya?
2. Menurut hemat Bapak faktor apa saja yang paling menghambat tumbuhnya kepemimpinan di formal leader Indonesia padahal sebagai bangsa kita kaya dengan berbagai filosofi kepemimpinan.

Jokowi:
1. Memberikan tips-tips sederhana mengenai cara-cara membangun kredibilitas produk/program sehingga masyarakat trust pada kita. Ini sebetulnya sangat gampang tetapi tergantung NIAT … mau atau tidak melakukan
2. Tahapan recruitmen politik dari bawah yang dilakukan partai-partai menurut saya tidak melalui tahapan yang benar sehingga banyak muncul pemimpin-pemimpin dadakan yang tidak melalui proses pertarungan alami dari nol

Satyo Fatwan GM-78:
Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan lanjutan, kalau boleh bung/mbak Mod, Tahapan recruitment politik yang ideal namun sekaligus praktis untuk kondisi Indonesia sekarang seperti apa Pak?

Jokowi:
Pak Satyo, ya urut dari pegang wilayah Kabupaten/Kota, kemudian pegang Propinsi baru pegang Negara, sehingga tahu/menguasai kondisi daerah dan kesulitan rakyat di bawah, dan bukan karena diberitahu kanan kiri saja

Nurhasan Akbar:
Mohon kami bisa belajar dari Bapak, hal apa yang paling penting yang Bapak pelajari selama Bapak memimpin Kota Solo serta birokrasinya. Dari semua yang sudah Bapak kerjakan untuk Solo, pekerjaan apa yang Bapak anggap paling berhasil Bapak lakukan? Terima kasih atas waktu Bapak, semoga Pak Jokowi selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Jokowi:
Saya selalu belajar dari problem-problem dan masalah-masalah di masyarakat, dan juga bertanya kepada rakyat bagaimana kira-kira mencari solusinya. biasanya ada beberapa alternatif solusi dan saya biasanya hanya memutuskan satu dari beberapa solusi yang ada yang saya anggap paling kena sasaran. Belum ada yang berhasil, karena saya merasa semuanya masih dalam proses.

Ari MS-76:
Seperti di Malaysia dan Sumatera, regular orang2 malaysia datang ke sumatera, karena ada ikatan emosional. Karena satu rumpun, satu bahasa, satu leluhur, dll. Solo dengan Bali juga demikian, ada ikatan emosional. Karena agama, candi, dll sehingga ada kunjungan regular masyarakat Bali ke Solo. Untuk membuat ini lebih intens atau lebih berguna bagi kedua belah pihak (dan pihak lain), boleh tahu program Bapak apa saja? Ini juga pertanyaan titipan Pak. Jadi kalau yang asli bisa bergabung, biar tanya sendiri. Matur nuwun Pak.

Jokowi:
Saya berusaha agar ada penerbangan langsung dari Solo-Bali, Bali-Solo tetapi sampai saat ini belum berhasil karena load factor pesawat yang masih rendah.

Ringgas Hutagaol:
Sesuai sistem demokrasi kita, pada saat Pilkada calon kepala daerah harus diajukan oleh Partai Politik. Banyak juga calon yg menggandeng pengusaha utk membiayai kampanyenya. Jika calon yg didukung tsb berhasil memenangkan Pilkada, maka akan ada balas jasa kepada Partai Politik dan pengusaha tsb.

Bagaimana pengalaman dan kiat2 Pak Jokowi pada Pilkada lalu sehingga tidak perlu melakukan balas jasa dgn membagi-bagi Proyek yg dibiayai oleh ABPD ? Banyak pimpinan daerah yg terjerumus korupsi akibat kewajiban balas jasa ini. Kondisi ini yg membuat saya jadi enggan memiliki cita-cita utk menjadi pimpinan daerah. Mohon maaf jika ada kata2 saya yg salah. Terima kasih.

Jokowi:
Yang paling penting jangan merasa tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi… harus kukuh dengan prinsip ini. Kalau sudah tersandera untuk membalas jasa jangan harap bisa menjadi pemimpin yang baik… karena kalau sudah tersandera kepentingan, inovasi-inovasi terobosan yang akan kita lakukan juga akan tersandera

Agung Wulan Piniji:
Melihat kota solo sekarang, saya rasakan sangat berbeda dengan ketika 10 tahun yang lalu waktu. jauh sangat berbeda. Saya merasa lebih betah dan merasa kangen selalu untuk kembali ke sana. saya juga merasa seperti di eropa ketika berada disolo. Kota mana di luar negeri yang Bapak jadikan rujukan untuk membangun kota Solo seperti saat ini? Bagaimana Bapak bersinergi dengan anggota DPRD kota Solo sehingga sejalan dan sevisi? Terima kasih.

Jokowi:
Singapore dan Korea, terutama dalam manajemen transportasi dan ruang-ruang publik. Setiap program yang akan kita kerjakan kita paparkan secara detail, ada kalkulasi return social dan ekonomi yang kita dapatkan dari setiap program. Ini yang selalu saya sampaikan ke Dewan setiap tahun.

M. Danil Daud:
Sbg walikota di zaman reformasi ini, tentunya bapak terpilih dalam pilkada. Pertanyaan saya kualitas kepemimpinan seperti apa menurut bapak yang menyebabkan Bapak terpilih menjadi Walikota Solo? Terimakasih sebelumnya.

Jokowi:
Pak Danil, untuk Pilkada pertama saya hanya terpilih 37%, karena saat itu saya tidak dikenal orang. Pilkada kedua saya terpilih dengan angka 90,09%. Menurut saya karena integritas dan kerja keras.

Bambang Setijoso:
Pada bulan Januari & Februari 2010, kami telah menyampaikan rasa keprihatinan kami akan kondisi gedung Wayang Orang Sriwedari, kepada Bapak dan staff melalui SMS dan email, dan mendapat jawaban pada waktu itu sbb, “Terimakasih atas masukannya dan akan diperhatikan”.

Pada waktu itu pada intinya kami menyampaikan bahwa suara bising/hingar bingar dari THR masuk ke gedung WO sehingga sangat mengganggu jalannya pertunjukan dan menganngu penonton. Disamping itu, kami juga telah menyampaikan usulan2 kongkrit jangka pendek dan usulan jangka panjang.

Catatan: Petugas ditempat menyatakan telah berulang kali menyampaikan kekecewaan ke THR & Pemdda Solo, tetapi tidak mendapat tanggapan. Beberapa kalangan yg berkecimpung didunia pertunjukan Wayang dan Gamelan Jawa, telah menyatakan kekecewaan yg serupa.

Pertanyaan kami, apakah kondisi WO Sriwedari (khususnya berkenaan dg akustik) sekarang sudah baik / mendapat perhatian Walikota ?

Jokowi:
Kawasan Sriwedari sedang dalam sengketa antara Pemkot dengan Ahli Waris dan sudah sampai MA, sehingga kita tidak bisa memanage dengan baik kawasan itu, karena masih dalam proses wilayah hukum.

Nurhasan Achmad:
Baru-baru ini diberitakan di media bahwa Bpk mau menghidupkan kembali jalur KA Wonogiri-Solo dengan Gerbong Wisata (yg nyaman ber AC). Siapakah target penumpangnya? Apakah wisatawan ataukah warga Wonogir/Solo pengguna moda transportasi? Apakah cukup feasible dilihat dari kacamata bisnis? Jangan-jangan hanya bertahan sebentar lalu sepi dan akhirnya mati karena rugi dan gak bisa nutup biaya operasionalnya. Mohon pencerahannya pak.

Jokowi:
Kita ingin menyiapkan dan mengantisipasi angkutan umum massal 30 tahun yad … bukan mengatasi setelah ada masalah kemacetan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan transportasi, meskipun dari kacamata bisnis rugi … karena ini adalah pelayanan. Penumpangnya ya warga ya wisatawan.

Mufti, MA-79:
Sebagai kota yang terus berkembang, bagaimana kota Solo mengantisipasi isu pembangunan millenium atau yang lebih dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Ada dua isu utama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak.
1. Bagaimana kota Solo berbenah diri mengatasi persoalan “kemiskinan” dan “kesehatan” utamanya masalah kesehatan Ibu dan Anak.
2. Saya salut kepada Solo yang begitu peduli pada kondisi dan status pendidikan anak. Sejauh mana Bapak mempersiapkan kota Solo seandainya Solo dijadikan model kota Anak? Terima kasih Pak.

Jokowi:
1. Masalah pendidikan ada program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) yang anggotanya 43.000, dan kesehatan ada program PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta) yang anggotanya 206.000 … ada Kartu Silver untuk setengah miskin, Gold untuk yang miskin dan Platinum untuk yang sangat miskin. Semuanya by Name dan by Address sehingga tersistem dan gampang controllingnya.
2. Solo sudah menjadi role model Kota Layak Anak … ada : Taman Cerdas Kampung (7 lokasi di kawasan kumuh), ada pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), ada Kartu Insentif Anak (KIA), ada Forum Anak Solo di setiap kampung. Tahun ini pada bulan Juli, Solo akan dijadikan tuan rumah KONFERENSI KOTA LAYAK ANAK SE ASIA PASIFIK. Sebelum penentuan menjadi tuan rumah sudah di cek 3 kali dari panitia Internasional.

Mufti, MA-79:
Wuihhhh ….Mas Jokowi … jempols … cah Badran Solo ikut seneng. Sukses Mas … kangen jajan pasar kota Solo.

Bambang Sugiyarso, MS-79:
Wah top lah, saya ikut bangga dengan prestasinya. Selamat dan semoga makin sukses. Amin.

Harapan Rachman:
Saya mengetahui bila Indeks Persepsi Korupsi Solo menempati peringkat 3 seluruh Indonesia (TI 2010). Apa kiat-kiat Bapak? Apakah budaya nepotisme di Solo kuat? Dan bagaimana mengatasinya? erima kasih atas waktu Bapak. Semoga sukses selalu Pak.

Jokowi:
Meskipun tiga terbaik, nilainya masih 6 … jadi masih ada sisa 4 yang belum baik, belum baik punglinya, belum baik nepotismenya. kita perbaiki sistem, perlu waktu yang lama untuk menjadikan Solo kota yang bersih dari pungli, nepotisme dll … perlu proses dan perlu waktu. Saya merasa Solo belum baik.

Satyo GM-78:
Bapak dengan statement ini menunjukkan apa yang disebut oleh Jim Collins sebagai Level 5 leadership! Selamat Indonesia, masih ada pemimpin seperti Pak Jokowi!!! Alhamdulillah.

Ari- MS76:
Saya dengar Bapak sedang menggali budaya “macan luwe”. Gaya berjalan putri solo yang ditiru peragawati kelas dunia macam naomi campbell itu khan berasal dari solo. Tiruannya meskipun bagus, tapi terkesan centil atau kurang tulus. Padahal khan ada patron nya ya Pak? Misalnya posisi kaki kanan dan kiri saat melangkah. Juga posisi bahu kanan dan kiri terhadap tubuh, kaki dan kepala. Ini yang sulit. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar, pasti ciamik banget ya Pak. Macan nya sendiri mungkin kalah sama putri solo nya, hehehe. Kasih bocoran dikit dong Pak, penelitian Bapak dan temen2 sudah sampai dimana? Biar nanti yang jalannya kayak macan luwe bukan hanya putri Bapak. Tetapi putri saya juga . Terima kasih Pak. Sugeng siang.

Jokowi:
Pak Ari, “penelitiannya” belum selesai.

Dani Badra FT-04:
Langsung saja, Pak. Saya mau tanya kota solo itu ke depannya akan dibawa ke arah ‘barat’ atau mengikuti kearifan lokal beserta contoh real-nya pak. Terimakasih Pak Jokowi.

Jokowi:
Solo masa depan adalah solo masa lalu. Solo yang modern adalah Solo yang tradisional. Menggabungkan dua hal inilah (80 tradisi, 20 modern) yang menjadi tantangan kita.

Andrianto Soekarnen:
1. Menurut Bapak, apa 5 nilai kepemimpinan terpenting? Bagaimana Bapak mempraktekan masing-masing nilai kepemimpinan tersebut?
2. Mungkinkah kepemimpinan yang bersih di Indonesia? Mengapa?

Juga, ada titipan pertanyaan dari komunitas QB Leadership Center melalui Twitter:
Dari @Puan_yeah: Siapa yang berjasa menjadikan Bapak seeperti sekarang ini?
Dari @rohbudbud: Bagaimana cara Bapak membangkitkan semangat di birokrasi Pemkot yg umumnya sangat lamban?

Jokowi:
1. Dua saja Pak Andri, Intergritas dan kerja keras. Ya langsung saja dipraktekkan dalam keseharian.
2. Sangat mungkin. Tergantung Top Leadernya : harus strong character dan bisa memberikan teladan / contoh. Menyiapkan sistem/membenahi sistem, dan memaksakan agar sistem itu jalan. Setiap saat dikontrol sehingga birokrasi selalu merasa diawasi dan ON dalam bekerja.

Santri 91:
Sejauh ini, apa kendala yg masih belum bapak temukan jalan keluar utk mengatasinya dlm merealisasikan visi dan misi kota?

Jokowi:
Masalah budget yang selalu tidak cukup untuk merealisasikan sebuah program dengan cepat. Dengan posisi budget seperti ini perlu waktu 20 tahun untuk menjadikan sebuah kota yang mapan.

Munji Syarif:
1. Terimakasih karena telah menjadi contoh pemimpin anti korupsi. Mohon maaf sekiranya pertanyaan ini terlalu umum.
2. Kira-2 apakah yang menjadi sebab korupsi pada bawahan2 di lingkungan pemda (dimana saja di Indonesia atau paling enggak di Solo jika masih ada bawahan yg koruptif)? dan bagaimana pencegahannya?
3. Menurut pengamatan bapak yg mempunyai rekan sesama walikota/bupati, apa sebab banyak Walikota/Bupati yg “terjebak” atau “menjebakkan diri” pada situasi koruptif? Masih menurut pengamatan bapak, bagaimana halnya dengan pola koruptif atasan walikota/bupati yakni para gubernur yg semakin marak (berita terakhir 17 gubernur ditenggarai korupsi).
4. Bagaimana agar efektif memberantas korupsi dengan cepat dan tanpa gejolak?

Terimakasih atas perhatiannya.

Jokowi:
1. Perlu pembenahan dan perombakan sistem secara total dan leader yang bisa dijadikan contoh.
2. Karena tersandera oleh investor politik…
3. Waduh nggak tahu saya
4. Dimulai dengan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah … ini yang harus segera dimulai

Munawar:
Saya asli Solo dan masih sering berkunjung ke Solo, karena keluarga besar banyak yang berdomisili di sana. Mohon tanggapan mengenai hal berikut:
1. Berkenaan dengan keterhubungan Solo dengan kota-kota/negara lain, ada sarana transportasi yang harus dibenahi. Khususnya mengenai keterhubungan bandara Adisumarmo dengan kota Solo. Saya yakin Anda tahu masalahnya: ada monopoli angkutan di bandara tersebut (oleh taksi dari koperasi suatu angkatan), sehingga mengakibatkan ineffisiensi, harga tinggi serta mengurangi berkembangnya bandara. Jika dilihat perbandingan dengan bandara Yogya, ada integrasi Bandara – Stasiun kereta Maguwo – Terminal bus JogjaTrans dan keterbukaan sarana taksi. bagaimana mengatasi ini?

2. Masalah PKL. Sekarang di banyak jalur utama a.l. Jalan Veteran, PKL kembali merebak. Modusnya mungkin ingin memperoleh jatah kios gratis seperti yang pernah terjadi dengan ex. PKL Banjarsari. Menurut Anda, apakah pendekatan pembagian kios gratis akan menyelesaikan masalah, dan bukan memanjakan/membuat orang belomba-lomba ‘nakal’ agar diberi gratisan kios? Terima kasih.

Jokowi:
1. Saya sudah berkali-kali berkomunikasi dengan pihak bandara dan AU, tetapi selalu dijawab, “ini menyangkut masalah kesejahteraan”, dan bandara bukan wilayah administratif Solo, ini juga menyulitkan.
2. Kita sudah punya database PKL, itu yang kita pakai untuk pemberian kios. saya yakin tidak terjadi “kenakalan” agar diberi kios gratis. Memang masih banyak PKL di Solo yang bertebaran, yang diselesaikan baru 62%, sisanya belum tertata.

Sena, SI-91:
1. Apa problem utama kota Surakarta ? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?
2. Saya melihat misi Bapak mengenai pendidikan di website resmi kota Surakarta, http://www.surakarta.go.id/ , “..To improve service and to expand access to people in education, by employing free school programs, plus schools, community education assistance, development of educational facilities, improving the quality of teachers and education personnel… ” Apa kiat-kiat Bapak untuk mewujudkan misi ini, dan bagaimana pencapaiannya sampai saat ini ?

Satu usulan untuk website kota Surakarta, kalau bisa ditambahkan kolom pengaduan atau masukan dari warga (atau mungkin saya terlewat membacanya?). Malah mungkin bisa dibuatkan semacam online rating penilaian dari warga untuk pelyanan aparat Surakarta (sebagai contoh http://www.healthgrades.com/, dalam menilai pelayanan dokter pada pasiennya). kalau rating nya bagus akan menjadi apresiasi buat aparat, dan kalau rating nya jelek bisa dijadikan bahan evaluasi.

Semoga Bapak bisa terus sukses memimpin Solo. Terimakasih,

Komentar- komentar:

Nandang Solihin:
Saya tidak bertanya, hanya mendoakan semoga Pak Jokowi bisa diberi kekuatan kesempatan untuk dapat memimpin negeri ini… Semoga solo bisa menjadi inspirasi batu loncatan untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari korupsi kemiskinan.

Rusi Hidayat Susilo:
Gaya kepemimpinan bapak mirip sekali dengan Presiden Iran Ahmadinejad, setiap hari satu jam di kantor, selebihnya buat keliling dan berdialog dengan rakyat. Kepemimpinan seperti itulah yang disukai olah rakyatnya.

Akhyar – 98:
Emailnya bagus. Saya jadi inget Foursquare.. Hehe Sukses ya pak.

Kacuk Sumarto:
Mengucapkan selamat dan sukses buat temen2 (Bu Betti dkk) yang meng’inisiasi adanya dialog ini. Saya sendiri nggak ikut, meskipun ada yang menggelitik. Khususnya bidang air bersih dan persampahan (note: 2 tahun lalu ikut mempromosikan Global Partnership Output Based Aid dari Bank Dunia, unt kedua bidang tersebut, dibeberapa kota salah satunya Solo. Sekaligus tempat lahir saya). Melalui komunitas ITBSOLO saja nanti akan saya sampaikan lebih detil.

Semoga acara ini tidak hanya sekali saja dan tidak hanya mas Jokowi saja. Sehingga sharingnya bisa banyak, dan membawa alumni ITB (setidaknya saya yang merasakan banyak manfaatnya) untuk lebih mendalami pengelolaan daerah.

Menurut saya, nara sumber tidak selalu yang dianggap berhasil (seperti mas Jokowi) tetapi juga yang gagal (dan mengerti mengapa dia gagal). Ini saya anggap perlu, bahwa belajar tidak selalu dari yg berhasil saja tetapi juga dari yg gagal. Perlu sangat-sangat dihindari nara sumber yang ‘jaim’..maunya cuman pencitraan saja, bukan karyanya.

Sekali lagi: Selamat dan selamat. Salam Hangat.

Surono – 76:
Saya kira jika tdk sempat terjawab, pertanyaan @ri scr pribadi hrs dimaklumi, tetapi saya puas dgn membaca pertanyaan dari rekan2 Alumni dan membaca jawaban dr Bapak Jokowi. Waktu dua jam tdklah panjang n tdk cukup dalam acara dialog yg sangat menarik ini. Saya stuju dgn usulan salah seorang Alumni (maaf lupa namanya) untuk mengundang yg gagal, agar supaya kita belajar dr kegagalan tsb untuk meraih keberhasilan. Itu terserah kpd Mba Betty saja, saya hanya sbg pandemen dialog yg konstruktif, inspiratif dan saya yakin akan membawa manfaat bagi kita semua.

PENUTUP

Terima kasih kepada Pak Jokowi atas sharing selama 2 jam yang sangat menarik, to the point, dan menginspirasi. Semoga akan lebih banyak lagi pemimpin pemimpin Indonesia yang berintegritas tinggi dan bekerja keras seperti yang telah Bapak contohkan. Semoga sukses senantiasa menyertai Bapak, Solo, dan segenap masyarakatnya.

Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini.

Salam hangat penuh semangat

Betti Alisjahbana

sumber: http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1406%3Adialog-kepemimpinan-dengan-jokowi-walikota-solo&catid=34%3Ainspiring-leader&Itemid=30

 

Wali Kota Solo Bedah Harta?

sumber: http://blog.tempointeraktif.com/nasional/jokowid-bedah-harta/#more-502

Wong Solo mana yang nggak kenal Jokowid? Orangnya kecil kerempeng, yang oleh penjual makanan di Solo disebut bapaknya pedagang kaki lima. Dialah Wali Kota Surakarta Joko Widodo. Dua hari lalu ia bikin acara talk show heboh di sebuah pusat perbelanjaan.

Tema acara itu unik, semacam “bedah harta”. Di hadapan pengunjung mal Jokowid membeberkan pertambahan hartanya setelah tiga tahun menjabat. Yang tidak puas dengan penjelasannya dipersilakan bertanya. “Kekayaan saya bertambah Rp 3.425.604.524,” kata dia dalam acara itu.

Nilai harta Jokowid bertambah rata-rata semiliar dalam setahun. Ia merinci detail macam-macam kekayaannya itu mulai dari sebidang tanah di Sragen hingga Balikpapan serta sejumlah uang tabungan rupiah dan dolar.

Joko Widodo tak sendirian. Wakilnya, FX Hadi Rudyatmo, ikut serta bedah kekayaan. Harta Hadi tak sampai berjibun seperti Jokowid. Total nilai kekayaan Hadi hingga akhir tahun lalu setengah miliar rupiah lebih sedikit. Ia bahagia karena tak punya utang ataupun piutang.

Cara Jokowid ini patut dipuji apabila keterbukaan itu dilakukan dengan jujur. Sebab, tak banyak pejabat yang mau melaporkan daftar kekayaannya meski sudah menjadi kewajiban. Kalaupun mau, mereka umumnya terpaksa membuat laporan.

Boleh jadi, di antara pejabat yang bandel itu khawatir dituding korupsi apabila mengumumkan hartanya tumbuh berlipat-lipat. Mungkin juga mereka segan dibilang pamer kekayaan, takut disebut riak, sombong, dan alasan tabu.

Transparansi seorang pejabat belum cukup. Apa faedahnya bagi rakyat apabila kekayaan pejabat tumbuh cepat, sementara kondisi warganya tetap malarat. Pejabatnya sidah makmur, nah kados pundi rakyatipun?

 

Dibilang Bodoh Oleh Gubernur Jateng, Walikota Solo Santai

sumber: detik.com

Solo – Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan Walikota Solo Joko Widodo sebagai pribadi bodoh karena berani menentang gubernur dalam pembangunan mal di Solo. Lantas apa reaksi Joko Widodo dikatakan demikian? Pria yang akrab dipanggil Jokowi ini tetap kalem.

“Iya, saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang. Dibilang begitu ya nggak apa-apa,” kata Jokowi di Balaikota Surakarta, Senin (27/6/2011).

Dia juga mengaku tidak akan memberikan reaksi berlebihan atas penilaian Bibit terhadap dirinya itu. Menurut dia, Pemkot Solo akan mengumpulkan aneka berkas untuk bisa menjelaskan sikap Pemkot Solo kepada Pemprov Jateng.

“Nanti kami akan kumpulkan semua data-data yang ada. Selanjutnya saya akan segera bertemu beliau (Bibit Waluyo-red) untuk berkoordinasi membahas masalah ini. Dengan begitu diharapkan akan bisa mendinginkan suasana yang sedang panas ini,” ujar Joko.

Lebih lanjut dia mengatakan penolakan Pemkot Surakarta terhadap pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo adalah untuk membatasi maraknya pasar modern. Dia mengatakan sebelumnya telah ada 12 kali pengajuan pendirian mal dari sejumlah pihak yang tidak disetujui karena memang Pemkot Surakarta berkomitmen membatasi keberadaan mal di Solo.

“Kita itu ingin membatasi keberadaan mal di Solo karena kita harus memikirkan keberadaan pasar tradisional. Kalau itu terbuka sama sekali, sebelumnya sudah ada rencana 12 mal tapi tidak kita izinkan,” ujar dia.

Sebelumnya usai peresmian jembatan di Magelang, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan Jokowi bodoh. Jokowi dianggap melawan gubernur dalam pembangunan mal di Solo. Rencana mal yang ditentang Pemkot Solo dibangun di bekas gedung bersejarah pabrik es Saripetojo. Namun pabrik es ini dinilai sebagai aset Pemprov Jateng, sehingga Pemkot Solo dianggap tidak bisa memprotesnya.

(mbr/fay)

PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pensiun Dini

Berikut adalah kumpulan berita tentang Pensiun Dini PNS (pegawai negeri sipil)

sumber: detik.com

Jumlah PNS ‘Bengkak’, Pemerintah Siap Pakai Outsourcing

Jakarta – Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,” ujarnya di DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Untuk itu, dia menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan.

“Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita,” jelasnya.

Bahkan, Anny menyatakan adanya pemikiran untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit.

“Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS. Misalnya untuk kerumahtanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS,” tandasnya.

(nia/ang)

 

Agus Marto: Jumlah PNS Sudah Cukup Tinggi

Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat. Saat ini saja tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah.

“Kita terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Agus Marto menyatakan jika tidak diwaspadai maka selain dapat memberatkan anggaran seperti gaji, juga akan membebani anggaran pensiun dan asuransi.

“Karena kalau tidak hati-hati, selain menyangkut biaya pegawai tapi jug berhungan di tunjangan hari tua, pensiun dan itu akan berakibat kepada institusi seperti Taspen, Askes, Asabri yang nanti akan mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya jumlah PNS secara mendadak dan kurang terencana,” jelasnya.

Menurut Agus Marto, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja PNS. Selain itu, lanjut Agus Marto, perlunya pengetatan jumlah PNS melalui seleksi yang lebih selektif.

“Ketika tidak pandai mengeluarkan kebijakan dari efektivitas PNS, itu kita kadang-kadang secara tidak sadar terus menambah PNS hanya dengan satu proses yang terlalu sederhana, padahal jumlah PNS itu kalau ingin ditambah betul-betul harus melalui proses yang baik yaitu di Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), BKN, maupun di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

(nia/hen)

Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usulkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan jumlah PNS.

“Kalau saya secara internal di Dirjen Perbendaharaan mau mengusulkan program pensiun dini secara sukarela, dari (usia) 50-55 tahun, dan Undang-Undangnya memungkinkan. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, lalu nanti kita kasih diberikan kompensasi khusus pesangon. Tapi belum di-approve,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan,Agus Suprijanto saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Agus menilai jumlah PNS yang terus meningkat disebabkan pemekaran-pemekaran wilayah yang dilakukan dan juga adanya kewajiban mem-PNS kan para pegawai honorer. Hingga kini kurang lebih tercatat jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang PNS.

“Karena pemekaran-pemekaran terus kewajiban-kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer jadi terus berkembang, harus ada re-sizing, yang pensiun, pensiunkan,” ujarnya.

Menurut Agus, usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” tandasnya.

(nia/hen)

 

PNS Tak Produktif Siap-siap Dapat Tawaran Pensiun Dini

Jakarta – Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya,Jakarta, Kamis (23/6/2011)

Untuk itu, ia mengharapkan para pegawainya bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga meskipun biaya pegawai besar, tapi seimbang dengan produktivitasnya.

“Term yang mau kita gunakan bukan soal semata penekanan biaya pegawai tapi lebih pada produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan oleh pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit akan membuat proroduktivitas pegawai meningkat, jadi secara umum kita harapkan pegawai di kemenkeu dapat meningkatkan produktivitasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” jelas Suprijanto.

(nia/hen)

 

Sukarela Pensiun, PNS Bakal Dapat ‘Golden Shake Hand’

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ‘golden shake hand’ atau kompensasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun disi secara sukarela sebelum habis masa jabatan.

“Kan kalau di perusahaan juga ada semacam ‘Golden Shake Hand’ gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat. Tapi itu perlu proses review bagaimana penghitungannya, itu nanti harus dilihat kembali,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (22/6/2011).

Menurut Anny, pemberian pensiun dini ditentukan oleh performance based. Jika telah dilakukan pelatihan, tetapi tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun dini.

“Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu, bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga ga bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik, kan tidak mungkin juga tersandera, kita jadi terbebani dengan SDM yang besar itu menghabiskan uang negera itu tidak produktif dan itu salah, menyalahi performance, prinsipnya kan seperti itu, dan itu harus dibuka opsinya. Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, tambah Anny, akan lebih hemat dan bisa digunakan untuk pos yang lebih penting seperti infrastruktur.

“Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lain-lain,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengaku kewalahan mengatasi jumlah PNS yang terlalu banyak dan pembayaran pensiun yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah berniat untuk membuat program pensiun dini bagi PNS.

(nia/qom)

 

Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

Jakarta – Perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang ‘terpilih’ dianggap tidak mampu bekerja optimal atau miskin kinerja.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, di Minggu (26/5/2011).

“Jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya,” ungkapnya.

Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit.

“Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal.

Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. “Intinya, reformasi birokrasi yang benar –desain dan tahapannya– akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut,” paparnya.

Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi.

“Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah awal reformasi birokrasi harus dimulai dengan penyesuaian jumlah pegawai, dibandingkan dengan pemberian remunerasi. Pasalnya, dengan pemberian remunerasi masyarakat berbondong-bondong ingin masuk menjadi PNS, terutama di Kementerian Keuangan.

Hal ini mengakibatkan pembengkakan selain akibat adanya pemekaran wilayah. “Seharusnya penyesuaian jumlah PNS dengan tupoksi ini yang harus menjadi langkah awal reformasi birokrasi. Bukan kenaikan remunerasi seperti di Kemenkeu. Jadi kalau Menkeu kewalahan, itu konsekuensi dari langkah keliru reformasi birokrasi, selain merupakan akibat pemekaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

(nia/wep)

 

Daripada ‘Menganggur’, PNS Pasti Pilih Pensiun Dini

Jakarta – Kementerian Keuangan merasa yakin opsi pensiun dini yang rencananya akan ditawarkan akan diminati oleh PNS di lingkungannya. Karena saat ini banyak pegawai yang tidak berkinerja bagus sehingga ‘menganggur’ dan tidak punya tempat.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, saat ini beban belanja pegawai sangat tinggi dan sebenarnya banyak PNS yang performanya tidak bagus.

“Kalau seseorang tidak bisa perform, maka tunjangan kinerjanya kan tidak dibayarkan sesuai dengan merit system. Nanti dia berpikir daripada saya tidak dapat tunjangan kinerja penuh, kemudian ditaruh di tempat yang dia juga tidak bisa menunjukkan kinerjanya, maka dia lebih baik pilih pensiun dini. Karena memang ga bisa masuk di mana-mana sehingga otomatis menjadi semacam penganggur,” kata Anny di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Anny mengatakan selama ini pemerintah telah bekerja keras untuk membenahi kinerja PNS, seperti dengan pelatihan-pelatihan. Tapi masih ada saja yang memang performanya kurang meyakinkan. Karena itu pensiun dini menjadi bagian dari solusi sehingga anggaran bakal makin efisien.

“Kalau pegawai itu yakin bisa pensiun dini, maka dia akan mendapat penggantian yang baik sehingga dia bisa usaha dan sebagainya. Tapi nanti kita masih melakukan review. Review nanti dilakukan MenPAN. Tapi ini (pensiun dini) sebetulnya harus menjadi pilihan solusi yang kita pertimbangkan,” kata Anny.

Selain itu, pemerintah juga melihat borosnya anggaran untuk gaji pegawai di daerah. Sebanyak 30-70% anggaran daerah saat ini habis hanya untuk membayar pegawai saja.

Dikatakan Anny, Kemenkeu siap untuk menjadi proyek percontohan program pensiun dini untuk PNS. “Tapi ini kan konteksnya kita melakukan review. Bikin kajian yang rapi dulu. Ini kan juga hajat hidup orang,” jelasnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
(dnl/hen)

 

80% Anggaran Daerah Untuk Gaji, Sisanya Diakali Untuk Korupsi

Jakarta – Pembangunan ekonomi di daerah sulit berkembang karena 80% anggaran daerah selama ini dihabiskan untuk gaji pegawai. Sedangkan 20% untuk pembangunan dan itu pun sering diakali untuk menambah ‘pemasukan’ pejabat daerah.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif dalam seminar yang diadakan di Gedung Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBD sekitar 80% lebih banyak untuk gaji pegawai. Sisanya yang 20% barulah untuk dana pembagunan. Jumlah yang kecil ini pun sering kali diakali lagi demi menabah isi pundi-pundi elit daerah,” tuturnya.

Menurut Syafii Maarif, UU Otonomi Daerah yang diterapkan saat ini membuat daerah mendapatkan suntikan dana baru yang segar. Namun sayangnya dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang luas.

Semua pejabat dan elit daerah mengedepankan kepentingannya sendiri. “Praktik percukongan politik yang busuk dalam setiap pemilukada semakin parah dari waktu ke waktu. Inilah ongkos demokrasi usia muda yang harus kita bayar karena kita tidak mau lagi kembali kepada sistem politik yang anti-demokrasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini hanya 5% daerah yang benar-benar menjalankan tata kelola (good corporate governance) yang baik. Selebihnya entah apa yang terjadi dalam pengelolaannya.

“Jangankan di daerah, di pusat saja prinsip ini masih diabaikan. Memang masih sangat sulit untuk menjalankannya selama pemain-pemain demokrasi adalah kaum elit yang terpasung dalam kultur politik rabun ayam, tidak mau melihat jauh ke depan untuk kepentingan yang lebih besar,” jelasnya.

“Bahkan yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa politik telah dijadikan ladang untuk mengais rezeki. Sebagian intelektual pun telah kehilangan kejernihan berpikir dan menilai karena kuatnya godaan politik kekuasaan itu,” tukas Syafii Maarif.
(dnl/hen)

Kompilasi Berita Diani Budiarto (Walikota Bogor) Menikah…

Tidak ada maksud tertentu apapun dalam postingan ini, hanya sekedar mengupulkan berita-berita tentang pernikahan Walikota Bogor Diani Budiarto, karena pada prinsipnya saya sih bukan penentang poligami, saya fikir menikah lagi bukan merupakan hal yang haram, kalau memang “mampu
kenapa tidak… memang softwarenya laki-laki sidah seperti itu kok diciptakan oleh Alloh

Walikota Tunda Pamer Istri Ke-4

Sumber: Radar Bogor

BOGOR–Walikota Bogor Diani Budiarto sedang menjadi pergunjingan warga. Bukan karena kasus korupsi, tapi karena dia menikah lagi untuk kali keempat. Gosip-gosip pun kian santer ketika perempuan yang dinikahi itu ternyata masih berumur 19 tahun, dan pernikahan dilaksanakan ketika istri kedua Diani dikabarkan sakit.

Kabar yang santer terdengar di kalangan wartawan, terutama yang biasa nge-pos di Balaikota Bogor, perempuan yang dinikahi Diani itu ber nama Siti Indriyani. Dia disebutsebut baru saja lulus dari sebuah SMA swasta di Jakarta. Ada juga sumber yang meng ungkapkan bahwa perkenalanantara Diani dan Siti terjadi di Jakarta. Perkenalan itu lantas berlanjut ke jenjang pernikahan. Kabarnya, akad nikah Diani dan Siti dilaksanakan di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis lalu (23/6). Acara lantas dilanjutkan dengan resepsi yang dihelat di kediaman Diani di Kompleks Cluster Panorama, Bogor Nirwana Residen (BNR), Kecamatan Bogor Selatan.

Sayangnya, acara resepsi walikota itu berlangsung sangat tertutup. Hanya undangan khusus yang hadir. Itu pun diatur sangat ketat. Pantauan Radar Bogor pada Kamis (23/6), seluruh tamu undangan khusus diwajibkan mengenakan batik. Untuk menuju lokasi resepsi, seluruh tamu tak boleh membawa mobil pribadi. Mereka diangkut dengan bus pariwisata. Radar Bogor sempat melihat mobil pribadi walikota bernomor polisi F 1678 BE yang biasa digunakan untuk bertugas, memasuki areal Cluster Panorama BNR siang itu.

Kabar soal pernikahan Walikota Bogor dibenarkan Kabag Humas Pemkot Bogor Asep Firdaus. “Benar, walikota memang telah menikah lagi,” ujarnya. Dia menyatakan, resepsi pernikahan tersebut dilangsungkan secara pribadi dan terbatas, sehingga yang hadir hanya keluarga serta beberapa kerabat Diani. “Itu kewenangan beliau untuk menentukan siapa saja yang diundang,” erangnya.

Menurut dia, masalah pernikahan adalah urusan pribadi seseorang. Jadi, keputusan yang diambil walikota pasti sudah dipikirkan dengan matang, termasuk alasan menikahi Siti. “Orang seperti Pak Diani Budiarto berani terbuka untuk menikah lagi. Itu patut dihargai daripada melakukan halhal yang negatif,” tuturnya. Asep menegaskan, Diani sudah tidak terikat PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. “Sebab, Pak Diani telah pensiun sebagai PNS sejak empat bulan lalu, walaupun masa jabatannya sebagai walikota baru berakhir pada 2014,” tambahnya.

Asep menyatakan, sangat menyayangkan berita yang beredar di surat kabar yang menerangkan bahwa walikota telah menikahi anak baru gede (ABG). Dia berpendapat, perempuan yang dinikahi Diani itu telah cukup umur atau dewasa. “Perempuan tersebut bukan ABG karena telah berusia 19 tahun. Jadi, sudah bukan ABG karena memang sudah cukup umur. Bahkan, postur tubuhnya hampir sama dengan beliau,” ungkapnya. Dengan pernikahannya tersebut, walikota yang menjabat untuk periode kedua hingga 2014 itu memang telah empat kali menikah.

Perkawinannya dengan istri pertama berakhir dengan perceraian. Dia lantas menikah dengan Fauziah Diani Budiarto yang selama ini selalu mendampingi dalam berbagai acara resmi. Pernikahan ketiga Diani terjadi pada 2004 dengan seorang aktivis sebuah organisasi. Beberapa warga Bogor mengkritik pernikahan keempat Diani. Penyebabnya, santer disebut bahwa pernikahan keempat itu dilaksanakan ketika istri kedua Diani sedang diopname di sebuah rumah sakit di Jakarta. “Menikah memang urusan pribadi. Tapi, bagaimanapun, dia adalah pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan. Apalagi, info yang beredar, dia menikah tanpa restu istri-istri sebelumnya,” ujar salah seorang aktivis LSM di Bogor kepada wartawan, Kamis lalu.

Sejak Diani dikabarkan menikah lagi, hingga kemarin wartawan belum bisa menemuinya. Seharian kemarin dia tak muncul di balaikota. Padahal, ada beberapa acara yang harus dihadiri. Di antaranya, acara peringatan Hari Antinarkoba. Tidak munculnya Diani seharian kemarin tak pelak membuat beberapa wartawan yang biasa nge-pos di balaikota menduga-duga. “Kemungkinan sedang bulan madu,” kata seorang wartawan. Tidak ada penjelasan resmi terkait ketidakhadiran Walikota Diani di balaikota kemarin. (sdk)

Wali Kota Bogor Nikahi ABG?

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

BOGOR – Isu soal Walikota Bogor, Diani Budiarto, menikah kembali dengan seorang remaja , berinisial SI, 18, warga Jakarta merebak di Bogor. Resepsi pernikahan, menurut banyak sumber, dilakukan di di Cluster Panorama, Perumahan Elit Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor Selatan.

Berdasar pantauan, di lokasi itu memang tengah berlangsung hajatan. Semua tamu undangan  mengenakan batik dan sebagian besar menggunakan bus pariwisata.

Bila benar, maka ini adalah pernikahan keempat Budiarto. Fauziah Budiarto, istri pertamanya, sedang  terbaring sakit disalah satu rumah sakit di Jakarta.”Bapak dari sekarang sampai Jum’at (24/6) tidak bisa diganggu karena sangat sibuk,” ujar Erry, petugas protokoler yang sehari-hari bertugas di kediaman rumah pribadi Wali Kota Diani Budiarto di Cluster Panorama, BNR, Bogor Selatan, saat ditemui wartawan, kemarin.

Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Bogor, Irianto, menyayangkan hal ini, karena posisi Budiarto sebagai pejabat publik. “Apalagi menikah untuk empat kali dan diduga telah memalsukan surat-suratnya alias tanpa restu istri-istri sebelumnya,” kata Irianto kepada wartawan.

Tak hanya itu, menurutnya, sangat tidak etis seorang kepala daerah menikahi seorang gadis remaja yang sebelumnya sempat  bekerja di sebuah cafe itu. “Kalau seperti ini, sifatnya bukan menolong tapi sudah nafsu semata yang dikedepankan dan ini bisa dikategorikan pelanggaran kode etik pejabat pemerintah,” ungkapnya.

 

KPAI: Wali Kota Bogor Tidak Beri Contoh yang Baik

Sumber: Suara Karya Online

Senin, 27 Juni 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pernikahan ke-4 Walikota Bogor Diani Budiarto dengan gadis berusia 19 tahun, Siti Indriyani pada Kamis 23 Juni lalu terus menuai kecaman.

Sebagai pejabat daerah, seharusnya Diani memberi contoh yang baik bagi warganya. Bukannya mengedepankan nafsunya.

“Saya kira dia bukan contoh yang baik, karena tidak bisa menahan diri. Tentu saja sebagai warga Bogor, saya menolak pemimpin seperti itu,” kata Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam sebuah kesempatan, Minggu (26/6).

Ariest menjelaskan, dari segi usia bila ditinjau dari hukum agama Siti memang sudah pantas menikah.

Namun demikian, yang menimbulkan persoalan adalah istri pertama Diani saat ini tengah dirawat di rumah sakit.

“Ini bisa dianggap sebagai tindakan yang menciderai perasaan wanita. Sekalipun secara agama dibenarkan, sebagai pejabat publik, Diani seharusnya dia bisa menahan diri. Saya kira paradigma kawin dini semacam ini harus diubah mulai sekarang,” ucap Ariest.

 

Wako Bogor Yakini Nikah Lagi Tak Ganggu Tugas

Sumber: Jawa Pos

Siti Indriyani (19), istri Wali Kota Bogor Diani Budiarto dari pernikahan yang keempat.

BOGOR – Walikota Bogor Diani Budiarto menjamin pernikahannya dengan Siti Indriyani (19) tidak akan menganggu tugasnya sebagai walikota. Orang nomor satu di Kota Bogor itu menyatakan, pernikahannya sah, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

“Insya Allah, pernikahan ini tidak akan menganggu aktivitas saya sebagai walikota,” tutur walikota saat ditemui Radar Bogor (JPNN Group) usai menghadiri acara keluarga tadi malam.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, Didin Buchori menyatakan, tidak ada yang salah dalam pernikahan walikota. Namun, menurut mantan Rektor UIKA ini, jika dilihat dari azas kepatutan, hubungan Diani dengan Siti itu bagaikan anak dengan buyutnya. “Yah, meskipun demikian, tidak ada yang salah dalam pernikahan itu karena dilakukan dengan cara yang halal dan suka sama suka,” terangnya.

Didin hanya mempertanyakan apakah Diani yang merupakan penggagas kota beriman dan dan kota halal, meminta izin kepada istrinya sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Siti. Sebab, meminta izin kepada istri merupakan prosedur yang harus dilakukan seorang suami kepada istri sebelum memutuskan untuk menikah lagi.

Secara psikologis, sambung Didin, istri manapun tidak akan gampang memberi izin jika mendengar suaminya akan menikah lagi. “Tapi setidak-tidaknya Diani bisa memberi pengertian jika pernikahan ini bukan untuk kesenangan semata, melainkan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah,” tukasnya.

Didin menjelaskan, seharusnya seorang Diani bisa menjaga privasi pernikahannya agar tidak tembus ke media massa. Sebab, imbas yang harus diterima keluarga besar, mulai dari istri lain serta anak-anaknya, tentu akan membawa dampak psikologis. “Pernikahan sebaiknya tidak disembunyikan. Tapi, Diani yang notabene seorang public figure dan pemimpin Kota Bogor ini, seharusnya bisa melakukan resepsi tanpa bocor ke media massa,” tandasnya.

Karena telah menjadi berita nasional, lanjut Didin, tentu akan sedikit berpengaruh terhadap kinerja Diani dalam mengelola pemerintahan Kota Bogor. Namun, hal tersebut tak sampai harus memberhentikan Diani sebagai walikota. “Kalaupun ada yang salah dari pernikahannya itu, maka saya hanya menyarankan agar Diani bisa banyak mengucap Istighfar,” pungkasnya. (and/rid)

 

PKS: Walikota Bogor Tak Bisa Dipecat Karena Menikah Empat Kali

Sumber ; Detik.com

Jakarta – Walikota Bogor Diani Budiarto kembali menikah dengan seorang remaja bernama Siti Indrayani (19) sebagai pernikahaan keempatnya. PKS sebagai salah satu partai yang mengusung Diani menjadi Walikota Bogor menilai hal ini bukan pelanggaran yang bisa membuat Diani kehilangan jabatannya.

“Nggak bisa, itu kan nggak melanggar hukum, juga nggak melanggar hukum agama. Kecuali kalau ada yang dilanggar,” ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).

Sebelumnya diberitakan pernikahaan keempat untuk Diani itu berlangsung dengan pengamanan ketat di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR). Kabag Humas Pemkot Bogor Asep Firdaus membenarkan adanya acara sakral tersebut.

Meski demikian, Asep membantah kalau Diani menikahi ABG. Menurut dia, istri keempatnya sudah berumur 19 tahun dan sudah dianggap dewasa.

Resepsi telah berlangsung pada Kamis (23/6) kemarin dengan undangan terbatas di Cluster Panorama, Bogor Nirwana Residence, Bogor, tempat kediaman walikota. Para undangan berbaju batik datang dengan bus Blue Bird.

Jika ada tamu undangan yang memakai mobil pribadi, harus menunjukkan undangan. Bahkan, wartawan sempat melihat mobil pribadi Wali Kota Bogor Diani Budiarto bernomor polisi F 1678 BE yang biasa digunakan untuk bertugas memasuki area cluster Panorama.

Pernikahan keempat ini dikritik. Sebab, Fauziah Budiarto, istri pertamanya, saat ini sedang terbaring sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta.

“Pejabat publik level Walikota, seharusnya menjadi panutan baik bagi masyarakat. Apalagi menikah untuk empat kali dan diduga telah memalsukan surat-suratnya alias tanpa restu istri-istri sebelumnya,” kata Irianto, Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Bogor, kepada wartawan, Kamis (23/6).

Diani Budiarto menjadi walikota Bogor untuk kedua kalinya dalam Pilkada 2009 lalu. Dia yang berpasangan dengan Ahmad Ru’yat itu diusung oleh Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Patriot, PKPI, PPDI, PSI, PBSD, dan PDK.

 

Siti Indriyani, Pegawai Kafe yang Memikat Hati Walikota Bogor

Bogor – Siapakah Siti Indriyani? Gadis berusia 19 tahun ini menjadi istri Walikota Bogor Diani Budiarto dalam pernikahannya yang keempat. Siti rupanya dikenal sebagai pegawai kafe yang berparas cantik.

Menurut seorang sumber orang dekat walikota, dia mengaku mengenalkan Siti dengan Diani. Menurutnya Siti berkenalan dengan Diani, kemudian dari perkenalan itu lama-lama berlanjut dengan pernikahan.

“Siti merupakan salah seorang karyawan sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan,” kata dia, Jumat (24/6/2011).

Saat itu, lanjutnya, Siti sempat drop out dari sekolahnya. Namun setelah kenal dengan Diani, Diani lantas membiayai sekolah Siti sampai gadis belia itu tamat sekolah.

“Siti kembali melanjutkan sekolahnya dan dibiayai oleh Pak Walikota, hingga akhirnya dinikahi,” ujar dia.

Meski baru berusia 19 tahun, namun postur tubuh Siti terbilang aduhai. Paras wajah Siti pun cantik dan memikat hati Diani.

“Keduanya menikah di Masjid Pondok Indah, Jaksel,” jelasnya.

Diani telah menikah empat kali. Pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Diani lantas menikah dengan Fauziah yang kini menjadi ibu walikota. Kemudian pada 2004, Diani mulai berpoligami dengan menikahi seorang pengurus organisasi. Terakhir, Diani menikah dengan Siti.

Resepsi Diani dan Siti telah berlangsung pada Kamis (23/6) kemarin dengan undangan terbatas di kediaman Diani di Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor. Pernikahan keempat ini dikritik. Sebabnya, Fauziah Budiarto istri keduanya yang selama ini mendampinginya dalam acara resmi-resmi sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Diani adalah walikota Bogor yang menjabat untuk periode keduanya, 2009-2014. Pria kelahiran Bandung, 14 Januari 1955 ini, menjadi walikota atas sokongan sejumlah partai antara lain PDIP, Golkar dan PKS.

FPD DPRD Bogor Prihatin Walikota Nikahi Gadis 19 Tahun

Jakarta – Pernikahan Walikota Bogor Diani Budiarto dengan gadis 19 tahun, Siti Indriani, sebagai istri keempatnya, mengejutkan. Tidak terkecuali bagi anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Dodi Setiawan. Dia mengaku kaget saat mendengar kabar itu.

“Saya pribadi prihatin. Itu mengingatkan kepada anak saya. Saya antara percaya dan tidak Pak Walikota menyunting gadis 19 tahun,” kata Dodi saat dihubungi detikcom, Jumat (24/6/2011).

Sebagai kawan, Dodi menjelaskan, pada prinsipnya pernikahan itu sah-sah saja. Manusia dikodratkan berpasang-pasangan.

“Saya juga prihatin, ini menjadi konsumsi publik. Dan kita harapkan ke depan kinerja pemerintahan tidak menurun,” imbuhnya.

Dodi menegaskan, selaku kawan dan anggota DPRD pihaknya tentu tidak bisa melarang walikota menikah keempat kalinya. Menikah lagi adalah hak dari Walikota Diani.

Tentang penilaian negatif dari masyarakat terhadap sang walikota, Dodi menyerahkan kepada publik. “Ya silakan masyarakat luas menilai. Kita positive thinking saja. Meski sejujurnya kita merasa prihatin,” tuturnya.

Diani adalah walikota Bogor yang menjabat untuk periode keduanya, 2009-2014. Pria kelahiran Bandung, 14 Januari 1955 ini, menjadi walikota atas sokongan sejumlah partai antara lain PDIP, Golkar dan PKS.

FPKS Bogor: Walikota Menikah 4 Kali Urusan Pribadi Asal Tak Ganggu Tugas

Bogor – Langkah Walikota Bogor Diani Budiarto menikah untuk keempat kalinya ditanggapi dengan reaksi beragam dari masyarakat Bogor. Para anggota DPRD Bogor pun beragam tanggapannya. Pernikahan Diani dengan gadis 19 tahun diharapkan tidak mengganggu tugas sebagai walikota.

“Kita kalau dari kelembagaan DPR, itu domain pribadi, yang penting tidak mengganggu tugas sebagai walikota,” kata anggota FPKS DPRD Bogor Yusuf Dardiri kepada detikcom, Jumat (24/6/2011).

Menurut Yusuf, pernikahan Diani cukup mengejutkan para anggota DPRD Bogor dan pastinya menjadi perbincangan. Sebagian anggota DPRD Bogor malah baru tahu dari media.

“Di DPRD kita maklum sajalah. Ada reaksi spontan. Apa betul? Ada yang bilang gentle, ada yang bilang lebih baik diumumkan daripada orang lain, beragamlah reaksinya,” kata dia.

Yusuf menambahkan, selama ini publik hanya tahu istri Diani hanyalah Fauziah, yang menjadi ibu walikota. Masyarakat Bogor, yang Yusuf tahu, juga kaget mengetahui walikota mereka menikah keempat kalinya.

“Pada umumnya masyarakat bertanya, apa benar? Masa iya? Mungkin kita maklum kalau publik kaget,” jelas dia.

Yusuf tidak ingin berkomentar soal pernikahan Diani dengan SI (19) saat Fauziah sedang sakit. Para anggota DPRD Bogor, hanya berharap pernikahan Diani kali ini bisa bahagia.

“Jadi sebagai kolega kita ucapkan selamat, mudah-mudahan bahagia,” jelas dia.

Resepsi telah berlangsung pada Kamis (23/6) kemarin dengan undangan terbatas di Cluster Panorama, Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor, tempat kediaman walikota. Para undangan berbaju batik datang dengan bus Blue Bird.

Jika ada tamu undangan yang memakai mobil pribadi, harus menunjukkan undangan. Bahkan, wartawan sempat melihat mobil pribadi Wali Kota Bogor Diani Budiarto bernomor polisi F 1678 BE yang biasa digunakan untuk bertugas memasuki area Cluster Panorama.

Pernikahan keempat ini dikritik. Sebabnya, Fauziah Budiarto istri pertamanya saat ini sedang dirawat terbaring sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta.

“Pejabat publik level Walikota, seharusnya menjadi panutan baik bagi masyarakat. Apalagi menikah untuk empat kali dan diduga telah memalsukan surat-suratnya alias tanpa restu istri-istri sebelumnya,” kata Irianto, Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Bogor, kepada wartawan, Kamis (23/6).

Diani adalah walikota Bogor yang menjabat untuk periode keduanya, 2009-2014. Pria kelahiran Bandung, 14 Januari 1955 ini, menjadi walikota atas sokongan sejumlah partai antara lain PDIP, Golkar dan PKS.

Nikahi Gadis 19 Tahun, Walikota Bogor Sudah Pensiun dari PNS

Bogor – Walikota Bogor Diani Budiarto menikah untuk keempat kalinya dengan SI, gadis muda belia berusia 19 tahun. Diani yakin tidak melanggar peraturan pemerintah terkait poligami, karena sudah pensiun dari jabatan PNS-nya 4 bulan lalu.

“Meskipun dia masih menjabat sebagai walikota, tapi dia sudah pensiun dari jabatan PNS-nya sejak 4 bulan lalu,” kata Kabag Humas Pemkot Bogor Asep Firdaus di Macaroni Panggang, Taman Suryakencana, Bogor, Jumat (24/6/2011).

Karena Diani sudah pensiun dari jabatan PNS-nya, poligami yang dilakukannya diyakini tidak melanggar aturan pemerintah. Dalam PP No 10/1983, ada aturan agar PNS tidak berpoligami.

“Jadi tidak melanggar PP No 10/1983. Tidak ada yang salah, perempuannya sudah dewasa. Menikahnya secara sah menurut agama dan negara,” jelas Asep.

Resepsi telah berlangsung pada Kamis (23/6) kemarin dengan undangan terbatas di Cluster Nirwana, Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor, tempat kediaman walikota. Para undangan berbaju batik datang dengan bus Blue Bird.

Jika ada tamu undangan yang memakai mobil pribadi, harus menunjukkan undangan. Bahkan, wartawan sempat melihat mobil pribadi Wali Kota Bogor Diani Budiarto bernomor polisi F 1678 BE yang biasa digunakan untuk bertugas memasuki area cluster Panorama.

Pernikahan keempat ini dikritik. Sebabnya, Fauziah Budiarto istri pertamanya saat ini sedang dirawat terbaring sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta.

“Pejabat publik level Walikota, seharusnya menjadi panutan baik bagi masyarakat. Apalagi menikah untuk empat kali dan diduga telah memalsukan surat-suratnya alias tanpa restu istri-istri sebelumnya,” kata Irianto, Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Bogor, kepada wartawan, Kamis (23/6).

Diani adalah walikota Bogor yang menjabat untuk periode keduanya, 2009-2014. Pria kelahiran Bandung, 14 Januari 1955 ini, menjadi walikota atas sokongan sejumlah partai antara lain PDIP, Golkar dan PKS.

Walikota Bogor Nikahi Gadis 19 Tahun Sebagai Istri Keempat

Bogor – Mengejutkan! Walikota Bogor Diani Budiarto kembali menikah dengan seorang remaja berinisial SI (19). Ini adalah pernikahaan keempat untuk Diani yang berlangsung dengan pengamanan ketat di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).

“Iya benar Pak Walikota Diani sudah menikah lagi. Ini istri keempatnya,” kata Kabag Humas Pemkot Bogor Asep Firdaus di Macaroni Panggang, Taman Suryakencana, Bogor, Jumat (24/6/2011).

Meski demikian, Asep membantah kalau Diani menikahi ABG. Menurut dia, istri keempatnya sudah berumur 19 tahun dan sudah dianggap dewasa.

“Tapi itu bukan ABG lagi perempuannya, sudah 19 tahun. Jadi tidak ada yang salah,” kata dia.

Resepsi telah berlangsung pada Kamis (23/6) kemarin dengan undangan terbatas di Cluster Panorama, Bogor Nirwana Residence, Bogor, tempat kediaman walikota. Para undangan berbaju batik datang dengan bus Blue Bird.

Jika ada tamu undangan yang memakai mobil pribadi, harus menunjukkan undangan. Bahkan, wartawan sempat melihat mobil pribadi Wali Kota Bogor Diani Budiarto bernomor polisi F 1678 BE yang biasa digunakan untuk bertugas memasuki area cluster Panorama.

Pernikahan keempat ini dikritik. Sebab, Fauziah Budiarto, istri pertamanya, saat ini sedang terbaring sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta.

“Pejabat publik level Walikota, seharusnya menjadi panutan baik bagi masyarakat. Apalagi menikah untuk empat kali dan diduga telah memalsukan surat-suratnya alias tanpa restu istri-istri sebelumnya,” kata Irianto, Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Bogor, kepada wartawan, Kamis (23/6).

Diani Budiarto menjadi walikota Bogor untuk kedua kalinya dalam Pilkada 2009 lalu. Dia yang berpasangan dengan Ahmad Ru’yat itu diusung oleh Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Patriot, PKPI, PPDI, PSI, PBSD, dan PDK.

Sumber: Detik.com

==

Wali Kota Bogor Menikah untuk Keempat Kalinya

Bogor – Walikota Bogor Diani Budiarto semakin mantap untuk terus berpoligami. Terbaru, dia menikahi Siti Indriyani, seorang gadis 19 tahun. Meski ini pernikahan keempat, tapi Siti Indriyani merupakan istri ketiganya saat ini.

Menurut seorang politisi yang merupakan kolega Diani, dengan pernikahan terakhir ini, Diani sudah menikah empat kali. “Ibu Fauziah yang menjadi ibu walikota, itu istri dari pernikahan kedua. Yang sebelumnya cerai,” kata sumber itu, Jumat (24/6/2011).

Ketika bercerai dari istri pertama, Diani dekat dengan Fauziah yang rupanya teman sesama alumnus STPDN, kini IPDN. Fauziah pun bercerai dengan suaminya, lantas dekat dengan Diani dan lalu menikah.

Lantas, beberapa tahun kemudian, Diani pun berpoligami. “Pada 2004, ketika dia mau maju sebagai calon walikota, Diani menikah lagi,” kata dia.

Istri kedua dari pernikahan ketiga ini adalah seorang pengurus organisasi. Namun setelah 7 tahun berpoligami, Diani rupanya menikah lagi. Gadis yang ia pilih kali ini adalah Siti Indriyani (19).

“Kalau kemarin itu resepsinya. Kalau menikahnya sih sebelum itu,” ujar dia

Resepsi Diani dan Siti telah berlangsung pada Kamis (23/6) kemarin dengan undangan terbatas di kediaman Diani di Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor. Pernikahan keempat ini dikritik. Sebabnya, Fauziah Budiarto istri keduanya yang selama ini mendampinginya dalam acara resmi-resmi sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Diani adalah walikota Bogor yang menjabat untuk periode keduanya, 2009-2014. Pria kelahiran Bandung, 14 Januari 1955 ini, menjadi walikota atas sokongan sejumlah partai antara lain PDIP, Golkar dan PKS.

Pemkot Bogor Raih Anugrah MUI Award For Halal Commitment

Pemkot Bogor Raih Anugrah MUI Award For Halal Commitment

Sumber : kotabogor.go.id

Kamis, 23 Juni 2011

Pemerintah Kota Bogor menerima Anugrah MUI  (Majelis Ulama Indonesia) Award Halal Commitment  dari  Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI untuk katagori Pemerintah Daerah Pemberian anugerah tersebut diserahkan Ketua MUI Bidang Ekonomi Amidhan kepada Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bogor Ade Syarif Hidayat mewakili Walikota Bogor dalam acara Gala Dinner jelang Pameran Indonesia Halal Expo di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Selain kepada Pemkot Bogor LPPOM MUI juga memberikan penghargaan kepada  perusahaan dan perseorangan yang dinilai berjasa dan berkomitmen terhadap produk halal.  “Komitmen Pemerintah Kota Bogor, terlihat sejak beberapa tahun terakhir untuk mewujudkan Bogor sebagai kota halal. Perintisan sebagai kota halal ini merupakan yang pertama di Indonesia bahkan di dunia,” ujar Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim saat membacakan pemberian anugerah.

Ade Syarif menyatakan, terima kasih dan berjanji akan berusaha lebih keras untuk  mewujudkan kota Bogor dikenal sebagai Kota Halal.  “Kami akan terus mempertahankan prestasi ini. Ke depan bukan hanya produk makanan yang disertifikasi tapi juga kosmetik dan obat-obatan,” kata Ade Sarif Hidayat yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Bogor Eddy S.Warsa

Selengkapnya penerima Award for Halal Commitment sbb:

Katagori Pemerintah Daerah  :

1.Pemerintah Kota Bogor

Kategori Perusahaan Nasional :

1. PT Indofood CBP Sukses Makmur
2. PT Kievit Indonesia

Kategori Perusahaan Multinasional :

1. PT Nestle Indonesia
2. PT Takasago Internasional

Kategori Perorangan :

1. KH Hasan Basri, Pendiri LPPOM MUI
2. Prof Ibrahim Hosen, Pelopor fatwa-fatwa halal MUI
3. HM Amin Azis, Direktur LPPOM MUI pertama
4. Hj Aisjah Girindra, Direktur LPPOM MUI kedua, pelopor sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Bupati Baru di Kolam Keruh Oleh Dahlan Iskan

Sebuah catatan dari Kolom di grup radar bogor dari Dahlan Iskan yang sekarang ini menjadi Direktur PLN, ini adalah “curhat” beliau tentang birokrasi yang menurut saya patut didokumentasikan di dalam blog ini, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi para pembaca yang lain… amien…

Begitu banyak bupati/walikota di Indonesia tapi jarang yang menonjol. Di antara yang sedikit itu termasuk Walikota Solo, Bupati Sragen, Bupati Lamongan yang dulu (saya belum mengenal reputasi bupati yang sekarang), Bupati Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Walikota Ternate, Walikota Bau-bau di pulau Buton, Bupati Asahan, Bupati Berau di Kaltim dan Walikota Surabaya (baik yang Bambang DH maupun penggantinya). Masih ada beberapa lagi memang, tapi tidak akan seberapa.

Kini, dalam posisi sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), saya lebih banyak lagi mengenal, bergaul dan berinteraksi dengan bupati/walikota. Apalagi saya terus berkeliling Indonesia untuk melihat dan menyelesaikan problem kelistrikan Nusantara.

Dari situ saya mencatat bupati/walikota itu umumnya biasa-biasa saja: banyak berjanji di awalnya, lemah di tengahnya dan menyerah di akhirnya. Saya tidak tahu akan seperti apa Bupati Tuban yang baru terpilih, H. Fathul Huda ini. Apakah juga akan menjadi bupati yang biasa-biasa saja atau akan menjadi bupati yang tergolong sedikit itu. Bahkan jangan-jangan akan jadi bupati yang sama mengecewakannya dengan yang dia gantikan.

Saya tahu dari para wartawan, bahwa Fathul Huda adalah orang yang awalnya tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadi bupati. Dia sudah mapan hidupnya dari bisnisnya yang besar. Dia adalah pengusaha yang kaya-raya. Dia juga bukan tipe orang yang gila jabatan. Dia adalah orang yang memilih mengabdikan hidupnya di dunia keagamaan. Juga dunia sosial. Dunia kemasyarakatan. Sekolah-sekolah dia bangun. Juga rumah sakit. Dia yang sudah sukses hidup di dunia sebenarnya hanya ingin lebih banyak memikirkan akherat. Kalau pun berorganisasi, ia adalah Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Tuban.

Tapi sejak enam tahun lalu begitu banyak orang yang menginginkannya jadi bupati Tuban. Itu pun tidak dia respons. Begitu banyak permintaan mencalonkan diri dia abaikan. Tahun lalu permintaan itu diulangi. Juga dia abaikan. Menjelang pendaftaran calon bupati malah dia pergi umroh ke Makkah. Baru ketika, Gus Saladin (KH Sholachuddin, kyai terkemuka dari Tulungagung, putra KH Abdul Jalil Mustaqiem almarhum) meneleponnya dia tidak berkutik.

Ini karena Gus Saladin dia anggap seorang mursyid yang tidak boleh ditolak permintaannya. Konon Gus Saladin lebih hebat dari bapaknya yang hebat itu. Begitu Gus Saladin menugaskannya menjadi bupati Tuban, dia sami’na waatha’na. Dia kembali ke tanah air mendahului jemaah lainnya. Tepat di tanggal penutupan pendaftaran dia tiba di Tuban. Tanpa banyak kampanye dengan mudah dia terpilih dengan angka lebih dari 50%.

Cerita itu saja sudah menarik. Sudah bertolak belakang dengan tokoh yang dia gantikan yang dikenal sangat ambisius akan jabatan. Termasuk nekad mencalonkan diri lagi meski sudah dua kali menjadi bupati hanya untuk mengejar jabatan wakil bupati.
Sebagai sesama orang swasta yang terjun ke pemerintahan, saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan Fathul Huda menjelang pelantikannya 20 Juni besok. Mungkin sama dengan yang saya bayangkan ketika akan dilantik sebagai Dirut PLN: ingin banyak sekali berbuat dan melakukan perombakan di segala bidang.

Tapi, sebentar lagi, setelah dilantik nanti Fahtul Huda akan terkena batunya. Hatinya akan berontak: mengapa tidak boleh melakukan ini, mengapa sulit melakukan itu, mengapa jadinya begini, mengapa kok begitu, mengapa sulit mengganti si Malas, mengapa tidak boleh mengganti si Lamban, mengapa si Licik duduk di sana, mengapa si Banyak Cakap diberi peluang dan mengapa-mengapa lainnya.

Saya perkirakan Fathul Huda akan menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari yang saya hadapi. Di PLN saya mendapat dukungan besar untuk melakukan perubahan besar-besaran. Mengapa” Karena orang-orang PLN itu relatif homogen. Mayoritas mereka adalah sarjana, bahkan sarjana tehnik yang berpikirnya logik. Mereka adalah para lulusan terbaik dari perguruan tinggi terkemuka di republik ini. Sebagai sarjana tehnik logika mereka sangat baik. Sesuatu yang logis pasti diterima. Ide-ide baru yang secara logika masuk akal, langsung ditelan. Mereka memang sudah lama berada dalam situasi birokrasi yang ruwet, tapi dengan modal logika yang sehat, keruwetan itu cepat diurai.

Sedang Fathul Huda akan menghadapi masyarakat yang aneka-ria. Ada petani, pengusaha. Ada politisi ada agamawan. Politisinya dari berbagai kepentingan dan agamawannya dari berbagai aliran. Ada oportunis, ada ekstremis. Ada yang buta huruf, ada yang professor. Ada anak-anak, ada orang jompo. Yang lebih berat lagi Fathul Huda akan berhadapan dengan birokrasinya sendiri. Bukan saja menghadapi bahkan akan menjadi bagian dari birokrasi itu. Di lautan birokrasi seperti itu Fathul Huda akan seperti benda kecil yang dimasukkan dalam kolam keruh birokrasi. Di situlah tantangannya. Fathul Huda bisa jadi kaporit yang meskipun kecil tapi bisa mencuci seluruh kolam. Atau Fathul Huda hanya bisa jadi ikan lele yang justru hidup dari kolam keruh itu. Pilihan lain Fathul Huda yang cemerlang itu hanya akan jadi ikan hias yang tentu saja akan mati kehabisan udara segar.

Birokrasi itu “binatang” yang paling aneh di dunia: kalau diingatkan dia ganti mengingatkan (dengan menunjuk pasal-pasal dalam peraturan yang luar biasa banyaknya). Kalau ditegur dia mengadu ke backingnya. Seorang birokrat biasanya punya backing. Kalau bukan atasannya yang gampang dijilat, tentulah politisi. Atau bahkan dua-duanya. Kalau dikerasi dia mogok secara diam-diam dengan cara menghambat program agar tidak berjalan lancar. Kalau dihalusi dia malas. Kalau dipecat dia menggugat. Dan kalau diberi persoalan dia menghindar.

Intinya: ide baru tidak gampang masuk ke birokrasi. Birokrasi menyenangi banyak program tapi tidak mempersoalkan hasilnya. Proyek tidak boleh hemat. Kalau ada persoalan jangan dihadapi tapi lebih baik dihindari. Dan keputusan harus dibuat mengambang. Pokoknya birokrasi itu punya Tuhan sendiri: tuhannya adalah peraturan. Peraturan yang merugikan sekalipun!

Fathul Huda tentu tahu semua itu. Sebagai pengusaha (dari perdagangan sampai batubara) dia tentu merasakan bagaimana ruwetnya menghadapi birokrasi selama ini. Tapi sebagai pengusaha pula Fathul Huda tentu banyak akal. Kini saya ingin tahu: seberapa banyak akal Fathul Huda yang bisa dipakai untuk mengatasi birokrasinya itu. Apalagi birokrasi di Tuban sudah begitu kuatnya di bawah bupati yang amat birokrat selama 10 tahun.

Yang jelas Fathul Huda sudah punya modal yang luar biasa: tidak takut tidak jadi bupati! Itulah modal nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan nomor lima. Modal-modal lainnya hanyalah nomor-nomor berikutnya. Tidak takut tidak jadi bupati adalah sapu jagat yang akan menyelesaikan banyak persoalan. Apalagi kalau Fathul Huda benar-benar bertekad untuk tidak mengambil gaji (he he gaji bupati tidak ada artinya dengan kekayaannya yang tidak terhitung itu), tidak menerima fasilitas, kendaraan dinas, HP dinas dan seterusnya seperti yang begitu sering dia ungkapkan.

Banyak akal, kaya-raya dan tidak takut tidak jadi bupati. Ini adalah harapan baru bagi kemajuan Tuban yang kaya akan alamnya. Pantai dangkalnya bisa dia jadikan water front yang indah. Pantai dalamnya bisa dia jadikan pelabuhan yang akan memakmurkan. Pelabuhan Surabaya sudah kehilangan masa depannya. Tuban, kalau mau bisa mengambil alihnya!

PDI-Perjuangan sudah dikenal memilki banyak bupati/walikota yang hebat: Surabaya, Solo, Sragen. Muhammadiyah juga sudah punya Masfuk. Kini PKB punya tiga yang menonjol: di Banyuwangi, Kebumen dan Tuban. Akankah tiga bupati ini bisa membuktikan bahwa tokoh Nahdliyyin juga bisa jadi pimpinan daerah yang menonjol?

Tapi birokrasi akan dengan mudah menenggelamkan mimpi-mimpi mereka dan mimpi besar Fathul Huda di Tuban.

Di Tubanlah kita akan menyaksikan pertunjukan yang sangat menarik selama lima tahun ke depan. Pertunjukan kecerdikan lawan keruwetan. Fathul Huda bisa memenangkannya, dikalahkannya atau hanya akan jadi bagian dari pertunjukan itu sendiri: sebuah pertunjukan yang panjang dan melelahkan!

Sumber: http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=76009

Istana Bogor Open 2011

DALAM RANGKA HARI JADI BOGOR KE 529

KUNJUNGILAH

ISTANA BOGOR OPEN – KOTA BOGOR 2011

TANGGAL 13 S/D 16 JUNI DAN 20 S/D 21 JUNI 2011

(Hari Jumat, Sabtu dan Minggu Libur)

Berangkat: halaman Gedung DPRD Kota Bogor

 

 

PENDAFTARAN PERSEORANGAN/KOLEKTIF

Dari Tanggal 6 s/d 11 Juni 2011 (Hari Minggu Libur)

Jam 08.00 – 15.00 WIB

di

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BOGOR

JL. Pandu Raya No. 24 Tegal Gundil Bogor 16121
Telp. (0251) 8328827 Fax. (0251) 8394567

 

 

CONTACT PERSON:

Sdr. Istadi (085210006822)
Sdr. Eva Suminar (085691276361)

CATATAN:

1. Tempat Pemberangkatan dan Daftar Ulang Istana Bogor Open di halaman Gedung DPRD Kota Bogor
2. Untuk Para Pengunjung Istana Bogor Open tidak diperkenankan membawa tas (barang bawaan termasuk makanan dan kamera)
3. Panitia tidak menyediakan penitipan barang dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang
4. Pakaian Bebas Rapih Sopan (tidak memakai Sandal, Celana Jeans, Kaos Oblong)
5. Batas Usia anak-anak minimal 10 tahun
6. Harus memiliki tiket masuk
7. Dilarang membawa kamera/mengambil gambar di dalam Istana Bogor
8. TANGGAL 13 S/D 16 JUNI dan 20 S/D 21 JUNI 2011, Museum Peta, Museum Tanah, Museum Etnobotani, Museum Perjuangan dibuka untuk umum tanpa pendaftaran (Mintalah cap pada tangan anda di Panitia Istana Open sebelum masuk ke museum-museum tersebut, kecuali anda langsung dari Istana Open)

Sumber: http://kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7737

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

Sumber: LKPP – http://www.lkpp.go.id

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

JAKARTA—Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Penyedia Kendaraan Bermotor melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah pada Jumat 27 Mei 2010.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan penyedia kendaraan bermotor/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu, dari LKPP akan diwakili oleh Kepala,  Agus Rahardjo. Acara yang bertempat di Ruang Pertemuan lantai 9 LKPP, Jakarta diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya tentang program ini. Penandatanganan SPK ini turut pula dihadiri oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Sekjen KPK, KPPU, dan Badan Keuangan Anggaran Daerah kementerian Dalam Negeri.

Surat Perjanjian Kerjasaman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Perintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah, tujuannya agar menjadi pedoman dan aturan bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah ditetapkan dalam SPK diatas antara LKPP dan Penyedia Kendaraan pemerintah, sehingga pengadaan kendaraan pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan.

Tindak lanjut dari SPK ini adalah layanan perangkat lunak berbasis web Aplikasi Sistem Penunjukan langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk selanjutnya disebut Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional (www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum).

“Mulai sekarang, setiap ATPM yang ikut menandatangani perjanjian ini dapat mendeklarasikan dirinya dapat ditunjuk langsung” tutur Agus Rahardjo dalam sambutannya. Penandatanganan SPK memberikan banyak keuntungan bagi pengguna (pemerintah) maupun dari sisi penyedia kendaraan pemerintah. Dari sisi  pemerintah, dapat melakukan efisiensi waktu dan anggaran, pelayanan yang lebih baik dan mendapatkan harga terbaik. Dari sisi penyedia, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas, waktu yang lebih singkat dan mengurangi biaya transaksi.[gvd]

Next Page »