Dukungan Keuangan dari Bank

October 2, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaDukungan keuangan dari bank tidak akan ditemukan apabila dicari dalam pasal-pasal Perpres 54 tahun 2010, dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta hanya ada dalam Lampiran III tentang Pekerjaan Konstruksi karena dalam paket perpres 54 tahun 2010 hanya pekerjaan konstruksi sajalah yang dipersyaratkan untuk mempunyai dukungan bank.

Dalam Lampiran III Tentang Pekerjaan Konstruksi pada poin g.Evaluasi Kualifikasi, huruf j) disebutkan bahwa :

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila salah satunya adalah : memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket;

Prinsip Dukungan Keuangan

Kalau dalam esensi pengadaan Penyedia yg kompeten dlm pek konstruksi hrs memiliki sumber daya manusia,modal,peralatan dan fasilitas lain yg diperlukan. Karena memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaian pekerjaannya, dan memerlukan modal fresh money sejak di minggu pertama (upah tukang, mobilisasi, dsb). Di tender internasional, dukungan bank sangat diperlukan, kecuali jika fresh money kontraktor sangat besar. Sehingga harus dipersyaratkan surat dukungan bank yg benar2 riil ada konsekuensi komitmen pendanaannya. (Ada klarifikasi ke bank ttg komitmen pendanaan proyeknya) Selain meningkatkan perputaran ekonomi perbankan, sekaligus mengurangi praktik2 pemenangan tender yang tidak sehat secara ekonomis, lambat laun akan terjadi seleksi alam dan dunia konstruksi menjadi industri yang sustainable (begitu kata pak Thomas Adiarto seorang praktisi lelang internasional). Utk pekerjaan konstruksi khususnya yang pekerjaan yang besar, modal keuangan dari bank sangat membantu cash flow perusahaan. Pengetahuan ekonomi teknik mengajarkan seperti itu. Hampir tidak ada investasi pek. konstruksi yang tdk memanfaat jasa perbankan (teorinya begitu… kalau prakteknya??)

Persyaratan Dukungan Keuangan

Dukungan keuangan (dari bank) pada prinsipnya merupakan bukti ketersediaan dana sebasar 10% dari nilai paket pakerjaan sebagai gambaran kepemilikan modal 10% dari penyedia jasa konstruksi, sebagai kesiapan penyedia untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa mengandalkan uang muka.

Kalau dirunut dari aturan pengadaan barang/jasa jadul, keppres 16 mempersyaratkanb kepemilikan modal tersebut dibuktikan dengan rekening koran (bukti saldo bank) 3 bulan terakhir keppres 18 memberikan pilihan antara print out rekening bank atau surat dukungan keuangan dari bank. Selanjutnya dalam keppres 80 dan sampai ke perpres 54 tahun 2010 hanya dimunculkan persyaratan surat keterangan dukungan keuangan dari bank.

Bicara kenyataan di lapangan ternyata format surat dukungan bank yang beredar di lapangan adalah berbentuk secarik kertas dari bank yang menyatakan bahwa:

“Sedangkan kemungkinan untuk dukungan keuangan, kami berikan, kami menyediakan fisilitas kredit konstruksi/pengadaan para rekanan yang mendapatkan pekerjaan proyek, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan bank yang berlaku.”

Ada dua kata yang mengganjal dari statement ini yaitu
1.  sedangkan “Kemungkinan” untuk dukungan dan
2. “sepanjang” memenuhi ketentuan dan persyaratan bank yang berlaku.

dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian tersedianya dana tersebut masih baru “mungkin” dan hanya “sepanjang” memenuhi syarat ketentuan berlaku (seperti pada iklan-iklan di TV). Kalaupun peserta dinyatakan sebagai pemenang, tapi apabila perusahaan pemenang paket pekerjaan tidak bankable, tidak memenuhi persyaratan bank tersebut untuk memperoleh kredit tentunya tidak akan diberikan kreditnya. MUngkin tidak punya agunana untuk mengajukan kredit, tidak punya modal… nah kan…. Pada intinya belum ada kepastian dari surat tersebut yang ternyata untuk memperoleh surat tersebut dapat diperoleh dengan harga Rp. 250ribu eh sekarang sih sudah turun harga… hanya Rp. 75ribu, terutama bagi yang sudah sering membuat dukungan :)

Dukungan Keuangan dalam Perpres 54 tahun 2010

Kembali ke Perpres 54 tahun 2010 yang mempersyaratkan dukungan keuangan dari bank untuk jasa pelaksana konstruksi baik untuk usaha kecil atau non kecil sebesar 10% dari nilai paket pekerjaan. Diulangi ya lebih detail:

1. Dukungan keuangan hanya untuk pengadaan jasa konstruksi, so pengadan barang, konsultansi dan jasa lainnya tidak diperlukan.
2. Dipersyaratkan untuk jasa konstruksi baik usaha kecil atau non kecil, so dipersyaratkan untuk semua paket pengadaan konstruksi, SEMUANYA termasuk juga pemilihan langsung yang nilainya di sampai dengan 200juta atau dan pengadaan langsung sampai dengan 100juta.
3. Nilainya 10% dari paket pekerjaan, nah ini masih ada dua perbedaan, ada yang mengatakan 10% dari paket pekerjaan dan ada yang mengatakan dari HPS, kalau peraturan menteri PU terbaru (permen PU no. 8 tahun 2011) mengatakan 10% dari HPS, tapi ada juga yang beragumen 10% dari “PAKET” yang namanya paket ya “PAGU ANGGARAN”. Tinggal didiskusikan saja dengan pokja ulp nya, saya kira ini tidak terlalu prinsip, karena biasanya HPS tidak terlalu jauh berbeda dengan Pagunya, bahkan ada yang sama besarannya, tapi mudah-mudahan segera ada kejelasan sih…

Dasar persyaratan dukungan keuangan dari bank adalah dalam Lampiran III Tentang Pekerjaan Konstruksi pada poin g.Evaluasi Kualifikasi bukan dalam pasal-pasal perpres 54 tahun 2010.

Kemudian bagaimana pelaksanaan persyaratan tersebut, apakah akan tetap memepertahankan format dengan kata “kemungkinan” dan “sepanjang syarat ketentuan berlaku”? uUdah-mudah semua anggota (pokja) ULP se-Indonesia dapat mempunyai kesamaan prinsip, yaitu bahwa persyaratan dukungan keuangan adalah bukan hanya sekedar persyaratan administratif “sekedar ada” surat dari bank tetapi bagaimana isi dan esensi dari surat tersebut apakah dapat menggambarkan kesiapan dana sebesar 10% dari calon penyedia paket pekerjaan kita atau tidak?

Kesamaan penerapan aturan dari semua anggota pokja ULP akan lebih meningkatkan kredibilitas semua Unit Layanan Pengadaan di Indonesia dan tentunya akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik dan penyedia terhadap dunia pengadaan barang jasa. Maklumlah namanya juga Bapaknya ULP se-Indonesia himbauannya juga ya untuk ULp se-Indonesia :)

(baca: ULPINA => Unit Layanan Pengadaan Indonesia) http://heldi.net/2011/05/sayembara-nama-anak-berdasarkan-pengadaan-barang-dan-jasa/
Untuk itu saya lebih menyenangi format persyaratan dukungan bank dengan membunyikan persyaratan dukungan keuangan dari bank dalam BAB V. LEmbar Data Kualifikasi (LDK) sbb:

 

Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi.
Dukungan Keuangan dari Bank merupakan kepastian ketersediaan dana sebesar 10% dari nilai paket pekerjaan;
Bentuk Dukungan Keuangan dari Bank dapat berupa dukungan fasilitas kredit konstruksi dengan pernyataan dari bank pemerintah/swasta bahwa perusahaan peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan bank yang berlaku untuk memperoleh kredit konstruksi atau dapat digantikan dengan rekening koran terakhir dengan nilai  paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket.

Telah memenuhi ketentuan dan persyaratan bank yang berlaku, bukan sepanjang atau kemungkinan lagi, tetapi sudah pasti atau kalau punya uang ya tunjukan rekening koran anda….

Demikian mudah-mudahan dapat diaplikasikan di semua ULP di Indonesia, demi peningkatan kualitas jasa konstruksi (plus pembinaan jasa konstruksi) dan agar kredibilitas semua POkja ULP dapat lebih tinggi untuk meningkatkan ketertarikan para pengusaha/penyedia yang kredibel untuk mengikuti pengadaan yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah… AMien…

Salam Pengadaan dari Bogor

heldi y

sumber:

1. Perpres 54 tahun 2010

2. Permen PU no. 8 th. 2011

3. milis instruktur_pbj_tot_lkpp (instruktur_pbj_tot_lkpp – Forum bagi Instruktur Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti Training of Trainers (TOT) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk berdiskusi dan berbagi informasi dalam rangka meningkatkan kompetensi.)

================

Tambahan 2012 dari milis instruktur tot lkpp dari Bapak Nugroho Iskandar

hal-hal yang umum dipertimbangkan dalam common practice penilaian kualifikasi untuk jasa konstruksi mencakup 6 hal utama, yi. 1. Eligibility; 2. Historical Contract Non-Performance; 3. Financial Situation; 4. (General & Specific) Experience; 5. Personnel; dan 6. Equipment.

Bahwa P.54 sudah memberikan keringanan/kemudahan dan kesempatan untuk berkembang bagi dunia jasa konstruksi Indonesia dapat dilihat dari batasan/persyaratan yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan persyaratan yang merupakan common practice di tingkat internasional terutama dalam hal Financial Situation dan Pengalaman sbb:

1. Financial Situation umumnya diwakili oleh 3 sub kriteria yi. a) Financial Soundness (kesehatan neraca keu 3-5 thn terakhir); b) Average Annual Construction Turnover (AATO, umumnya rata-rata 1-3 kali nilai pekerjaan yang dilelangkan utk selama 5 thn terakhir); dan Financial Resources (untuk Initial resources bisa diwakili oleh current balance/net cash flow, liquid asset atau “line of credit” dsb, umumnya min 10% dari HPS).

Sementara P.54 hanya mensyaratkan Dukungan Bank > 10% HPS untuk mewakili keseluruhan kriteria kualifikasi kondisi keuangan tsb di atas. Pemahaman saya bahwa DB ini bukan sekedar referensi bank (sebagaimana yg berlaku umum dulu pada K.80), tetapi merupakan penerjemahan dari Line of Credit yg merupakan komitmen Bank utk menyediakan kredit sekiranya diperlukan oleh perusahaan tsb untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang dilelangkan. Dalam hal ini tentunya Bank hanya akan memberikan DB kepada perusahaan yg merupakan nasabahnya dan memiliki kinerja keuangan yg baik/sehat. Sehingga dalam konteks ini, bisa dipahami kalau DB dianggap sbg representasi dari kinerja/situasi keuangan peserta. Sedangkan AATO bisa dianggap tercover dengan ketentuan KD yg terkait erat dengan kriteria pengalaman.

2. Pengalaman, yg terdiri dari a) General Experience (umumnya dlm 3 thn terakhir hrs memiliki kontrak pekerjaan konstruksi dgn periode wkt  minimal 9 bln setiap tahunnya); dan b) Specific Experience yang mencakup i. pengalaman melaksanakan 2-3 kontrak yg sama dgn pekerjaan yg dilelangkan (similar in size, nature & complexity dlm masa 5-10 tahun terakhir, yang kalau ditransfer ke KD artinya berlaku KD = 1/2 atau 1/3 NPt); ii. pengalaman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan utama dari pekerjaan yg dilelang dgn volume atau satuan besaran lain yang minimal sama dgn volume/satuan yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dilelang (misalnya utk pek, “x” M3 pek tanah, “y” Ton Aspal, dan   “z” M3 agregat base A/B).

Sementara dalam P.54 hanya disyaratkan 1) melaksanakan minimal 1 pekerjaan dlm kurun 4 tahun terakhir; 2) KD – 3 NPt; dan 3) memiliki kemampuan pd sub bidang yg sesuai serta memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Sangat jelas sekali perbedaannya! Kalau untuk bisa menangani pek senilai 60 M common practice-nya diperlukan pengalaman (baik sbg kontraktor utama maupun sbg anggota dari KSO) minimal 2 pekerjaan senilai masing-masing 60 M, maka sesuai P.54 cukup dipenuhi dengan memiliki 1 pengalaman melaksanakan pek senilai 20 M. Dengan kemudahan/ keringanan ini diharapkan kemampuan dan kapasitas industri konstruksi dalam negeri bisa cepat tumbuh dan berkembang serta siap bersaing dengan kontraktor luar memasuki era pasar terbuka.

Kembali ke permasalahan pokok ttg DB. Pemberlakuan persyaratan kemampuan keuangan dalam penilaian kualifikasi untuk semua pekerjaan konstruksi jelas sangat diperlukan karena sifatnya yg memerlukan proses dan serba padat. Penggunaan DB sbg representasi kesehatan kondisi keuangan harus dipandang sbg bentuk upaya penyederhanaan. Rasanya tidak berlebihan kalau untuk transaksi yang bernilai > 100 juta diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas perbankan. Jangankan UKM yang bergerak di industri konstruksi, untuk tingkat pedagang eceran saja, sudah sangat terbiasa saya melihat mereka melakukan pembayaran dengan “uang plastik” di toko-toko grosir (artinya diyakini bahwa para pelaku UKM ini sudah sangat akrab dengan fasilitas perbankan). Permasalahannya tinggal bagaimana kita sekarang mendorong realisasi perwujudan DB sbg representasi kondisi keuangan pelaku industri jasa konstruksi sebagaimana diharapkan, bukan hanya sekedar selembar kertas tanpa komitmen yang jelas yang bisa dengan mudah diperjualbelikan seperti yang masih banyak terjadi saat ini.

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

3 Responses to “Dukungan Keuangan dari Bank”
  1. Taufik says:

    Kang,mintaken dgn LKPP merevisi SBD spy dicantumkan format dukungan bank.

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. [...] http://heldi.net/2011/10/dukungan-keuangan-dari-bank/ ================================================================================== Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 087870910000 – BBM. 232E2F8B – email: heldi_y@yahoo.com ================================================================================== Related ArtilcesDukungan Keuangan dari Bank [...]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!