Permendagri 21/2011 vs Perpres 54/2010

January 18, 2012 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Pertama ini adalah judul yang “salah”, tidak bisa peraturan di persus-persus kan, sehingga dengan keluarnya surat edaran bersama (SEB) Nomor 027/824/SJ dan I/KA/LKPP/03/2011 antara Mendagri Gamawan Fauzi dan Kepala LKPP Agus Rahardjo yang berisi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka jelas sudah bahwa:

1. Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka PA menunjuk KPA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK;

2. Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA (Kepala Desa/Lurah/Camat) bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian Pengguna anggaran yang dapat menandatangani kontrak adalah PA untuk tingkat kecamatan/kelurahan. Sedangkan penandatanganan kontrak untuk unit kerja di pemerintah daerah didelegasikan kepada PPK atau KPA, bukan dilakukan oleh PA.

SEB ini mengingatkan kejadian jaman dahulu, ketika saya pernah menjadi ketua lelang, dimana para kabid tidak mau menjadi PPK sehingga yang berlaku menjadi PPK adalah kepala dinas (PA), dengan SEB ini maka dengan SEB ini menguatkan bahwa sudah jelas seharusnya para Kabid/Kabag (eselon III)-lah yang harus menjadi PPK, Level middle management sudah seharusnya menanggung beban tanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu instansi, sedangkan kepala dinas/kantor mempertanggungjawabkan secara keseluruhan instansi yang dipimpinnya.

Kemudian apakah harus bersertifikat pengadaan barang/jasa? ya pasti harus, karena ini kan terkait dengan pengadaan barang/jasa, bagaimana mungkin bisa bekerja dengan baik dan benar kalau tidak menguasai ilmu pengadaan barang/jasa?melalui SEB ini juga menguatkan bahwa memang untuk pengadaan barang/jasa diperlukan PPK yang persyaratannya ada dalam perpres 54/2010.

Jadi antara permendagri nomor 59 tahun 2007 dengan perpres 54/2010 saling menguatkan, bahwa level middle management-lah (KPA) yang harus menjadi pimpro eh PPK dan seorang PPK tentunya harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan pekerjaannya, maka harus bersertifikat sesuai P54.

Tapi di lapangan banyak KPA yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa, nah ini kembali ke laptop, ada beberapa kasus bisa terjadi seperti ini:

1. Motivasi, memang tidak ingin lulus.

2. Kemampuan yang sudah tidak bisa di upgrade, maklumlah yang namanya DUK di daerah adalah singkatan dari Daftar Urut Kedekatan.

Saya kira dua hal ini adalah tugas para kepala daerah untuk mengatasinya, kalau ada keinginan untuk mengatasinya saya yakin bukan hal yang sulit 🙂

Kalau sudah ada motivasi tapi masih belum lulus juga, karena katanya karena soal ujiannya sulit, saya kira sudah banyak sekali instruktur Pengadaan alumni TOT LKPP yang dapat diberdayakan (300 lebih), tinggal kontak saja mereka dan bisa dikoordinasikan untuk mengadakan bimbingan teknis di daerah masing-masing, sedangkan ujian bisa dilakukan di LKPP via komputer, atau bahkan banyak event organiser di jakarta yang setiap beberapa bulannya ada jadual untuk ujian PBJ.

Berikut adalah lampiran dari data base konsultansi di website lkpp:

http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=viewP&idP=109

Berdasarkan UU No 1/ 2004 KPA/PA berwewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Menurut Perpres tersebut PPK merupakan salah satu perangkat organisasi yang harus dibentuk. PA/KPA mendelegasikan kewenangan tersebut antara lain menandatangani kontrak kepada PPK untuk memudahkan check and balance dalam proses pengadaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, Khusus untuk pemerintahan Daerah Kedudukan, Tugas Pokok, dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka PA menunjuk KPA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK;
Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA (Kepala Desa/Lurah/Camat) bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian Pengguna anggaran yang dapat menandatangani kontrak adalah PA untuk tingkat kecamatan/kelurahan. Sedangkan penandatanganan kontrak untuk unit kerja di pemerintah daerah didelegasikan kepada PPK atau KPA, bukan dilakukan oleh PA.
Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran bersama ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka:

a.    PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA untuk menandatangai kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
b.    PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

Menurut aturan yang ada di pasal 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang menandatangani kontrak adalah PPK, PA tidak menandatangani kontrak. Dalam hal PA tidak mengangkat PPK namun hanya KPA sebagai-mana Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, maka KPA bertindak sebagai PPK yang dimaksud dalam Perpres 54 Tahun 2010. Dalam hal ini KPA sama dengan PPK, harus bersertifikat.

Sebagai informasi PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota baru wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012 (pasal 127 huruf b). PPK pada tahun 2011 pada instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

PPK pada suatu dinas/instansi dapat berjumlah lebih dari satu orang, disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali. Tim pendukung dan tim teknis yang dapat dibentuk oleh PPK dalam rangka membantu kerja PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari satker (unit kerja) yang bersangkutan atau dari instansi teknis terkait, misalnya Dinas PU untuk pekerjaan konstruksi.

Pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi pada pengadaan barang dengan pengadaan langsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak, antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran.
Penetapan PPK dilakukan melalui SK Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 8 ayat (1) huruf c dan pasal 12 ayat 1)

PPTK diperkenankan sebagai panitia lelang karena didalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak PPTK tidak termasuk kedalam organisasi pengadaan. PPTK dilarang menjadi panitia pengadaaan bila pejabat tersebut ditunjuk pula menjadi PPK, yaitu pejabat berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang menandatangani kontrak dan bukti pembayaran.

Sesuai dengan ketetapan di Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 8 ayat (1) huruf f angka 2 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PA adalah menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan nilai pengadaan yang berada dibawah nilai tersebut dilakukan oleh Panitia/Pokja ULP.
Berdasarkan ketentuan diatas semestinya penetapan pemenang untuk jasa konsultasi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan oleh PA. Tetapi dipasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Sehingga jika pelimpahan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada KPA termasuk wewenang untuk penetapan pemenang lelang, maka KPA dapat menetapkan pemenang untuk Penyedia Jasa konsultansi dengan nilai dimaksud.

Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 penandatanganan kontrak cukup dilakukan oleh PPK sebagai pihak yang mendapatkan delegasi kewenangan PA/KPA, sehingga sebenarnya tanda-tangan PA/KPA tidak diperlukan lagi.

PA dapat melakukan pembatalan lelang bila terjadi perubahan atau penghapusan anggaran.

 

Artikel lainnya:

sumber: http://inspektoratsulsel.org/

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Merujuk pada beberapa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan keuangan daerah, dimana dijelaskan bahwa yang menetapkan / menunjuk PPTK dan PPK terdapat perbedaan, seperti dijelaskan dalam Perpres No.54 Tahun 2010  bahwa PPTK adalah sebagai salah satu tim pendukung yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan program /kegiatan SKPD di lingkungannya.

Hal ini berbeda dengan penjelasan Permendagri No 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Depdagri pasal 7 dijelaskan bahwa KPA menetapkan PPK, PPTK, serta pejabat yang tugasnya melakukan pengujian SPP dan menandatangani SPM, bendahara pengeluaran; panitia dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 Permendagri Nomor 3 tahun 2011 bahwa PPTK ditetapkan oleh Pejabat Struktural satu tingkat di bawahnya dan dalam unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (diangkat oleh PPK) yang ditunjuk oleh kepala SKPD.

Dari uraian diatas, dapat difahami bahwa PPTK yang dimaksud dalam PP. No. 58 tahun 2005 dan Pasal 12 Permendagri No. 13 tahun 2006 dan perubahannya, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dengan tugas mengendalikan secara Teknis dan Administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan mendapat limpahan sebagian kewenangan dari KPA/PA pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selanjutnya PPTK dalam melaksanakan tugas pokoknyanya pada prinsipnya merupakan Asisten Teknik artinya PPTK itu adalah pembantu PA/KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan di SKPDnya dan bertanggung jawab atas kemajuan dan kesuksesan kegiatan di lapangan. Karena keterlibatan dan tanggungjawab PPTK dalam pelaksanaan kegiatan besar, maka seyogianya PPTK ikut terlibat dalam pengaturan, pengendalian dan pengalokasian dana pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara ikut bertanggungjawab dan menandatangani laporan kemajuan fisik kegiatan, serta diberikan wewenang penuh untuk menegur pihak pelaksana yang lalai dan lamban dalam menjalankan tugasnya yang akan ddijadikan bahan laporan pertanggungjawaban pada PA/KPA.

Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku PA/KPA berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b). UU No. 1 Tahun 2004, Wewenang tersebut dapat didelegasikan PA kepada PPK antara lain untuk melakukan penandatanganan kontrak. PPTK dapat juga berperan sebagai PPK bilamana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PA/KPA kepada PPTK. Namun bilamana PPTK tidak menerima pendelegasian wewenang, maka PPTK tidak dapat berperan sebagai PPK.

Selanjutnya penjelasan SE Bersama Mendagri Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP No. 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, dimana Pemerintah Daerah dalam Kedudukan, Tugas Pokok, dan wewenang sebagai PPK, PA/KPA, serta PPTK, sesuai yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan PP No. 58 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah :

(1) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka :

a. PA menunjuk KPA

b. KPA bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

c. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK

(2) Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010;

(3) Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran Bersama ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka:

a. PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai PA/KPA untuk menandatangai kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

b. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

Untuk Informasi lebih lanjut bahwa PPK pada Pemerintah Prov/Kab /Kota baru, wajib memiliki sertifikat keahlian PBJ paling lambat 1 Januari 2012 (pasal 127 huruf (b) Pepres Nomor 54 Tahun 2010). PPK tahun 2011 pada instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian PBJ. Sedangkan PPK di pemerintah daerah baru wajib bersertifikat tahun 2012.

Bahwa PPK SKPD dapat berjumlah lebih dari satu orang, disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali. Tim pendukung dan tim teknis dapat dibentuk oleh PPK dalam rangka membantu tugas PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari SATKER (unit kerja) yang bersangkutan dan atau dari instansi teknis terkait, misalnya Dinas PU untuk pekerjaan konstruksi.

Pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi pengadaan barang dengan pengadaan langsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak, tujuannya antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan.

 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat kami simpulkan bahwa Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA/KPA berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) huruf b). Wewenang tersebut dapat didelegasikan PA kepada PPK antara lain untuk melakukan penandatanganan kontrak.

PPTK dapat berperan sebagai PPK bilamana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PA/KPA kepada PPTK. Namun bilamana tidak menerima pendelegasian wewenang, maka PPTK tidak dapat berperan sebagai PPK.

======================
curhat penulis:

Menurut saya masalahnya adalah pada:

1. Pejabat yang sudah bersertifikat tapi tidak mau jadi PPK
2. PNS yang mengikuti bimtek/diklat PBJ, tapi tidak mau lulus ujian sertifikasi.

Kalau 2 masalah itu terselesaikan, maka tidak akan ada masalah tentang PPK bersertfikat atau tidak… 🙂

Salam Pengadaan dari Bogor

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.web.id

Comments

15 Responses to “Permendagri 21/2011 vs Perpres 54/2010”
  1. Voice Truth says:

    Hey, how’s it going?

    I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

    In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the captial of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

    Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

    Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time, he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

    “Little children, it is the last hour; and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have come, by which we know that it is the last hour” (1 John 2:18).

    “The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness” (2 Thessalonians 2:9-12).

    More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

    “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

    Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

    Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

    “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

    People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

    Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible trul is the word of God!

    If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  2. dingy says:

    ?reat points altogether, you just won a new reader. What
    would you recommend in regar?s to your post that you just made some days ago?
    Any positive?

  3. dingy says:

    ?reat points altogether, you just won a new reader. What
    would you recommend in regar?s to your post that you just made some days ago?
    Any positive?

  4. dingy says:

    ?reat points altogether, you just won a new reader. What
    would you recommend in regar?s to your post that you just made some days ago?
    Any positive?

  5. dingy says:

    ?reat points altogether, you just won a new reader. What
    would you recommend in regar?s to your post that you just made some days ago?
    Any positive?

  6. kasino games says:

    But after going through the rules and tricks of the game, online gamblers
    will locate to the simple. Keno is slightly different as the ball player has to
    guess the winning numbers before subjected to
    testing disclosed. http://www.workinout.com/?q=content/what-all-your-do-when-gambling-online

  7. mega888 apk says:

    I think some person may be certain that many of the AC writers are
    ministers. Some folks writers are married to ministers. Kim Linton most likely such AC writer.
    Kim lives in Southern Indiana with her husband Gary, a minister.
    Check out Kim’s AC Contributor Page – please click here.

    Good content and consistent link building – two of the most important
    factors of Mainly because. Gone are the days where any links were good enough to achieve good page ranks with figure out.

    Now you should take utmost care on who are linking to you and from where?
    You must have fallen across the terms like “relevant web site/page” and “good neighborhood”.
    It is the reason why you find more credit if
    you get back-linking from web-sites which are based
    on the same theme as yours and preferably have high pr – much better the more significant.
    And instead of placing your url as links use your primary keywords as Anchor One way links.

    Leaving site directories . comment will most likely result additional traffic nicely.
    When you comment, share some terrific insights or give your opinion relating to the blog
    paper.

    First perform opt for article or content shipment. There are many article directories on exciting
    world of Wide On the internet. You need create few unique yet informative
    articles and distribute then on the web through such article submissions directories.

    This is a good quality way wherein you can attract more web traffic for the
    cost. Offer the link to your while posting the article and traffic will flow through
    the hyperlink.

    Recently, I was browsing Google for my keyword results to see how
    some of my articles were undertaking. On this particular
    occasion, I kept running with it. I scrolled along
    about 40 pages down. When my sweep was completed, Identified 9 of my articles being
    through someone different. I regularly find articles I’ve written picked up
    by others and “published” on their web webpages. They have my name and my
    links imbedded.nothing has been changed. They now have content could use also it gives me maybe another link in addition to exposure in my position and for my
    business opportunity.

    Create free software application by using tools positioned on the Internet for downloading on your
    online page. Then submit to software directories
    for generating links at your download articles.

    With this list that continues to grow, the manner of level of competition that
    arises between and among services on improve the amount of is dynamically changing and evolving.
    Which means that if you wish to be adaptive on the continued change, then you have to
    be adaptive in the changes that may happen. http://ntc33.fun/index.php/other-games/mega888

  8. minecraft says:

    Greetings I am so delighted I found your website,
    I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am
    here now and would just like to say thanks for
    a remarkable post and a all round interesting blog (I also
    love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the
    minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
    back to read a great deal more, Please do keep up the great work.

  9. Trading the Forex Markets are certainly lucrative. It can also be an easy way to lose all your money.
    It depends on your approach. It doesn’t necessarily
    require you to go a good extensive research and study program
    for months. You will, however, need to invest some wedding
    ceremony to digest all the information required to do well advertising online.
    Provided you trade wisely and cautiously, you can become a Forex expert inside the year or
    so, making consistent substantial profits from
    it. So, where do you start? Well, at the beginning, of course.

    Forex can be an extremely liquid marketplace. Because it is so large, hand calculators buy
    or sell just using seconds where your trade is a little mouse
    sigh. You may also preset a computerized close for this position. Nowadays .
    you terribly lack to sit and be careful about your position, just place the trade, set an exit point and go what want.

    Unfortunately, Gann, Elliot, and Fibonacci never made
    much cash with their theories to a scientific market. However, some
    traders refuse to determine this and stick to their own strategies
    rigidly. But if these theories truly worked well, wouldn’t everyone be following them?
    Obviously, they aren’t effective well, because many traders do not use the company.

    The other thing he needs fully grasp is this specific
    kind of system doesn’t provide regular income
    much like a job. Most trend following systems have
    a low proportion of wins, but those wins a lot bigger than more frequent losses.

    Data easy to get several months in a loss situation prior to getting one associated with big wins that walks you into the black;
    little good want to take out money each month to spend the money for power sales
    receipt.

    When a person your first forex platform, you’re in order to be have to enable you
    to use what is known as a lpe88 bet. These tend to be wonderful because produce e-mail marketing lists you to simulate making trades associated with real live market.
    Think this fantastic for is because you can practice methods for hundreds of trades until you’re confident
    it is a great one. Along with making any of these real live trades, can certainly the experience
    necessary in the form of better currency trader.

    Skipping on research. Always do your market lookup.
    Whether you follow technical analysis or fundamentals,
    or the variety of both, be certain to have thoroughly
    investigated marketplace you are trading and you can articulate the logical reasons why you believe the
    market will progress up or .

    When I chose to focus all of my attention on trading software, I
    bought a few systems. I tested them out within a demo service.
    I kept the best couple of programs that made one of the most profits.
    This took a little small fraction of time I spent trying to master how of doing manual investing. http://www.wyborez.com/home.php?mod=space&uid=311453&do=profile&from=space

  10. ace 333 says:

    Nobody is stopping you from starting extremely business.
    Nobody is telling you when to wait sleep once to get up in the morning.
    Are usually all forms of opportunities that you can take
    advantage of. You can sit down at your kitchen table accessible
    up using a business concept that you is capable of from domicile.
    Start writing down your business ideas. Most people have
    associated with cell phones and the online market place.
    You can start by investing in free marketing tools as being blog or social media
    tools like twitter.

    When you are deciding to be able to market focus is needed on the labels.
    One specific and simple theme precisely what should be focused to.
    It is harder to market a broad, vague design template.
    General items are not as easy to sell than niche items.
    Comfortable cover will certainly last by a reasonable expense is easier provide than a nice golf golfing
    ball.

    Finally, as always, anything your writing, especially your content, to get done
    a good job of selling for you. After all,
    this is the point, right? If you do all the material
    publishing to operate visitors of your website, you certainly want to activate them when they arrive, keep their attention and
    hopefully convert them into a paying clientele.

    When you invest time into creating a blog you have got a sense
    of reward and pride that no Facebook account can ever together with.

    It is such a labour of love that you will always want to update it even when you know there are going to nobody read through it
    – but eventually someone will in the long run.

    It fantastic to conduct a study of exactly what the members expect and in order to read at their getting old.

    You can browse the Internet and pay attention to more information on the pretty same.

    Also take guidance from professionals and pay heed to what they’ve
    to pronounce. Having a good idea of what your members
    want can assist you to give them the same and thus retain them for stretched.
    Visit various forums and chat rooms to gather more information on your niche area.
    Forums are the best places where people discuss with regards to the latest in the profession.

    CONTENT: This, again, is a simple invention. Content is beneficial to an online-business.
    If an affiliate site doesn’t have relevant or good content, stores
    as well take rid of it the Planet wide.

    If you can pay for it, use a web-designer location a site together a person. They are the professionals and know
    all about designs and codes and the ways to make an affiliate site look really slick.

    While several plug-ins can build internal link automatically, manual
    link building is very best because your link was embedded
    permanently. Will be able to attract consistent flow of targeted traffic when applying
    this strategy. http://ntc33.fun/index.php/other-games/ace333

  11. lpe88 apk says:

    I savor, result in I found just what I used to be having a look for.
    You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a
    nice day. Bye https://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino

  12. joker123 apk says:

    Ask a regarding nurses how much marketing they do for their organization and the answer will probably perceived as resounding zero!
    I posed this question to a nurse who worked in an operating room on one occasion and was quickly told that she was a nurse, she wasn’t
    supposed to sell people all things.

    To find out if this is a good option for all your needs, it is
    best to talk in order to surgeon to fix it carefully. Speak about what objectives are and what you would like to see happen as due to having this done.

    In several situations, your consultation allows you a somewhat good opinion of the items the most realistic outcome for you’ll then be.

    Life involves risk, and risk suggests the possibility of failure.
    Be willing to take risks! Within those risks lie what will need to learn and your rewards.

    After you have selected few attorneys, you can interview together to see what believe.
    Give a lot of merit to your gut feel when you meet all of them.

    Finding a good attorney for a divorce Boyertown, PA, is a crucial issue.

    Typical negative teen habits include: thinking poorly of
    themselves when it comes to their capability perform
    well at school, thinking they do not deserve good things in life, staying friends with disrespectful peers, not keeping
    promises, acting impulsively and making rash decisions, lacking
    goals, losing concentrate on what significant by allowing themselves turn out to be distracted, avoiding commitments and responsibilities, accepting things as they’re instead to be proactive, and.

    When facing a challenge or an obstacle look to how sense.

    What are your instincts telling you? Often it is simply your instinct that
    will move you into a better mindset and raise your attention.

    On another hand, there could be a shortage of interest from
    her end. In these situations, moment has come best
    to hold back and see for a certain period and finally move
    from. Do not get clingy and desperate by calling him / her repeatedly! http://ntc33.fun/index.php/other-games/joker123

  13. I think everything published made a ton of sense. However, think on this, what if you were to
    create a killer headline? I mean, I don’t wish to tell you
    how to run your website, however suppose you added a post title that grabbed
    people’s attention? I mean Permendagri 21/2011 vs Perpres 54/2010 pengadaan barang jasa is kinda plain.
    You could glance at Yahoo’s front page and see how they create
    post titles to grab viewers interested. You might add a video or a picture or two
    to grab people excited about what you’ve written. In my opinion, it might make your
    website a little bit more interesting. http://www.jeff-foster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fdownloads%2F76-download-rollex11

  14. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
    Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly. http://Cnstockstar.com/x/x.asp?u=www.kea.org%2Fredirect.asp%3Fq_url%3Dhttp%3A%2F%2Fkasino.vin%2Fdownloads%2F67-download-joker123

  15. ronnie de ngedi says:

    apakah di perbolehkan Bendahara Barang juga bisa menjadi panitia PHO

  16. sadriyanto says:

    MOHON PENJELASANNYA BISAKAH PPK DAN KPA BERADA PADA DUA INSTUTUSI, KALAU YA ATAU TIDAK BISA MHN JAWABANNYA

  17. sadriyanto says:

    di perbolehkan kah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada pada institusi yang berbeda??? apabila YA atau Tidak tolong di beritahukan dasar hukumnya…

  18. martinus sembiring says:

    Jelas smua PNS malas jadi Panitia ato PPK karena :
    1. Honor tak sebanding dengan Nilai Kegiatan, coba kalau honornya dari persentase pagu kegiatan (HPS atau Kontrak).
    2. Untuk PNS daerah,Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ancur-ancuran dan full money politic menghancurkan sendi-sendi pembangunan daerah (OTDA yang gagal), Tim Sukses, Setoran dan lain-lain, baik itu Eksekutif maupun Legislatifnya sama aja.
    3. Penegak hukum (Kejari, kejati, Tipikor polisi) alias Yudikatif yang prioritas utamanya adalah mencari uang luar sebanyak-banyaknya, Ujung-ujungnya uang dan uang (banyak PPK atau Pejababat/paniatia dijadikan atm ato sapi perahan).
    4. LSM ato wartawan yang bukan sebagai social control tetapi sebagai kaki tangan penegak hukum (kerjasama mutualis iblis, dengan ujung-ujungnya duit.
    5. Penegakan hukum yang like or dislike. Karena terus terang kagak pernah ada kegiatan yang 100% sesuai bestek tetapi mendekati, jadi di sisi sedikit itulah mereka masuk dengan ancam-ancaman dan pangilan-pangilan gila, bahkan kadang kontraktor pelaksana tahun lalu menyuruh wartawan ato lsm melaporkan perkerjaannya tahun lalu kurang bestek ke tipikor agar ada celah negosiasi untuk mendapatkan proyek baru lagi (tentunya pinjam2 perusahaan).
    6. Pusat aja uda ancur apalagi dibawah…hiihiii takut.
    7. Keadaan negara yang amburadul, demokrasi amburadul, hahahahaha.

    Maka dengan alasan ini lah makin lama kagak ada lagi PNS yang mau Lulus pengadaan barang/jasa ato jadi PPK ato panitia
    ======Kasian negara ini…..rindu lagi pemerintahan Pak Harto….
    ======Nyesel gua dulu ikut demo njatuhkan Pak Harto ========
    Sekarang tak ada penghormatan rakyat terhadap aparatur dan sistem pemerintahan…. semua rusak, I miss otoriter governance now.
    Trims

  19. G_gs says:

    sy mw curcol/curhat colongan jg…”sy baru 2 taun jd PNS,,iseng2 d ikutkan sertifikasi PBJ,iseng2 jawab s’adanya,trnyata lulus…tb2 tanpa ada niat,tanpa sepucuk surat dan tanpa segelintir kabar berita,,muncul nama sy sbagai PPK untuk proyek lumayan besar ( fisik & nominal),,sedangkan senior 4 taun lbih tua dr sy bnyak yg mngundurkan diri dari posisi PPK…indikasi orang makan nangka dan sy yg dapat getah,kulit,dan batu nya ( blom lg klo sy d tuduh curi buah nangka) lngsung terfikir ketika pertama kali sy liat nama sy terpasang sbg PPK,,krna prtanyaan ‘WHY ME?’ blum sy temukan jawabannya scara logis….agan2 skalian,adakah yg mau berbagi tips dan sharing pengalaman, ‘specially 4 host: what should i do’?”

  20. Numpang curhat juga, Kecamatan di Daerah saya banyak yg tidak mempunyai sertifikat PBJ, sekarang ini kebingungan cari PPK, dan ada beberapa kecamatan menawarkan kepada saya untuk jadi PPK (saya staf di SKPD, bukan di Kecamatan/Keluraha). permasalahannya,
    1. saya kurang tahu kegiatan apa saja di Kecamatan terkait PBJ?;
    2. bisakah saya merangkap menjadi PPK di bebarapa Kecamatan tersebut?
    3. Dan yang jelas resikonya apa ya…..
    Trims nasehat/jawabanya

  21. Taufik says:

    Tanggapan atas curhat penulis :
    Kenapa tidak ada yang mau jadi PPK :
    1. Tanggung Jawab sangat besar. Jika terjadi kesalahan pada perencanaan,pelelangan,pelaksanaan kontrak,Pengawasan, maka PPK yang mananggung akibatnya.
    2. PPK sebagai pengendali (terutama didaerah) tidak dapat mengendalikan apa yang menjadi tanggungjawabnya karena anak buahnya/staf PPK juga tidak berkompeten melaksanakan tugasnya masing-masing (SDM PPK saja dipertanyakan, apalagi anak buahnya???).
    3. Honor tidak jelas, walaupun dalam permenkeu tentang Standar biaya umum yang diterbitkan tiap tahun ada pengaturan tentang honor PPK, banyak tidak dilaksanakan didaerah (masih menggunakan satuan orang/bulan, bukan orang/paket).
    4. PPK seakan akan diperalat atasannya untuk menjadi temeng kepentingan semata, peribahasanya orang makan nangka PPK kena getahnya.

    • heldi says:

      @Taufik

      Mohon ijin di angkat ke postingan ya pak Taufik
      Terima kasih atas tanggapan dan kunjungannya… super sekali…
      Salam Pengadaan dari Bogor

    • Taufik says:

      hehe, sambil kesal kang, klo mau diangkat bahasanya diperhalus yah 🙂 soalnya kesian jg, banyak pejabat eselon III (Kabid)tidak mau ikut ujian PBJ/ikut ujian tapi sengaja tidak Lulus (mengisi sembarangan) supaya tidak diangkat jadi PPK. Toh pada prakteknya rekanan lebih takut pada “Si penandatangan SPM” daripada kepada PPK.Kalau para Kabid tidak bersertifikat, yang kena getahnya para Kasi (Kasi an deh) S1, yg punya sertifikat, pernah jadi panitia 2 tahun, tapi parah jd karena ga bisa kerja soalnya anak buahnya sedikit. klo Kabid kan anak buahnya banyak yg disuruh-suruh survey, bikin HPS,KAK, Spek, rancangan kontrak dll yg jadi tugas PPK. kalau kasi atau staff yang jadi PPK jadilah bekerja sendiri…ujung-ujungnya ya kacau juga kan? (disini bicara bukan 1 paket yang ditangani tapi PPK yang mengurus 50-100 1 tahun anggaran)

  22. Pembahasan, perdebatan, dan tafsiran mengenai persus-persusan antara Permendagri 21/2011 dan Perpres 54/2010 tak akan pernah habis. Para sesepuh Pengadaan saja berbeda pendapat mengenai hal ini, apalagi pada tataran pelaksana di daerah. Jadi, menurut saya regulasinya yang harus dibenahi agar tidak menimbulkan multitafsir/misinterpretasi

  23. tulus sipahutar says:

    bagaimana jika judul dan artikelnya di revisi pak heldi, menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 vs Perpres 54 Tahun 2010. Karena di daerah mengenai peraturan menteri dalam negeri ini juga cukup hangat dibahas.
    Salam dan sukses selalu buat pak heldi.

  24. deni cahyantoro says:

    Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010.

    hal tersebut sangat tidak benar, karena sesuai dengan ketentuan perpres 54 tahun 2010 pasal 12 ayat (2) huruf f, bahwa salah satu syarat PPK adalah tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. dalam penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf f, Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/ verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
    dalam hal ini PA di kecamatan dan kelurahan adalah selaku penandatangan SPM, jadi PA di kecamatan dan kelurahan tidak bisa sebagai PPK

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] adalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dari (mungkin) jutaan PPK yang ada di tanah air ini. Sebagai seorang PPK, saya mengikatkan diri […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!