Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

February 6, 2012 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Berita dan Artikel Pengadaan

Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan

Samsul, S.Sos
http://www.samsulramli.wordpress.com


Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 (P54/2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdapat dua terminologi tentang paket. Paket pengadaan dan paket pekerjaan. Setidaknya ada 11 kalimat paket pengadaan dan 16 kalimat paket pekerjaan dalam batang tubuh P54/2010. Meski ada satu kalimat paket usaha pada pasal 24 ayat 2 yang merujuk pada paket pekerjaan dan ini perlu menjadi bahan perbaikan P54/2010 kedepan.

Dominasi terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan menunjukkan peran penting terminologi ini dalam konteks P54/2010. Di lafal keseharian, ketika membahas pengadaan, kita sering menambah-nambah terminologi. Seperti paket lelang, paket penunjukan langsung, paket pengadaan langsung dan lainnya, yang ternyata tidak ada dalam P54/2010. Ini kemudian membuat buram pemahaman essensial tentang paket itu sendiri.

Apakah isitilah paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai arti yang berbeda? Ya! Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam Lampiran I Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa angka 1 tentang kebijakan umum pemaketan pekerjaan huruf b. Disebutkan bahwa, “nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”.
Tampak jelas bahwa ketentuan nominal 2,5 milyar, yang diperuntukkan bagi usaha kecil, mengikat pada paket pekerjaan. Kemudian Paket Pengadaan mengikat pada kompetensi teknis.

Jelas bahwa kalimat menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil merujuk pada kompetensi teknis bukan nilai 2,5 milyar. Nilai 2,5 milyar adalah nilai paket pekerjaan. Menjadi beralasan P54/2010 sama sekali tidak campur tangan terhadap kriteria usaha kecil dan non kecil, yang sudah tegas diatur oleh UU No. 20/2008.
Adalah keliru kalau pertanyaan tentang definisi usaha kecil dan non kecil versi P54/2010 dijawab dengan definisi nilai paket pekerjaan 2,5 milyar itu. Lihat saja pasal 1 ayat 33 dan ayat 34. Kemudian pasal 19 ayat 1 huruf g tentang Penyedia, sama sekali tidak mengaitkan definisi usaha kecil dan non kecil dengan nilai paket pekerjaan. Bunyi sebenarnya adalah: “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Kemampuan disini merujuk kepada kompetensi”.

Pemahaman ini berdampak salah satunya pada fasilitasi consolidated demand dalam rangka penghematan cost of acquisition. Dalam prinsip good procurement praktek ini disebut dengan agregated procurement. Konsepnya adalah menggabungkan beberapa paket pekerjaan sejenis dalam unit, lembaga atau wilayah kedalam satu paket pengadaan bersama. Dibandingkan kalau dilaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri akan jauh lebih efisien. Konsep pengadaan bersama ini diakomodir P54/2010 melalui klausul kontrak pengadaan bersama. Sayangnya belum ada benchmark yang di share dalam bentuk panduan. LKPP kabarnya telah menerapkan untuk pengadaan alat tulis kantor. Semoga kontrak ini dapat menjadi trigger pemanfaatan mekanisme pelelangan bersama.
Oke, kembali ke soal utama tulisan ini. Ketika kita melakukan pengadaan bersama dengan nilai total 3 milyar rupiah, artinya lebih dari 2,5 milyar, apakah otomatis paket pengadaan untuk usaha non kecil? Jawabnya tidak, karena secara kompetensi usaha kecil masih bisa memenuhi dan belum tentu paket pekerjaan didalamnya bernilai lebih dari 2,5 milyar.
Pemahaman ini penting agar masyarakat luas, termasuk pihak pemeriksa, tidak serta merta melihat nilai paket pengadaan melebihi 2,5 milyar kemudian dimenangkan oleh usaha kecil dianggap sebagai pelanggaran. Atau sebaliknya karena nilai paket pengadaan melebihi 2,5 milyar pengusaha non kecil boleh masuk dan hilanglah hak perlindungan usaha kecil yang diatur dalam kebijakan pengadaan.

Bagaimanakah nilai paket pengadaan terbentuk? Nilai paket pengadaan terbentuk atas nilai akhir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk satu paket pekerjaan atau akumulasi HPS dari beberapa paket pekerjaan. Dan nilai paket pengadaan inilah yang nantinya akan diumumkan pada dokumen pengadaan sebagai acuan bersama pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dirubah apabila telah melewati batas akhir pemasukan penawaran.

Konsekwensi lainnya adalah terkait penetapan pemenang. Seperti tertuang dalam pasal 8.1.f.1 dan 2, tentang tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), yaitu menetapkan pemenang untuk paket pengadaan non konsultansi dengan nilai diatas 100 milyar rupiah dan 10 milyar rupiah untuk jasa konsultan.
Ini mengisyaratkan apabila nilai paket pengadaan atau nilai paket pengadaan bersama melebihi nilai tersebut diatas, kewenangan penetapan pemenang ada di PA utk K/L/I dan Kepala Daerah untuk daerah. Meskipun nilai paket pekerjaannya pembentuknya tidak mencapai kriteria.

Consolidated demand atau agregated procurement adalah hal yang strategis sehingga ketika nilai paket pengadaan sangat besar maka tanggungjawab penetapan ada di PA, namun proses pemilihannya tetap wewenang pokja. Dan penandatanganan kontrak tetap menjadi kewenangan PPK.

Nilai Paket Pengadaan
Nilai paket pengadaan ditetapkan dalam proses persiapan yaitu perencanaan umum oleh PA dan perencanaan pelaksanaan oleh PPK. Sedangkan nilai paket pekerjaan hanya merupakan nilai total HPS per pekerjaan.
Perencanaan umum oleh PA menghasilkan nilai paket pengadaan awal atau rencana nilai paket pengadaan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu metode pengadaan yang dimasukkan dalam kebijakan umum atau rencana umum pengadaan masih berupa rencana. Rencana nilai paket pengadaan dan rencana metode pelaksanaan.

Perencanaan pelaksanaan oleh PPK diawali oleh proses identifikasi kebutuhan yang ujungnya melahirkan spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak. Ini kemudian menjadi acuan pokja menyusun dokumen pengadaan. Nilai total HPS atau gabungan nilai total HPS per pekerjaan akan menjadi nilai paket pengadaan. Secara implisit dapat dikatakan bahwa nilai paket pengadaan dapat saja berupa gabungan nilai paket pekerjaan.

Berdasarkan nilai paket pengadaan dan spesifikasi kemudian Pokja/Pejabat menetapkan metode pengadaan yang paling tepat dilaksanakan. Untuk itu sangat mungkin terjadi perubahan metode pelaksanaan, mengikuti perubahan nilai paket pengadaan, dari tadinya berdasar pagu menjadi HPS. Dan ini sah karena belum masuk kedalam dokumen pengadaan. Berbeda kalau paket pengadaan sudah dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan, maka tidak diperbolehkan ada perubahan sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Bagaimana dengan ketentuan penetapan pemenang oleh PA? Ini pun harus berdasarkan paket pengadaan yang tertuang dalam dokumen pengadaan bukan mengikat pada nilai kontrak. Meskipun nilai penawaran pemenang atau nilai kontrak tidak mencapai 100 milyar rupiah, ketika nilai paket pengadaan lebih dari 100 milyar, pemenang ditetapkan oleh PA seperti amanat pasal 8.
Penting juga untuk kita membedakan alur proses pengadaan. Tahap persiapan, pelaksanaan, kontrak dan hand over. Terminologi paket pengadaan ada pada tahapan persiapan dan paket pekerjaan dimulai dari tahapan pelaksanaan, tepatnya sejak batas akhir pemasukan penawaran, kontrak dan hand over. Terminologi paket pengadaan dan paket pekerjaan mempunyai manfaat besar dalam kerangka pencapaian value for money pada proses pengadaan.

 

Tentang Samsul Ramli
Samsul, dilahirkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juli 1975. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1988 dari SDN Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada tahun 1991, lulus dari SMPN 10 banjarmasin dan berhasil menamatkan sekolahnya di tingkat menengah atas di SMAN 70 Banjarmasin pada 1994. Ia berhasil menyelesaikan Pendidikan S1 pada program studi Administrasi Niaga FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin di 2001. Dan dari tahun 2010, ia tercatat sebagai mahasiswa S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Sejak tahun 2006, ia tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Banjar. Sebelumnya, ia sempat menjadi staf Litbang dan Redaksi pada Banjarmasin Post Group Banjarmasin, staf redaksi Majalah Pilar Jakarta, dan sebagai tenaga honor Bappeda Pemerintah Kabupaten banjar.
Tercatat beeberapa karya tulis yang pernah ia publikasikan, diantaranya adalah Filosofi ‘e’ Dalam Government, Penting dan Tidak Penting ala Onno dan Drucker, Kunci Sukses Membangun Sistem eProcurement, Kunci Sukses Membangun Sistem eProcurement, eProcurement dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat ‘Daerah’, eProcurement yang “Membingungkan, Indonesia Menuju Satu Aplikasi eProcurement, Mungkinkah?, dan yang terbaru Pembangunan Terjebak Harga, kesemuanya termuat dalam rubrik Opini rutin pada Harian Banjarmasinpost-Kalsel. Semua karya tulisnya dapat
dibaca melalui blog pribadinya di http:// samsulramli.wordpress.com.

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

One Response to “Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan”

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] Paket Pengadaan dan Paket Pengerjaan ================================================================================== Mau Promosi gratis di blog dengan Page Rank = 3, Pengunjung per hari mencapai lebih dari 1000 views?! Jangan ragu-ragu segera kirim artikel atau content yang berhubungan dengan usaha atau cerita anda tentang kota bogor via email heldidotnet@gmail.com atau hubungi heldi – 087870910000 ================================================================================== Related ArtilcesMemahami “Siapa PPK” Dengan Pendekatan KronologisPengadaan Yang Ideal Menuju Indonesia BermartabatMekanisme Kontrol Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Pengadaan Barang Jasa)Pilihan Seorang PPK bagi negaranyaPNS Sumedang Ketakutan Jadi Panitia LelangProject procurement dan Tender ManagementMenjadi Saksi Ahli – cocok atau tidak, bukan lulus atau gugurSosialisasi E-procurement – Menuju penguatan penyatuan Indonesia melalui E-procurementIstilah-istilah Pengadaan (lelang) Pengumuman Lelang Tidak Perlu Lagi Lewat Koran Tempo […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!