Tidak ada PPK maka KPA tidak perlu bersertifikat

February 11, 2012 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Berita dan Artikel Pengadaan

Sumber : Ikak. G.P (http://ikakgp.blogspot.com/)

Apakah KPA yang tetap memegang kewenangan PPK harus bersertifikat ahli pengadaan? Jawabnya tidak perlu.

Kalau kita baca Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Pasal 5 dan penjelasannya mengatur bahwa Gubernur/bupati/ walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan KPA, berdasarkan usulan PA yang bersangkutan. Lebih lanjut, PA pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara formal dan material kepada gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya (Pasal 54 ayat (1)). Selanjutnya, KPA juga bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya (Pasal 54 ayat (2);

Berikutnya, Pasal 17 ayat (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PA/KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (dijelaskan pula dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 huruf g. bahwa pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan).

Dalam pengadaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c mengatur bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).

Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, dan untuk ditetapkan sebagai PPK, seseorang harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 12 ayat (2) g.).

Dengan demikian, PA/KPA wajib menetapkan PPK dan apabila tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA harus melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan fungsi-fungsi lain dari membuat komitmen yang berdasarkan Perpres 54/2010 sudah menjadi tugas PPK;

Dalam hal seperti ini, PA/KPA yang melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan fungsi-fungsi lain dari membuat komitmen atau “merangkap” sebagai PPK tidak wajib bersertifikat;

Dalam hal APBD, PA pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara formal dan material kepada Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya, maka dalam hal terdapat keterbatasan aparatur yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa maka PA dapat mengusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota seorang KPA untuk bertindak tetap menjalankan fungsi PPK. Hal ini terutama jika KPA dimaksud berada 1 (satu) jenjang struktur di bawahnya.

Dalam hal APBN, KPA bertanggung jawab kepada PA (UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) huruf b dan 54 ayat (2)), maka KPA tidak wajib bersertifikat walaupun KPA tsb melakukan sendiri fungsi membuat komitmen,.

Namun demikian PA/KPA yang merangkap sebagai PPK “dapat dianggap” tidak melaksanakan tugasnya untuk menetapkan PPK atau melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c.

Tentang Ikak G.P.

Ikak G. Patriastomo
mempromosikan dan merintis penerapan e-procurement di Indonesia sejak dalam rangka pengembangan e-procurement nasional pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (http://www.lkpp.go.id). Mulai berkarir di Bappenas sejak 1994 menggeluti pengelolaan pinjaman luar negeri dan pengembangan kebijakan good governance. Sejak tahun 2000, mulai mendalami pengadaan barang/jasa dan pengembangan kebijakan pengadaan serta menyusun Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pernah aktif di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) sebagai wakil dari unsur Pemerintah sampai tahun 2011. Tahun 2008 ikut mendirikan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), suatu organisasi profesi di bidang pengadaan dan sejak tahun 2010 menjabat Ketua.
http://ikakgp.blogspot.com/

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

5 Responses to “Tidak ada PPK maka KPA tidak perlu bersertifikat”
  1. Haerif Syarief says:

    Apakah pelelangan yang telah menetapkan pemenang dapat digagalkan karena PPK-nya tidak bersertifikasi barang/jasa sesuai amanah Perpres no 54 tahun 2010

    • heldi says:

      @Haerif Syarief

      Pemilihan penyedia adalah wewenang dan tugas ulp, sehingga penetapan dan pengumuman pemenang tetap sah, begitu pula dalam sppbj dan kontrak kalau merunut kepada aturan yang lebih tinggi dari Perpres 54/2010, kontrak masih tetap sah pak…

      tapi memang ini masih dalam masa “perdebatan” juga sih pak… 🙂

      kalau menurut saya inti masalahnya adalah kembali ke mentalitas para PNS, yang tidak berani mengambil sikap, senang tetap berada pada zona abu-abu:
      – yang ikut bimtek PBJ kebanyakan tidak mau lulus, dan bahkan
      – yang sudah lulus pun banyak yang tidak mau menjadi PPK

      terima kasih atas kunjungan dan sharingnya dan salam pengadaan dari bogor

      heldi y

  2. Ahmad Zazuli says:

    Aneh kedengarannya karena UU No.1 Th.2004 sudah diganti dengan UU No.10 Th.2010 kemudian dalam perpres 54/2010 disebutkan bahwa PPK diangkat dan ditetapkan oleh KPA.Masa Dia mengangkat dirinya sendiri.Kalau nggak ada pakai dong dari instansi lain.

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] ULP (kasian deh loh belum bentuk ULP hehehe…), atau sebagai PPK / Pejabat Pembuat Komitmen (baik yang bersertifikat atau tidak…), tentunya melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah hal yang mudah. Hal-hal […]

  2. […] ULP (kasian deh loh belum bentuk ULP hehehe…), atau sebagai PPK / Pejabat Pembuat Komitmen (baik yang bersertifikat atau tidak…), tentunya melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah hal yang mudah. Hal-hal […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!