Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…)

April 5, 2012 by  

Baca artikel lain tentang Pengadaan Barang Jasa disini:

Salam PBJ…!!!

A Bond is a legally enforceable financial guarantee, given by a third party to a procuring entity to guarantee the obligation of a supplier of goods/works or services which arise from a contract (Rob Thompson ; 2011)

Begitu kata mr. Bond eh.. mr. Rob Thompson (International Procurer Adviser ISP3) dalam guidance note number. 7 Bond & Guarantees – Essential Procurement Skills (ISP3 Ausiad – LKPP), yang kemudian di terjemahkan oleh bu Susan (ISP3 program interpreter) sebagai berikut:

Jaminan adalah suatu garansi keuangan yang secara hukum dapat diberlakukan, yang diberikan oleh pihak ketiga kepada entitas pengadaan untuk menjamin kewajiban dari penyedia barang/jasa yang timbul dari sebuah kontrak

Sedangkan dalam Perpres 54/2010  disebutkan bahwa:

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. (perpres 54 Pasal 1 ayat 35 ; 2010)

Definisi ini diartikan bahwa pihak ketiga (ini pihak ketiga yang asli bukan pihak ketiga calo yang salah kaprah itu… baca http://heldi.net/2010/03/usaha-kecil-atau-broker-kecil/ ; bisa bank, asuransi atau perusahaan penjaminan jaminan) menyatakan setuju untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera pada surat jaminan jika si penyedia/supplier tidak memenuhi kewajibannya yang juga tertera dalam surat jaminan tersebut.
Definisi lain dari jaminan dapat dilihat disini:

T%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaujuan adanya persyaratan jaminan adalah bukan untuk menghukum penyedia karena tidak dilaksanakannya suatu kewajiban/pekerjaan, tetapi adalah untuk membantu entitas pengadaan (misal Procurement Unit dan/atau Project/Contract Manager) untuk menutupi biaya-biaya tambahan yang diperlukan atau muncul dalam menyelesaikan kewajiban/pekerjaan mereka akibat dari dilanggarnya ketentuan yang ada dalam dokumen atau kontrak pengadaan. Namun semuanya bergantung kepada apa tujuan dari jaminan tersebut, apakah untuk menjamin penawaran, untuk wan prestasi (default), ganti rugi, atau tujuan lainnya.

Apa kewajiban/pekerjaan Procurement Unit? ya salah satunya untuk melakukan pemilihan penyedia… yaitu bila ada salah satu, salah dua atau salah banyak dari peserta pemilihan yang mundur maka tentunya akan menurunkan atau bahkan mungkin menghilangkan tingkat persaingan/kompetisi dari proses pengadaan  tersebut, sehingga akan terjadi ketidak sesuaian dengan salah satu prinsip pengadaan yaitu “bersaing”. Dari kejadian itu maka procurement unit/ULP tentunya harus melakukan pemilihan/lelang ulang untuk pekerjaan tersebut yang pastinya akan memerlukan biaya lagi untuk melaksanakannya. Nah biaya untuk melakukan pemilihan ulang inilah diambil dari hasil pencairan jaminan (penawaran) peserta. Sehingga nilai nominal jaminan penawaran sebaiknya disesuaikan dengan berapa biaya untuk untuk melakukan pemilihan ulang. Ke depannya tentunya kita harus mempunyai data berapa sih nilai cost suatu pengadaan, untuk pengadaan yang sederhana, rumit, kompleks? Nah kemungkinan para pembuat perpres 54 mencantumkan nilai minimal 1 sd 3 % dari HPS untuk jaminan penawaran adalah dari asumsi nilai cost melakukan satu pengadaan barang/jasa.

Begitu pula dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, di dalam pelaksanaan pekerjaan dipersyaratkan jaminan pelaksanaan yang nilainya tentunya kemungkinan tidak akan sama dengan nilai pekerjaan, atau tidak akan sama dengan nilai kerugian bila pekerjaan tidak selesai, pekerjaan terlambat dsb, untuk itu jaminan dalam pelaksanaan tentunya bukan untuk menghukum penyedia karena tidak selesai pekerjaannya atau telat dalam pengerjaannya karena semua itu diatur dengan Liquidated damages, un-LD’s, claims, dsb, sehingga nilai jaminan harus dipertimbangkan secara komprehensif dengan kompensasi keuangan lainnya yang ada di dalam kontrak, sehingga resiko-resiko yang belum tercover dengan ketentuan yang ada dalam kontrak dapat di cover dari jaminan pelaksanaan (yang salah satunya adalah biaya untuk melakukan pemilihan penyedia ulang juga). Kenapa dalam perpres 54/2010 jaminan pelaksanaan nilainya 5% dari kontrak? kemungkinan pertama untuk antisipasi resiko pelelangan ulang dan ditambah dengan risk yang lainnya yang belum tercover dengan denda keterlambatan, wan prestasi/default dan claims lainnya.

Entitas pengadaan (memang) harus mengidentifikasi dan mengkonfirmasi bahwa institusi yang menerbitkan jaminan adalah lembaga yang reliable, responsif, sehat dan bertanggung jawab, hal ini sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan dan tercantum di www.bapepam.go.id (http://bapepam.go.id/perasuransian/index.htm) dalam surat keputusannya tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasarkan Produk Asuransi pada lini usaha suretyship, kalau jaminan yang dikeluarkan oleh bank sih sudah tahu sendirilah pasti reliable meskipun ada issue ada satu bank yang katanya bermasalah dengan keabsahan jaminan penawarannya, tapi itu oknumlah… :) . Kemudian entitas pengadaan (memang) harus yakin dan satisfied  bahwa jaminan tersebut harus dapat dicairkan dan direspon dalam waktu dan (dengan atau tanpa) persayaratan yang ditentukan dalam dokumen kita; yaitu dengan cara memastikan penulisan kata-kata dalam jaminan tidak mengandung pengecualian atau pengabaian (exclusions and/or omission) atau nyelenehnya tidak ada terms and conditions yang tulisannya kecil kecil plus ada tanda bintangnya seperti pada iklan-iklan di TV, intinya sesuai dengan format standar yang kita persyaratkan, tidak perlu sama kata-katanya tapi esensinya masuk dengan yang kita persyaratkan dalam dokumen sesuai dengan pasal-pasal dan lampiran yang ada dalam perpres 54 tahun 2010.

Sehingga apa om samsul (http://samsulramli.wordpress.com/)? Apakah procurement unit harus mengklarifikasi isi jaminan bahwa jaminan dapat dicairkan dalam waktu 14 hari dan unconditional dan dapat dicairkan tanpa aslinya (scan only)? Kalau kata Mr. Rob sih… (bukan saya yah yang jawabnya ya…) Katanya… Apabila kita melakukan klarifikasi dengan pihak ketiga maka risk yang asalnya ada di pihak ke dua (supplier/penyedia) akan berpindah ke kita, sehingga bila memang benar terjadi si penerbit jaminan tidak membayarkan jaminannya maka kita yang responsible… kita tidak berhubungan dengan pihak ketiga, hal ini kalau diasosiasikan seperti sub kontraktor yang ditawarkan oleh main kontraktor, we dont care about it, kalau kita ikut-ikut menyetujui atau bahkan merekomendasi sub kontraktor maka kalau sub kon nya loyo, so the buyer yang take the risk, anda kan sudah menyetujui, sudah diklarifikasi dan/atau bahkan merekomendasikan…

Padahal kan sudah ada rekomendasi dari Menteri keuangan loh di bapepam.go.id, rekomendasi itu tidak sembarangan also river.. (juga kali..  ~ maklum baru belajar bahasa inggris sama bu susan), itu sudah diteliti solvabilitas, rasio perimbangan, rasio likuiditas dan lain sebagainya yang terkait dengan unsur-unsur keuangannya yang nota bene mungkin orang-orang di procurement unit seperti saya ini sama sekali tidak mengerti tentang hal tersebut, neraca keuangan saja belum ngerti semuanya, apalagi definisi-definisi tadi. Sehingga apa masih perlu diklarifikasi? ya menurut saya sih masih perlu… perlu untuk hal-hal yang memang perlu diklarifikasi, tapi kalau memang sudah tidak perlu… kembali ke pertanyaan di atas tadi; Apakah procurement unit harus mengklarifikasi isi jaminan bahwa jaminan dapat dicairkan dalam waktu 14 hari dan unconditional dan dapat dicairkan tanpa aslinya (scan only)? (silahkan baca kembali ke paragraf di atas sebelum paragraf ini…)

Apa yang perlu dikomfirmasi? salah satunya adalah apabila penyedia hanya memasukan hasil scan jaminan penawaran dan jaminan penarawan aslinya yang pastinya ada tapi belum ketemu dimana lokasinya (pak burhan; 2010) hal ini mungkin karena salah alamat atau alamat palsu (ayu tingting ; 2010).. ya mungkin jaminannya masih di perjalanan pos, atau nyangkut di lpse who knows… so konfirmasi ke penerbit jaminannya… baca lengkapnya di apa perlunya jaminan penawaran asli @demi masa (samsul ; 2011).

Kemudian muncul masalah yang bisa menjadi perdebatan yang berdarah-darah baik di milis ataupun yang saya alami sendiri di  kantor ULP: Tapi kan dalam perpres dikatakan bahwa “ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan”

Iya itu kalau jaminan aslinya belum ada, oke-oke saja diklarifikasi, tapi kalau jaminan aslinya sudah ada bagaimana? hanya dua pilihannya: 1. Baca lagi 5 paragraf ke atas atau opsi 2 yaitu:

1. Sesuai P54 pasal 1  segera lakukan pembentukan dan penguatan Procurement Unit/ULP, bentuk ULP yang memang permanen dan mandiri (meskipun ada pasal 130 yang katanya paling lambat 2014 tapi kebutuhannya sudah mendesak nih…), jangan ada istilah ngangkang-ngakang lagi, bagaimana bisa mengkonfirmasi semua jaminan penawaran yang masuk dengan peserta yang banyak plus dikejar-kejar paket pada peak season lelang (peserta bisa lebih dari 10 atau 20 peserta per paket dan melelangkan berpuluh puluh paket secara bersamaan), sedangkan anggota ulp waktunya masih setengah-setengah? Kan yang dikonfirmasi cukup 3 calon pemenang saja? Jaminan penawaran kan termasuk bagian evaluasi administrasi kok jadi di akhirkan? bagaimana memperoleh urutan 1,2 dan 3 kalau evaluasi administrasinya belum selesai? kalau peripikasinya belum/tidak dilakukan? kalau mau konsiten (pak burhan ; 2011) dengan perpres 54/2010 ya jangan tidak konsiten dong… Tidak ada istilah klarifikasi dan verifikasi dokumen administrasi, ada juga klarifikasi dokumen kualifikasi. Sehingga tidak akan efektif dan efisien untuk melakukan klarifikasi jaminan penawaran dengan kondisi ulp yang tidak permanen, akan cukup banyak memakan waktu, sedangkan disatu sisi juga akan berakibat terhadap terbengkalainya proses pengadaan yang lain yang pararel sedang berjalan.

2. Dengan ULP yang kuat, plus LPSE yang mantap dapat dibuat vendor rating, track record penyedia dapat di data dengan baik sehingga menghasilkan database dan informasi penyedia yang dibutukan untuk mengikuti pengadaan kita dengan resiko yang semakin minimal. Minimal Risk => Minimal Bond.

3. Untuk antisipasi/memanage resiko; tambahkan dalam dokumen pengadaan bahwa apabila penerbit jaminan tidak membayarkan jaminannya maka si peserta/penyedia lah yang harus membayarnya.. kok begitu amat sih? emang tidak percaya sama rekomendasi menkeu? emang tidak percaya sama penerbit jaminan? ya kalau percaya kenapa harus diklarifikasi lagi atuh?

Padahal hanya ada sekitar puluhan (30 -40 an) perusahaan asuransi yang di rekomendasi menteri keuangan, dan seperti di Bogor hanya beberapa penyedia jaminan saja yang sering dipakai oleh penyedia dalam membuat jaminan penawaran atau pelaksanaan. Sehingga kebayang satu perusahaan asuransi atau penerbit jaminan tentunya selama satu tahun akan terus menerus dan berulang-ulang diklarifikasi oleh procurement unit tentang hal yang sama yaitu produk jaminannya dan mungkin bisa berulang terhadap perusahaan penyedia yang sama pula, kemudian tahun depannya juga akan begitu pula, klarifikasi lagi… lagi…lagi… terus aja, padahal kan produknya sama, formatnya sama, sudah dipakai juga berulang ulang, klarifikasi pada proses yang sama (hasil scan, dapat dicairkan dalam 14 hari, unconditional???) dalam satu tahun, bahkan bertahun-tahun. Hanya berbeda entitas paket pekerjaan saja. May be this river yess (mungkin ini kali ya…) yang disebut dengan proses pengadaan administratip birokratip? :)

Dah ah kepanjangan… nanti disambung lagi…

Eh tapi satu lagi deh… Mencantumkan persyaratan jaminan baik dalam dokumen pemilihan atau dalam kontrak pada prinsipnya adalah add cost bagi kita (buyer), kenapa menambah biaya bagi kita selaku buyer, bukannya yang bayar itu peserta/penyedia? Memang pada awalnya memang dibayar oleh penyedia, tetapi kan pada akhirnya biaya tersebut tentunya akan menjadi overhead penyedia dalam melaksanakan pekerjaan kita?! so jaminan merupakan add cost bukan add value bagi suatu pengadaan (padahal; kan pengadaan harus add value katanya). Sehingga akan lebih baik bila procurement unit dapat memilih penyedia yang benar-benar bagus track record-nya, seberapa sering jaminan dari satu penyedia dicairkan? data tersebut seharusnya ada dalam vendor database. Dengan data tersebut maka kita akan mempunyai informasi dan keyakinan yang besar dengan penyedia yang kita pilih sehingga tidak memerlukan jaminan dalam pelaksanaan pekerjaannya, lalu bagaimana resiko-resiko dalam pekerjaannya? kan sudah di cover dalam liquidated damages atau claims yang bisa muncul dalam klausul kontraknya, atau mungkin nilai jaminan tidak terlalu besar sehingga add cost nya pun tidak akan terlalu besar kan… Atau bahkan tidak perlu jaminan.. itu kata mr. Rob… make sense juga sih… So buatlah vendor rating agar masalah bid and guarantee ini bisa clear… Jangan sampai Jaminan Menjadi sertifikat L-4  (di klarifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…)

So May be we can not do it right now but we know what we need to do (rob ; 2012)

Demikian sependek pengetahuan saya (guskun.com ; 2011), CMIIW please… Kita Torang Samua Basudara (Rahfan Mokoginta ; 2011) so From Solo Bogor with peace (Atas Yuda ; 2011) dan Salam Pengadaan dari Bogor… Mantap!!!  (heldi.net ; 2009)

 

Tambahan materi jaminan:

Jaminan Dalam Perpres 54 tahun  2010

Pasal 1
35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 17
(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi d. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

Pasal 67
(1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
d. Jaminan Pemeliharaan; dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.

PENJELASAN:
Ayat (2)
Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikan Sertifikat Garansi.
(3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
(4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
(5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
(6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
(7) Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 68
(1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.
(2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
(3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Pasal 69
(1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
(2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
(3) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.

Pasal 70
(1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
atau
b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi;
atau
b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia

Pasal 71
(1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah
diserahkan.
(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
(5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 82
(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
(10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Pasal 85
(2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
(4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku,
maka:
a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun

Pasal 86
(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

PENJELASAN
Ayat (3)
Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 89
(5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 93
(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

Pasal 95
(6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Lampiran

(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
(d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
(f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
(g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
(4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

 

Konsultasi LKPP:

http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=browseP&pid=98#q_1

Jaminan penawaran asli merupakan bagian dari dokumen penawaran, dengan demikian harus dimasukkan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jaminan tersebut dapat dimasukkan dalam satu sampul penawaran atau disampaikan dalam sampul terpisah, namun tetap disampaikan secara bersamaan. Penyedia yang tidak menyampaikan jaminan penawaran asli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penawarannya dinyatakan gugur (Lampiran I bab II bagian A.1.f.5)). Demikian halnya untuk pelelangan elektronik. Sistem e-procurement yang diselenggarakan LPSE dapat dijamin kerahasiaannya.

Jaminan penawaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 67 ayat (3) dan Lampiran m.3)b)(3), dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur, antara lain bila jaminan yang ditawarkan tidak dicantumkan bahwa jaminan bisa dicairkan (unconditional).

Surat penawaran tidak harus bermaterai. Dokumen penawaran yang wajib bermaterai adalah formulir isian kualifikasi dan dokumen kontrak. Namun untuk pelelangan secara elektronik, formulir isian kualifikasi tidak harus bermaterai, karena Penyedia cukup hanya mengisi form yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Ketiadaan materai pada dokumen tersebut dapat dilakukan “pemateraian kemudian’ dengan mengacu kepada ketentuan UU No 18/1983.

Ketiadaan copy penawaran tidak menggugurkan. Meskipun demikian Penyedia harus mengupayakan penyampaian rekaman tersebut untuk memudahkan proses evaluasi. Yang dijadikan pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam evaluasi penawaran adalah dokumen penawaran asli. Bila terdapat perbedaan antara asli dan rekaman, maka yang dijadikan acuan adalah dokumen asli.

Dalam persyaratan mengenai keabsahan surat jaminan penawaran tidak disebutkan bahwa jaminan penawaran harus ditanda tangani oleh Pihak terjamin (Lampiran I Bab II/III/V bagian B.1.f.8) c)). ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan kepada Penyedia, antara lain mengenai kekurangan tanda tangan terjamin.

Jaminan penawaran harus memenuhi syarat unconditional, jika jaminan penawaran tersebut tidak unconditional, maka dinyatakan tidak sah dan penawaran dinyatakan gugur. Jaminan penawaran yang tidak persis sama dengan dengan yang tercantum didalam dokumen penawaran, tidak harus dinyatakan gugur bilamana memenuhi ketentuan keabsahan jaminan penawaran yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 beserta lampirannya (Lampiran II/III bagian B.1.f.).8).b).(3).(b).  Pokja/Panitia harus melakukan verifikasi tentang jaminan tersebut kepada lembaga penerbit jaminan,khususnya kepada calon pemenang dan pemenang cadangan.

Yang dapat memperpanjang penawaran adalah peserta. Bilamana peserta yang ditunjuk menjadi pemenang tidak bersedia memperpanjang jaminan penawaran, maka penyedia tersebut berhak mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

Jaminan  Penawaran  tidak  diperlukan  dalam  hal  Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara (pasal 68 ayat 3). sedangkan  Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi  untuk  Kontrak  bernilai  diatas  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam pasal 70 ayat (1).

Karena pengadaan hotel merupakan pengadaan jasa lainnya dan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, maka Penyedia  tidak wajib menyampaikan jaminan penawaran. Namun bila pengadaan tersebut dilakukan melalui pelelangan dan bernilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus menggunakan jaminan penawaran.

Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak. Mengacu kepada ketentuan tersebut jaminan penawaran berlaku sampai PPK menerima jaminan pelaksanaan untuk penanda-tanganan kontrak. Lamanya waktu untuk mencairkan jaminan bila terjadi wanprestasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan (pasal 67 ayat (3)).

Panitia dapat melakukan konfirmasi kepada Penyedia dan melakukan klarifikasi kepada Penerbit jaminan mengenai keabsahan jaminan tersebut tanpa merubah substansi penawaran,  kecuali kesalahan dalam penulisan nama ULP yang dituju. Jaminan penawaran pada prinsipnya cukup ditandatangani penerbit jaminan.

Penyedia yang tidak bersedia mengikuti ketentuan yang disampaikan dalam dokumen penawaran pada saat penandatanganan kontrak dinyatakan mengundurkan diri (Lampiran Bab V bagian B.1.n.3.b) dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya  pada  saat  memasukkan  penawaran, yang  besarnya  antara 1%  (satu  perseratus)  hingga  3%  (tiga perseratus) dari total HPS (pasal 68 ayat (1). Jika dilakukan lelang ulang, maka peserta dapat meminta jaminan penawaran sebelumnya untuk diganti dengan jaminan penawaran yang baru, karena pelelangan ulang mengakibatkan perubahan masa berlaku jaminan.

Masa berlaku tersebut dimulai dari batas akhir pemasukan penawaran sampai dengan waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (perkiraan waktu penandatanganan kontrak).

Mengacu kepada ketentuan pasal 68 ayat (1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya  pada  saat  memasukkan  penawaran, yang  besarnya  antara 1%  (satu  perseratus)  hingga  3%  (tiga perseratus) dari total HPS. Besaran nominal jaminan penawaran ditetapkan oleh ULP pada saat rapat penjelasan, dengan mengacu kepada ketentuan diatas. Peserta yang menyampaikan jaminan penawaran kurang dari ketentuan diatas dinyatakan gugur. Sedangkan Penyedia yang memberikan Jaminan penawaran lebih dari yang ditetapkan oleh ULP tidak digugurkan.

Masa berlaku penawaran disesuaikan dengan perkiraan waktu penandatanganan kontrak yang ada pada jadwal pemilihan dalam dokumen pengadaan yang ditetapkan Pokja ULP. Jaminan atas penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

Masa berlaku penawaran disesuaikan dengan perkiraan waktu penandatanganan kontrak yang ada pada jadwal pemilihan dalam dokumen pengadaan yang ditetapkan Pokja ULP. Jaminan atas penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

 

 

 

 

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

12 Responses to “Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…)”
  1. riki says:

    Bapak bapak yg ada diforum ini saya ingin sharing. Apabila jaminan pelaksanaan tidak diserahkan, tetapi jaminan penawaran telah habis masa berlakunya, apakah jaminan penawaran tetap dicairkan ( jaminan penawaran hbis masa berlaku) ?.. Dan apa saja kontribusi yg didapat perusahaan? Thanks

  2. Tedy BA says:

    Apa acuan dan dasar hukum format jaminan yang berlaku saat ini khususnya untuk Jaminan Penawaran, Terima Kasih

    • heldi says:

      @Teddy

      Apa acuan dan dasar hukum format jaminan yang berlaku saat ini khususnya untuk Jaminan Penawaran, Terima Kasih

      Ada dalam Dokumen Pengadaan (SDB LKPP) yang di upload pokja.

  3. eko says:

    Pa heldi
    Bagaimana kalau pernyataan wanprestasi dinyatakan diluar masa berlaku jaminan pelaksanaan.ada adendum waktu pelaksanaan tetapi tidak dilakukan perpanjangan masa jaminan pelaksanaan.
    apakah jaminan bisa dicairkan, mohon jawabannya.
    terimakasih sebelumnya

    eko

  4. hastomo ardi says:

    jika bapak berkenan saya sangat ingin bermitra dengan bapak, saya sangat ingin belajar tentang PB/J. trima kasih sebelumnya

  5. sangat membantu mas, cuman pertanyaan dari saya jika kontraktor wan prestasi tindakan yg dilakukan PPK apa ya?

    • heldi says:

      Kalau penyedia wan prestasi pada saat pelaksanaan kontrak maka, jaminan pelaksanaan dapat di cairkan dan dapat dikenakan sangsi lainnya sesuai dalam kontrak.

      Demikian ditunggu sharingnya kembali dan salam pengadaan dari Bogor

      heldi y

  6. Rinto says:

    Terima kasih buah infonya mas…
    semoga menjadi amal yang baik..
    amin…

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. [...] Continue Reading => This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged Jaminan Penawaran, Klarifikasi Jaminan. Bookmark the permalink. ← Memahami “Siapa PPK” dengan pendekatan Kronologis [...]

  2. [...] sekuel dari artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli yang dipancing Kang Heldi melalui artikel Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…) . Ini tidak lain dari sebuah upaya value analysis dan value engineering dari sebuah proses [...]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!