Konsultasi Pengadaan – Dukungan Bank

May 19, 2012 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Kasus Pengadaan

selamat siang…

saya panitia pengadaan barang/jasa dari provinsi XXX,
sedikit ingin bertanya atau mungkin ingin minta penjelasanya mengenai surat keterangan dukungan dari bank

sebagaimana yang tertuang dalam perpres 54 tahun 2010 Dalam Lampiran III Tentang Pekerjaan Konstruksi pada poin g.Evaluasi Kualifikasi, huruf j)menyebutkan Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila salah satunya adalah : memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket; berarti sudah jelas untuk pekerjaan konstruksi harus melampirkan surat keterangan dukungan dari bank.

yang saya tanyakan, apakah pada pekerjaan pengadaan barang (non konstruksi) perlu melampirkan surat keterangan dukungan dari bank ?? karena saat menyimak tanya jawab dalam portal pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pengadaan barang (non kontruski) banyak instansi yang meminta penyedia untuk melampirkan surat keterangan dukungan dari bank padahal pada lampiran II perpres 54 tahun 2010 pada pengadaan barang tidak menyebutkan surat keterangan dukungan dari bank, mohon penjelasanya.

terima kasih

email dari : yuli_luvly@xxx

 

Jawaban:

Dukungan Bank hanya dipersyaratkan untuk pekerjaan konstruksi, hal ini berdasar pada bahwa bahasan tentang dukungan bank hanya ada dalam Lampiran III Tentang Pekerjaan Konstruksi pada poin g.Evaluasi Kualifikasi, huruf j.

Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat di postingan berikut ini:

http://heldi.net/2011/10/dukungan-keuangan-dari-bank/

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

5 Responses to “Konsultasi Pengadaan – Dukungan Bank”
  1. andre koerniawan says:

    terima kasih atas sarannya bapak heldi,tetapi begini pak pada salah satu skpd ada yang memakai panitia bukan pejabat pengadaan dikarenakan paket yg terlalu banyak serta mengkaryakan yg mempunyai sertifikat pengadaan,menurut kami itu sah saja pak soalnya pada pasal 15 dan 16 disebutkan pada pengadaan barang jasa samapai 200 wajib membentuk ULP atau pejabat pengadaan sedangkan pada poin 3 disebutkan pada pengadaan langsung boleh diproses oleh satu pejabat pengadaan. pada pasal 39 poin 3 yg menyebutkan pejabat pengadaan pada pengadaan langsung dihapus,asumsi kami berarti boleh dibentuk panitia pengadaan sampai 200 ataupun lebih tetapi khusus pejabat hanya sampai 200. pengertian pada pasal tersebut sudah jelas menerangkan itu bapak,karena apabila hanya diproses oleh satu pejabat dengan jumlah paket yg banyak mis sampai 200 paket apakah ada yg mampu pak walaupun ahli pengadaan. dan apabila dibuat beberapa pejabat pasti akan terbentur pada prose perencanaanya,ditakutkan dengan pekerjaan yg sama waktunya akan berbeda. jadi menurut bapak apakah boleh diproses sama panitia/ULP pak dilihat dari waktu dan efisiensi kerja,kalau menurut kami tim panitia pengadaan itu malah lebih baik bapak. mohon arahannya bapak,salam pengadaan dari kami di bondowoso jawa timur

  2. andre koerniawan says:

    maaf bapak saya andre,saya panitia pengadaan di instansi pemerintah. saya mau bertanya bapak hedi,saat ini dalam proses pengadaan barang jasa menggunakan perpres 70 yg salah satunya disebutkan pengaan langsung sampai dengan 200 jt. yg mau saya tanyaka
    1. apakah boleh pengadaan langsung sampai 200 diproses oleh panitia atau ulp bukan oleh pejabat pengadaan. karena sudah jelas pada pasal 15 dan 16 sedangkan pada pasal 39 poin 3 dihapus
    2. apabila dalam pengadaan langsung sampai 200 hanya boleh diproses oleh pejabat, apakah mampu satu orang pejabat memproses banyak paket. terus terang saja dengan perpres 70 banyak pengadaan yg dibuat hanya sampai 200 untuk menghindari lelang bapak.
    mohon petunjuk bapak Hedi,atas saran dan masukannya terima kasih bapak

  3. ALDI says:

    pak heldi Yth
    1.saya ingin bertanya apakah Dukungan Bank Mempunyai masa berlaku?krn sy melihat pada beberapa DB yg berbeda-beda Bank penerbit, ada yg mempunyai masa berlaku dan ada juga yg tdk ada masa berlakunya?
    2. Apakah DB harus diklarifikasi ke BANK Penerbit langsung atau bisa melalui Cabang2 Bank tersebut?misal : BANK SULTENG PALU apa bisa kami klarifikasi DI BANK SULTENG Toli2?
    3. Jika DB tdk sesuai dgn Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan apakah bisa GUGUR dalam evaluasi Administrasi?

    atas jawabnnya saya ucapkan terima kasih.

    • heldi says:

      1.saya ingin bertanya apakah Dukungan Bank Mempunyai masa berlaku?krn sy melihat pada beberapa DB yg berbeda-beda Bank penerbit, ada yg mempunyai masa berlaku dan ada juga yg tdk ada masa berlakunya?
      DB akan dipakai pada pelaksanaan pekerjaan sehingga kalau pun ada masa berlakunya adalah dari ttd kontrak sd pekerjaan selesai, tapi sebaiknya menggunakan yang tidak ada masa lakunya, dimana bank pada intinya menjamin dukungan finansial sebesar 10% dari paket apabila di penyedia menang paket tsb.

      2. Apakah DB harus diklarifikasi ke BANK Penerbit langsung atau bisa melalui Cabang2 Bank tersebut?misal : BANK SULTENG PALU apa bisa kami klarifikasi DI BANK SULTENG Toli2?
      Diklarifikasi bila diperlukan kepada bank yang menerbitkannya, bila yang menerbitkan bank pusat maka klarifikasi ke pusat.

      3. Jika DB tdk sesuai dgn Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan apakah bisa GUGUR dalam evaluasi Administrasi?
      Kalau dipersyaratkan masa laku maka bila tidak sesuai digugurkan pada tahap kualifikasi.

      Demikian, terima kasih atas kunjungannya dan salam pengadaan dari Hotel Ibis Jakarta 🙂

      • Aldi says:

        Trima kasih pak heldi,saya mau bertanya lg ttg Metode pelaksanaan dan spek teknis,,misalnya pd pekerjaan pengaspalan:
        1.Kontraktor A hanya meyebutkan Volume dan Alat tetapi tdk menjelaskan secara detail tahap2 penyelesaian Pekerjaan..Apakah Metode ini bisa di gugurkan atau tdk?
        2.Metode pelaksanaan 4 Penawar sama semua,apakah gugur atau tdk?
        3.Spek teknis hanya copy paste dari Dokumen,apakah gugur atau tdk?

        atas jawaban nya sy ucapkan terima kasih.

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!