PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR

May 28, 2012 by  

Baca artikel lain tentang Berita dan Artikel Pengadaan disini:

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa“ Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) huruf e menyatakan bahwa pengadaan kendaraan ber-motor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Di penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa publikasi harga antara lain melalui dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing penyedia barang dan jasa.”

Mengacu kepada kententuan tersebut, daftar harga yang dapat digunakan untuk menjadi acuan harga adalah yang diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional dan website masing-masing penyedia barang dan jasa. Harga yang berasal dari penyedia barang dan jasa saja belum dapat dijadikan acuan harga, sehingga pengadaan kendaraan dengan penunjukan langsung belum dapat dilakukan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP No.6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) dan dipublikasikannya Katalog Kendaraan Bermotor, maka pengadaan kendaraan bermotor pemerin-tah sudah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung kendaraan bermotor untuk pemerintah dilakukan dengan tahapan:

  • PPK menyusun HPS berdasarkan Surat Per-REGULASIJanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pen-gadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan Portal Pengadaan Nasional dan website penyedia kendaraan pemerintah serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah masing-masing.
  • Selanjutnya ULP atau Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukansurvei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan hal-hal seperti:
  1. apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan, dan nama Dealer yang dihubungi.
  2. apabila melakukan kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bisa dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survei harga pasar ini kemudian harus didokumentasikan.
  • ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit.
  • Hasil negosiasi dituangkan dan diatur di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan ken-daraan pemerintah melalui Sistem Penunju-kan Langsung kendaraan pemerintah.
  • Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal
  • 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditanda-tangani Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah, STNK diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilaksanakan.
  • PPK memasukan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK, dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Perpres No. 54 Tahun 2010 hanya dapat dilakukan kepada dealeryang menggunakan harga GSO, bukan semua dealerkendaraan bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang publikasinya dikoordinasikan oleh LKPP. Harga per unit kendaraan bermotor mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.

Sedangkan harga kendaraan operasional dan peruntukan Eselon I harus mengacu kepada nilai tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam Standard Biaya Umum.

Untuk pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tertentu dan tidak tercantum dalam e-catalogue, maka harus dilakukan dengan pelelangan umum. Bila paket untuk mobil dimaksud digabungkan dengan mobil yang sudah memiliki harga GSO, maka dapat dilakukan pemecahan paket.

Daftar katalog untuk penunjukan langsung ken-daraan sudah dipublikasikan di Portal Pengadaan Nasional di http://www.lkpp.go.id/katalog/in-dex.php/katalog/daftar_katalog_umum. Untuk merek kendaraan yang tidak tercantum di dalam e-catalogue yang diterbitkan di portal pengadaan nasional, maka tidak dapat dilakukan dengan pe-nunjukan langsung tetapi harus dilakukan dengan pelelangan umum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pelelangan ditujukan kepada dealer yang menawarkan harga GSO. Mengingat harga kendaraan termasuk besaran PKB, maka pengadaan kendaraan bermotor harus disesuaikan dengan lokasi pengguna.

Pengadaan kendaraan ambulans dengan penun-jukan langsung menggunakan harga GSO hanya dapat menggunakan ATPM KIA, karena yang ter-cantum di e-catalogue dan sudah memiliki kontrak payung dengan LKPP untuk kendaraan ambulans hanya KIA. Jika spesifikasi dari KIA tidak dapat memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka pe-ngadaannya harus dilakukan dengan pelelangan umum.

K/L/D/I juga dapat melakukan pengadaan ken-daraan standar yang akan dimodifikasi menjadi ambulans dengan penunjukan langsung meng-gunakan harga GSO, tetapi paket modifikasinya harus dipisahkan. Pengadaan paket modifikasinya harus didasarkan pada ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 yang pada dasarnya dilakukan dengan pelelangan umum (pasal 36 ayat(1)).

LKPP untuk saat ini tidak menerbitkan harga GSO untuk kendaraan roda dua, sehingga ULP/Panitia Pengadaan tidak dapat melakukannya dengan penunjukan langsung sebagaimana pasal 38 ayat 5. Untuk pengadaan kendaraan roda dua, ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukannya dengan pelelangan umum (Perpres No.54/2010 pasal 36 ayat (1)).

Pelelangan umum tersebut hanya dapat diikuti oleh main dealer/dealeryang menawarkan harga GSO. Main dealer ini umumnya berstatus usaha nonkecil. Dengan demikian meskipun pekerjaan tersebut bernilai sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) namun paket tersebut tidak diperuntukkan bagi usaha kecil, karena usaha kecil tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut (pasal 100). Namun jika pengadaan kendaraan bermotor roda dua tersebut bernilai di bawah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dapat dilakukan pengadaan langsung kepada main dealer/dealer yang menawarkan harga GSO.

Untuk kepala lembaga non-kementerian bisa digunakan standar untuk Eselon I, jika spesifikasi yang dibutuhkan ada dalam e-catalogue . Jika kendaraan bermotor tersebut tidak tercantum dalam e-catalogue , maka harus dikompetisikan dengan dealer/main dealer yang menawarkan harga GSO.

Untuk pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tertentu, termasuk penambahan aksesoris dan tidak tercantum dalam e-catalogue, maka harus dilakukan dengan pelelangan umum. Menurut ketentuan Dirjen Anggaran Kemenkeu, aksesoris mobil yang tidak mendukung fungsi dari kendaraan tersebut tidak dapat dibiayai oleh APBN.

Pelelangan umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pasca kualifikasi dengan mengkompetisikan beberapa main dealer yang dapat menawarkan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan, meskipun nilai paket pengadaan tersebut ditujukan untuk usaha kecil. Seba-gaimana ketentuan dalam pelelangan, maka tidak boleh mengarah ke suatu merek. Untuk itu maka spesifikasi teknis harus yang dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya dua jenis kendaraan bermotor.

Pengadaan kendaraan dapat dilakukan dengan pelelangan umum, selain penunjukan langsung dengan menggunakan harga GSO yang dita-yangkan di Portal Pengadaaan Nasional. Daftar Harga Kendaraan di Portal Pengadaan Nasional secara periodik dilakukan update data, sehingga ketika proses update data dilakukan maka daftar harga tersebut tidak dapat diakses. Proses update setiap bulannya tidak berlangsung lama. Pokja ULP yang akan melakukan pengadaan kendaraan bermotor dapat menunggu sampai harga terse-but muncul kembali.

Sumber : KREDIBEL Edisi 01

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

3 Responses to “PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR”
  1. hambali says:

    bagaimana cara membuat surat perjanjian untuk kontrak payung.
    apakah templete kontrak payung yang pihak pertama LKPP dan pihak kedua penyedia barang diganti dengan pihak pertama PPK dan pihak kedua penyedia/dealer. atau macam mana mohon pencerahan

  2. heldi says:

    @finna
    gunakan sdb format PL dari LKPP

    terima kasih dan salam pengadaan dari bogor

    heldi y

  3. finna says:

    mau tanya, pengadaan kendaraan dinas secara e-katalog apakah diperlukan penggunaan format dokumen lelang (sbd penunjukan langsung barang, peraturan lkpp no 15)?

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!