WAWANCARA ” TAK LAMA LAGI PENGADAAN IDEAL AKAN TERWUJUD “

May 21, 2012 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

WAWANCARA DENGAN KETUA LKPP  ” TAK LAMA LAGI PENGADAAN IDEAL AKAN TERWUJUD “

Bagaimana sejarah terbentuknya LKPP? Apa yang menjadi tugas LKPP?

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaPertama mengenai keberadaan LKPP. LKPP ini sebetulnya keberadaannya agak terlambat jika dibandingkan dengan institusi sejenis yang ada di banyak negara lain. Lembaga semacam LKPP ini sudah ada di hampir setiap negara di seluruh dunia. Di AS misalnya, ada Office of Federal Pro-curement Policy (OFPP), di Inggris ada Office Government Commerce (OGC). Sementara di Eropa Timur mereka me-makai nama National Public Procurement Office, seperti di Polandia, Ceko, atau Rumania.

Kalau di Malaysia dan Korea disebut Public Procurement Service. Di Filipina namanya Government Procurement Board, yang berupa kumpulan menteri, dike-tuai oleh Menteri Perencanaan Pembangun-an, wakilnya Menteri Pekerjaan Umum, dan sehari-hari dijalankan oleh seorang Sekjen. Semua lembaga itu berdiri jauh lebih dahulu dibandingkan kita. LKPP baru mulai merangkak tahun 2008. Selama 2008-2009, LKPP belum memiliki anggaran sendiri, masih menggunakan anggaran Kementerian Keuangan.

Jika dilihat perjalanannya, LKPP memang masih sangat muda. Tugas LKPP adalah ingin mewujudkan pengadaan barang jasa di Indonesia ini ideal. Dari kasus-kasus yang mengemuka, memperlihatkan kesan bahwa proses pengadaan barang jasa selama ini buruk, pengadaan barang jasa diatur, sekedar formalitas, dan lain sebagainya. Itu yang tidak kita inginkan. Tugas LKPP adalah memperbaiki hal tersebut.

Berapa potensi uang negara yang melalui proses pengadaan? Bagaimana peran LKPP di sana?

Kalau kita lihat, potensi uang negara yang melalui proses pengadaan barang jasa kurang lebih 35-40 persen dari APBN, mencapai sekitar Rp 450 triliun. Dana yang sedemikian besar itu mestinya dikelola dengan sistem yang baik. Untuk mewujudkan itu, maka perlu upaya-upaya perbaikan.

Apa saja itu? Pertama, aturan perundang-undangannya perlu kita perkuat dan perbaiki. Yang namanya peraturan itu harus selalu disempurnakan, seiring dengan berjalannya waktu.

Berikutnya adalah soal SDM. Karena selama ini kita akui mindset yang berlaku hingga saat ini bahwa lelang itu hanya pura-pura saja, bahkan sebelum lelang pemenangnya sebenarnya sudah ada. Meskipun ada satu-dua lelang yang sudah sesuai aturan. Dari proses lelang yang benar ini akan terlihat penghematan atau saving-nya. Jadi orangnya harus diperbaiki. Tidak mesti orang itu harus bersertifikat, harus memahami aturan, tapi yang lebih penting dari itu sebetulnya adalah melakukan perubahan mindset, menegakkan integritas. Itu yang sulit. Untuk itu semua harus digiring dengan sebuah sistem, kemudian diawasi.

LKPP baru memulai kiprahnya di tahun 2008. Dalam kurun waktu usia yang masih sangat muda tersebut, keberadaan LKPP telah memberikan dampak positif, utamanya dalam hal perbaikan sistem dan proses pengadaan barang jasa barang dan jasa pemerintah.

Apa tugas LKPP yang ingin dituntaskan? Inovasi apa pula yang telah dan akan dilakukan LKPP?

Bilamana pengadaan yang ideal di Indonesia ini bisa terwujud?

Berikut wawancara Kredibel dengan Kepala LKPP Agus Rahardjo, Jumat, 7 Oktober 2011, di Kantor LKPP. Lalu dari sisi kelembagaan. Terbentuknya LKPP ini sendiri sebenarnya ’kanjuga sebuah perbaikan kelembagaan. Tapi tentu saja tidak cukup sampai di sini. Dulu yang namanya lelang itu kan hanya dilakukan sambilan saja, berupa kepanitiaan, setelah itu bubar. Oleh karena itu sejak di Keppres 80/2003 dan juga di Perpres No. 54/2010, kita memperkenalkan yang namanya Unit Layanan pengadaan barang jasa (ULP).

ULP ini ada di setiap Kemen-terian, Lembaga, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Perpres No.54/2010, pada tahun 2014 anti ULP ini sudah harus jadi permanen, ada secara struktural. Saat ini mungkin ULP ini masih ‘nempel’dengan bagian lain, ada juga yang masih kebingungan bentuk, serta di beberapa tempat masih ada yang berupa kepanitiaan. Itu masih kita maklumi.

Selain SDM dan kelembagaan, faktor apalagi yang bisa memperkuat pengadaan yang kredibel?

Yang tak kalah penting ketika peraturan su-dah berjalan dan orangnya sudah bagus, maka sistemnya juga perlu disempurnakan. Bagaimana caranya? Sistem itu antara lain dengan menciptakan electronic procurement (e-procurement), yang memungkinkan prinsip-prinsip lelang yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, nondiskriminatif, terbuka, dan akuntabel, bisa terlaksana. Ini adalah prinsip-prinsip dasar lelang yang wajib diikuti.

Nah, ini jika tidak diciptakan dalam suatu sis-tem, bisa jadi menurut satu pihak sudah merasa transparan karena diumumkan, tapi pengumumannya ’kanbisa saja dibuat untuk mengarah ke orang tertentu. Nah, e-procurementini ’kan seperti mempersiapkan sebuah pasar, dan karena sifatnya elektronik sehingga pasar tersebut bisa diawasi oleh banyak orang.

Ke depan, e-procurementjuga ingin merumuskan kembali mana saja yang memang perlu melalui proses lelang, mana yang tidak. Apakah semua barang itu perlu dilelang? Atau jangan-jangan kalau semua barang harus lewat lelang malah menimbulkan biaya tinggi.

Apakah tidak ada barang yang tinggal kita beli saja di pasar? Tohdi pasar juga barang-barang yanga ada itu sudah melalui proses persaingan, misalnya seperti mobil, alat tulis kantor, obat-obatan, dan lainnya, yang kita sudah tahu harganya. Barang-barang tadi yang sudah lazim ada itu bisa tinggal dibeli saja, soalnya kalau lewat lelang justru bisa jadi lebih mahal daripada harga pasar.

Oleh karena itu nantinya di dalam sistem e-procurement akan dibedakan antara yang namanya regularly tendering atau biddingdengan yang namanya katalog. Jadi nanti barang-barang yang memang sudah ada di pasar akan ada di katalog, dan orang tinggal beli saja. Ini yang kita sebut sebagai konsep e-catalogue.

Bagaimana dengan konsep e-catalogue ini? Apakah sudah mulai dijalankan?

Sudah, kita sudah mulai memulainya. Di tahun 2011 ini kita mencoba untuk mobil, dan akhir tahun ini rencananya obat-obatan. Jadi kalau Anda buka sistem di websitekita, mobil itu orang sudah bisa beli langsung. Pemerintah pusat, dalam hal ini LKPP, melakukan negosiasi dengan semua ATPM yang tertarik, sehingga di sana sudah ada misalnya Toyota, Isuzu, Daihatsu, dan lain-lainnya.

Mereka yang memang butuh tinggal membeli sesuai kebutuhannya. Tentu saja harganya akan berbeda untuk tiap kota. Tapi harganya dijamin oleh ATPM itu akan lebih murah daripada mobil plat hitam. Dengan cara ini sistem jadi lebih cepat, pengadaan barang jasa menjadi lebih cepat karena tidak melalui proses lelang. Soal kualitas juga sama saja dengan yang dibeli masyarakat umum.

Bagaimana untuk obat-obatan?

Sekarang sedang dilakukan lelangnya. Bedanya dengan mobil dimana kita bisa langsung nego-siasi dengan pemegang merek, di obat-obatan ini barangnya bisa jadi satu jenis, misalnya amoxilin,namun yang memproduksi bisa Kimia Farma, Indofarma, Kalbe Farma, dan lain-lainnya.

Barang dengan jenis yang sama tapi dengan banyak pro-dusen. Ini yang sedang dilelang saat ini, sedang disesuaikan dengan kapasitas produksi mereka.

Nantinya obat-obatan ini juga tinggal dibeli saja, tidak perlu lewat lelang lagi. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan hanya untuk mobil dan obat-obatan saja, tapi semua barang yang ada di pasar bisa di e-catalogue-kan. Mulai alat tulis kantor, mesin fotokopi, alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu terobosan kita.

Kalau demikian, apa saja yang nantinya harus melalui proses lelang?

Barang-barang yang memang tidak ada di pasar. Yang tadi itu’kan barang yang diproduksi pabrik dan ada di pasar. Kita bisa dengan mudah mem-bandingkannya. Sementara ada yang mau tidak mau harus dilelang karena tidak ada di pasar.

Misalnya pekerjaan konstruksi, pembangunan gedung, atau pembuatan jalan. Itu yang harus dikompetisikan. Jadi nanti ada dua sistem, yaitu regularly tenderingdan catalogue. Semua berbasis elektronik, supaya smua orang bisa mengawasi, dan tidak ada ’selingkuh’ lagi.

Bagaimana dengan peran e-procurement dalam menghemat uang negara?

Saat ini masih kecil, karena memang belum diwajibkan menggunakan e-procurementini, belum mandatory. Hari ini kalau Anda lihat di data baru ada sekitar Rp 41 triliun yang pengadaannya menggunakan sistem e-procurement.

Padahalkan mestinya Rp 400 triliun. Untuk updatenya bisa lihat di website kita. Saat ini jumlah LPSE ada 274. Jumlah instansi yang menggunakan LPSE ini ada 580. Angka yang dilelang Rp 41 triliun, dengan jumlah paket ada 19.551 paket. Yang sudah selesai kontrak ada Rp 23 triliun.

Penghematan mencapai Rp 2,8 triliun atau 12 persen. Angka Rp 2,8 triliun ini lumayan ’kan? Bisa dibikin dua buah PLTU. Apalagi kalau nanti angka yang melalui sistem ini mencapai Rp 400 triliun. Dengan penghematan 10 persen saja itu artinya ada peng-hematan Rp 40 triliun. Bisa dijadikan Jembatan Suramadu delapan biji itu. Ini perkembangan sampai saat ini. Belum gembira karena masih segini. Belum puas secara keseluruhan, masih harus terus bekerja keras.

Tentang regulasi. Sampai saat ini bagaimana perkembangan RUU Pengadaan? Apa manfaat dari adanya UU tentang pengadaan barang jasa ini nanti?

Ini yang harus jadi perhatian pemerintah. UU pengadaan barang jasa ini hampir semua negara yang ada di dunia sudah memilikinya, karena memang Ini penting sekali. UU Pengadaan ini penting karena dengan undang-undang ini kita nantinya tidak hanya mengawasi APBN atau APBD saja, tapi juga dana-dana publik lain juga bisa kita awasi.

Sebagai contoh misalnya, tahun kemarin di sektor kehutanan dari pengelolaan hutan, pemerintah merugi Rp 169 triliun. Hal ini karena pada waktu memilih pemegang HPH-nya tidak melalui proses yang benar. Di sektor migas juga demikian. Sehingga kalau dengan undang-undang, kita bisa menjangkau yang sifatnya publicprivate partnership.

Kalau public private partnership ini bisa luas sekali. Sektor kehutanan, migas, bahkan sampai kalau pemda mengembangkan pasar atau terminal juga bisa kita awasi. Jadi dengan undang-undang akan bisa menyentuh banyak aspek.

Di samping bisa menyentuh bidang-bidang yang lebih luas, dengan adanya UU bisa memberikan sanksi yang lebih tegas. Dengan perpres sekarang, tidak bisa memberikan sanksi yang tegas kalau ada yang melanggar. Ada pelanggaran, misalnya tidak mengumumkan lelang, paling sanksinya hanya administrasi saja. Kalau ada undang-undang ’kanbisa sampai ke hukuman pidana.

Apa yang masih menjadi kendala dan tantangan bagi LKPP?

Pengadan ini tidak akan pernah bagus kalau lingkungan strategisnya tidak pernah mendukung. Di Perpres No.54/2010 ini ‘kan pengadaan barang jasa  itu mengawasi dana yang ada di APBN dan APBD.

Nah, lingkungan strategis yang mendukung itu bermacam-macam. pengadaan barang jasa yang bagus itu biasanya bisa dilihat dari komitmen orang yang menjadi pemimpin di daerah atau instansi yang memang bagus. Misalnya seperti di Jawa Barat.

Jawa Barat ini sekarang menjadi daerah yang paling unggul dalam hal nilai pengadaan barang jasa yang meng-gunakan e-procurement. Saat ini mencapai Rp 1,4 triliun. Savingnya mencapai 18%. Dari penghematan sebesar itu ’kan manfaatnya bisa kembali lagi ke masyarakat. Hal itu bisa berjalan karena tingginya komitmen kepala daerahnya.

Sejak 2009, Gubernur Jawa Barat membuat edaran yang mengharuskan lelang di atas Rp 500 juta harus melalui e-procurement. Saat ini bahkan angkanya diturunkan menjadi Rp 100 juta. Ini termasuk lingkungan strategis, ada aturan yang menggiring ke arah pengadaan barang jasa yang baik dari pemimpinnya.

Satu hal yang bisa merusak pengadaan barang jasa jika hal ini terus dibiarkan dan tidak diperbaiki yaitu karena menjadi pejabat publik itu sangat mahal. Menjadi bupati, gubernur, anggota dewan, itu mahal.

Di kampung  saya contohnya, untuk jadi bupati butuh Rp 25 miliar. Kalau sudah demikian maka dia pasti ingin modalnya kembali. Apalagi kalau dari awal sudah berhutang atau ada sponsornya.

Dari mana? Ya otomatis saat mereka menjabat mereka akan menggerogoti APBN atau APBD. Ini lingkungan strategis yang harus diperbaiki. Perlu dipikirkan bagaimana mencari dan memilih pemimpin, kepala daerah, atau anggota dewan yang baik tetapi tidak memerlukan modal yang sangat besar.

Lingkungan strategis lain adalah birokrat. Kalau birokratnya dibayar under paid,ini bisa jadi alasan untuk melakukan korupsi. Makanya reformasi birokrasi harus jalan. Bagaimana birokrat ini dibayar cukup, tapi di waktu yang sama juga mereka harus perform, ada sanksi jika tak mencapai perform yang diinginkan.

Modus apa saja yang biasanya dilakukan untuk memanipulasi proses pengadaan?

Mulai dari soal perencanaan, sehingga ini yang menyebabkan setiap tahun penyerapan anggaran itu lambat. Sekarang ‘kan sering anggaran banyak terserap baru di triwulan 3 dan 4. Itu menunjukkan adanya permasalahan. Berarti administrasi keuangan di kita itu perlu disempurnakan. Sistem perencanaan masih lemah.

Kita di bidang pengadaan barang jasa sebenarnya sudah minta agar proses lelang itu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Ketentuan itu ada di perpres. Seyogyanya dilakukan di bulan November-Desember. Kontraknya dilakukan ketika dokumen anggaran sudah sah. DIPA itu ’kan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

 Jadi tanda tangan kontrak dilakukan di Januari. Kalau hal itu benar-benar dilaksanakan tidak akan terjadi lagi proses penyerapan yang lambat tadi. Karena paling tidak di Januari uang mukanya sudah turun.

Sayangnya ini tak pernah terjadi. Sering terjadi anggaran sudah didrop tapi targetnya tenyata masih dicari-cari. Alokasinya masih diexercise lagi.

Jadi kalau begitu proses administrasi di depan yang harus diperbaiki. Ini lingkungan strategis untuk pengadaan barang jasa yang harus diperbaiki.

Apa harapan Bapak untuk LKPP ke depan?

Saya berharap jangan terlalu lama untuk bisa mewujudkan sistem pengadaan barang jasa yang bagus, karena ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Tapi harapan ini harus didukung oleh semua pelaku. Potensi kita untuk berkembang dan maju sangat ada. Kita harus selalu optimis. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai sekarang juga. Mari kita mulai untuk tidak korupsi, menjaga integritas, dan mendidik anak-anak kita dengan baik.

Melalui LKPP, saya berharap tidak terlalu lama untuk mewujudkan pengadaan barang jasa yang baik dan ideal. Mudah-mudahan dalam waktu lima tahun kedepan sistem pengadaan itu sudah menjadi ideal.

Kita akan memassifkan e-procurement serta e-catalogue. Tahun 2012 nanti sudah mandatory. Maka setiap tahun kita tinggal menentukan target saja. Tahun depan kita harapkan 40 persen pengadaan barang jasa sudah melalui e-procurement, berikutnya naik 60 persen, dan empat tahun ke depan sudah 100 persen.

Sumber : KREDIBEL Edisi 01

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!