Pertanyaan dan Jawaban Seputar Pengadaan Barang dan Jasa

June 26, 2012 by  

Baca artikel lain tentang Berita dan Artikel Pengadaan, Pengadaan Barang Jasa disini:

Berikut pertanyaan dan jawaban yang sering muncul seputar pengadaan barang dan jasa :

Pertanyaan :  Jelaskan hirarki peraturan perundang-undangan dari PPK dan PPTK ?

Jawaban:       Berdasarkan UU No 1/2004 KPA/PA berwewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Menurut Perpres tersebut PPK merupakan salah satu perangkat organisasi yang harus dibentuk. PA/KPA mendelegasikan kewenangan tersebut kepada PPK untuk memudahkan check and balance dalam proses pengadaan. Wewenang PPTK tidak termasuk menandatangani kontrak karena dalam aturan tentang Pemerintah Daerah (a.l. Permendagri 13 Tahun 2006) tidak disebutkan bahwa PPTK berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (menandatangani kontrak).

Menurut UU No 10 Tahun 2004, hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a)            Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b)            Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c)            Peraturan Pemerintah;

d)           Peraturan Presiden;

e)            Peraturan Daerah;

f)       Jenis Peraturan Perundang-undangan selain di atas, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat  sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Peraturan Menteri.

Mengingat dalam PP 58 Tahun 2005 tidak ada pelarangan untuk melakukan pendelegasian wewenang, maka oleh peraturan di bawahnya (Perpres) diatur lebih lanjut pendelegasian wewenang PA/KPA untuk memudahkan check and balance. Wewenang PA/KPA didelegasikan kepada PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, ULP/Pejabat Pengadaan, PPHP, pejabat verifikator, dan penerbit SPM.

Dengan demikian pada prinsipnya Perpres 54/2010 tidak bertentangan dengan PP 58 Tahun 2005. Perpres 54/2010 menjelaskan lebih rinci mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk organisasinya. Dalam PP 58/2005 Pasal 12, Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. PPTK bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPTK tidak wajib dibentuk (dapat), dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pennadatanganan kontrak. Penugasan PPTK tersebut dapat diberikan pada organisasi PPK yang diatur lebih rinci dalam Perpres 54 Tahun 2010. Sedangkan oleh P 54 Tahun 2010, organisasi pengadaan wajib memiliki PPK.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki hirarki lebih rendah dari Peraturan Presiden (KMK) dapat dijadikan pedoman, bilamana tidak bertentangan dengan peraturan lain di atasnya.

Pertanyaan : Jelaskan tentang pengadaan Tanah ?

Jawaban :  Pengadaan tanah tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres No. 54 Tahun 2010 (pasal 129 ayat(2)). Prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Pemerintah tidak melalui proses pelelangan umum, melainkan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 mengenai Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab V.

Pertanyaan  : Bagaimana Dengan Biaya  Sewa Gedung ?

Jawaban :  Masa sewa gedung dapat melampaui tahun anggaran, sepanjang proses pengadaan dan pembayaran sewa dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Sewa gedung dan ruang terbuka atau tertutup lainnya pada tahap awal harus melalui kompetisi, hanya sewa lanjutan yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung (pasal 38 ayat 5).

Pertanyaan : Bagaimana tahapan atau langkah penghapusan asset?

Jawaban:   Tahapan penghapusan aset sebagai berikut :

  1. Satker mengajukan penilaian bangunan/rumah negara ke Kementerian PU untuk menilai tingkat kerusakan dan nilai bongkarannya
  2. Hasilnya dilampirkan beserta syarat lainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Barang Milik Negara (DJKN-BMN 1) Departemen Keuangan untuk persetujuan penghapusannya
  3. Setelah Surat Persetujuan terbit dan dibuatkan SK penghapusan maka diajukan usulan lelangnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Departemen Keuangan
  4. Setelah dilelang dan diterbitkan Risalah Lelang oleh KPKNL maka pelaksanaan pembongkaran dilakukan pemenang dan diakhiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembongkaran
  5. Berkas proses mulai butir 1-5 dilaporkan ke DJKN-BMN 1
  1. Risalah Lelang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembongkaran menjadi acuan untuk menghapuskan BMN tersebut dari Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan proses administrasi dinyatakan selesai. Jadi KPKNL bukan sebagai pelaksana pembongkaran tapi hanya sebagai pelaksana lelang umumnya saja.

Pertanyaan : Bagimana cara mempatenkan hak cipta ?

Jawaban: Konsultan harus mendaftarkan pekerjaan yang telah dikerjakan ke Dirjen HAKI untuk mendapatkan hak cipta. Namun untuk pekerjaan konsultasi yang dibiayai oleh pemerintah (APBN/APBD/pinjaman/hibah luar negeri), maka hak ciptanya menjadi milik pemerintah.

Pertanyaan :  Apakah proses lelang dapat dilakukan sementara dokumen anggaran yang resmi belum disahkan?

 Jawaban: Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek tersebut disahkan (pasal 11 ayat (1));

Proses pelelangan dapat dimulai setelah adanya kepastian alokasi anggaran, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun dari Menteri Keuangan/Kepala Daerah. Mengingat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, maka proses pelelangan dapat dimulai tanpa menunggu pengesahan DIPA/DPA dari M enteri Keuangan/Kepala Daerah, sepanjang telah mendapat persetujuan dari DPR/DPRD dan telah mendapat alokasi anggaran dari Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Pertanyaan : Bagaimana proses pelelangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari 2 (dua) mata anggaran yang berbeda?

Jawaban:  Bilamana anggaran untuk kedua kegiatan berasal dari 2 (dua) sumber anggaran yang berbeda dan kedua anggaran tersebut sudah mendapat persetujuan dan alokasi, maka pelelangan dapat dilakukan sekaligus secara bersamaan dengan menggunakan kontrak pengadaan bersama (pasal 50 ayat (5)b.).

 Pertanyaan : Bagaimana proses pelelangan untuk pelaksanaan kegiatan Jasa penyelenggaraan pameran internasional yang sifatnya mendesak yang dibiayai dari 2 (dua) mata anggaran yang berbeda tetapi salah satu paket pekerjaan belum mendapat alokasi anggaran?

Jawaban: Bilamana salah satu dari DIPA untuk kegiatan yang mendesak tersebut belum mendapat persetujuan dan alokasi dari DPR/Menteri Keuangan, maka pelelangan tidak dapat dilakukan sekaligus secara bersamaan.

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilelang mengacu kepada besarnya pembiayaan dari alokasi anggaran yang sudah mendapat persetujuan. Sedangkan sisa kegiatan yang akan dibiayai dari sumber pendanaan lainnya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung setelah anggaran tersebut disahkan. Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan terhadap item pekerjaan yang telah memiliki harga satuan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga pada pelelangan sebelumnya. Penggunaan anggaran yang belum mendapat pengesahan dialokasikan untuk pembayaran penambahan volume pekerjaan. Dengan demikian penunjukan langsung tersebut, secara teknis maupun harga dapat dipertanggungjawabkan (pasal 38 ayat (1))

Pertanyaan  Apakah didalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diperlukan/diharuskan membuat JUKLAK dan JUKNIS? Siapa yang berwenang membuatnya?

Jawaban: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus berpedoman kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010  dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. Menteri/Kepala Daerah dapat membuat JUKLAK dan JUKNIS sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 dan peraturan di atasnya yang terkait.

Pertanyaan  : Aturan apakah yang digunakan ULP/Pejabat Pengadaan di samping SK dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010?

Jawaban: Pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait dengan pengadaan barang/jasa, antara lain peraturan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi serta peraturan mengenai keuangan dan perbendaharaan negara.

 PertanyaanSebelum pelaksanaan pelelangan diadakan rapat pendahuluan antara ULP/Pejabat Pengadaan, pengguna anggaran/barang/jasa dan PPTK. Apakah harus ada surat persetujuan pelaksanaan lelang? siapa yang menandatangani?

Jawaban: Sebelum pelaksanaan lelang/seleksi, Pejabat Pembuat Komitmen harus menetapkan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak (pasal 11 ayat 1). Dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan untuk ditetapkan sebagai bagian dari Dokumen Pengadaan. Secara teknis  para pengelola pengadaan dapat melakukan rapat pendahuluan. Surat persetujuan untuk melakukan lelang diartikan sebagai penyerahan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

Pertanyaan : Bagaimana Rencana Umum Pengadaan ?

Jawaban: Perpres 54/2010 Pasal 8 dan 25 ayat (1) mengamanatkan PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dimasing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas sekurang-kurangnya di website KLDI, portal pengadaan nasional, dan papan pengumuman resmi. Sedangkan jangka waktu penayangan di website K/L/D/I dan portal pengadaan dilakukan sepanjang tahun.

ULP/Pejabat pengadaan memiliki tugas untuk mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing, di papan pengumuman resmi dan di portal pengadaan nasional yang diumumkan melalui LPSE, dengan lama pengumuman paling kurang 7 hari kerja untuk lelang umum dan 3 hari kerja untuk lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung. Pengumuman oleh ULP tidak menggugurkan kewajiban untuk mengumumkan rencana umum pengadaan di awal tahun, meskipun pelelangan dilakukan secara elektronik (melalui LPSE). Paket yang belum diumumkan pada Rencana Umum Pengadaan tidak dapat diumumkan oleh ULP.

 Pertanyaan : Jelaskan Masa Berlaku Perpres ?

Jawaban:  Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, peraturan pengadaan yang berlaku adalah Perpers 54 Tahun 2010. Namun demikian, dalam Ketentuan Peralihan disebutkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2010.Dengan demikian antara tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat memilih satu dari dua peraturan yang berlaku. Ketentuan yang digunakan tidak dapat digabungkan satu sama lain dan harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan, mengingat dalam proses audit nantinya akan mengacu kepada aturan yang dipilih;

Bilamana selama masa peralihan menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010, maka PA/KPA harus merevisi surat pengangkatan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, dimana masing-masing pihak diberikan wewenang untuk melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, antara lain berhak menetapkan pemenang yang disesuaikan dengan besaran nilai pekerjaan.
Mengacu kepada uraian di atas, maka kelanjutan proses pengadaan di tahun 2011 harus mengikuti ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010, karena Keppres No.80 TAhun 2203. Seyogyanya proses pemilihan dan penandatanganan kontrak yang menggunakan Keprres 80 TAhun 2003 harus diselesaikan pada sebelum 31 Desember 2010.

## BERSAMBUNG ##

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi heldi.net via HP. 0817870910000 - BBM. 2940FD60 - email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: info@heldi.net , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

9 Responses to “Pertanyaan dan Jawaban Seputar Pengadaan Barang dan Jasa”
  1. arjon sumitro says:

    adaka aturannya tim PPHP terdiri dari stap bidang aset di pengelola keuanagn? mohon penjelasannya

  2. Irfan Abdul Rosyid says:

    mohon penjelasannya pak, bagaimana membedakan kontrak dengan tata cara prakualifikasi dan pascakualifikasi ?
    dan bagaimana bentuk kontraknya ?
    terima kasih

    • heldi says:

      @irfan
      Jenis kontrak tidak bergantung dari cara kualifikasi nya pak, coba deh dilihat lagi perpres 70/2012 nya di pasal 55 ya kalau tidak salah tentang jenis kontrak ya :)

      terima kasih sudah berkunjung dan salam pengadaan dari bogor

  3. irfan abdul rosyid says:

    pak bagaimana cara membuat kontrak dan mengetahui isi jenis kontrak dan cara pembayarannya dan cara membedakannya ?

  4. Idham says:

    Mas Heldi, apakah seluruh pengadaan barang/ jasa sebagaimanapun harganya termasuk untuk pembelian karbon satu rim misalnya, harus dilakuan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung?, Trmkas Mas, harap saya dapat dijelaskan.

  5. herdy says:

    dalam mengumumkan pemenang pelelangan apakah bisa tidak mencantumkan alamat pemenang pelelangan,apakah aturanya ada dalam perpres 54 tahun 2010.tks

    • heldi says:

      @herdy

      pasal 80 ayat (3)perpres 54 tahun 2010:
      (3) Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya terdiri dari:
      a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
      b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan
      c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga.

      Kalaupun pokja tidak mencantumkan alamat pemenang, maka dapat dilakukan revisi pengumuman, namun kalau dengan menggunakan eproc maka hal tersebut sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem.

      terima kasih atas sharingnya dan salam pengadaan dari Bogor

      heldi y

  6. eka says:

    dapatkah SKPD menggunakan sisa anggaran kontrak pembangunan fisik untuk mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan?

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!