Proses Pengadaan (APBD) dapat dilakukan sebelum APBD disahkan

January 4, 2013 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Setelah banyak kebingungan di daerah tentang kapan mulainya proses pengadaan barang jasa pemerintah terutama di pemerintah daerah (pemprov, pemkab dan pemkot), yang mana dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya mengamanatkan bahwa pengumuman pengadaan hanya dapat dilakukan setelah penetapan APBD, sedangkan kita tahu bahwa penetapan APBD tersebut cenderung lambat dan bisa lewat ke tahun anggaran berjalan dan di satu sisi kebutuhan pengadaan mungkin diperlukan pada tahun anggaran berjalan…

Bagian Kesepuluh – Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paragraf Pertama – Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 73
(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat :
a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;
b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN

Akhirnya pada tanggal 27 Desember 2012 Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lemabga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan surat edaran bersama yang isinya adalah:

Melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadual yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada prinsipnya melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dapat dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD

Penerbitan SPPBJ dan penandatanganan kontrak pengadaan b/j pemerintah, dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.\

Dari surat edaran tersebut maka untuk pengadaan yang dibutuhkan pada awal tahun anggaran berjalan atau sifatnya membutuhkan percepatan, maka dapat dilaksanakan proses pengumuman pemilihan penyedianya pada saat setelah adanya penetapan RAPPBD jadi tidak perlu menunggu APBD disahkan dan tidak perlu menunggu lagi pengesahan/persetujuan dari propinsi.

Berikut adalah surat edaran menteri dalam negeri dan kepala lkpp:


SE

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!