Pengadaan pada BLU (Badan Layanan Umum)

September 24, 2013 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Terkait pertanyaan mengenai fleksibilitas pengadaan barang/jasa di BLU (Badan Layanan Umum) ini, saya pribadi perlu berhati-hati menjawab karena ‘tujuan’ yang ada di kepala ‘birokrat’ yang menginginkan kelonggaran pengadaan barang/jasa dengan tujuan pemberiannya dalam ketentuan terkadang eh… sering ‘jauh panggang dari api’. Permasalahan ini sudah sering di bahas oleh berbagai kalangan namun hingga saat ini tidak ada simpulan yang PASTI.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pengadaan di BLU (Badan Layanan Umum):


a. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
? Pasal 68 Ayat 1: ‘Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan(2) kehidupan bangsa’
b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 (sebagaimana telah diubah dengan PP 74 tahun 2012)  tentang Pengelolaan Keuangan BLU
? Pasal 2: ‘BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
? Pasal 20 Ayat 1: ‘Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat’
? Penjelasan Pasal 20 Ayat 1: ‘BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi’
c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU
? Pasal 3: ‘Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah’
? Pasal 4 Ayat 1: ‘Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi’
? Pasal 4 Ayat 2: ‘Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
• jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
• hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
• hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
? Pasal 5: ‘Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat’.

Simpulan pertama atas ketentuan pengadaan dalam peraturan khusus BLU:
1. Tujuan utama BLU adalah pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat artinya, praktek yang lazim dalam dunia usaha, antara lain memaksimalkan profit melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengadaan dalam dunia bisnis sudah menjadi strategi bisnis dan berusaha mencapai best value for money.  Dengan prinsip ini pengadaan dalam dunia usaha tidak mungkin mau menerima harga yang lebih tinggi atas barang yang memiliki kualitas,jumlah, tempat dan waktu pengiriman yang sama (boros, mahal, tidak ekonomis dll), dan justru berusaha mencapai titik biaya minimum menggunakan pertimbangan economic of scale. Prinsip efektifitas juga di maksimalkan guna menjaga nama baik perusahaan (kredibilitas). Dalam bisnis yang lazim, terkadang perusahaan mengambil keputusan berani ‘merugi’ asalkan kepuasan pelanggan tercapai demi tujuan jangka panjang yang ujungnya adalah UNTUNG. Dalam kacamata operasi BLU, ‘merugi diperkenankan’ (harga tinggi tidak salah 100%) untuk kondisi bila tidak dilakukan pengadaan, tupoksi tidak terlaksana. Bukan kerugian finansial yang diderita, namun kerugian sosial dan ekonomi, termasuk nyawa manusia (misal RSUD) atau kerugian yang diderita masyarakat (misal penyakit/bau dari sampah yang tidak terangkut).

2. BLU diperkenankan untuk diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa ‘BILA’ terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi’. Jadi, dari kacamata aturan pun, tidak secara otomatis BLU diberikan ‘kelonggaran’ dalam prosedur pengadaan, kecuali bila ada alasan bahwa pengadaan melalui perpres akan menyebabkan operasi tidak efektif dan/atau tidak efisien. Fleksibilitas tersebut pun JELAS-JELAS tidak berlaku untuk dana yang bersumber dari APBN/APBD tapi dari jasa layanan, hibah dan kerja sama.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur ruang lingkup aturan pengadaan:
? Pasal 2 ayat (1) Perpres 54/2010: Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
? UU no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara:
o Pasal 68 ayat (2): Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
o Pasal 69 ayat (4): Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.
? Pasal 14 ayat (6) PP 23 tahun 2005:  Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) {jasa layanan, hibah, kerjasama} dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/1embaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.

Simpulan kedua atas ketentuan ruang lingkup pengadaan dalam Perpres:

1. Perpres berlaku untuk semua pengadaan yang bersumber, sebagian atau seluruhnya, dari APBN atau APBD.

2. Bila dikaitkan dengan simpulan diatas, BLU merupakan kekeyaan negara yang TIDAK dipisahkan sehingga seluruh pendapatan BLU merupakan pendapatan negara/daerah. Meski dapat digunakan langsung oleh BLU (tanpa disetor ke kas negara/daerah), uang dari pendapatan tersebut secara substansi merupakan bagian dari APBN. Ada pihak yang berpendapat dengan dasar ini bahwa BLU harus 100% mengikuti perpres.

Simpulan dengan menghubungkan ketentuan BLU dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah:
1. Bila dicermati, Tahun penetapan peraturan terkait BLU (sebelum pp 74/2012) adalah sebelum tahun 2010 dimana perpres 54 ditandatangani presiden. Perpres sebelumnya (sampai dengan perpres 80/2003), relatif lebih ‘kaku’ karena hanya memberi dua alternatif pengadaan yaitu pelelangan/seleksi dan penunjukan langsung. Bagi BLU yang dituntut memberi pelayanan secara efektif, hal tersebut ‘dirasa’ cukup menghambat. Namun, setelah tahun 2010, terdapat satu metode pengadaan yang diperkenalkan, yaitu PENGADAAN LANGSUNG yang sebenarnya sudah relatif ‘fleksibel’ buat BLU sekalipun.
2. Dari pembelajaran di ISP3 maupun baca manual pengadaan di OECD, dipercaya bahwa ‘persaingan’ akan memaksimalkan value for money bagi pembeli, yaitu dari sisi kualitas, kuantitas, waktu serta tempat penyerahan, dan terakhir… harga. Meski BUMN/BUMD sekalipun, prosedur pengadaan yang dipercaya akan memberikan ‘best value for money’ adalah PELELANGAN, baik terbatas atau umum, prakualifikasi maupun pascakualifikasi, gugur maupun lainnya. Apalagi BLU…
3. Dengan demikian dapat disimpulkan:
? Untuk pengadaan di BLUD yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya (mungkin berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya), prosedur pengadaan menggunakan LELANG merupakan pilihan yang terbaik (umum atau terbatas, pra atau pasca, gugur atau nilai/PBSUE).
? Untuk pengadaan yang sifatnya mendesak sebenarnya sudah ada jalan keluar yang tidak ada di perpres 80/2003 yaitu dapat dilakukan dengan PENGADAAN LANGSUNG. Misal: kebutuhan obat selama satu tahun adalah Rp1,2 miliar. Bila lelang, waktu yang diperlukan lama sehingga obat yang sekarang diperlukan baru akan diterima dua bulan mendatang. Maka… untuk kebutuhan dua bulan mendatang dipaketkan untuk PENGADAAN LANGSUNG senilai Rp200 juta, dan sekarang LELANG untuk kebutuhan 10 bulan mendatang dengan nilai Rp1 miliar.
? Bila memang ada bukti bahwa pengadaan yang dilakukan dengan perpres tidak efektif dan efisien, maka fleksibilitas dapat dimintakan ke menkeu or kepala daerah dan Pimpinan/kepala BLU membuat prosedur. Sekali lagi, bila merujuk ketentuan di atas, BLU harus dapat menunjukan bukti, bukan hanya alasan tanpa dasar. Misal:
• Harga satuan obat yang menggunakan pengadaan langsung (Rp200juta diatas) adalah Rp 10.000 dengan kualitas yang sama.
• Harga satuan obat yang menggunakan pelelangan (termasuk biaya-biaya yang terkait pengadaan: pelelangan, honor dsb) adalah Rp12.000 dengan kualitas sama.
Inilah bukti yang dapat dijadikan alasan bahwa pengadaan langsung akan memberi manfaat efisiensi buat BLU dan dimintakan kelonggaran perpres, salah satunya membuat prosedur pengadaan langsung misalkan maksimal 500 juta.

2. Calon penyedia jasa konsultansi yang di black list…..
? Ketentuan perpres: Pasal 19 ayat (1) huruf n. tidak masuk dalam Daftar Hitam, yaitu daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.
? Standar Dokumen pengadaan (SDP): Daftar isian kualifikasi…
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Simpulan: bila merujuk ketentuan yang ada, peserta dapat digugurkan bila masuk daftar hitam lembaga donor

Demikian pendapat saya, wallahu alam….
Sumber: milis TOT PBJ LKPP
penulis: Bapak Burhanudin, Instruktur Pengadaan B/J, bertugas di BPKP

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!