Modus kecurangan dalan e-procurement

July 22, 2015 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Kecurigaan ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, waktu itu ada curhatan dari beberapa orang baik dari pokja ulp atau dari pihak penyedia yang sedang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Kecurigaan adanya kecurangan dalam pengaturan bandwith atau lebar pita jaringan internet yang di setting untuk menerima unggahan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa.

Modus atau modal dusta yang dilakukan adalah dengan memperbesar bandwidth ke server lpse tempat dilaksanakannya pengadaan barang jasa pada waktu tertentu ketika penyedia ‘jagoan’ akan melakukan upload atau unggah dokumen penawaran. Setelah jagoan nya selesai menunaikan hajatnya yang terlarang -karena melanggar prinsip pengadaan- , selanjutnya jalur bandwitdh dikurangi atau dikecilkan kembali. Pengecilan banwidth atau lebar pita jaringan ke lpse ini mengakibatkan penyedia penyedia lainnya ketika upload dokumen penawaran akan  ‘berdesak desakan’, yang bisa beresiko pada tidak sempurna nya data dokumen yang diterima oleh server lpse.

Akibat dari tidak sempurnanya proses upload dokumen penawaran, ketika pokja ulp melakukan proses download dokumen penawaran dan membukanya melalui apendo, maka akan terjadi dokumen tidak dapat dibuka oleh aplikasi apendo, atau dokumen bisa di buka tapi tidak semua data lengkap terupload. Langkah selanjutnya tentunya pokja ulp akan meminta uji forensik ke lpse (layanan pengadaan secara elektronik) atau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) terhadap file yang gagal dibuka, sedangkan terhadap file yang bisa dibuka namun isinya tidak lengkap sesuai dengan ketika upload, tentunya pokja ulp tidak akan mau tahu dan menganggap dokumen penaran tidak lengkap yang berujung pada pengguran penawaran.

Dokumen penawaran yang tidak bisa dibuka, meskipun dilakukan forensik oleh lpse atau lkpp, biasa menghasilkan hasil yang menyatakan bahwa memang dokumen begitu adanya alias gagal upload, dari curhatan banyak pokja ulp dan pengalaman pribadi penulis, ujung ujungnya pada pengguguran juga. Bahkan untuk pengadaan yang perlu cepat, biasanya kita anggap gugur saja dahulu sambil nunggu hasil forensik, so proses lelang dilanjut saja tanpa menunggu hasil forensik, karena keyakinan besar hasil tidak akan jauh dari gagal upload dan gugur. Tapi kalau hasilnya  lain, tentunya masih bisa dikoreksi hasil pemilihan penyedianya nanti. Maksimalnya sebelum kontrak hasil forensik harus sudah ada.

Kecurangan dalam pengadaan melalui e-procurement ini sudah diendus juga ole
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  yang menemukan modus curang baru yang dilakukan peserta tender lelang proyek di instansi pemerintah, yaitu dengan mempermainkan kecepatan penerimaan berkas syarat lelang dalam e-procurement.

Dari berita online
http://m.republika.co.id/berita/trendtek/internet/15/07/22/nrv56e-kppu-temukan-kecurangan-bandwidth-dalam-eprocurement#
KPPU menyatakan bahwa
“Ada modus baru yaitu mempermainkan ‘bandwidth’ saat peserta hendak mengirimkan syarat lelang,” kata Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar di Batam Kepulauan Riau, Selasa (21/7).

KPPU menemukan dugaan kecurangan dengan mempermainkan kecepatan penerimaan data itu dalam kasus persengkokolan pada tender angkutan sampah Pemkot Batam.

KPPU menduga, terjadi persengkokolan antara petugas lelang dan peserta lelang, dengan mempermainkan ‘bandwidth’. Saat peserta lelang yang hendak dimenangkan akan mengirimkan syarat, maka ‘bandwidth’ dibesarkan. Namun, setelah itu ‘bandwidth’ dikecilkan kembali.

“Jadi saat peserta lain hendak mengirimkan syarat lelang, mereka kesulitan,” kata dia.

Dugaan itu muncul karena berdasarkan penyelidikan diketahui peserta lelang merasa sudah mengirimkan seluruh berkas syarat lelang. Namun setelah dicek ulang ke panitia lelang, ternyata ada syarat yang kurang.

“Dan setelah kita periksa, syarat mereka memang lengkap, tapi tidak terkirim. Mereka kesulitan untuk mengecek satu per satu apakah semuanya sudah terkirim, ternyata tidak,” kata dia menjelaskan.

Karena panitia lelang tidak menerima syarat lengkap, maka peserta lain dinyatakan tidak lolos.

KPPU akan terus mencermati modus baru itu agar tidak berulang pada proses lelang yang lain.

Ia mengatakan secara umum, laporan dugaan persengkokolan dalam tender pemerintahan di Kepri pada tahun ini relatif menurun dibanding tahun lalu.

“Ada kecenderungan menurun. Jumlah investigasi dan jumlah laporan. Ini menjadi kekhawatiran kami sekaligus kegembiraan kami,” kata dia.

Penurunan itu bisa diartikan pelaku usaha sudah sadar dan jera sehingga tidak lagi melakukan persengkokolan.

Namun di sisi lain KPPU curiga, pelaku usaha menemukan cara baru dalam bertindak curang. Karena temuan KPPU selama ini selalu menggunakan modus yang sama, yaitu adanya kesamaan penawaran lelang, kesalahan ketikan yang sama dan pengiriman penawaran dari satu komputer yang sama.

Siapa ya kira kira yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan ini? Secara teknis operasionak tentunya hal ini ada pada kekuasaan lpse, para admin dan operator di lpse sangat tidak mungkin kalau tidak mengenali modus ini. Tinggal dicari siapa aktor intelektualnya ya. Mangga KPPU, KPK atau LKPP silahkan sama sama menyelidikinya ya… soalnya modus nih alias sudah sering terjadi di lapangan, so tunggu apalagi… sikat aja bos 🙂

LPSE2

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

6 Responses to “Modus kecurangan dalan e-procurement”
  1. Abdul haris says:

    Kalo laporan pengaduan ke KPA/PA dulu sama saja bohong bos, orang mereka yg mengarahkan rekanan/pemborong utk menang di masing2 paket kegiatan, disupport pula sama orang ULP/KLP nya gimana gak keterlaluan. Ini tender bebas / lelang umum atau apa??! penawaran terbaik dan memenuhi evaluasi merekalah yg menang. Bukan diatur layaknya orang punya kartu dia yg ngocok, dia yg bagi. Mau tawaran sekelas lulusan Harvard sekalipun gak akan menang kalo yg benar disalahkan yang salah dibenarkan, kan kita gak tau hasil yg sebenarnya cuma orang2 ULP/KLP dan Tuhanla yg tau hasil yg sebenarnya. buat apa e-procurement mending metode sampul langsung dibuka sama2, jelas tau mana yg bobrok dan mana yg berbobot. Ayo Pak tunjukkan rasa empati mu, saya muak dengan sistem monopoli dan kkn, kami berkompeten, siap uji, kami butuh makan dg persaingan yg sehat dan wajar bkn fiktif dan kongkalikong penuh kecurangan yg terstruktur..

    InsyaAllah saya jujur pak dr hati kecil saya real di lapangan, Allah saksinya. Mohon respon Bapak

    • heldi says:

      @Abdul Haris
      Kalau prinsip dan etika pengadaan sudah dilanggar, mau pakai aturan, pakai sistem apapun maka hasilnya tetap sama… masuknya sampah ya keluarnya juga sampah. Masalahnya disini berarti integritas dari pelaku nya, mau di level atas, di level menengah atau level bawah, kalau prinsip dan etika sudah dilanggar maka hasilnya tetap sampah ya pa.
      Insya Alloh dengan tetap pada jalan yang jujur, kita pasti akan ditempatkan pada hasil yang baik ya pa.
      Saluran lain selain ke PA/KPA, kalau memang ada indikasi KKN maka bisa dilaporkan ke APH (aparat penegak hukum), karena itu sudah bisa ditarik ke ranah PIDANA.
      Semoga tetap istiqomah ya pa… aamiin…

  2. luthfi says:

    Mohon informasi,dalam satu pengadaan dgn cara penunjukan langsung,bolehkah ditangani langsung oleh pihak Polres setempat,atas dasar laporan perusahaan yg kalah bersaing? Dan bagaimana prosedur yg sebenarnya?

    Terima kasih

    Dr.Luthfi Aljufry

    • HEldi says:

      Pengaduan bagusnya dimulai dari level pengaduan ke PA/KPA dan APIPnya, kemudian ke kepala KLDI, dan selanjutnya ke APH.

      • Abdul haris says:

        Kalo laporan pengaduan ke KPA/PA dulu sama saja bohong bos, orang mereka yg mengarahkan rekanan/pemborong utk menang di masing2 paket kegiatan, disupport pula sama orang ULP/KLP nya gimana gak keterlaluan. Ini tender bebas / lelang umum atau Kalo laporan pengaduan ke KPA/PA dulu sams saja bohong bos, orang mereka yg mengarahkan rekanan/pemborong utk menang di masing2 paket kegiatan, disupport pula sama orang ULP/KLP nya gimana gak keterlaluan. Ini tender bebas / lelang umum, penawaran terbaik dan Kalo laporan pengaduan ke KPA/PA dulu sams saja bohong bos, orang mereka yg mengarahkan rekanan/pemborong utk menang di masing2 paket kegiatan, disupport pula sama orang ULP/KLP nya gimana gak keterlaluan. Ini tender bebas / lelang umum, penawaran terbaik dan memenuhi evaluasi merekalah yg menang. Bukan diatur layaknya orang punya kartu dia yg ngocok, dia yg bagi. Mau tawaran sekelas lulusan Harvard sekalipun gak akan menang kalo yg benar disalahkan yang salah dibenarkan, kan kita gak tau hasil yg sebenarnya cuma orang2 ULP/KLP dan Tuhanla yg tau hasil yg sebenarnya. Ayo Pak tunjukkan rasa empati mu, saya muak dengan sistem monopoli dan kkn, kami berkompeten, siap uji, kami butuh makan dg persaingan yg sehat dan wajar bkn fiktif dan kongkalikong penuh kecurangan yg terstruktur..

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...


Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!