Trend KPBU di Indonesia

January 21, 2016 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau istilah lain adalah PPP (Public Privat Partnership), Saat ini banyak pemberitaan di media terkait dengan KPBU, mulai dari pembangunan kilang minyak, sistem penyediaan air minum kota, jaringan tulung punggung serat optic nasional, proyek kereta cepat Jakarta-bandung, pembangunan ruas tol di beberapa tempat, dll menggunakan skema KPBU. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan juga menuturkan pernyataan terkait KPBU, diantaranya pada web Sekretariat Kabinet, http://setkab.go.id/resmi-presiden-jokowi-izinkan-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha-bangun-infrastruktur/, kemudian pada web industri bisnis, http://industri.bisnis.com/read/20151208/45/499885/kementerian-pupr-dorong-kpbu-sediakan-infrastruktur.  Sebenarnya apa hubungan proyek-proyek tersebut dengan KPBU, apa sebenarnya KPBU itu sendiri?
Menurut Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usah  atau yang disingkat KPBU, KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
Alasan mengapa KPBU itu dibuat  adalah bertujuan untuk :
a.    Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
b.     Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
c.     Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
d.    Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
e.    Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Jadi sebenarnya skema KPBU dibuat untuk mendukung ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan, sedangkan contoh yang disebutkan di awal merupakan infrastruktur yang mendesak. Indonesia dengan segala keberagaman wilayah: darat, laut, udara, serta kontur tanah yang beragam macamnya, perlu mendapat perlakuan khusus dalam pembangunannya. Sedangkan pembangunan dibutuhkan cepat dalam rangka menyejahterakan masyarakat, selain itu juga untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Demikian sedikit gambaran mengenai KPBU, nantikan artikel selanjutnya…..

 

Penulis: Dwi Kartika

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.web.id

Comments

One Response to “Trend KPBU di Indonesia”

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur tanpa membebani anggaran pemerintah. Melalui KPBU ini, pemerintah juga dapat memfokuskan pemberian pelayanan publik pada sektor lain, misalnya […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!