Tidak pakai Katalog di Pidanakan??

July 27, 2016 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Berita dan Artikel Pengadaan

Tulisan dari Samsul Ramli (www.http://samsulramli.com)

Beberapa waktu terakhir banyak menerima pertanyaan terkait eKatalog. Pertanyaan ini muncul rupanya karena munculnya kewajiban menggunakan metode pembelian secara elektronik (ePurchasing) untuk barang/jasa yang ada dalam eKatalog.

Tepatnya muncul akibat Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan e-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

Munculnya kata wajib ini berdampak lateral pada sisi hukum ternyata. Entahlah apakah dampak ini terpikir oleh pembuat kebijakan? Atau memang penerapan penanganan hukum yang ber-lebay-an, maklum sekarang jaman power tend to corrupt ada di sektor law enforcement kata beberapa pakar. Dampak hukum tersebut menurut beberapa rekan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ancaman pidana akibat tidak menggunakan ePurchasing untuk barang-barang yang sdh ada di eKatalog.

Untuk membahas ini sebaiknya semua pihak berkepala dingin dan tidak apriori antar pihak. Ada beberapa sisi yang harus dilihat dalam menyikapi kewajiban pada pasal 110 ayat 4 tersebut.

Prinsip Pemilihan Penyedia

Tata nilai yang dianut oleh Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) adalah Prinsip dan Etika Pengadaan (BAB II. Pasal 5 dan 6). Kemudian disisi pelaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi dilengkapi dengan beberapa kebijakan. Kebijakan diambil selalu dilandasi oleh prinsip pengadaan barang/jasa dalam kadar adaptif tanpa menghilangkan substansi. Namun demikian yang lebih utama tetaplah prinsip, sementara kebijakan hanya untuk kondisional tertentu.

Termasuk juga terkait pelaksanaan pemilihan penyedia, Perpres 54/2010 Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

Dengan demikian metode pemilihan lain pada dasarnya adalah sebuah kebijakan. Pengadaan langsung misalnya adalah metode pemilihan yang digunakan dalam kerangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

Jika terdapat paket pengadaan dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah kemudian dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat, sementara bukan merupakan barang/jasa khusus dan/atau keadaan tertentu, maka akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan dengan pengadaan langsung. Namun jika barang/jasa yang dibutuhkan sifatnya tidak mendesak atau tidak perlu percepatan maka dapat lebih tepat dilakukan pelelangan baik pelelangan tunggal maupun itemize gabungan. Artinya paket pengadaan dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah tidak haram dilakukan pelelangan ataupun pengadaan langsung.

Demikian juga halnya kita menyikapi Pasal 110 ayat (4) terkait kewajiban ePurchasing. Ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh penyusun kebijakan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Kemudian kebijakan ini disetujui dan ditetapkan Presiden dalam Perpres 4/2015. Kata “Wajib” pada Pasal 110 ayat (4) tidak serta merta menghapuskan atau menafikan atau merupakan pasal khusus yang menghapuskan pasal 36 ayat 1.

Sehingga meskipun barang/jasa terdapat dalam eKatalog kemudian diputuskan dieksekusi menggunakan proses pelelangan, bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum yang patut dijadikan dasar disangka pidana. Bahwa terdapat potensi bertentangan dengan kebijakan betul! Namun apakah melanggar dengan prinsip pengadaan, yang juga sebagai dasar filosofi aturan/hukum pengadaan barang/jasa, menurut saya tidak. E-Purchasing maupun pelelangan sama-sama dijamin oleh Perpres 54/2010. Sehingga tidak ada kejahatan memilih di antara keduanya selama tidak ada niat jahat dalam pemilihan metode-nya.

Contoh kasus, akan berbeda halnya jika barang/jasa yang dibutuhkan jelas-jelas terdapat dalam e-Katalog kemudian dieksekusi menggunakan kebijakan yang lain semisal pengadaan langsung. Maka hal ini bertentangan dengan pasal 110 ayat 4. Hal ini karena keduanya adalah sama-sama kebijakan. Akibat adanya kata “wajib” pada kebijakan e-Purchasing kedudukannya jauh lebih utama dibanding pengadaan langsung.

Justifikasi Kebutuhan

Kewajiban ePurchasing bagi barang/jasa yang termaktub dalam eKatalog adalah kebijakan. Jika memang barang/jasa yang dibutuhkan memang terdapat dalam eKatalog maka wajib menggunakan ePurchasing. Namun demikian karena ini adalah pasal kebijakan maka kita harus melihat klausul “kebutuhan” yang dimaksud.

Terkait hal ini Kepala LKPP telah menegaskan melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing. Poin 2 menyebutkan bahwa Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal:

Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Catalogue;
Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock);
Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; dan/atau
Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui e-Purchasing.

Setidaknya 8 komponen ini menegaskan definisi kebutuhan yang menafikan kewajiban menggunakan ePurchasing. Dengan dasar ini maka tugas dari PPK dan Pokja dalam menyusun rencana pemilihan penyedia adalah menyusun justifikasi metode pemilihan yang mana yang paling tepat.

Terkait justifikasi kebutuhan, jika didekatkan dengan contoh kasus pada bahasan sebelumnya tentang barang/jasa tertera dalam e-Katalog kemudian dieksekusi dengan pengadaan langsung, bisa saja bukan sebuah pelanggaran aturan. Dengan catatan jika kebutuhan barang/jasa, yang ada dalam katalog, tersebut memang memenuhi salah satu dari 8 kriteria.

Misal penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa dalam hal ini tidak punya titik distribusi diwilayah bersangkutan.

Atau ternyata Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan dengan pengadaan langsung.



Barang atau Jasa

Bahasan yang juga menarik, yang selama ini juga jarang sekali diperhatikan, terkait kebutuhan adalah identifikasi kebutuhan tentang barang atau jasa. Dalam beberapa Buku Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa yang saya susun telah dibahas luas tentang ini.

Secara sederhananya saja pada identifikasi kebutuhan terkadang tidak ditegaskan sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah membeli barang atau membuat barang? Jika membeli barang maka bisa saja kebutuhan kita secara tegas ada dalam katalog. Namun demikian jika ternyata barang yang kita butuhkan harus melalui proses pembuatan maka bisa saja yang ada dalam katalog hanyalah material utama atau pendukung barang yang kita butuhkan.

Jika pembelian maka umumnya ini adalah pengadaan barang. Sedangkan jika melibatkan unsur pembuatan maka termasuk pengadaan jasa, bisa saja pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.

Agar lebih mudah dipahami misalnya pengadaan mobil.

Pengadaan Mobil Dinas (Barang)

Pada kasus pengadaan mobil dinas kebutuhannya adalah mobil standar dengan fasilitas standar yang sudah diproduksi atau diperjualbelikan secara luas. Maka dari itu pengadaan termasuk pengadaan barang. Dan ketika spesifikasi yang dibutuhkan tersedia, berbagai merek atau hanya 1 merek, dalam katalog metode pemilihan yang dilakukan adalah wajib dengan e-Purchasing.
Pengadaan Mobil Ambulance (Jasa)

Kebutuhan akan mobil ambulance sangat beragam sesuai dengan peruntukan. Untuk itu kerap kali tidak bisa dipenuhi hanya oleh mobil standar yang ada dalam katalog. Misal membutuhkan karoseri tertentu yang bersifat fundamental, seperti merubah chasis atau lainnya yang berdampak pada jaminan purnajual atau garansi. Jika dilakukan pemisahan antara Mobil Standart dan Karoseri yang jadi pertanyaan siapa yang akan menjamin garansi total? Karoseri atau pabrikan mobil standart?

Atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi maka proses pengadaan tidak wajib menggunakan ePurchasing katalog seperti pelelangan kepada industri karoseri. Dengan demikian garansi dan purnajual adalah tanggungjawab industri karoseri. Ini juga merupakan pertimbangan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam SE Kepala LKPP 3/2015.

Dari contoh ini pengadaan mobil ambulance meskipun sebagian komponen ada pada katalog (chasis) namun karena kebutuhan lebih efektif dan efisien pada karoseri maka tidak wajib ePurchasing.

Setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian di atas:

Prinsip pemilihan penyedia barang/jasa adalah pelelangan. Meski demikian penting untuk mengutamakan ePurchasing jika barang yang dibutuhkan terdapat pada katalog.
E-Purchasing maupun pelelangan sama-sama dijamin oleh Perpres 54/2010. Sehingga tidak ada kejahatan dalam memilih di antara keduanya selama tidak ada niat jahat dalam pemilihan metode-nya.
Kewajiban melakukan ePurchasing atas barang/jasa dalam e-Katalog dikecualikan untuk barang/jasa yang memenuhi 8 kriteria kebutuhan sesuai SE Kepala LKPP No. 3/2015.
Bagi pelaksana pemilihan (PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan) betul-betul melakukan kaji ulang identifikasi kebutuhan dalam rangka memutuskan metode pemilihan penyedia, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Demikian ulasan ini disampaikan sebagai bahan bagi semua pihak untuk tidak segera ketakutan atau menyimpulkan, bahwa barang/jasa yang telah ada dalam e-Katalog tidak diadakan dengan ePurchasing, adalah perbuatan pidana.

 

Sumber:

Tidak pakai Katalog di Pidanakan??

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!