E-KATALOG: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN INOVASI

August 26, 2016 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Berita dan Artikel Pengadaan

Dilihat dari jumlah dan variannya, produk-produk di e-katalog mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012 dengan hanya memuat puluhan produk kendaraan bermotor roda empat, kini jumlahnya melebihi 60 ribu produk dengan nilai transaksi lebih dari 76 triliun. Angka ini dipercaya akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja pemerintah seiring perkembangannya, sejumlah tantangan dihadapi oleh LKPP.

emin lkppTerbatasnya sumber daya manusia untuk memproses katalog serta isu miring mengenai matinya usaha kecil dihadapi dengan bijak. Sejumlah langkah diambil, di antaranya adalah mendesentralisasikan proses katalog, melakukan pembaruan sistem serta menyaring penyedia yang tepat, termasuk menjaring UMKM untuk masuk dalam sistem katalog daerah. Berikut ini adalah kutipan wawancara majalah KREDIBEL dengan Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Barang-barang yang tersedia di katalog dapat dibeli oleh pemerintah secara langsung melalui e-purchasing. Pemerintah dapat membeli barang kebutuhan yang tersedia di katalog tanpa lelang dan mempercepat proses pengadaan. Agar dapat tayang di sistem katalog, barang/ jasa tersebut harus mendapat usulan, baik itu dari pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga/institusi. Usulan juga bisa datang dari para penyedia barang/jasa yang tertarik untuk menjual barangnya ke pemerintah.

KENDALA
Hanya saja, dikemudian hari, usulan penyedia barang/jasa yang masuk ke katalog jumlahnya lebih banyak ketimbang instansi terkait. Hal ini menyebabkan ketimpangan permintaan dan penawaran. Selain itu, produk yang tayang di katalog ternyata tidak serta merta dibeli oleh pemerintah, padahal sering kali proses untuk tayang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Data transaksi berjalan tahun ini menyebutkan, hanya 12% dari keseluruhan produk e-katalog yang dibeli pemerintah. Kendala lainnya adalah mekanisme proses masuknya penyedia dan produknya ke dalam katalog. Selama ini, terdapat dua skema yang diatur, yaitu melalui proses lelang atau proses negosiasi. Dalam proses lelang, pemenangnya hanya ada satu, walaupun penyedia yang mengajukan penawaran banyak. Emin menyebutkan, sebagian besar produk yang masuk katalog dilakukan melalui proses negosiasi.

Berdasarkan data dari 2015 sampai dengan April 2016 jumlah usulan atau penawaran terdapat 331 dokumen. Satu dokumen usulan atau penawaran dari penyedia bisa berisi 5, 10, bahkan sampai 100 dan 200 varian. “Usulan-usulan tersebut pun perlu dikaji terlebih dulu kelayakannya. Sehingga apabila dokumen penawaran yang harus dinegosiasikan terlalu banyak, otomatis akan menambah waktu tunggu bagi penyedia agar produknya tayang di katalog,“ tuturnya. Untuk mengatasi kendala masa tunggu yang cukup memakan waktu ini, kementerian dan lembaga yang mengusulkan dilibatkan dalam proses negosiasi dengan menjadi anggota tim pokja katalog. Diharapkan, karena mengetahui teknis kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli, proses tayang di katalog akan berjalan cepat dan sesuai jadwal. Namun demikian, dengan skema itupun ternyata masih belum sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Hal ini menjadi catatan penting dalam perbaikan sistem e-katalog ke depannya.

Dari seluruh kategori produk, katalog obat memiliki permasalahan yang cukup beragam. Di beberapa daerah, masih terdapat kendala akses e-purchasing obat bagi beberapa industri farmasi dan Satker. Oleh karena itu, saat ini LKPP sedang membangun sistem dengan menambah kapasitas dan mengubah aplikasi katalog obat dari versi 2 menjadi versi 3. Sesuai dengan Permenkes 63 Tahun 2014, jika terdapat kendala pada pengadaan secara elektronik (e-purchasing), pemesanan obat dapat dilakukan secara manual langsung (e-mail) kepada industri farmasi penyedia. Perubahan itu berdampak langsung, pengaduan para pengguna e-katalog terhadap industri farmasi terus berkurang. Pada kurun tahun 2013-2014, ada 13 industri farmasi yang diadukan.

Namun, jumlahnya berkurang drastis menjadi hanya 4 pada 2015. Beberapa permasalahan dan kendala yang sering dihadapi oleh Unit Kerja pengguna e-katalog obat di antaranya, yaitu: 1. Jika terdapat beberapa item obat yang belum tercantum dalam e-katalog sehingga Satker (K/L/D/I) tidak dapat melakukan pengadaan. Solusinya ialah sesuai dengan Permenkes 63 Tahun 2014 dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik obat, proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya. 2. Apabila penyedia obat telah over supply, satuan kerja harus meminta surat kepada industri farmasi yang menyatakan bahwa produknya sudah over supply, sehingga pengadaan dapat dilakukan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya. 3. Apabila terdapat permasalahan, penyedia tidak melayani pemesanan manual berdasarkan e-katalog sesuai dengan Permenkes 63 Tahun 2014, RS Swasta dan Apotik dapat melakukan pemesanan secara manual dengan langsung menghubungi industri farmasi pemenang e-katalog dan segera menginformasikan kepada Tim Penanganan Keluhan (e_katalog@kemkes.go.id). Selain permasalahan tersebut, LKPP juga pernah mendapat gugatan uji materiil dari Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) pada 2013. Dalam gugatannya, Gakeslab meminta Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-purchasing agar dicabut karena diduga akan melahirkan peraturan monopoli (e-katalog) yang berpotensi memuluskan korupsi karena pengadaan tidak lagi melalui tender, tetapi langsung membeli ke pabrik. Hal ini dirasa akan mematikan usaha kecil. Namun Putusan Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Dalam putusan Nomor 71P/HUM/2013 menyebutkan, berdasarkan fakta hukum, MA berkesimpulan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-purchasing tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. MA juga berpendapat, apabila langkah tersebut dicabut akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional dan merugikan keuangan negara serta pelayanan publik. Hal ini karena akan menghentikan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dan berpotensi merugikan negara sekurang-kurangnya 80 triliun rupiah apabila tidak dilaksanakan melalui e-tendering dan e-purchasing.

Selain itu, ketiadaan katalog obat dan alat kesehatan dapat menghambat implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan. Di pihak lain, masih ada anggapan bahwa katalog LKPP akan didominasi oleh produk-produk impor. Nyatanya, anggapan tersebut terbantahkan. Pemprov DKI Jakarta setidaknya sudah membuktikan hal tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam beberapa kali kesempatan menyatakan, katalog LKPP sangat membantu tumbuh berkembangnya produksi dalam negeri karena memfasilitasi perusahaan dalam negeri. Basuki mengklaim, dirinya telah membeli produk dalam negeri, seperti karoseri, alat kesehatan, lampu penerangan jalan, kendati ada pilihan produk luar negeri di katalog.

SANKSI
Dari tantangan dan kendala yang dialami, LKPP terus berbenah. Regulasi yang sudah ada pun diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan. Sebagai pengganti, dibuatlah Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015. Dalam peraturan baru tersebut sejumlah sanksi juga diperjelas. Di pasal 18 ayat (2) disebutkan, Penyedia Barang/ Jasa bisa dikenakan sanksi apabila; tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui e-purchasing; tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima; harga Barang/Jasa melalui proses e-purchasing lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan e-katalog. Apabila penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui e-purchasing dan tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima, penyedia barang/jasa akan mendapat peringatan tertulis (SP1, SP2). Dan apabila SP 1 dan SP2 tidak ditindaklanjuti, penyedia barang/jasa dikenakan denda 5% dari total nilai pesanan/transaksi. Jika pembayaran denda tidak dilaksanakan, melaporkan kepada LKPP agar penyedia barang/jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing sampai dengan penyedia barang/jasa membayar denda. Apabila harga barang/jasa melalui proses e-purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama penyedia barang/jasa dikenakan denda 5 (lima) kali lipat dari selisih nilai transaksi; Jika pembayaran denda tidak dilaksanakan melaporkan kepada LKPP agar penyedia barang/jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing sampai penyedia barang/jasa membayar denda.




INOVASI
LKPP tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan katalog. Kondisi geografis yang majemuk adalah salah satu hal yang membuat kebutuhan produk katalog tidak seragam. Permintaan katalog semakin banyak, sementara sumber daya manusia di LKPP sangat terbatas. Untuk itu, LKPP berencana mendesentralisasikan proses katalog, melalui katalog daerah, katalog sektoral, dan Competitive catalogue (Comcat). Khusus untuk Comcat, uji coba aplikasi ini akan dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejauh ini, rencana peluncuran aplikasi Comcat disambut positif oleh banyak pihak. Apabila berhasil diaplikasikan, sistem ini akan segera diadopsi di daerah lain. Untuk layanan katalog daerah, LKPP sudah menunjuk empat pemerintah daerah sebagai percontohan, yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Badung. Penunjukan tersebut dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kepala daerah bersangkutan dengan kepala LKPP. Nantinya, ULP pemerintah daerah yang terpilih akan menentukan produk apa saja yang pantas untuk dikategorikan sebagai katalog daerah

Proses pemilihan hingga verifikasi agar dapat tayang di katalog dilakukan oleh pokja ULP yang bersangkutan. Sementara proses tayang tetap berada di situs katalog LKPP. Selain itu, saat ini juga sedang digagas tentang katalog sektoral untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat di sebuah kementerian atau lembaga. Sejumlah ULP akan ditunjuk sebagai pilot project. Dalam waktu dekat, LKPP juga akan merilis pembaruan sistem katalog ke dalam versi 4. Beberapa fitur sudah disiapkan, di antaranya fitur harga pembanding dan ketersediaan stok. Di versi 4 ini nantinya, informasi stok barang yang dimiliki penyedia akan berkurang secara otomatis ketika terjadi pembelian. Sistem ini juga diharapkan mampu memberikan konfirmasi kepada pembeli terkait informasi ketersediaan produk.

Nantinya, juga akan dikembangkan informasi yang memuat referensi mengenai produk, termasuk di dalamnya memuat peringkat dan review dari konsumen sebelumnya untuk tiap-tiap produk. Mirip e-commerce publik seperti Bukalapak, Tokopedia, Amazon, dan Ebay. Khusus untuk produk obat, Emin memberikan penjelasan bahwa produk obat boleh dibeli oleh rumah sakit swasta selama rumah sakit tersebut menjalankan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

PELUANG UKM

Bagaimana dengan nasib UKM? Adakah langkah kongkret dari LKPP untuk memberdayakan pengusaha kecil? Dalam kesempatan ini, Emin mengatakan bahwa saat ini UKM sebenarnya bisa mempunyai online shop yang kemudian diagregasikanke LKPP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, LKPP juga akan meluncurkan katalog daerah yang memprioritaskan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masyarakat. UKM nantinya bakal memenuhi kebutuhan pemerintah daerah setempat sehingga diharapkan mampu membangun ekonomi lokal. Ini sebuah peluang bagi UKM karena keterbatasan modal dan kemampuan ketersediaannya sehingga hanya di area lokal saja, misalnya UKM di Kendari, awalnya melayani kebutuhan di Kendari, tetapi mungkin suatu saat akan berkembang melayani pembeli nasional “Yang diusung proses pengadaan pemerintah melalui katalog itu harus cepat, mudah, dan efisien. Strategi di awal pengadaan menggandeng hulu, industri, pabrikan, dan lain-lain. Selama ini Pemda usulannya melalui pusat. Apabila membutuhkan barang jasa diusulkan ke LKPP sehingga dari segi waktu lebih lama, kalau difasilitasi melalui katalog daerah akan lebih cepat,” terang Emin. ULP di daerah dapat berdiskusi dengan dinas terkait rencana kebutuhan barang untuk masuk ke dalam katalog. Melalui rencana tersebut, UKM akan terukur kesanggupannya untuk melayani daerah mana saja sesuai kapasitas produksinya.

Untuk saat ini, UKM belum bisa dipaksa ke level nasional. Sistem pembayaran pemerintah adalah pembayaran di belakang, apakah dengan permintaan yang begitu banyak UKM mampu terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh dinas di Indonesia, misalnya? Tentunya akan sulit, maka akan lebih baik jika bermain di tingkat daerah, kata Emin. Menyangkut produk-produk apa saja yang bisa dilayani oleh UKM di e-katalog daerah, tentu bisa sama dengan produk yang non-UKM. Namun, kelebihan UKM ada di aspek layanan. Kalau bicara industri, pabrikan, misalnya, setelah layanan kontrak dan barang dikirim, hubungan pun selesai. UKM diharapkan bisa memiliki layanan lebih seperti di instalasi, dan pelatihan untuk pengguna. Kedepannya e-katalog LKPP akan menjadi sebuah e-marketplace, tempat LKPP menentukan syarat. Siapa pun boleh ikut agar perkembangan produknya menjadi lebih masif. Melalui dukungan crowd management, optimalisasi pemanfaatan e-katalog dari yang sebelumnya hanya untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menjadi lebih luas lagi sehingga target 1 juta katalog yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dapat tercapai dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Tutup Emin.

Emin Adhy Muhaemin
Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP

Sumber: Majalah Kredibel LKPP 2016

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Comments

2 Responses to “E-KATALOG: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN INOVASI”

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] Semua itu dapat bekerja karena sistem Comcat telah menyimpan profil penyedia di dalam database. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Emin Adhi Muhaemin mengatakan, semua penyedia bisa berkompetisi melalui Comcat apabila mereka telah memenuhi […]

  2. […] E-Katalog Perkembangan, Kendala dan Inovasi […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!