ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah

September 9, 2016 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Berita dan Artikel Pengadaan

Tulisan dari kopi paste dari www.samsulramli.com tentang organisaasi ULP, lumayan panjang tulisannya, silahkan di analisa dan dinikmati ya…

Menggugat Permendagri 99/2014, ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah

Sejak artikel “Badan Daerah, Harga Mati Wujudkan Pengadaan Bebas Intervensi” beragam diskusi mengemuka. Sebagian besar menyatakan dukungan terhadap dibentuknya Badan Daerah. Sayangnya para pejuang reformasi pengadaan barang/jasa ini sebagian besar harus menelan pil pahit karena perumusan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) sudah dimulai dan ketok palu.

Di beberapa daerah bahkan yang tadinya berbentuk Kantor dan Badan terpaksa harus turun kasta menjadi bagian atau bahkan sub bagian dibawah Sekretariat Daerah. Kemunduran yang nyata dari sebuah upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa di daerah.

Telisik punya telisik, barriernya adalah karena 2 hal. Pertama, karena tidak tercantumnya urusan pengadaan barang/jasa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Kedua, karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Permendagri 99/2014).

Kenyataan ini menggiring saya untuk lebih memperdalam penelusuran terhadap seluruh aturan terkait perangkat daerah.

Pengadaan Barang/Jasa bukan Urusan Pemerintahan

Terkait barrier pertama, membawa saya membuka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP 41/2007). Kedua aturan ini mendasarkan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. Dengan demikian memang orientasi OPD diutamakan pada pembagian urusan pemerintahan. Atas dasar ini menjadi hal yang wajar kalau kemudian aturan turunan dari UU 32/2004 dan PP 41/2007 tidak akan gampang mengakomodir pengadaan barang/jasa ke dalam unsur OPD yang permanen dan berdiri sendiri. Alasannya pastilah karena urusan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak tercantum sebagai satu urusan pemerintahan.

Jika kita mencermati UU 32/2004 pasal 14 sebenarnya membuka peluang untuk urusan pemerintahan yang tidak disebutkan dapat diajukan sebagai urusan wajib selama diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang pada pasal 14 ayat 1 huruf o Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimanatkan oleh Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010).

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (UU 23/2014) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016), memang tidak lagi membuka ruang untuk munculnya urusan pemerintahan baru.

Namun demikian bukan berarti jalan bagi pengadaan barang/jasa tertutup sama sekali. Justru UU 23/2014 menempatkan pengadaan barang/jasa pada posisi yang lebih strategis, hal ini tentu berkesesuaian dengan karakteristik pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dan menunjang seluruh pencapaian urusan yang dilaksanakan oleh OPD. Adagium pengadaan barang/jasa memang bukan segalanya, tetapi segala-galanya dalam pemerintahan/pembangunan adalah pengadaan barang/jasa, menjadi benar adanya. UU 23/2014 tidak lagi membagi perangkat daerah hanya berdasarkan urusan tetapi berdasarkan fungsi.

Sebagaimana penjelasan pasal 209 UU 23/2014 bahwa kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Hal inilah yang diejawantahkan dalam PP 18/2016 sebagaimana tertuang dalam penjelasannya bahwa pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dengan demikian ketika persoalan tentang ketiadaan urusan pengadaan barang/jasa dalam UU 23/2014 dan PP 18/2016 dipertanyakan, tentu jawabannya adalah memang pengadaan barang/jasa bukan urusan pemerintahan. Pengadaan barang/jasa adalah fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

ULP versus Sekretariat Daerah

Sekarang berbicara barrier kedua. Permendagri 99/2014 Pasal 3 dan 4 mengamanatkan Kepala Daerah membentuk ULP Pemerintah berkedudukan di Biro atau Bagian pada Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.

Sudah tepatkah Kementerian Dalam Negeri menempatkan ULP pada sub ordinat Biro atau Bagian pada Sekretariat Daerah? Jika kita melihat konsideran Permendagri 99/2014 maka kita menemukan bahwa dasar hukum-nya memang sudah mencantumkan UU 23/2014 namun petunjuk teknis yang digunakan masih menggunakan PP 41/2007 yang notabene adalah turunan UU 32/2004. Disinilah salah satu letak kerancuannya. PP 41/2007 dan UU 32/2004 tidak mengenal konsepsi 5 (lima) elemen pembentukan organisasi, sehingga tidak dikenal istilah fungsi penunjang urusan pemerintahan. Yang dikenal oleh PP 41/2007 dan UU 32/2004 hanya Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Disinilah letak kebingungan Permendagri 99/2014 menentukan sikap terhadap ULP. Akhirnya diletakkanlah ULP pada sub ordinat Sekretariat Daerah. Logika PP 41/2007 nya adalah ada pada penjelasan pasal 23 bahwa Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi staf seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang penanganan perbatasan dan administrasi kerja sama luar negeri, yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, dan tidak termasuk fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah diwadahi dalam sekretariat daerah.

Di beberapa daerah ada yang berani menempatkan ULP pada unsur fungsi lembaga teknis daerah, sehingga terbentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor bahkan Badan. Hal ini jelas bertentangan dengan Permendagri 99/2014. Namun demikian Kemendagri juga tidak dapat bersikap tegas terhadap pelanggaran ini, karena sekali lagi, dasar hukum yang digunakan masih ambigu. Mau memakai klausula UU 23/2014 belum ada petunjuk pelaksanaan berupa PP pada saat itu. Memberi sanksi berdasarkan PP 41/2007 pada dasarnya UU 32/2004 sudah tidak berlaku lagi.

Permendagri 99/2014 melanggar UU?

Yang lebih menakutkan sebenarnya ada potensi Permendagri 99/2014 melanggar UU 23/2014 karena menempatkan ULP pada Sekretariat Daerah.

Kronologisnya seperti ini. UU 23/2014 pasal 213 ayat (2) menegaskan bahwa (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dari 3 tugas ini setidaknya ada 2 tugas yang mungkin paling Klop menurut penyusun Permendagri 99/2014 untuk ULP. Yaitu tugas pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Simpulannya pengadaan itu hanya tugas “ADMINISTRATIF” saja. Apalagi akronim ULP berasal dari Unit “LAYANAN” Pengadaan.

Asbabun nuzul kesimpulan tugas administratif tersebut dapat kita lihat dari Permendagri 99/2014 pasal 5 dan 6 tentang uraian tugas dan kewenangan ULP :

Tugas “ULP”

melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;

menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK;

mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;

melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;

melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa;

melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

Kewenangan “ULP”

menetapkan dokumen pengadaan;

menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

menetapkan pemenang untuk:

Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan

memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sini memang seolah jelas terlihat bahwa tugas “ULP” itu hanya clerical work sahaja.

Entah karena saat penyusunannya tidak melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) atau sudah dilibatkan tetapi juga tidak hirau akan kekeliruan ini. Yang jelas kesalahan fatal ini menyebabkan fungsi pengadaan barang/jasa menjadi terpinggirkan hingga kesudut lemari administratif saja.

Pasal 5 dan 6 Permendagri 99/2014 jelas hanya mengambil Pasal 17 ayat 2 Perpres 54/2010 sebelum diubah dengan Perpres 70/2012. Padahal dalam dasar hukum menimbang Permendagri 99/2014 menyebutkan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Apa dasarnya saya menyebut demikian? Karena Pasal II angka 1 Perpres 70/2012 tegas menyatakan bahwa menyebutkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden ini seluruh frasa ‘ULP’ kecuali pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf I, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat 1, Pasal 83 ayat (3) Pasal 111 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118 ayat (1) a. dan Pasal 118 ayat (7), Pasal 130 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (2), selanjutnya dibaca ‘Kelompok Kerja ULP‘.

Dengan demikian Pasal 17 ayat 2 Perpres 54/2010 yang menyebutkan tugas dan wewenang “ULP” setelah Perpres 70/2012 berubah menjadi tugas dan wewenang Pokja ULP. Sehingga tepatlah kiranya kesimpulan saya Permendagri 99/2014 pasal 5 dan 6 salah kutip, sehingga menempatkan fungsi ULP hanya selayaknya tugas Pokja ULP yaitu memilih penyedia saja. ULP tidak lagi menjadi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa tetapi tidak lebih hanya sekadar “Unit Layanan Pelelangan”.

Lalu benarkah ULP hanya berfungsi administratif saja atau pelelangan saja? Mari kita kembali kepada definisi ULP sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 pasal 1 angka 8 bahwa Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Jadi fungsi ULP adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Definisi melaksanakan pengadaan barang/jasa kita kembalikan pada Perpres 54/2010 pasal 1 angka 1 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Dengan definisi ini tentu ULP bukanlah hanya sekedar unit layanan pelelangan atau berfungsi administratif saja. ULP melaksanakan pengadaan barang/jasa sejak perencanaan kebutuhan hingga diperolehnya barang/jasa bahkan kedepan termasuk fungsi manajemen logistik dan disposal. Dia tidak melekat pada fungsi staf administratif sebagaimana penjelasan UU 23/2014 pasal 213 ayat (2), tapi melekat pada fungsi penunjang urusan setiap K/L/D/I konkuren dengan UU 23/2014 Pasal 219 ayat (1) bahwa Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Kronologis ini dapat menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Pertama, apakah tepat Permendagri 99/2016 menempatkan ULP dalam Sub Ordinat Sekretariat Daerah? Jawabnya jelas tidak tepat menurut UU 23/2014 apalagi jika dikaitkan dengan PP 18/2016.

Kedua, benarkah Permendagri 99/2014 berpotensi besar melanggar UU 23/2014 yang notabene adalah dasar hukum menimbang-nya? Kiranya tidak bisa diragukan lagi. Apalagi jika dikaitkan dengan kekeliruan mengutip Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012.

Untuk itu jawaban untuk barrier kedua. Maka mestinya Permendagri 99/2014 selayaknya tidak dijadikan halangan untuk menempatkan ULP pada tempat yang seharusnya sesuai dengan UU 23/2014 dan PP 18/2016, yaitu sebagai Badan Daerah.

Akhirul artikel. Sebagai sebuah simpulan dapat saya kemukakan bahwa:

Pengadaan Barang/Jasa bukan urusan pemerintahan melainkan fungsi penunjang tercapainya urusan pemerintahan.

ULP tidak tepat diletakkan dibawah Sekretariat Daerah karena bukan fungsi staff.

Permendagri 99/2014 tidak dapat lagi dijadikan acuan pembentukan ULP di daerah karena sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada yaitu UU 23/2014, PP 18/2016 dan Perpres 54/2010 beserta seluruh perubahannya.

Kepada seluruh daerah agar tidak menjadikan Permendagri 99/2014 sebagai acuan menyusun Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) atau OPD yang baru. Khususnya menempatkan ULP dibawah Sekretariat Daerah, jika hal ini dilakukan maka Perda tersebut juga berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi.

Demikian sedikit bahan pemikiran untuk melengkapi artikel “Badan Daerah, Harga Mati Wujudkan Pengadaan Bebas Intervensi“. Silakan didiskusikan wallahualambissawab.




Sumber:

Menggugat Permendagri 99/2014, ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.web.id

Comments

One Response to “ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah”
  1. Hello everyone, it’s my first go to see at this website, and paragraph is
    in fact fruitful in support of me, keep up posting these types
    of content.

    My homepage :: Daftar IDN Poker 88

  2. Jerrytes says:

    Regards! Quite a lot of information!

    http://canadianpharmaciescubarx.com/
    online canadian discount pharmacy
    northwest pharmacy
    pharmacy price comparison
    canadian cialis

  3. RubenCurge says:

    You expressed it effectively.
    http://canadianpharmacysilo.com/
    legitimate canadian mail order pharmacies
    canadian pharmacy
    international pharmacy
    trust pharmacy canada

  4. You actually revealed that fantastically!
    http://canadianpharmacyntv.com/ – safe canadian online pharmacies

  5. Amazing lots of excellent advice!
    online pharmacy reviews

  6. You actually reported this perfectly!
    get prescription online

  7. Cheers! Terrific stuff.
    online canadian pharmacies

  8. Really plenty of fantastic advice!
    http://canadianpharmaciesnnm.com/ – mexican pharmacies

  9. canada drugs says:

    Nicely put, Regards.
    canadian drugstore reviews

  10. You suggested this very well.
    prescription price comparison

  11. WillisSefly says:

    Many thanks, I value this!
    http://canadianonlinepharmaciesntv.com/
    international pharmacies that ship to the usa
    canadian pharmacy
    canada pharmacies without script
    online pharmacies canada

  12. Davidbup says:

    You made your stand pretty well.!
    http://www.canadianpharmacymsn.com/
    best canadian mail order pharmacies
    aarp approved canadian online pharmacies
    prescription drug price comparison
    canadian online pharmacies

  13. zavamed9k says:

    What is general blood weight on age?
    Hilarious blood oppression – in men and women is a outstanding problem. One in every three grown up Americans more 65 million people deceive strong blood affliction, also known as hypertension. Myriad more are at hazard of developing it. Once more half of all Americans canadian pharmacy length of existence 60 and older possess it and over a lifetime, the risk of developing prodigal blood pressure is 90%.
    Typically, blood pressure increases with age. Hazard of high-class blood pressure begins to http://www.canadianjudpharmacy.com canadian pharmacy climb when people swat age 45, although it can occur in younger people. African-Americans exhibit to expose it younger and attired in b be committed to more frigid hypertension. Obesity or a forebears days of yore of huge blood coercion also increases risk.
    High blood pressure is outstandingly dangerous, canadian pharmacy because people can suffer with it against years without knowing. In points, one in three Americans with the ready doesn’t know it.
    1992 – 2019 Generated by way of generic viagra sildenafil citrate WordPress

  14. Jerrytes says:

    This is nicely expressed! !
    http://canadianpharmacymim.com/
    canadian meds
    trust pharmacy canada
    prescription drugs online without doctor
    canadian pharmaceuticals online

  15. RubenCurge says:

    Thank you! I like this!
    http://canadianpharmacyntx.com/
    canadian pharcharmy online
    canada pharmaceuticals online
    prescription drug assistance
    canadian pharmacies-24h

  16. Incredible lots of amazing material!
    http://canadianpharmacysilo.com/ – top rated canadian pharmacies online

  17. You actually suggested that superbly!
    best online pharmacies canada

  18. canada drugs says:

    You reported this effectively.
    safeway pharmacy

  19. Davidbup says:

    Appreciate it. A good amount of forum posts!

    http://canadianpharmaciesnnm.com/
    canadian pharmacies online
    canadian pharmacies
    online pharmacies
    aarp approved canadian online pharmacies

  20. WillisSefly says:

    Incredible a good deal of great advice!
    http://canadianpharmacymim.com/
    mexican pharmacy online medications
    canadian cialis
    northwestpharmacy
    global pharmacy canada

  21. Gilbertuntog says:

    You actually suggested that exceptionally well.
    http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/
    prescription cost comparison
    canadian pharmacies
    canada pharmacies
    top rated canadian pharmacies online

  22. Point clearly regarded!.
    canadian pharmacy online

  23. njblooft says:

    http://casinoslotsgambling24.com/ – free games online slots free online casino games no download free slots casino games

  24. RoyalAvank says:

    Position well regarded..
    trusted overseas pharmacies

  25. ikoOdofs says:

    http://bestcasino365us.com/ – casino online gambling free casino slot games real casino slots online slots pay with paypal

  26. Rodneynef says:

    With thanks! I value this.
    http://canadianpharmacyntv.com
    canadian drugs without prescription
    canadian online pharmacies
    prescription online
    no 1 canadian pharcharmy online

  27. FrankAbicy says:

    Nicely put, Many thanks!
    http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com
    online pharmacies
    trust pharmacy canada
    prescription without a doctor’s prescription
    global pharmacy canada

  28. kklTaurb says:

    http://buycialensf.com/ – where is the best place to buy cialis online forum viagra 50mg buy cialis online from india

  29. vtdRoaro says:

    http://1cialisehds.com/ – buy cialis online with no prescription effects of viagra generic cialis soft tabs online

  30. bbtAlies says:

    http://onlineviagenfox.com/# – how can i buy viagra online buy cialis without prescription trusted online pharmacy viagra

  31. baddywow says:

    http://genericvigaria.com/# – generic viagra india cialis without a prescription viagra going generic

  32. avtPaugh says:

    http://onlinevirgargeneric.com/# – viagra online without pre viagra online no prescription viagra 100mg buy online

  33. bdxwhofs says:

    http://buycildjea.com/ – best place to buy cialis online reviews discount viagra buy cialis in usa

  34. hhalooft says:

    http://genericcilaken.com/ – when does cialis go generic cialis online no prescription generic cialis forum

  35. mmoTaurb says:

    http://genericjojos.com/ – buy generic viagra online safely generic viagra online viagra generic for sale

  36. lllunAle says:

    http://cheapnowaaaa.com/ – cheap real viagra online natural alternative to viagra cheap viagra super p force

  37. oloRoaro says:

    http://cheapciljrd.com/ – buy generic cialis online cheap buy tadalafil 20mg price cheap online cialis

  38. gttPaugh says:

    http://greengenericjen.com/ – generic viagra from canada buy cialis without prescription best price generic viagra

  39. bsfPaugh says:

    http://cheapviagrafasg.com/ – buy viagra online cheap canada generic cialis online cheap prices on viagra

  40. tvsdywow says:

    http://jojoloanspayday.com/ – quick bad credit loans payday loans companies cash quick

  41. btgwhofs says:

    http://goapplynowa.com/ – cash advance 0 apr bankruptcy payday loans now money

  42. tghdrutt says:

    http://applygoleader.com/ – cash express payday loan credit counseling services cash loan now

  43. evslooft says:

    http://loandkc.com/ – cash advance in one hour personal loans for debt consolidation my payday loans

  44. hrydywow says:

    http://greencheckngo.com/ – illinois payday loan personal installment loans poor credit money fast and easy

  45. gwfunAle says:

    http://applygopayday.com/ – cash today payday advance payday loans no credit check no employment verification cash advance st louis

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. […] perlu minta-minta kepada yang berwenang. Masalah aturan pembentukan OPD nya silahkan lah, sudah ada permendagri nya, sudah ada Surat Edaran Kepala LKPP, sesuaikan dengan kebutuhan […]



Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.