ULP Kota Bogor Kembali RIcuh di September 2016 ini

September 27, 2016 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Kota Bogor

Pa Cecep, pa Adang, Pa Acenk kumaha damang?  Penyebab utama dari kericuha ini sebenarnya kalau menurut heldi.net ada 2 atau 3 hal, bukan karena penyedia itu khusus dipanggil petinggi, bukan karena miss komunikasi seperti kata kutua “forum” ya. Penyebab permasalahan di ULP kota Bogor ini adalah:

1. ULP Kota Bogor belum atau tidak mau mungkin ya pa Wali, untuk dibuat permanen. Dari jaman 2009-an saya mah sudah teriak teriak untuk minta ULP Permanen, sampai sekarang masih saja ad Hoc. ULP lain mah sudah berbentuk Badan, Biro Layanan Pengadaan, di Kota Bogor apa coba? tetap namanya ULP alias Unit Layanan Penyedia/Pejabat/PPK/atau P P lainnya ya. So segeralah permanen kan ULP nya, buat OPD terpisah dengan dalprog atau sejenisnya.

2. Klarifikasi off line, ini juga sudah diusulkan ke LKPP agar di revisi perpres ; klarifikasi dilakukan secara online via eproc. Dari jaman eproc dimulai dulu, ini sudah jadi celah untuk pencegatan dan keributan-keributan lainnya. Ya kalau pokja ULP mah tutup mata sajah ya pa Cecep 🙂 Mudah-mudahan revisi perpre3s terbaru bisa mengakomodir, tapi nampaknya belum ya…. 🙂

3. Ada Forum Silaturahmi, ada Grup Daerah Rawa, ada grup Sumatera, Papua, dsb ribut saja dari dulu grup grup-an, bukannya ribut meningkatkan kualitas tapi ribut terus saling berebut jatah dengan grup grupan. Sudahlah… jatah di kota Bogor itu tidak terlalu banyak, mending tingkatkan kualitas internal, bersaing sehat, bersaing jangan hanya di Bogor saja, ekspansi donk kalau memang bagus mah…. 🙂 Coba kapan ada bimtek khusus perpres? Coba apakah tenaga teknis nya sudah bagus bagus? halah paling banyak masalah sama mandor mandornya 🙂  Jangan gagal fokus, tingkatkan kualitas biar tidak ribut saja di kota Bogor ya.

Berikut berita beritanya:

=================
Sebut Nama Petinggi Pemkot, ULP Kota Bogor Ricuh

Pembuktian Kualifikasi dokumen perusahaan pada lelang pengadaan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa senilai Rp45 miliar di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Bogor, nyaris kisruh lantaran ada oknum pengusaha yang mengaku diundang langsung oleh petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengikuti pelelangan tersebut.

Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara beberapa pengusaha Kota Bogor dengan perwakilan perusahaan asal Jakarta. Pasalnya, pengusaha lokal menilai bahwa langkah tersebut tidak fair.

“Dia dihadapan orang banyak dia bilang bahwa mendapat undangan secara khusus dari petinggi Pemkot,” ujar Humas Paguyuban Jasa Kontruksi Kota Bogor Firman Gustaman kepada wartawan, Jumat (23/9/16) petang.

Salahsatu pengusaha yang tergabung dalam Sekber Jasa Kontruksi Kota Bogor, Ade Mashudi sangat menyesalkan ada oknum pengusaha yang membawa nama petinggi Pemkot.

“Kalau mau mengikuti lelang harusnya profesional datang karena melihat Eproc, bukan atas undangan petinggi Pemkot,” katanya.

Adepun mengakui bahwa ada oknum pengusaha yang datang mengikuti lelang dengan mengatasnamakan petinggi Pemkot.

“Memang ada yang ngaku seperti itu pas di ULP,” katanya.

Menurut Ade, ada salahsatu perusahaan terlambat sehari dalam memverifikasi berkas ke ULP, namun baru menyodorkan dokumennya pada Jumat (23/9).

“Masa ada perpanjangan dua kali verifikasi harusnya tak bisa. Sebab, tidak ada aturan yang memperbolehkan diperpanjang waktu verifikasi, kalau kemarin tak datang ya gugur. Tapi ini koq tidak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor, Cecep Zakaria mengatakan, kali ini ada tahap pembuktian kualifikasi pada kegiatan dengan nilai besar, pembangunan Gedung DPRD dan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa.

“Untuk masalah ribut-ribut itu diluar kendali kami, kami hanya menjalankan tugas proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Cecep.

Sedikitnya ada tiga perusahaan antar lain PT. Indo Bangun Megatama, PT. Jasuka Bagun Pratama dan PT. Nindya Karya (Persero) yang mengikuti tahap pembuktian kualifikasi atas pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa. Sedangkan untuk pembangunan Gedung DPRD hanya dua perusahaan yakni PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama dan PT. Nindya Karya.

“Tahapan ini sampai jam 5 sore meliputi pengecekan dokumen-dokumen dan finalisasi, termasuk jadwal pengumuman pemenang lelang hari ini juga,” pungkasnya.

Sebut Nama Petinggi Pemkot, ULP Kota Bogor Ricuh

===============
Pengadaan di ULP Kota Bogor Kembali Ricuh

INILAH,Bogor – Ricuh terjadi di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor, setelah adanya salah paham antara kontraktor Kota Bogor terkait tujuh paket pengadaan di ULP. Hal itu membuat kantor ULP pada Jum’at (21/8/2015) siang disesaki puluhan orang, sehingga dilakukan verifikasi untuk ketujuh pengadaan tersebut di kantor ULP.

Pantauan di lapangan puluhan orang dari berbagai unsur, seperti kontraktor hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) berada di sekitaran kantor ULP Kota Bogor. Mereka mengawal verifikasi yang berlangsung hingga sore hari. Walau sempat ricuh, akhirnya kantor ULP kembali sepi sekitar pukul 17.00 WIB.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Konstruksi Kota Bogor, Dedi Sumarna mengatakan terjadi miss komunikasi antara para kontraktor Kota Bogor. “Hanya salah paham saja, jadi dimediasi dan diselesaikan,” singkatnya.

Sementara itu salah satu Staff ULP yang enggan namanya dikorankan mengatakan, keramaian di kantor ULP ini terkait dengan tujuh paket pengadaan yang akan dilelangkan. “Semuanya ada tujuh paket, terbagi kategori ada jasa konsultan, jasa kontruksi dan perbaikan jalan. Ramainya di sini sedang ada verifikasi, semuanya ada tiga kontraktor yang ikut serta,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, proses ini bisa disebut verifikasi ulang sehingga nantinya ditentukan pemenangnya siapa. “Dari tujuh paket itu, ada Pembangunan Damkar Sukasari yang nilainya cukup besar Rp 1,85 miliar. Sementara itu pengadaan lainnya senilai berkisar dari Rp 200 juta hingga Rp 500 jutaan, seperti perbaikan jalan di daerah Kayu Manis, Kelurahan Tanah Sareal,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, sebenarnya untuk masuk ke ULP tidak bisa banyak orang seperti. Tetapi agar adanya penyelesaian dan mediasi maka diperbolehkan sehingga semuanya clear. “Saya setuju untuk ke depan ULP lebih dijaga unsur TNI atau Kepolisian agar tidak terjadi ricuh lagi. Tapi kali ini juga kami sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor Kota, pada akhirnya situasi aman dan klarifikasi berjalan lancar,” ujarnya.

====================
Pengusaha Asal Jakarta Buat Ricuh di Kantor ULP Kota Bogor

Verifikasi lelang pengadaan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa senilai Rp 45 miliar di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Bogor, nyaris ricuh. Pasalnya, ada oknum pengusaha yang mengaku diundang langsung oleh petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengikuti lelang.

Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara beberapa pengusaha Kota Bogor dengan perwakilan perusahaan asal Jakarta. Pengusaha lokal menilai langkah tersebut tidak fair. “Dia dihadapan orang banyak bilang bahwa mendapat undangan secara khusus dari petinggi Pemkot,” ujar Humas Paguyuban Jasa Kontruksi Kota Bogor Firman Gustaman kepada infonitas.com, Sabtu (24/9/2016).

Sementara itu, salah satu pengusaha yang tergabung dalam Sekber Jasa Kontruksi Kota Bogor Ade Mashudi sangat menyesalkan adanya oknum pengusaha yang membawa nama petinggi Pemkot. “Kalau mau mengikuti lelang, harusnya profesional datang karena melihat Eproc. Bukan atas undangan petinggi Pemkot,” cetusnya.

Menurut Ade, ada salah satu perusahaan yang terlambat sehari dalam memverifikasi berkas ke ULP. Namun, baru menyodorkan dokumennya pada Jumat (23/9/2016) kemarin. “Masa ada perpanjangan dua kali verifikasi, harusnya tak bisa. Sebab, tidak ada aturan yang memperbolehkan diperpanjang waktu verifikasi. Kalau kemarin tak datang, ya gugur. Tapi ini kok tidak,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua ULP Kota Bogor Cecep Zakaria mengatakan, kali ini ada tahap pembuktian kualifikasi pada kegiatan dengan nilai besar. Yakni pembangunan Gedung DPRD dan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa.

“Untuk masalah ribut-ribut itu diluar kendali kami, kami hanya menjalankan tugas proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sebut Nama Petinggi Pemkot, ULP Kota Bogor Ricuh

Pembuktian Kualifikasi dokumen perusahaan pada lelang pengadaan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa senilai Rp45 miliar di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Bogor, nyaris kisruh lantaran ada oknum pengusaha yang mengaku diundang langsung oleh petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengikuti pelelangan tersebut.

Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara beberapa pengusaha Kota Bogor dengan perwakilan perusahaan asal Jakarta. Pasalnya, pengusaha lokal menilai bahwa langkah tersebut tidak fair.

“Dia dihadapan orang banyak dia bilang bahwa mendapat undangan secara khusus dari petinggi Pemkot,” ujar Humas Paguyuban Jasa Kontruksi Kota Bogor Firman Gustaman kepada wartawan, Jumat (23/9/16) petang.

Salahsatu pengusaha yang tergabung dalam Sekber Jasa Kontruksi Kota Bogor, Ade Mashudi sangat menyesalkan ada oknum pengusaha yang membawa nama petinggi Pemkot.

“Kalau mau mengikuti lelang harusnya profesional datang karena melihat Eproc, bukan atas undangan petinggi Pemkot,” katanya.

Adepun mengakui bahwa ada oknum pengusaha yang datang mengikuti lelang dengan mengatasnamakan petinggi Pemkot.

“Memang ada yang ngaku seperti itu pas di ULP,” katanya.

Menurut Ade, ada salahsatu perusahaan terlambat sehari dalam memverifikasi berkas ke ULP, namun baru menyodorkan dokumennya pada Jumat (23/9).

“Masa ada perpanjangan dua kali verifikasi harusnya tak bisa. Sebab, tidak ada aturan yang memperbolehkan diperpanjang waktu verifikasi, kalau kemarin tak datang ya gugur. Tapi ini koq tidak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor, Cecep Zakaria mengatakan, kali ini ada tahap pembuktian kualifikasi pada kegiatan dengan nilai besar, pembangunan Gedung DPRD dan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa.

“Untuk masalah ribut-ribut itu diluar kendali kami, kami hanya menjalankan tugas proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Cecep.

Sedikitnya ada tiga perusahaan antar lain PT. Indo Bangun Megatama, PT. Jasuka Bagun Pratama dan PT. Nindya Karya (Persero) yang mengikuti tahap pembuktian kualifikasi atas pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa. Sedangkan untuk pembangunan Gedung DPRD hanya dua perusahaan yakni PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama dan PT. Nindya Karya.

“Tahapan ini sampai jam 5 sore meliputi pengecekan dokumen-dokumen dan finalisasi, termasuk jadwal pengumuman pemenang lelang hari ini juga,” pungkasnya.

Sebut Nama Petinggi Pemkot, ULP Kota Bogor Ricuh

===============
Pengadaan di ULP Kota Bogor Kembali Ricuh

INILAH,Bogor – Ricuh terjadi di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor, setelah adanya salah paham antara kontraktor Kota Bogor terkait tujuh paket pengadaan di ULP. Hal itu membuat kantor ULP pada Jum’at (21/8/2015) siang disesaki puluhan orang, sehingga dilakukan verifikasi untuk ketujuh pengadaan tersebut di kantor ULP.

Pantauan di lapangan puluhan orang dari berbagai unsur, seperti kontraktor hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) berada di sekitaran kantor ULP Kota Bogor. Mereka mengawal verifikasi yang berlangsung hingga sore hari. Walau sempat ricuh, akhirnya kantor ULP kembali sepi sekitar pukul 17.00 WIB.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Konstruksi Kota Bogor, Dedi Sumarna mengatakan terjadi miss komunikasi antara para kontraktor Kota Bogor. “Hanya salah paham saja, jadi dimediasi dan diselesaikan,” singkatnya.

Sementara itu salah satu Staff ULP yang enggan namanya dikorankan mengatakan, keramaian di kantor ULP ini terkait dengan tujuh paket pengadaan yang akan dilelangkan. “Semuanya ada tujuh paket, terbagi kategori ada jasa konsultan, jasa kontruksi dan perbaikan jalan. Ramainya di sini sedang ada verifikasi, semuanya ada tiga kontraktor yang ikut serta,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, proses ini bisa disebut verifikasi ulang sehingga nantinya ditentukan pemenangnya siapa. “Dari tujuh paket itu, ada Pembangunan Damkar Sukasari yang nilainya cukup besar Rp 1,85 miliar. Sementara itu pengadaan lainnya senilai berkisar dari Rp 200 juta hingga Rp 500 jutaan, seperti perbaikan jalan di daerah Kayu Manis, Kelurahan Tanah Sareal,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, sebenarnya untuk masuk ke ULP tidak bisa banyak orang seperti. Tetapi agar adanya penyelesaian dan mediasi maka diperbolehkan sehingga semuanya clear. “Saya setuju untuk ke depan ULP lebih dijaga unsur TNI atau Kepolisian agar tidak terjadi ricuh lagi. Tapi kali ini juga kami sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor Kota, pada akhirnya situasi aman dan klarifikasi berjalan lancar,” ujarnya.

====================

Pengusaha Asal Jakarta Buat Ricuh di Kantor ULP Kota Bogor

Verifikasi lelang pengadaan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa senilai Rp 45 miliar di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Bogor, nyaris ricuh. Pasalnya, ada oknum pengusaha yang mengaku diundang langsung oleh petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengikuti lelang.

Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara beberapa pengusaha Kota Bogor dengan perwakilan perusahaan asal Jakarta. Pengusaha lokal menilai langkah tersebut tidak fair. “Dia dihadapan orang banyak bilang bahwa mendapat undangan secara khusus dari petinggi Pemkot,” ujar Humas Paguyuban Jasa Kontruksi Kota Bogor Firman Gustaman kepada infonitas.com, Sabtu (24/9/2016).

Sementara itu, salah satu pengusaha yang tergabung dalam Sekber Jasa Kontruksi Kota Bogor Ade Mashudi sangat menyesalkan adanya oknum pengusaha yang membawa nama petinggi Pemkot. “Kalau mau mengikuti lelang, harusnya profesional datang karena melihat Eproc. Bukan atas undangan petinggi Pemkot,” cetusnya.

Menurut Ade, ada salah satu perusahaan yang terlambat sehari dalam memverifikasi berkas ke ULP. Namun, baru menyodorkan dokumennya pada Jumat (23/9/2016) kemarin. “Masa ada perpanjangan dua kali verifikasi, harusnya tak bisa. Sebab, tidak ada aturan yang memperbolehkan diperpanjang waktu verifikasi. Kalau kemarin tak datang, ya gugur. Tapi ini kok tidak,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua ULP Kota Bogor Cecep Zakaria mengatakan, kali ini ada tahap pembuktian kualifikasi pada kegiatan dengan nilai besar. Yakni pembangunan Gedung DPRD dan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap I SPAM Katulampa.

“Untuk masalah ribut-ribut itu diluar kendali kami, kami hanya menjalankan tugas proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

===================

Peserta lelang proyek lelang di Kota Bogor selalu mengikutsertakan ormas sehingga membuat kekisruhan daat pengumuman lelang.

Nampaknya sudah menjadi tradisi di Kota Bogor, apabila ada proyek bernilai besar selalu terjadi kisruh. Dari mulai adanya intervensi hingga adanya beking-beking yang mendampingi kontraktor peserta lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor.

Seperti yang terjadi di kantor ULP Kota Bogor pada Jumat (23/9/2016) sore. Saat itu, pihak ULP tengah melakukan verifikasi kepada para peserta lelang (investor) dua proyek besar bernilai puluhan miliar. Namun, sempat terjadi cekcok antara anggota ormas dengan para anggota unit Dalmas Polres Bogor Kota.

Kejadian bermula ketika adanya penghadangan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas) terhadap kontraktor yang dikawal Polres Bogor Kota. Awalnya hal ini hanya terjadi di area gedung Setda Kota Bogor, namun lama-kelamaan suasana semakin memanas saat beberapa anggota ormas mencoba naik ke lantai atas gedung dimana kantor ULP Kota Bogor berada.

Sebelum adanya kejadian itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (Adalbang) telah mengirimkan surat nomor 300/3497-Adalbang pada 23 September 2016 yang meminta kepada Polres Bogor Kota untuk pengamanan pada pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Pasalnya, pada jam tersebut pihak ULP akan melakukan verifikasi proyek pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama tahap 1 SPAM Katulampa dan perbaikan saluran air RW.02 Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan.

Kepada infonitas.com, Humas Paguyuban Jasa Kontruksi Kota Bogor Firman Gustaman yang ditemui dilokasi mengatakan, jika melihat dari surat pengajuan pengamanan ke Polres Bogor Kota. Sebenernya belum ada intervensi, namun hanya berjaga-jaga saja. “Dalam kenyaatan terjadi kisruh dan pengamanan pun berfungsi. Tadi sempat terjadi bersitegang antara ormas dan anggota Sabhara Polres Bogor Kota,” ujarnya.

Firman juga mengaku amat tidak menginginkan ada beking dari anggota ormas. Ia pun beranggapan, selama ini ormas banyak dipekerjakan di proyek oleh pengusaha. “Jadi, jika nantinya pemenang lelang adalah pengusaha luar, mungkin mereka khawatir tidak mendapatkan paket proyek,” imbuhnya.

Mengawal Peserta Lelang

Sementara itu, Kanit Dalmas Polres Bogor Kota Ipda Janner S membenarkan adanya penghadangan yang dilakukan ormas terhadap anggotanya yang mengawal salah satu peserta lelang. Ia pun berusaha menjadi penengan antara anggotanya dengan ormas yang ngotot menghadang.

“Hal ini kami lakukan sebagai pelayanan kepada masyarakat, atas permintaan pengawalan. Jadi tidak bisa ada larangan seperti itu,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua ULP Kota Bogor Cecep Zakaria menyampaikan, ada pembuktian kualifikasi untuk dua kegiatan besar. Namun sebenarnya banyak kegiatan lain yang juga tengah diverifikasi. Dua kegiatan besar itu adalah pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor dan pengadaan Pipa distribusi SPAM Katulampa.

“Gedung DPRD senilai Rp 72 miliar dan pemasangan pipa SPAM Katulampa Rp 41 miliar. Kalau untuk urusan ribut-ribut, diluar kendali kami. Karena kami hanya menjalankan tugas tahapan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Cecep juga menjelaskan, pada saat itu pihaknya mengundang 3 perusahaan untuk proyek pengadaan pipa SPAM Katulampa tahap 1. Kegiatan perusahaan tersebut adalah PT. Indo Bangun Megatama, PT. Jasuka Bagun Pratama dan PT. Nindya Karya (Persero).

“Sementara untuk proyek Gedung DPRD yang di undang ada dua, yaitu PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama dan PT Nindya Karya. Jadi memang ada dua kegiatan besar yang diikuti oleh PT Nindya Karya,” bebernya.

Dirinya menegaskan, sesuai jadwal pengumuman pemenang lelang akan diumumkan hari ini. Dimana hasilnya bisa diakses publik melalui website resmi ULP. “Khusus untuk gedung DPRD, kami dengar memang ada kendala dilapangan. Tapi kan pengadaan lelah itu atas permintaan SKPD, jadi jika ditengah jalan ingin dibatalkan. Maka harus ada permohonan dari dinas terkait,” tuntasnya.

Sumber: http://www.infonitas.com/feature/kisruh-lelang-proyek-kota-bogor/20118

==================================================================================
Memerlukan Narasumber/Instruktur Training (Bimbingan Teknis) atau Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 atau Swasta berbasis Supply Chain Management & Essential Procurement, Silahkan hubungi wwww.heldi.net via HP. 081111-64-600- email: heldi_y@yahoo.com
Bagi para Supplier Barang/Jasa, Penyedia product yang ingin mempromosikan produk atau barang/jasa nya di Pojok Penyedia/Supplier, silahkan kirimkan email mengenai produk barang/jasa nya. ==================================================================================
Share
Punya cerita tentang kota Bogor dan sekitarnya, atau mau promosi usaha anda di kota Bogor, silahkan kontennya ke: heldi_y@yahoo.com , jangan ragu segera dikirm content-nya, ditunggu ya postingannya segera...

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!