“Pokoknya semua harus masuk katalog, agar tidak repot repot tender, agar tidak pusing jawab sanggah, agar aman dari pemeriksaan APH atau APIP!” Begitulah yang sering terdengar di beberapa curhatan para pengelola pengadaan setelah mendengar arahan dari atasannya.
“Pusing pak kita menjelaskannya, kan sebenarnya barang masuk ke katalog elektronik itu bukan untuk memindahkan tender, bukan menghindari sanggah, bukan untuk cari aman dari pemeriksaan, kan ada kriteria nya ya untuk masuk ke dalam katalog itu”
Seperti di tulisan blog heldi.net http://heldi.net/2019/08/30/persyaratan-barang-jasa-tayang-di-katalog-elektonik/
Seharusnya tidak harus semua barang/jasa itu masuk ke e-katalog dan selanjutnya dilakukan e-purchasing. Memang manis terasa sih bagi user kalau barang yang dibutuhkan sudah masuk ke dalam katalog, resiko ditanggung pengelola katalog (siapa coba?), biasanya tidak dijadikan sampling sama pemeriksa, tidak serame tender, harga nya sudah murah, serapan anggaran cepat, penyedia juga alhamdullilah ya… duuuhhh Gustiiii nikmat pisan poko namah 🙂
Namun logika sederhananya, memang enak kita bisa gampang belanja di warung tetangga sebelah, sudah mah dekat, bisa kasbon, malah bisa dianter ke rumah, dsb, namun apakah semua barang bisa disediakan di warung sebelah? Katalog itu kalau istilah saya seperti konsinyasi, beda dengan terder yang bisa diibaratkan seperti jual putus. Kebayangkan kalau konsinyasi, pemilik warung harus terus berhadapan dengan yang punya barang, harus ngatur barangnya, transaksi keuangannya, intinya lebih riweuh daripada jual putus atau dalam hal ini tender biasa ya.

Nah pertanyaannya sekarang apakah anda selaku pemilik warung sudah siap untuk konsinyasi dengan penyedia penyewaan buroq, radar deteksi hantu, dan permen nano nano? Kalau memang warungnya sudah siap… yaaa… mangga atuh mang… silahkan buat kajiannya, lakukan pemilihan penyedia nya, pasti susah payah tuh… trus sudah tayang eh yang purchase kok cuman dikit ya? Nah kan….

Tapi kan ini online masa tidak bisa menyediakan segalanya?
Walau online, ini beda dengan layanan yang disediakan tokopedia, bukalapak, dsb kalau di katalog pemerintah harus di cek dulu penyedianya, di cek dulu barangnya, apakah sah, legal untuk bisa menjadi penyedia dan termasuk juga barang nya apakah bisa beredar secara sah, legal, sesuai aturan yang berlaku? Dan tentunya kita harus tahu bahwa filosofi katalog elektronik ini lebih untuk mendukung pengadaan barang jasa yang low risk, dan low expenditure (atau dikonsolidasi ke leverage) yang mana jangan sampai effort pengelola pengadaan habis untuk pengadaan yang kecil kecil, yang low risk, yang standar. Pengelola pengadaan harus lebih fokus di pengadaan yang strategis dan high risk.
So sebelum maksa maksa barang nya dimasukan ke dalam katalog elektonik, coba deh baca dulu curhatan di bawah ini ya:

Persyaratan barang/jasa tayang di katalog elektonik.

Semoga tidak menjadi racun yang manis ya….

Disclaimer: isi blog ini bukan untuk digunakan sebagai sumber atau referensi resmi, sesuai tagline nya ini hanya sekedar blog curhat.

Apabila ada hal yang kurang berkenan silahkan hubungi langsung via telpon  atau email pada kontak yang ada di menu about.