Peraturan Pengadaan Barang Jasa

Bagi para pencinta dan para ahli pengadaan baik sebagai anggota Pokja ULP atau panitia bagi yang belum punya ULP (kasian deh loh belum bentuk ULP hehehe…), atau sebagai PPK / Pejabat Pembuat Komitmen (baik yang bersertifikat atau tidak…), tentunya melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah hal yang mudah. Hal-hal non teknis serta resiko yang cukup menantang menanti di depan mata, mulai dari pemanggilan awal sebelum lelang berjalan oleh para pemangku keinginan, sampai di eposode akhir pemanggilan oleh para pemeriksa baik jaksa, polisi ataupun auditor internal dan eksternal. Untuk menghadapi hal tersebut maka akan sangat diperlukan suatu penguatan dalam ilmu pengadaan barang/jasa, penguatan ini salah satunya berupa pengetahun yang luas dan mendalam dalam hal peraturan yang dipakai dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Beberapa aturan main yang mungkin hukumnya wajib atau sunah dan tidak mungkin masuk dalam kategori makruh bahkan haram dan harus diketahui oleh para calon pria atau wanita panggilan (baca: pokja ulp atau PPK) yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk tetap berada pada “jalur aman” ketika dipanggil oleh pihak manapun. antara lain sebagai berikut:

1. Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Ini adalah “buku suci” pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, semua tata cara aturan main pengadaan barang/jasa dimulai dari sini, meskipun beberapa pihak mulai mengkoreksi aturan ini tapi yang namanya aturan manusia ya tetap tidak akan sempurna dan harus selalu disempurnakan, apalagi selalu dalam segi apapun kita selalu tertinggal sekitar 20 atau 30 tahun dari negara-negara lainnya, so kalau dibandingkan dengan aturan main pengadaan di negara lain (apalagi negara maju) tentunya harus segera di revisi lagi. Tapiiii… ya inilah aturan terbaik yang ada di negara kita, sehingga melalui pemahaman terhadap perpes 54 tahun 2010 kita akan dapat mengetahui secara detail bagaimana aturan main dalam melakukan proses pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah, mulai dari tahapan persiapan, pemaketan, kebijakan umum, prionsip pengadaan, memilih swakelola atau melalui penyedia, memilih metode pemilihan, memilih metode penyampulan, metode kualifikasi, memilih metode evaluasi, memahami para pihak yang terlibat, PA/KPA, ULP, PPK, penyedia barang/jasa, dsb. Perpres 54 tahun 2010 sudah relatif jauh lebih jelas dan rinci dibanding aturan main pengadaan pendahulunya (keppres 80 atau 14).

So ingin aman dan sukses dalam pengadaan barang jasa pemerintah; kuaasai aturan main ini… Perpres 54 tahun 2010

2. Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

LKPP merupakan merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Misi untuk Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang / jasa pemerint, maka LKPP merupakan institusi yang bertugas untuk mengeluarkan aturan-aturan yang memperjelas aturan yang ada dalam buku suci pengadaan perpres 54 tahun 2010. Beberapa perka telah dikeluarkan untuk lebih memperkuat dan memperjelas aturan dalam perpres 54, seperti: Tata Cara Pembentukan ULP, Standar Bidding Dokumen (eproc dan manual), Sertifikasi Pengadaan, e-tendering, Penunjukan Langsung Kendaraan Bermotor (GSO), dsb. Sehingga agar tidak salah menafsirkan aturan dalam perpres 54 tahun 2010, baca peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala LKPP, dijamin masih tetap pusing kalau mau mengakomodir keinginan atasan

3. Peraturan Ke-PU-an

Jasa Konstruksi merupakan jenis barang/jasa yang memiliki porsi terbesar dalam nilai pengadaan barang jasa pemerintah. Proyek-proyek konstruksi baik di pusat atau di daerah pastinya memiliki rasio yang lumayan besar kecuali mungkin hanya pada instansi atau lembaga tertentu saja yang tidak memeliki porsi pekerjaan konstruksi yang cukup signifikan, tetapi secara umum kalau di total kan tentunya tetap pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang bernilai besar dibandingkan pengadaan barang/jasa non konstruksi (barang, jasa lainnya atau konsultansi).

Kementrian Pekerjaan Umum merupakan garda terdepan dalam hal pembinaan jasa konstruksi termasuk di dalamnya memproduksi aturan-aturan yang terkait dengan jasa konstruksi. Peraturan terakhir dari Menteri PU yang perlu ditelaah adalah tentang Standar Bidding Dokumen (SBD) versi jasa konstruksi, dimana format standar dari SBD LKPP telah diadopsi agar lebih cocok untuk digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, juga  aturan tentang klasifikasi penyedia untuk pelaksana atau konsultan konstruksi. Aturan dari kementerian Pekerjaan umum sangat penting untuk diketahui bagi para praktisi pengadaan yang akan melelangkan proyek-proyek “basah” agar tidak basah dengan “air comberan”.

Peraturan-peraturan di atas dapat di download disini:


Perpres            Permen           Perka

Bersambung…

Cimory Resto Bogor

CIMORY FRESH MILK and YOGHURT

Berlokasi di Jalan Raya Puncak no. 435 – km77 (+2km dari Mega Mendung) Cimory Resto menyediakan Susu Murni dan Yoghurt dengan rasa spesial sebagai menu andalannya. Apabila anda sedang menuju atau pulang dari puncak maka untuk menyegarkan perjalanan sebaiknya mampir dulu di resto ini.

Disambut dengan pelayanan yang ramah, cimory resto milk and yoghurt menawarkan susu dan “yoheut” sebagai menu utama, tetapi jangan salah masih banyak menu lainnya di resto bogor yang satu ini.

Selain menu utama Fresh Milk dan Yoghurt, Cimory resto menyediakan makanan dengan menu yang cukup lengkap, mulai dari bistik, hotdog, barbeque, sosis, soup, nasi goreng, dsb dengan aneka ragam saus dan bumbu.  Tinggal memesan apa yang kita suka, tunggu sebentar, tidak sampai 5 menit pesanan akan dapat dsantap  sambil menikmati pemandangan ke arah belakang resto di alam terbuka atau bermain pada taman bermain bersama anak-anak.

Berikut adalah gambar dari menu-menu yang ada di CimoryPuncak Bogor

Sebelum pulang jangan lupa untuk membeli oleh-oleh buat dibawa ke rumah, ada susu murni dan yohurt mulai dari ukuran kecil sampai dengan botol besar, roti dan kue-kue serta sosis. Tapi hati-hati kalau beli oleh-oleh yoghurt sebaiknya jangan terlalu berlebihan, sesuaikan dengan kebutuhan, karena apabila disimpan di dalam kulkas harus disimpan pada kulkas/pendingin yang dapat diatur suhunya sesuai dengan suhu yang ditentukan dalam label kemasannya.

Harga dan informasi hubungi:


Yoghurt dan Susu Murni mulai dari Rp. 4500,- sd Rp. 20.000-an
Sosis mulai dari Rp. 17.500,- sd Rp. 30.000-an
Reservasi: (0251) 257-888 (021) 587-4630.

Galuh Web

GaluhWeb.com hadir untuk memberikan solusi bagi anda baik atas nama instansi, organisasi maupun pribadi yang ingin memiliki akses tak terbatas dalam dunia World Wide Web. 7 Tahun dalam mengelola jasa hosting, web desain dan domain sejak tahun 2004 (galuh.web.id) memberikan kami semangat untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan-pelanggan kami.

Mari Bergabung dengan ratusan pelanggan GaluhWeb lainnya,

Salam Hangat.

Mototax – Motor Taksi di Bogor

MOTOTAX aka Motor Taksi

Bertambah lagi satu layanan transportasi di Kota Bogor, sebagai alternatif jasa transportasi di Bogor, bagi anda yang membutuhkan kenyamanan dengan harga terjangkau, dapatkan taksi berbentuk motor pertama di kota bogor:
TAXI MOTOR pertama di Bogor dapat dihubungi di nomor telepom:
0251-99 29 666
0814-17 234 555
Melayani jasa :
1.TAXI MOTOR/ANTAR JEMPUT ORANG Rp.5.000/5km
2.JASA PEMBELIAN TIKET BIOSKOP Rp.15.000+jarak pengiriman (jika di antar)
3.JASA PEMBELIAN MAKANAN Rp.10.000+jarak pengiriman
4.JASA PENGIRIMAN DAN PENGAMBILAN BARANG Rp.10.000+jarak pengiriman
Tarif :
- 0 s/d 5 KM Rp.5000,00
- 6 s/d 10 KM Rp.10.000,00
- 11 s/d 15 KM Rp.15.000,00

Email : mototaxbogor@rocketmail.com
Follow us : @mototax_bogor
Facebook : MotoTax
Pin ? : 208ccbf1
Jalan Pajajaran No.35 (Depan Bank Sinar Mas)

Saya tidak tahu apakah sama dengan dengan produk ini??


motorTAXI hadir sebagai salah satu bentuk inovasi baru dalam bidang jasa transportasi. Menawarkan solusi nyaman dan mudah bagi pelanggan baik dari jenis perseorangan ataupun kolektif/perusahaan. Dengan konsep point to point jauh dekat Rp. 10.000,- anda cukup menghubungi call centre motorTAXI, segera operator kami meluncur untuk menjemput anda. Dapatkan kemudahannya karena kami akan memberikan layanan terbaik untuk anda, bersama motorTAXI.

PRODUK INDONESIA motorTAXI

motorTAXI :

Point To Point Rp 10.000 : Jasa pengantaran, dengan pemesanan melalui call center keberbagai tujuan dengan hitungan point (sekali jalan) dengan harga Rp. 10.000

Carter Point Rp 15.000 : Jasa pengantaran dengan pemesanan khusus serta harga yang dapat dinegosiasikan untuk jarak tempuh diatas 25 km dari lokasi pemesanan.

Paket Sekolah & Kerja Rp. 200.000/bulan : Jasa antar jemput untuk pelanggan baik dalam perjalanan kesekolah maupun kerja, sehingga terjadi efesiansi waktu dan biaya.

Paket Wisata Rp. 150.000/hari : Jasa touring (wisata), selama 15 jam kemana saja untuk kepentingan berwisata.

Paket Ekspres Delivery Rp. 678.000/bulan : Jasa ekspres delivery, dapat dimanfaatkan oleh kalangan perusahaan untuk kepentingan operasional kantor dengan konsep ”pake motortaxi, sepuas-puasnya, semau-maunya, sesuka-sukanya, detik perdetik, jam perjam, setiap hari, jam kerja)

MotorRent :

Jasa perswaan khusus unit motor untuk masa waktu ; harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

MotorSales :

Jasa persewaan unit motor melalui ”OPSI BELI”, dengan masa kontrak minimal 3 tahun, unit motor dapat menjadi hak milik penyewa.

Balaikota Bogor

Balaikota Bogor berlokasi Jalan Ir. H. Juanda No.10. Balaikota Bogor merupakan kantor dari Walikota Bogor dan sebagai Pusat Pemerintahan Kota Bogor, berdiri tahun 1950 dengan nama Societeit, gedung balai kota telah mengalami renovasi dengan penggabungan gaya arsitektur sunda dan eropa.

Bagi Anda penyuka sejarah atau arsitektur kolonial, jangan lewatkan kunjungan ke Gedung Balai Kota Bogor. Dibangun pada tahun 1868 (nah beda sumber kok beda tahun ya…), bangunan ini memiliki bentuk segi empat yang menghadap ke arah jalan (selatan) dan memiliki halaman yang cukup luas dengan pintu masuk halaman dari dua pintu masuk-keluar. Bangunan bercat putih ini memiliki pilar-pilar ramping yang indah di bagian fasade-nya sehingga tampak megah. Atap bangunannya tidak tinggi, namun relatif rendah. Sedangkan pada bagian badan bangunan diberi profil geometrik pada bagian-bagian dahi jendela dan pintu. Pada bagian kaki bangunan (rendah) diberi batu alam.

Sejak tahun 1973, bangunan tersebut digunakan sebagai Balai Kota Bogor dan terus dibenahi sebagai kantor Pemerintah Kota Bogor dengan menambah beberapa gedung perkantoran yang berada di belakang Gedung Balai Kota Bogor. Gedung ini dimanfaatkan sebagai Kantor Walikota Bogor. Begitu juga beberapa perkantoran Kota Bogor terdapat di bagian belakang yang merupakan bangunan tambahan.

Gedung Balai Kota Bogor di sisi Jalan Ir. Juanda, Desa Pabaton , Kecamatan Bogor Tengah dan terletak pada garis koordinat  106°47′ 628″ BT dan  06°35′ 724″ LS (106° 47′ 868″ BT dan 06°35′ 114″ LS), dengan tinggi 858 m   di atas permukaan laut
Gedung ini berada tepat di tepi Jalan H. Juanda, lebih kurang 600 meter sebelah barat laut dari Istana Bogor. Sebelah utara terdapat Jln. H. Juanda, sebelah timur bank Central asia (BCA), sebelah selatan perkantoran Kota Bogor, dan sebelah barat Hotel Salak.

Bangunan ini berbentuk segi empat menghadap ke arah jalan (selatan), dan memiliki halaman yang cukup luas dengan pintu masuk halaman dari dua pintu masuk-keluar. Bangunan ini diberi cat warna putih dan dibagian muka gedung memiliki pilar-pilar ramping yang indah sehingga tampak terkesan bangunan megah. Atap bangunan tidak tidak tinggi, relatif rendah, Sedangkan pada bagian badan bangunan diberi profil geometrik pada bagian-bagian dahi jendela dan pintu. Pada bagian kaki bangunan (rendah) diberi batu alam. Gedung ini dimanfaatkan sebagai Kantor Walikota Bogor. Begitu juga beberapa perkantoran Kota Bogor terdapat pada bagian belakang yang merupakan bangunan tambahan (baru tidak menempel pada bangunan lama), seperti Disbudpar, Dinas Pendidikan dan sebagainya.
Pakuan sebagai pusat pemerintahan Kerajkaan Sunda Pajajaran yang terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatanya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang. Sejak itu, bangunan tersebut digunakan sebagai Balai Kota Bogor dan terus membenahi perkantoran Pmeerintah Kota Bogor dengan membangun beberapa gedung perkantoran yang berada di di bagian belakang Gedung balai kota Bogor.

Jenis     : Bangunan Pemerintahan
Periode/ Tahun    : Kolonial
Alamat    : Jalan Ir. H. Juanda No.10
Deskripsi    : Bentuk bangunan gaya Kolonial Belanda telah mengalami renovasi dan penggabungan gaya arsitektur Sunda dan Eropa
Luas Bangunan    : +/- 2.639,70 m2
Luas Tanah    : +/- 9.060 m2
Status Kepemilikan     : Pemerintah Kota Bogor

AKSES MUNUJU BALAIKOTA BOGOR:


Dari terminal baranang siang, naik angkot 03, turun didepan balaikota.
Dari stasiun kereta api, naik angkot 03, turun didepan balaikota.
Lokasi:  Jalan Ir. Juanda, Desa Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah
Koordinat : 06°35′ 724″ S,  106°47′ 628″ E
Telp : + 62251- 8321075

Sumber : disparbud.jabarprov.go.id, kotabogor.go.id

Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa

Tarining Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa

Banana Inn Hotel,Bandung |         22-24 Februari  2012 | Rp 4.500.000,-
Banana Inn Hotel,Bandung |          26-28 Maret  2012 | Rp 4.500.000,-

Training Deskripsi :

Masalah  procurement management merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan sebuah perusahaan. Industri manufaktur rata-rata menghabiskan lebih dari 65% cost of good manufactured nya untuk biaya material begitu pula industri migas.Pengadaan barang dan jasa baik untuk Capex maupun Opex memegang peran yang sangat penting bagi perusahaan.Efisiensi dan efektifitas manajemen pengadaan akan sangat menentukan biaya dollar per barrel minyak mentah yang dihasilkan dan pada akhirnya akan menentukan competitive advantage perusahaan. Di era sekarang ini masalah Quality, cost dan delivery dari material dan jasa  yang digunakan akan terasa semakin penting.

Manfaat yang Anda peroleh dalam mengikuti pelatihan ini :

Setelah mengikuti  pelatihan ini, maka diharapkan para peserta  mampu memahami:
1.    Konsep manajemen strategi mutakhir.
2.    Peran purchasing management dalam kehidupan perusahaan.
3.    Cara perumusan purchasing strategy.
4.    Teknik pemilihan supplier.
5.    Teknik negosiasi dan price-cost analysis.
6.    Konsep manajemen material.
7.    Guideline untuk terciptanya supplier partnership.
8.    Cara pemecahan kasus purchasing di perusahaan.

Materi Training :

1.    Peran Pengadaan dalam kehidupan perusahaan.
2.    Aturan pemerintah   tentang pengadaan barang dan jasa.
3.    Perencanaan Pengadaan Barang Proyek.
4.    Perencanaan Pengadaan Barang Operasional dan Suku Cadang.
5.    Paradigma baru manajemen pengadaan barang dan jasa
6.      Teknik Pemilihan  Peralatan  dengan konsep Total Cost of  Ownership(TCO)
7.    Teknik Pemilihan Supplier dan Pengukuran Performansi Supplier.
8.    Teknik Perhitungan Owners Estimate (OE).
9.    Optimasi Persediaan Suku cadang dengan menggunakan konsep inventory control dan Just in Time (JIT)

10.  Seni dan Teknik Negosiasi.
11.Studi Kasus Manajemen Pengadaan di BUMN Lain dan Pabrik Mobil Jaguar.

Siapa yang harus hadir dalam workshop ini :
Logistics /supply chain Manager, Purchasing manager, Warehousing manager, Distribution Manager, Logistics Planner, Production manager, Production Planner, Marketing Manager dan semua posisi yang erat kaitannya dengan manajemen pengadaan barang dan jasa serta siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan terakhir Logistics and Supply Chain Management.

Pembicara :

Ir. Asep Saefulbachri,MBA,MM
Lulusan Teknik Industri ITB yang memiliki pengalaman sebagai praktisi, akademisi dan konsultan manajemen Supply Chain , Project ,strategi dan manajemen risiko serta sebagai public speaker lebih dari 25 tahun. Dalam 10 tahun terakhir ia telah menjadi pembicara di lebih dari 500 forum seminal nasional dan internasional. Ia telah menjadi trainer di banyak perusahaan di antaranya Telkom, Telkomsel, Pertamina, PLN, BP Migas, Chevron, Tjiwi Kimia, Unilever , Krakatau Steel dll. Ia juga berpengalaman menjadi konsultan business plan di Telkom, Telekomunikasi Indonesia Internasional dll.

Investment
·         Rp 4.500.000,-
·         Rp 4.000.000,-/ Untuk 3 peserta atau lebih dari perusahaan yang sama

Including        :
Training Kit dan Souvenir (Tas kerja, atk), materi hand-out, Softcopy, 2x coffee break, Lunch dan Certificate

Untuk Informasi :

M Haikal Nugraha,ST
Training Manager
PT. FEI Engineering and Management Consulting
Phone: 0813-2222-4048
www.fei-training.com

Sertifikasi PPK dibarter dengan Persyaratan Multi Years

Halah jangan tertipu dengan judulnya… judul aslinya sebenarnya adalah : “Revisi Perpres 54/2010 Sertifikasi Diusulkan Ditiadakan“. Sengaja judulnya dibedakan untuk memancing untuk mengkliknya… maklumlah strategi marketing so selamat membaca beritanya… silahkan dikomentari apakah setuju atau tidak pada kolom komentar di bawah postingan ini…

Jurnas.com | KEMENTERIAN Keuangan mengusulkan agar kewajiban sertifikasi keahlian pengadaan barang atau jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditiadakan. Soalnya, tugas PPK tidak berkaitan langsung dengan persoalan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

“Ada banyak permintaan dari PPK agar supaya tidak perlu pakai sertifikat. Karena tugas PPK bukan melakukan pelelangan, mereka adalah manajer yang mengkoordinasi pelaksaan dan program kegiatan satuan kerja,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto di Jakarta, Kamis (9/2).

Kewajiban sertifikasi keahlian PPK tercantum dalam Pasal 127 Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dimana, PPK pada Kementerian dan pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang atau Jasa paling lambat 1 Januari 2012. “Jumlah PPK itu sekitar 40 ribuan seluruh Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan kalau sebanyak itu harus ada sertifikatnya,” kata Agus.

Sejauh ini, menurutnya, penghapusan sertifikasi ini masih sedang didiskusikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Kewajiban sertifikasi menjadi salah satu klausul yang dipandang harus diubah dalam revisi Perpres Nomor 54/2010. “Jadi persyaratan itu ingin dihilangkan. Tapi ini masih perlu didiskusikan lagi,” kata Agus.

Sebaiknya, kewajiban sertifikasi hanya diberlakukan bagi Unit Layanan Permanen (ULP) atau panitia yang berhubungan langsung dengan pengadaan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu mengeluhkan minimnya penyerapan anggaran oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Ditenggarai, ini lantaran aturan pengadaan barang atau jasa, Perpres No.54/2010, yang dinilai terlalu ketat. “Revisi Perpres harus sudah jadi 12 Maret mendatang. Kalau terlalu lama ya tidak bisa dipakai tahun ini,” kata Agus.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo meminta agar persyaratan kontrak tahun jamak (multiyears) dipermudah. Itu dinilai bisa mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal pemerintah. “Persyaratannya dipermudah, dimana kontrak multiyears diserahkan kepada menteri dan pimpinan lembaga bersangkutan,” katanya

Dalam Perpres Nomor 54/2010 ditegaskan, kontrak tahun jamak diatas Rp10 miliar harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun Anggaran. Mochammad Wahyudi Komitmen (PPK) ditiadakan.

Next Page »