Author: heldi

Keppres 80 tahun 2003

Bagi yang belum mempunyai file KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA no. 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, silahkan dapat mendownloadnya disini: download keppres 80. 2003 Keppres no. 80 tahun 2003 telah dirubah sebanyak 6 7 (tujuh) kali perubahan yaitu dengan; Keppres no. 61 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Keppres nomor 80 tahun 2003. Keppres no. 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Keppres nomor 80 tahun 2003. Keppres no. 70 tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Keppres nomor 80 tahun 2003. Keppres no. 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres nomor 80 tahun 2003. Keppres no. 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Keppres nomor 80 tahun 2003. Keppres no. 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keppres nomor 80 tahun 2003. download perubahan pertama keppres 80. 2003 perubahan kedua perubahan ketiga perubahan keempat perubahan kelima perubahan keenam...

Read More

Munajat Lelang

by boing (boing@telkomnet.com) Panitia Lelang feat “ahmad dani” kerja ini sia-sia tak ada yang menghasilkan seperti lelang ini yang sudah sudah lelang ini menjengkelkan tak ada yang menyenangkan seperti hati ini yang selalu sedih Tuhan kirimkan lah aku pejabat yang punya hati yang punya nurani dan kejujuran hati ini makin sedih pelelangan nya bohongan seperti tahun ini serta yang...

Read More

Pedoman Tata Kerja BPMIGAS 007/PTK/VI/2004

Dari kiriman sebuah list, saya mendapatkan informasi tentang dibutuhkannya seorang karyawan di perusahaan minyak untuk posisi sebagai “procurement officer”, dimana salah satu persyaratannya adalah harus mengerti tentang PTK 007, Jadi penasaran… apaan sih ptk 007 itu, kalau yg saya tahu sih 007 itu bond… james bond 🙂 Akhirnya tanya mr google, ketemu home page BPMIGAS (BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI) dapat juga si 007, ternyata PKT 007 itu adalah Pedoman Tata Kerja BP MIGAS 007/PTK/VI/2004 baru baca-baca sedikit sih… (kalau mau lihat klik link ini) dari baca-baca sekilas tersebut, ada ada satu hal yang menarik yaitu tentang unsur kepanitiaan, dalam PTK 007 BAB I point F nomor 2, disebutkan bahwa: Panitia Pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang dan harus gasal, terdiri dari: 1. Ketua 2. Fungsi Pengadaan sbg Sekretaris 3. Fungsi Hukum 4. Fungsi Perencana Pekerjaan dan ditambah minimal 1 orang dari unsur: 1. Fungsi Keuangan 2. Fungsi Pengguna 3. Tenaga-tenaga ahli dari fungsi teknis terkait. Dari komposisi di atas, menurut saya ini merupakan pengembangan yang sangat baik sekali dari keppres 80/2003 dan semua perubahannya. Meskipun dalam keppres tidak diatur secara rinci, namun dengan pengaturan seperti tersebut diatas maka sebuah tim kepanitiaan akan sangat kuat sekali. Semua komponen penting dalam proses pengadaan sudah ter-cover. Mulai dari fungsi ketua sebagai “komandan” lelang, kemudian sekretaris yang membantu komandan dalam hal administrasi pelelangan, kemudian pemain hukum yg mengerti ttg...

Read More

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2007

Bagi yang berkecimpung dalam dunia pelelangan jasa konstruksi baik panita lelang atau pemborong fisik atau konsultansi, 9 buku dari permenpu ini akan sangat berguna sekali, mulai dari pembuatan dokumen lelang sampai dengan tata cara penilaiannya, baik penilaian dokumen penawaran atau kualifikasinya Akan sangat “indah” apabila dokumen pengadaan dari bappenas (MDPN) dapat digabungkan dengan contoh dokumen dalam permenpu no 43 tahun 2007. Selamat menikmati Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Peraturan ini meliputi : a. Jasa Pemborongan terdiri atas : Buku 1 : Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan. Buku 2 : Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi ( Pemborongan) untuk KOntrak Lump Sum. Buku 3 : Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi ( Pemborongan) Buku 4 : Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan Buku 5 : Pedoman Evaluasi Penawaran Pelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi ( Pemborongan) untuk Kontrak Lump Sum b. Jasa Konsultansi terdiri dari : Buku 6 : Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultansi Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan/Time Based ( Kontrak Harga Satuan) Buku 7 : Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultansi Kontrak Lump Sum. Buku 8 : Pedoman Penilaian...

Read More