Undang Undang Aparatur Sipil Negara

February 19, 2014 by  
Filed under Curhat PNS online, PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Beberapa waktu yang lalu di LKPP diselenggarakan paparan tentang Undang Undang aparatur Sipil Negara (ASN) dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN & RB yaitu Bapak Iwan (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, S.E. M.Eng). Sangat menarik dan seru sekali, baik paparan dari pa Iwan dan tanggapan dari para peserta.

Berikut adalah beberapa pokok pokok bahasan paparan dari pa Iwan yang mungkin dapat berguna bagi para PNS atau aparatur sipil negara:

LATAR BELAKANG
Latar belakang penyusunan peraturan ASN ini adalah dari beberapa hal berikut ini
– data global competitiveness yang menempatkan Indonesia di urutan ke 5 di Asia setelah singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. dan peringkat ke 38 di dunia.
– Faktor masalah terbesar dalam bisnis: korupsi dan birokrasi. Indeks korupsi di angka 32 dan urutan 118.

Untuk menjawab tantangan di masa depan dalam hal reformasi birokrasi, untuk memperoleh birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani maka dibuat road map
2013 – Rule Based Bureaucracy (administrasi kepegawaian)
2018 – Performance Based Bureaucracy (Manajemen SDM)
2025 – Dynamic Governance (Pengembangan Human Capital)
dengan rencana fondasi aturan sebagai berikut:
– UU no. 39 tahun 2008 Kementrian Negara
– UU no. 25 tahun 2009 Pelayanan Publik
– UU Aparatur Sipil Negara (Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 Perpres, 1 Permen)
– RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
– RUU Administrasi Pemerintahan

Perbedaan besar antara UU ASN dengan UU Pokok Kepegawaian adalah antara lain:
di UU Pokok Kepegawaian yang namanya pegawai adalah PNS dan TNI Polri, Jabatan terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Di UU ASN, Pegawai terdiri dari; PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). dengan jabatan terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

PPPK dalam ASN adalah istilah baru yang mungkin sebenarnya menggantikan peranan tenaga honor dengan peranan yang lebih besar.
PPPK diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan organisasi untuk melaksanakan tugas pemerintah yang memiliki kedudukan sama dengan pegawai tetap PNS.
Hak dan kewajiban PPPK
Kewajiban PPPK sama dengan PNS, sedangkan haknya hanya berbeda dalam jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
PPPK juga dapat mengisi jabatan yang sama dengan PNS.
Kemudian ada juga yang namanya Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk mengawasi proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

Hal yang paling menarik juga yang disampaikan pa Iwan adalah tentang antisipasi dari recruitment Gen Y. Dari RJ Stone dalam kemenkeu & pertamina, 2013 menyebutkan 3 generasi yaitu:
– Baby Boomer (1945 – 1964)
– Gen X (1965 – 1979)
– Gen Y (1980 – 2000)
Gen Y ini memiliki karakteristik Cepat Belajar & Pintar, Kritis, Mobile, Melek Teknologi, Mudah bergaul, selektif memilih pimpinan, berorientasi tim, suka tantangan besar, tidak terintimidasi oleh atasan/senior.

Nah untuk mengakomodir Gen Y ini, sistem rekruitmen yang kompetitif, objektif, transparan, kemudian jenjang karir yang jelas serta promosi dan re-branding birokrat telah diakomodir dalam UU ASN terbaru ini.

Untuk jelasnya Undang Undang ASN dapat di download disini:
UU ASN


Kalau memerlukan slide paparan dari pak Iwan silahkan kirim alamat emailnya ya di komentar di bawah ini.

Share

Lowongan PNS LKPP 2013

September 3, 2013 by  
Filed under Curhat PNS online, PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013.

Persyaratan UMUM:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;
  • Berkelakuan baik;
  • Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan KHUSUS:

  • Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  • Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang program studinya terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan minimal IPK 3.00;
  • Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes, dengan nilai minimal TOEFL 500 atau score setara;
  • Tidak memiliki hubungan ayah/ibu/anak/adik/kakak dengan pegawai LKPP;
  • Mengisi Formulir Pendaftaran online.
  • Pendaftaran:
  • Melakukan pendaftaran online mulai tanggal 3 sampai dengan 18 September 2013;
  • Setiap Pelamar hanya diperkenankan melamar pada satu jabatan. Apabila peserta lulus seleksi Panitia berhak menempatkan CPNS sesuai dengan kebutuhan organisasi
  • Panitia hanya menerima pendaftaran secara online dan tidak menerima cara penyampaian berkas lamaran lainnya;
  • Pendaftaran online dilakukan dengan cara:
  • Mengisi aplikasi pendaftaran online;
  • Mengunggah ijazah, lembar transkrip nilai yang mencantumkan nilai IPK, KTP dan pas foto;
  • Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti ijazah tidak berlaku;
  • Pendaftaran online yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses;
  • Ijazah, transkrip nilai, pas foto dan KTP yang diterima Panitia melalui pendaftaran online menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh Pelamar;
  • Pelamar diminta untuk tidak melampirkan dokumen-dokumen lain, selain yang tersebut pada butir d.

Pelaksanaan seleksi:
Seleksi administrasi;
Tes Kompetensi Dasar (TKD) dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai dengan 3 Oktober 2013. Tempat pelaksanaan TKD di Jakarta namun lokasi akan ditentukan kemudian;
Asesmen Kompetensi LKPP dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2013. Tempat pelaksanaan Asesmen Kompetensi LKPP di Jakarta namun lokasi akan ditentukan kemudian;
Wawancara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2013. Tempat pelaksanaan wawancara di kantor LKPP;
Pelamar yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumumkan melalui situs www.lkpp.go.id
Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dan Pengiriman Kartu Tanda Peserta Ujian:
Kuota untuk peserta yang lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti TKD sebanyak 1500 orang;
Tahapan seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi seluruh persyaratan untuk melamar/persyaratan pendaftaran melalui sistem pemeringkatan berdasarkan nilai IPK dan akreditasi program studi. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 26 September melalui situs www.lkpp.go.id;
Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi akan menerima Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) yang dapat diunduh setelah pelamar login pada menu-user/kartu ujian sebagai persyaratan mengikuti ujian. Pengiriman KTPU diunduh mulaitanggal 27 September 2013.


Lain-lain:
Penempatan CPNS LKPP beralokasi di Jakarta;
Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri;
Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun;
Peserta yang telah lulus dan diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS LKPP tetapi mengundurkan diri dan/atau apabila selama jangka waktu 5 (lima) tahun ikatan wajib kerja yang bersangkutan mengundurkan diri, maka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS LKPP jika diketahui adanya data yang tidak benar (misalnya IPK, usia, akreditasi), LKPP akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
Khusus bagi penyedia jasa perorangan yang telah bekerja di LKPP yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS LKPP Tahun 2013 sepanjang memiliki ijazah sesuai dengan formasi dan memenuhi persyaratan;
LKPP tidak bertanggung jawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan LKPP atau Panitia;
Pelamar tidak diperkenankan menghubungi/berhubungan dengan pejabat/pegawai LKPP dalam kaitannya dengan proses seleksi kecuali melalui alamat email rekrutmen@lkpp.go.id;
Informasi resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS LKPP tahun 2013 hanya dapat dilihat dalam situs www.lkpp.go.id. Diharapkan para pelamar untuk terus memantaunya.

Share

PNS Sumedang Ketakutan Jadi Panitia Lelang

Sebanyak 200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Sumedang yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang berencana menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada bupati.

Para PNS tersebut menyatakan tidak mau bertugas lagi sebagai panitia lelang. Pasalnya, mereka khawatir proses tender atau lelang yang mereka urus bermasalah dan berujung pada persoalan hukum.

Rencananya, Senin (24/10) kemarin, PNS ini akan menemui Bupati Sumedang Don Murdono dan melakukan pertemuan dengan agenda penyerahan sertifikat.

Seorang PNS besertifikat yang enggan disebut identitasnya mengatakan, rencana ini dilakukan karena pihaknya tak mau menjadi korban dalam proses-proses lelang di pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Saat ini di lingkungan Pemkab Sumedang sudah ada korban yaitu seorang PNS besertifikat pengadaan barang, ATH dan S, yang kini ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar atas kasus korupsi pada proses lelang alat kesehatan di RSU Sumedang Tahun 2010.

“Kami tak mau menjadi korban apalagi terseret masalah hukum,” kata sumber itu ketika ditemui di halaman Pemkab Sumedang saat akan bertemu Bupati, Senin (24/10/2011).

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumedang Dadang Rohmansyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui ada rencana aksi seperti ini. Menurutnya, jika rencana tersebut berjalan, itu merupakan suatu kekeliruan.

“Kalau aksinya benar terjadi yaitu menyerahkan sertifikat dan enggan bertugas sebagai panitia lelang, berarti sejumlah lelang di Sumedang akan bermasalah dan terancam gagal, ini adalah kekeliruan, harus ada pelurusan masalah,” kata Dadang.

Dadang juga menyebutkan proses lelang di Sumedang sudah berjalan sesuai prosedur. Bila ada masalah, seharusnya dikaji lebih jelas lagi di mana letak kesalahannya.[den]

sumber: http://jabar.tribunnews.com

Share

Uang 1,5 Milyar di Dus Duren

September 8, 2011 by  
Filed under Curhat PNS online, PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Ingin tau seberapa wujud fisik dari uang 1,5 milyar? Ini dia dus hasil sitaan KPK dari kantornya om Muahaimin Iskandar

Dan berikut adalah kumpulan beritanya dari situs KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tangkap tangan terkait kasus suap-menyuap. Kali ini yang berhasil dicokok KPK adalah dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berinisial DI yang menjabat Kabag Perencanaan dan Evaluasi, dan INS yang menjabat Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), pada Kamis (25/8) sekitar pukul 15.30.  “Selain kedua pejabat tersebut, KPK juga menangkap satu orang dari swasta berinisial DNW”, jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Johan melanjutkan,penyuapan yang dilakukan diduga terkait proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di 19 kabupaten. “Total anggaran 500 miliar dari APBNP Kemenakertrans 2011”, lanjutnya.

Mengenai proses penangkapan ketiganya, Johan menjelaskan bahwa DI ditangkap di jalan saat menuju Bandara Sukarno Hatta, sementara INS di di ruangan kerjanya di kantor Kemenakertrans. “Di saat yang hampir bersamaan, DNW ditangkap di daerah sekitar Jl Otista, Jakarta Timur”,ucapnya.

Saat penangkapan di lt.2 Gedung Kemenakertrans di daerah Kalibata, Jakarta, tim penyidik KPK menemukan uang sejumlah kurang lebih 1,5 miliar rupiah yang dibungkus dalam sebuah kardus bekas durian. “S beli durian, lalu isinya dikeluarkan. Karena terlalu banyak, uangnya dimasukkan dalam kardus bekas durian itu,” kata  Johan.

“Setelah ditangkap, ketiganya langsung menjalani pemeriksaan di kantor KPK”, tandasnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan pemeriksaan secara terpisah terhadap ketiga tersangka tersebut dimaksudkan untuk mendengar keterangan dari masing-masing tersangka mengenai perannya di dalam kasus dugaan suap tersebut. Tiga tersangka tersebut ialah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya, Kepala bagian Program Evaluasi dan Pelaporan (P2KT) Dadong Irbarelawan, dan seorang yang diduga sebagai penyuap, yakni pengusaha swasta, Dharnawati. “Ya, mereka yang tertangkap dua minggu lalu diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap di Kemenakertrans. Pak Nyoman tiba pukul 08.00 WIB, Pak Dadong datang pukul 09.30 WIB, dan Dharnawati pukul 12.30 WIB,” kata Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Seusai pemeriksaan, kuasa hukum tersangka Dharnawati, Farhat Abas, mengatakan berdasarkan pengakuan kliennya, seorang mantan pejabat Kementerian Keuangan, Sindu Malik, ikut terlibat dalam kasus dugaan suap pencairan dana PPIDT di Kemenakertrans. Dari situs resmi Kementerian Keuangan, Sindu tercatat sebagai Kepala Seksi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah IV C. Menurut Dharnawati, pejabat dari Kementerian Keuangan itu bertugas sebagai makelar antara PT Alam Jaya Papua dan pejabat pemerintah daerah. “Ya, tadi pada saat pemeriksaan, klien saya memberikan keterangan yang menarik kepada penyidik mengenai adanya nama mantan pejabat Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai makelar dalam kasus dugaan suap di Kemenakertrans,” papar Farhat.

Keterlibatan mantan pejabat Kementerian Keuangan itu karena perannya yang memaksa kliennya segera memberikan suap kepada pejabat di Kemenakertrans. Selain itu, Sindu diketahui pernah menghubungi Bupati Manokwari agar perusahaan PT Alam Jaya Papua diganti dengan perusahaan lain jika tidak segera memberikan uang suap tersebut. “Menurut Dharnawati, Sindu pernah memaksa dirinya untuk menyetorkan dana 50 miliar rupiah atau sekitar 10 persen dari total keseluruhan dana proyek senilai 500 miliar rupiah,” kata Farhat. Menurut Farhat, 10 persen tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang telah membantu PT Alam Jaya Papua untuk mendapatkan proyek tersebut. “Iya, ada nama namanya kok, tapi saya tidak boleh menyebutkan dulu siapa- siapa saja yang mendapat jatah 10 persen itu karena saya menghormati proses penyidikan,” jelas Farhat.

Di tempat terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya tidak terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan para bawahannya di Kemenakertrans. Muhaimin berpendapat, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melakukan evaluasi terhadap kementerian yang bermasalah dengan korupsi bukan ditujukan pada dirinya sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi. “Semua ini kan masih jauh dari kaitan saya. Jadi kita tunggu saja proses KPK. Karena saya melihat jauh sekali posisi anggaran itu,” kata Muhaimin, di Kantor Kepresidenan, Selasa.

akarta, 26 Agustus 2011. Setelah dilakukan pemeriksaan hampir selama 20 jam, pada hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka INS (Sesditjen P2KT Kemenakertrans), DI (Kabag Perencanaan dan Evaluasi Sesditjen P2KT Kemenakertrans), dan DNW (swasta PT. AJP) untuk 20 hari kedepan. INS ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, DI ditahan di rumah tahanan Cipinang, sedangkan DNW ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi suap-menyuap terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di 19 kabupaten dengan total anggaran Rp500 miliar dari APBNP 2011 Kemenakertrans.

Para tersangka ditangkap oleh penyidik KPK pada Kamis, 25 Agustus 2011, sekitar pukul 15.30 WIB. DI ditangkap di jalan saat menuju Bandara Soekarno Hatta, INS di di ruangan kerjanya di kantor Kemenakertrans, sementara DNW ditangkap di daerah sekitar Jl Otista, Jakarta Timur. Saat penangkapan di lt. 2 Gedung Kemenakertrans di daerah Kalibata, Jakarta, tim penyidik KPK menemukan uang sejumlah kurang lebih 1,5 miliar rupiah yang dibungkus dalam sebuah kardus.  Setelah tertangkap, tersangka dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas perbuatannya, INS dan DI disangkakan melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (1) huruf a,b subsider pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 5 ayat (1) huruf a,b subsider pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 13 jo pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 53 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 12 a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 subsider pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 subsider pasal 11 Undang-undang 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan DNW disangkakan melakukan pelanggaran pasal 5 (1) huruf a, b subsider pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP atau pasal 5 (1) huruf a, b jo pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 53 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP subsider pasal 13 jo pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 53 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Share

Lebih Baik Naik VESPA

July 5, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Sudah hampir sebulan ini saya menggunakan vespa 150 PS keluaran tahun 80-an sebagai alat transportasi ke kantor, selain sepeda goes untuk hari Jumat. Vespa ini dulunya dipakai oleh orang tua saya sewaktu jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Cianjur, kemudian pernah dipakai adik di Bandung dan setahun terakhir oleh adik ipar yang bekerja di Jakarta. Setelah adik-adik tersayang ini pada punya kendaraan bermotor yang baru akhirnya vespa ini berlabuh di bogor.

Beberapa motivasi menggunakan vespa dan meninggalkan tunggangan lama Bajaj Pulsar 200 adalah:

1. Sebagai PNS yang nyambi juga menjadi Guru, nampaknya lebih pantas naik vespa.

2. Sebagai tanda bakti kepada orang tua dengan tetap menjaga barang-barang peninggalan mereka.

3. Memberikan Tauladan atau contoh kepada rekan-rekan PNS yang lain, mumpung masih jadi PNS selon VII harus memberikan contoh yang baik, takutnya kalau sudah jadi pejabat tinggi tidak bisa memberikan contoh kesederhanaan. Maklumlah sekarang ini banyak pejabat mulai dari level kepala seksi saja kendaraannya sudah berjejer dan gararaya… apalagi yang lebih tinggi lagi sudah deh… serasa paling gaya dan keren aja 🙂

4. Menjaga Hati… kalau memekai motor gede… perasaan ini serasa paling gimana gitu di jalan… tapi kalau naik vespa mah… hati ini terasa tenang, mau disusul sama yang lain… silahkan… mau parkir dimana saja… tenang saja tidak takut hilang atau bagaimana, plus juga bisa bersih celana dan sepatu, karena vespa itu ada halangan dibawahnya, sehingga di kota bogor yang terkenal sering hujan tidak akan menjadi masalah bila ada cipratan air dari bawah, apalagi kalau mengingat banyaknya lobang berjalan di kota bogor… aman deh…

5. Bayar pajaknya murah… hehe… dibanding motor Pulsar 200 hampir 5 kali lipat lebih murah 🙂

6. Ternyata setelah di cat kembali, setelah di tune up lagi… wow… ternyata lebih enak naik vespa, dengan monoshock dan adanya per di jok, terasa lebih empuk dan nyaman, tenaganya pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bebek yang dipakai istri, lebih malah kalau menurut saya….

Mungkin itu dulu curhatnya… nanti saya teruskan dengan beberapa referensi bengkel dan tempat aksesoris vespa yang ada di kota bogor ini.

Cerita lain tentang vespa, scooter dan aksesoris motor lainnya:

Share

Walikota Solo – Jokowi

June 30, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Comments Off on Walikota Solo – Jokowi

Ir. Joko Widodo lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Dia—lebih dikenal dengan julukan Jokowi—adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015.

Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini. Namun, setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dia lakukan. Jokowi banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dia lakukan cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa.

Jokowi mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Ia memberi syarat kepada investor agar mau memikirkan kepentingan publik. Ia pun melakukan komunikasi langsung secara rutin dan terbuka—disiarkan oleh televisi lokal—dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.

Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia, dan diterima pada 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada Oktober 2008 ini.

Pada 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran pada 2008. Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008”. (Sumber: Wikipedia.org)

Jokowi berhasil merelokasi lebih dari 1.000 Pedagang Kaki Lima tanpa ada unjuk rasa, melalui pendekatan dialog, pemberian kios gratis, serta pemberian SIUP dan TDP cuma-cuma sehingga status PKL menjadi formal dan bisa mendapatkan kredit bank.

Sebagai hasilnya, pedagang tradisional ini tak lagi menjadi beban. Malah, selama empat tahun terakhir, retribusi dari pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta tercatat sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dibandingkan sejumlah obyek retribusi lainnya. Sumbangan mereka lebih besar dibandingkan pendapatan yang disumbangkan dari perhotelan, reklame, parkir, hingga restoran.

Jokowi sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Banyak kemajuan-kemajuan dirasakan di Solo. Di antaranya, ada 13 pasar tradisional baru, taman kota, trotoar pejalan kaki, perbaikan administrasi pelayanan dan pengembangan green belt sepanjang Bengawan Solo (7 kilometer).

Jokowi melakukan banyak langkah untuk memberantas korupsi. Sebagai hasilnya, Solo masuk tiga besar kota dengan indeks persepsi korupsi terbaik di Indonesia. Pak Jokowi juga menjadi pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010. Sebelumnya, pada 2009, ia menerima penghargaan Piala Citra Abdi Negara dari Presiden RI untuk kinerja kota dalam penyediaan Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan.

Berikut adalah “Dialog Kepemimpinan dengan Jokowi” di mailing-list Senyum-ITB.

Suprapto PL-79:
Dalam hal “keberhasilan” Jokowi pada kepemimpinan Kota Surakarta (Solo) salah satunya adalah diawali adanya atau terbangunnya faktor “kepercayaan, kejujuran dan kemauan baik” di antara pemangku kepentingan (stakeholders) Kota Solo (Pemkot, masyarakat, pihak ketiga). Kondisi ini selanjutnya menciptakan sikap penerimaan (acceptance) yang positif atas gagasan-gagasan penataan dan pembangunan Kota Solo. Sangat boleh jadi, kepemimpinan Jokowi telah berhasil melakukan “character approach” pada masyarakat dan lingkungan Kota Solo yang barangkali memang masih relatif homogen.

Pertanyaan saya ada 2 saja. Pertama, mungkinkah kondisi-kondisi lingkungan dan masyarakat di atas ditiru dan diterapkan di kota-kota lain terutama yang lebih kompleks (heterogen)? Kedua, seringkali masalah yang selalu terjadi di lingkungan kita atas suatu program adalah masalah keberlanjutan (sustainabilitas). Seringkali terjadi “penerus” berikutnya kurang berkenan untuk “melanjutkan dan mengembangkan” yang lama yang sudah dinilai baik. Nah, apakah Jokowi sempat terlintas kekhawatiran ini? Bagaimana “menyiapkan” kelanjutan pola kepemimpinan yang selama ini telah dilaksanakan? Sekali lagi terimakasih atas kesempatannya.

Jokowi:
1. Bisa diterapkan di kota-kota yang lain, karena di Solo juga sangat heterogen. disini ada fundamentalis Islam, fundamentalis Kristen, fundamentalis Kejawen dll. yang penting kredibilitas produk yang kita kerjakan terbangun dengan baik. Kota dipandang sebagai sebuah produk perlu tahapan manajemen produk, manajemen brand dan manajemen customer dalam pengelolaannya, … tahapan itu yang kami lakukan
2. Kita punya konsep plan kota sampai 2025. yang ini kita masukkan dalam RPJMD dan RPJPD yang sudah diperdakan, sehingga payung hukumnya jelas. ada rencana-rencana detil yang kita buat sehingga kita bekerjanya lebih enak. Walikota berikutnya bisa memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi panduan itu mau tidak mau harus dipakai meskipun tidak 100%.

Ari-Ms 76:
Saya ada titipan pertanyaan dari teman di Bali, poin-poinnya adalah sbb:
Ada paket wisata dari luar negeri ke Bali. Dalam perjalanannya, di improve termasuk mampir Bandung untuk belanja dll. Dari analisa pasar, ternyata Solo sangat menarik untuk disinggahi, sehingga ada rencana paket tersebut diextend menjadi Bandung – Bali – Solo, misalnya. Kalau lihat going concern Bapak soal budaya dll, seharusnya ini sejalan ya. Apakah Bapak dan tim siap melakukan pertemuan dan persiapan penjajagan ini, termasuk dan tidak terbatas pada rute pesawat Bali – Solo atau Bandung – Solo atau LN – Solo. Juga atraksi seni. Kalau batik Pasar Klewer dll, rasanya sudah siap. Tidak perlu di up grade. Justru natural itu yang menarik. Kalau Bapak berminat, siapa yang harus dihubungi? Apa dengan Bapak dulu? Terima kasih.

Jokowi:
Bisa saja Pak, karena kita memang baru gencar-gencarnya melakukan city branding dan promosi kota. Kita siap melakukan pertemuan. Bisa langsung ke saya atau ke Lusi di (0271) 712004

Jonathan Simanungkalit:
Apa Dasar Analisa yang dibuat oleh Pak Joko Wi untuk merancang ulang Solo sehingga kondusif untuk berbagai lapisan masyarakat Solo maupun mereka yang datang ke Solo. Terima kasih.

Jokowi:
1. Rutin mensurvei keinginan masyarakat setiap tahun
2. Di kantor maksimal 1 jam sisanya di lapangan untuk melihat masalah atau problem dan mencarikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Satyo Fatwan GM-78:
1. Seandainya Bapak diminta menganjarkan tentang kepemimpinan kepada para formal leaders yang ada di Indonesia, bagaimana Bapak akan melakukannya?
2. Menurut hemat Bapak faktor apa saja yang paling menghambat tumbuhnya kepemimpinan di formal leader Indonesia padahal sebagai bangsa kita kaya dengan berbagai filosofi kepemimpinan.

Jokowi:
1. Memberikan tips-tips sederhana mengenai cara-cara membangun kredibilitas produk/program sehingga masyarakat trust pada kita. Ini sebetulnya sangat gampang tetapi tergantung NIAT … mau atau tidak melakukan
2. Tahapan recruitmen politik dari bawah yang dilakukan partai-partai menurut saya tidak melalui tahapan yang benar sehingga banyak muncul pemimpin-pemimpin dadakan yang tidak melalui proses pertarungan alami dari nol

Satyo Fatwan GM-78:
Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan lanjutan, kalau boleh bung/mbak Mod, Tahapan recruitment politik yang ideal namun sekaligus praktis untuk kondisi Indonesia sekarang seperti apa Pak?

Jokowi:
Pak Satyo, ya urut dari pegang wilayah Kabupaten/Kota, kemudian pegang Propinsi baru pegang Negara, sehingga tahu/menguasai kondisi daerah dan kesulitan rakyat di bawah, dan bukan karena diberitahu kanan kiri saja

Nurhasan Akbar:
Mohon kami bisa belajar dari Bapak, hal apa yang paling penting yang Bapak pelajari selama Bapak memimpin Kota Solo serta birokrasinya. Dari semua yang sudah Bapak kerjakan untuk Solo, pekerjaan apa yang Bapak anggap paling berhasil Bapak lakukan? Terima kasih atas waktu Bapak, semoga Pak Jokowi selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Jokowi:
Saya selalu belajar dari problem-problem dan masalah-masalah di masyarakat, dan juga bertanya kepada rakyat bagaimana kira-kira mencari solusinya. biasanya ada beberapa alternatif solusi dan saya biasanya hanya memutuskan satu dari beberapa solusi yang ada yang saya anggap paling kena sasaran. Belum ada yang berhasil, karena saya merasa semuanya masih dalam proses.

Ari MS-76:
Seperti di Malaysia dan Sumatera, regular orang2 malaysia datang ke sumatera, karena ada ikatan emosional. Karena satu rumpun, satu bahasa, satu leluhur, dll. Solo dengan Bali juga demikian, ada ikatan emosional. Karena agama, candi, dll sehingga ada kunjungan regular masyarakat Bali ke Solo. Untuk membuat ini lebih intens atau lebih berguna bagi kedua belah pihak (dan pihak lain), boleh tahu program Bapak apa saja? Ini juga pertanyaan titipan Pak. Jadi kalau yang asli bisa bergabung, biar tanya sendiri. Matur nuwun Pak.

Jokowi:
Saya berusaha agar ada penerbangan langsung dari Solo-Bali, Bali-Solo tetapi sampai saat ini belum berhasil karena load factor pesawat yang masih rendah.

Ringgas Hutagaol:
Sesuai sistem demokrasi kita, pada saat Pilkada calon kepala daerah harus diajukan oleh Partai Politik. Banyak juga calon yg menggandeng pengusaha utk membiayai kampanyenya. Jika calon yg didukung tsb berhasil memenangkan Pilkada, maka akan ada balas jasa kepada Partai Politik dan pengusaha tsb.

Bagaimana pengalaman dan kiat2 Pak Jokowi pada Pilkada lalu sehingga tidak perlu melakukan balas jasa dgn membagi-bagi Proyek yg dibiayai oleh ABPD ? Banyak pimpinan daerah yg terjerumus korupsi akibat kewajiban balas jasa ini. Kondisi ini yg membuat saya jadi enggan memiliki cita-cita utk menjadi pimpinan daerah. Mohon maaf jika ada kata2 saya yg salah. Terima kasih.

Jokowi:
Yang paling penting jangan merasa tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi… harus kukuh dengan prinsip ini. Kalau sudah tersandera untuk membalas jasa jangan harap bisa menjadi pemimpin yang baik… karena kalau sudah tersandera kepentingan, inovasi-inovasi terobosan yang akan kita lakukan juga akan tersandera

Agung Wulan Piniji:
Melihat kota solo sekarang, saya rasakan sangat berbeda dengan ketika 10 tahun yang lalu waktu. jauh sangat berbeda. Saya merasa lebih betah dan merasa kangen selalu untuk kembali ke sana. saya juga merasa seperti di eropa ketika berada disolo. Kota mana di luar negeri yang Bapak jadikan rujukan untuk membangun kota Solo seperti saat ini? Bagaimana Bapak bersinergi dengan anggota DPRD kota Solo sehingga sejalan dan sevisi? Terima kasih.

Jokowi:
Singapore dan Korea, terutama dalam manajemen transportasi dan ruang-ruang publik. Setiap program yang akan kita kerjakan kita paparkan secara detail, ada kalkulasi return social dan ekonomi yang kita dapatkan dari setiap program. Ini yang selalu saya sampaikan ke Dewan setiap tahun.

M. Danil Daud:
Sbg walikota di zaman reformasi ini, tentunya bapak terpilih dalam pilkada. Pertanyaan saya kualitas kepemimpinan seperti apa menurut bapak yang menyebabkan Bapak terpilih menjadi Walikota Solo? Terimakasih sebelumnya.

Jokowi:
Pak Danil, untuk Pilkada pertama saya hanya terpilih 37%, karena saat itu saya tidak dikenal orang. Pilkada kedua saya terpilih dengan angka 90,09%. Menurut saya karena integritas dan kerja keras.

Bambang Setijoso:
Pada bulan Januari & Februari 2010, kami telah menyampaikan rasa keprihatinan kami akan kondisi gedung Wayang Orang Sriwedari, kepada Bapak dan staff melalui SMS dan email, dan mendapat jawaban pada waktu itu sbb, “Terimakasih atas masukannya dan akan diperhatikan”.

Pada waktu itu pada intinya kami menyampaikan bahwa suara bising/hingar bingar dari THR masuk ke gedung WO sehingga sangat mengganggu jalannya pertunjukan dan menganngu penonton. Disamping itu, kami juga telah menyampaikan usulan2 kongkrit jangka pendek dan usulan jangka panjang.

Catatan: Petugas ditempat menyatakan telah berulang kali menyampaikan kekecewaan ke THR & Pemdda Solo, tetapi tidak mendapat tanggapan. Beberapa kalangan yg berkecimpung didunia pertunjukan Wayang dan Gamelan Jawa, telah menyatakan kekecewaan yg serupa.

Pertanyaan kami, apakah kondisi WO Sriwedari (khususnya berkenaan dg akustik) sekarang sudah baik / mendapat perhatian Walikota ?

Jokowi:
Kawasan Sriwedari sedang dalam sengketa antara Pemkot dengan Ahli Waris dan sudah sampai MA, sehingga kita tidak bisa memanage dengan baik kawasan itu, karena masih dalam proses wilayah hukum.

Nurhasan Achmad:
Baru-baru ini diberitakan di media bahwa Bpk mau menghidupkan kembali jalur KA Wonogiri-Solo dengan Gerbong Wisata (yg nyaman ber AC). Siapakah target penumpangnya? Apakah wisatawan ataukah warga Wonogir/Solo pengguna moda transportasi? Apakah cukup feasible dilihat dari kacamata bisnis? Jangan-jangan hanya bertahan sebentar lalu sepi dan akhirnya mati karena rugi dan gak bisa nutup biaya operasionalnya. Mohon pencerahannya pak.

Jokowi:
Kita ingin menyiapkan dan mengantisipasi angkutan umum massal 30 tahun yad … bukan mengatasi setelah ada masalah kemacetan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan transportasi, meskipun dari kacamata bisnis rugi … karena ini adalah pelayanan. Penumpangnya ya warga ya wisatawan.

Mufti, MA-79:
Sebagai kota yang terus berkembang, bagaimana kota Solo mengantisipasi isu pembangunan millenium atau yang lebih dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Ada dua isu utama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak.
1. Bagaimana kota Solo berbenah diri mengatasi persoalan “kemiskinan” dan “kesehatan” utamanya masalah kesehatan Ibu dan Anak.
2. Saya salut kepada Solo yang begitu peduli pada kondisi dan status pendidikan anak. Sejauh mana Bapak mempersiapkan kota Solo seandainya Solo dijadikan model kota Anak? Terima kasih Pak.

Jokowi:
1. Masalah pendidikan ada program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) yang anggotanya 43.000, dan kesehatan ada program PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta) yang anggotanya 206.000 … ada Kartu Silver untuk setengah miskin, Gold untuk yang miskin dan Platinum untuk yang sangat miskin. Semuanya by Name dan by Address sehingga tersistem dan gampang controllingnya.
2. Solo sudah menjadi role model Kota Layak Anak … ada : Taman Cerdas Kampung (7 lokasi di kawasan kumuh), ada pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), ada Kartu Insentif Anak (KIA), ada Forum Anak Solo di setiap kampung. Tahun ini pada bulan Juli, Solo akan dijadikan tuan rumah KONFERENSI KOTA LAYAK ANAK SE ASIA PASIFIK. Sebelum penentuan menjadi tuan rumah sudah di cek 3 kali dari panitia Internasional.

Mufti, MA-79:
Wuihhhh ….Mas Jokowi … jempols … cah Badran Solo ikut seneng. Sukses Mas … kangen jajan pasar kota Solo.

Bambang Sugiyarso, MS-79:
Wah top lah, saya ikut bangga dengan prestasinya. Selamat dan semoga makin sukses. Amin.

Harapan Rachman:
Saya mengetahui bila Indeks Persepsi Korupsi Solo menempati peringkat 3 seluruh Indonesia (TI 2010). Apa kiat-kiat Bapak? Apakah budaya nepotisme di Solo kuat? Dan bagaimana mengatasinya? erima kasih atas waktu Bapak. Semoga sukses selalu Pak.

Jokowi:
Meskipun tiga terbaik, nilainya masih 6 … jadi masih ada sisa 4 yang belum baik, belum baik punglinya, belum baik nepotismenya. kita perbaiki sistem, perlu waktu yang lama untuk menjadikan Solo kota yang bersih dari pungli, nepotisme dll … perlu proses dan perlu waktu. Saya merasa Solo belum baik.

Satyo GM-78:
Bapak dengan statement ini menunjukkan apa yang disebut oleh Jim Collins sebagai Level 5 leadership! Selamat Indonesia, masih ada pemimpin seperti Pak Jokowi!!! Alhamdulillah.

Ari- MS76:
Saya dengar Bapak sedang menggali budaya “macan luwe”. Gaya berjalan putri solo yang ditiru peragawati kelas dunia macam naomi campbell itu khan berasal dari solo. Tiruannya meskipun bagus, tapi terkesan centil atau kurang tulus. Padahal khan ada patron nya ya Pak? Misalnya posisi kaki kanan dan kiri saat melangkah. Juga posisi bahu kanan dan kiri terhadap tubuh, kaki dan kepala. Ini yang sulit. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar, pasti ciamik banget ya Pak. Macan nya sendiri mungkin kalah sama putri solo nya, hehehe. Kasih bocoran dikit dong Pak, penelitian Bapak dan temen2 sudah sampai dimana? Biar nanti yang jalannya kayak macan luwe bukan hanya putri Bapak. Tetapi putri saya juga :-). Terima kasih Pak. Sugeng siang.

Jokowi:
Pak Ari, “penelitiannya” belum selesai.

Dani Badra FT-04:
Langsung saja, Pak. Saya mau tanya kota solo itu ke depannya akan dibawa ke arah ‘barat’ atau mengikuti kearifan lokal beserta contoh real-nya pak. Terimakasih Pak Jokowi.

Jokowi:
Solo masa depan adalah solo masa lalu. Solo yang modern adalah Solo yang tradisional. Menggabungkan dua hal inilah (80 tradisi, 20 modern) yang menjadi tantangan kita.

Andrianto Soekarnen:
1. Menurut Bapak, apa 5 nilai kepemimpinan terpenting? Bagaimana Bapak mempraktekan masing-masing nilai kepemimpinan tersebut?
2. Mungkinkah kepemimpinan yang bersih di Indonesia? Mengapa?

Juga, ada titipan pertanyaan dari komunitas QB Leadership Center melalui Twitter:
Dari @Puan_yeah: Siapa yang berjasa menjadikan Bapak seeperti sekarang ini?
Dari @rohbudbud: Bagaimana cara Bapak membangkitkan semangat di birokrasi Pemkot yg umumnya sangat lamban?

Jokowi:
1. Dua saja Pak Andri, Intergritas dan kerja keras. Ya langsung saja dipraktekkan dalam keseharian.
2. Sangat mungkin. Tergantung Top Leadernya : harus strong character dan bisa memberikan teladan / contoh. Menyiapkan sistem/membenahi sistem, dan memaksakan agar sistem itu jalan. Setiap saat dikontrol sehingga birokrasi selalu merasa diawasi dan ON dalam bekerja.

Santri 91:
Sejauh ini, apa kendala yg masih belum bapak temukan jalan keluar utk mengatasinya dlm merealisasikan visi dan misi kota?

Jokowi:
Masalah budget yang selalu tidak cukup untuk merealisasikan sebuah program dengan cepat. Dengan posisi budget seperti ini perlu waktu 20 tahun untuk menjadikan sebuah kota yang mapan.

Munji Syarif:
1. Terimakasih karena telah menjadi contoh pemimpin anti korupsi. Mohon maaf sekiranya pertanyaan ini terlalu umum.
2. Kira-2 apakah yang menjadi sebab korupsi pada bawahan2 di lingkungan pemda (dimana saja di Indonesia atau paling enggak di Solo jika masih ada bawahan yg koruptif)? dan bagaimana pencegahannya?
3. Menurut pengamatan bapak yg mempunyai rekan sesama walikota/bupati, apa sebab banyak Walikota/Bupati yg “terjebak” atau “menjebakkan diri” pada situasi koruptif? Masih menurut pengamatan bapak, bagaimana halnya dengan pola koruptif atasan walikota/bupati yakni para gubernur yg semakin marak (berita terakhir 17 gubernur ditenggarai korupsi).
4. Bagaimana agar efektif memberantas korupsi dengan cepat dan tanpa gejolak?

Terimakasih atas perhatiannya.

Jokowi:
1. Perlu pembenahan dan perombakan sistem secara total dan leader yang bisa dijadikan contoh.
2. Karena tersandera oleh investor politik…
3. Waduh nggak tahu saya
4. Dimulai dengan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah … ini yang harus segera dimulai

Munawar:
Saya asli Solo dan masih sering berkunjung ke Solo, karena keluarga besar banyak yang berdomisili di sana. Mohon tanggapan mengenai hal berikut:
1. Berkenaan dengan keterhubungan Solo dengan kota-kota/negara lain, ada sarana transportasi yang harus dibenahi. Khususnya mengenai keterhubungan bandara Adisumarmo dengan kota Solo. Saya yakin Anda tahu masalahnya: ada monopoli angkutan di bandara tersebut (oleh taksi dari koperasi suatu angkatan), sehingga mengakibatkan ineffisiensi, harga tinggi serta mengurangi berkembangnya bandara. Jika dilihat perbandingan dengan bandara Yogya, ada integrasi Bandara – Stasiun kereta Maguwo – Terminal bus JogjaTrans dan keterbukaan sarana taksi. bagaimana mengatasi ini?

2. Masalah PKL. Sekarang di banyak jalur utama a.l. Jalan Veteran, PKL kembali merebak. Modusnya mungkin ingin memperoleh jatah kios gratis seperti yang pernah terjadi dengan ex. PKL Banjarsari. Menurut Anda, apakah pendekatan pembagian kios gratis akan menyelesaikan masalah, dan bukan memanjakan/membuat orang belomba-lomba ‘nakal’ agar diberi gratisan kios? Terima kasih.

Jokowi:
1. Saya sudah berkali-kali berkomunikasi dengan pihak bandara dan AU, tetapi selalu dijawab, “ini menyangkut masalah kesejahteraan”, dan bandara bukan wilayah administratif Solo, ini juga menyulitkan.
2. Kita sudah punya database PKL, itu yang kita pakai untuk pemberian kios. saya yakin tidak terjadi “kenakalan” agar diberi kios gratis. Memang masih banyak PKL di Solo yang bertebaran, yang diselesaikan baru 62%, sisanya belum tertata.

Sena, SI-91:
1. Apa problem utama kota Surakarta ? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?
2. Saya melihat misi Bapak mengenai pendidikan di website resmi kota Surakarta, http://www.surakarta.go.id/ , “..To improve service and to expand access to people in education, by employing free school programs, plus schools, community education assistance, development of educational facilities, improving the quality of teachers and education personnel… ” Apa kiat-kiat Bapak untuk mewujudkan misi ini, dan bagaimana pencapaiannya sampai saat ini ?

Satu usulan untuk website kota Surakarta, kalau bisa ditambahkan kolom pengaduan atau masukan dari warga (atau mungkin saya terlewat membacanya?). Malah mungkin bisa dibuatkan semacam online rating penilaian dari warga untuk pelyanan aparat Surakarta (sebagai contoh http://www.healthgrades.com/, dalam menilai pelayanan dokter pada pasiennya). kalau rating nya bagus akan menjadi apresiasi buat aparat, dan kalau rating nya jelek bisa dijadikan bahan evaluasi.

Semoga Bapak bisa terus sukses memimpin Solo. Terimakasih,

Komentar- komentar:

Nandang Solihin:
Saya tidak bertanya, hanya mendoakan semoga Pak Jokowi bisa diberi kekuatan kesempatan untuk dapat memimpin negeri ini… Semoga solo bisa menjadi inspirasi batu loncatan untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari korupsi kemiskinan.

Rusi Hidayat Susilo:
Gaya kepemimpinan bapak mirip sekali dengan Presiden Iran Ahmadinejad, setiap hari satu jam di kantor, selebihnya buat keliling dan berdialog dengan rakyat. Kepemimpinan seperti itulah yang disukai olah rakyatnya.

Akhyar – 98:
Emailnya bagus. Saya jadi inget Foursquare.. Hehe Sukses ya pak.

Kacuk Sumarto:
Mengucapkan selamat dan sukses buat temen2 (Bu Betti dkk) yang meng’inisiasi adanya dialog ini. Saya sendiri nggak ikut, meskipun ada yang menggelitik. Khususnya bidang air bersih dan persampahan (note: 2 tahun lalu ikut mempromosikan Global Partnership Output Based Aid dari Bank Dunia, unt kedua bidang tersebut, dibeberapa kota salah satunya Solo. Sekaligus tempat lahir saya). Melalui komunitas ITBSOLO saja nanti akan saya sampaikan lebih detil.

Semoga acara ini tidak hanya sekali saja dan tidak hanya mas Jokowi saja. Sehingga sharingnya bisa banyak, dan membawa alumni ITB (setidaknya saya yang merasakan banyak manfaatnya) untuk lebih mendalami pengelolaan daerah.

Menurut saya, nara sumber tidak selalu yang dianggap berhasil (seperti mas Jokowi) tetapi juga yang gagal (dan mengerti mengapa dia gagal). Ini saya anggap perlu, bahwa belajar tidak selalu dari yg berhasil saja tetapi juga dari yg gagal. Perlu sangat-sangat dihindari nara sumber yang ‘jaim’..maunya cuman pencitraan saja, bukan karyanya.

Sekali lagi: Selamat dan selamat. Salam Hangat.

Surono – 76:
Saya kira jika tdk sempat terjawab, pertanyaan @ri scr pribadi hrs dimaklumi, tetapi saya puas dgn membaca pertanyaan dari rekan2 Alumni dan membaca jawaban dr Bapak Jokowi. Waktu dua jam tdklah panjang n tdk cukup dalam acara dialog yg sangat menarik ini. Saya stuju dgn usulan salah seorang Alumni (maaf lupa namanya) untuk mengundang yg gagal, agar supaya kita belajar dr kegagalan tsb untuk meraih keberhasilan. Itu terserah kpd Mba Betty saja, saya hanya sbg pandemen dialog yg konstruktif, inspiratif dan saya yakin akan membawa manfaat bagi kita semua.

PENUTUP

Terima kasih kepada Pak Jokowi atas sharing selama 2 jam yang sangat menarik, to the point, dan menginspirasi. Semoga akan lebih banyak lagi pemimpin pemimpin Indonesia yang berintegritas tinggi dan bekerja keras seperti yang telah Bapak contohkan. Semoga sukses senantiasa menyertai Bapak, Solo, dan segenap masyarakatnya.

Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini.

Salam hangat penuh semangat

Betti Alisjahbana

sumber: http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1406%3Adialog-kepemimpinan-dengan-jokowi-walikota-solo&catid=34%3Ainspiring-leader&Itemid=30

 

Wali Kota Solo Bedah Harta?

sumber: http://blog.tempointeraktif.com/nasional/jokowid-bedah-harta/#more-502

Wong Solo mana yang nggak kenal Jokowid? Orangnya kecil kerempeng, yang oleh penjual makanan di Solo disebut bapaknya pedagang kaki lima. Dialah Wali Kota Surakarta Joko Widodo. Dua hari lalu ia bikin acara talk show heboh di sebuah pusat perbelanjaan.

Tema acara itu unik, semacam “bedah harta”. Di hadapan pengunjung mal Jokowid membeberkan pertambahan hartanya setelah tiga tahun menjabat. Yang tidak puas dengan penjelasannya dipersilakan bertanya. “Kekayaan saya bertambah Rp 3.425.604.524,” kata dia dalam acara itu.

Nilai harta Jokowid bertambah rata-rata semiliar dalam setahun. Ia merinci detail macam-macam kekayaannya itu mulai dari sebidang tanah di Sragen hingga Balikpapan serta sejumlah uang tabungan rupiah dan dolar.

Joko Widodo tak sendirian. Wakilnya, FX Hadi Rudyatmo, ikut serta bedah kekayaan. Harta Hadi tak sampai berjibun seperti Jokowid. Total nilai kekayaan Hadi hingga akhir tahun lalu setengah miliar rupiah lebih sedikit. Ia bahagia karena tak punya utang ataupun piutang.

Cara Jokowid ini patut dipuji apabila keterbukaan itu dilakukan dengan jujur. Sebab, tak banyak pejabat yang mau melaporkan daftar kekayaannya meski sudah menjadi kewajiban. Kalaupun mau, mereka umumnya terpaksa membuat laporan.

Boleh jadi, di antara pejabat yang bandel itu khawatir dituding korupsi apabila mengumumkan hartanya tumbuh berlipat-lipat. Mungkin juga mereka segan dibilang pamer kekayaan, takut disebut riak, sombong, dan alasan tabu.

Transparansi seorang pejabat belum cukup. Apa faedahnya bagi rakyat apabila kekayaan pejabat tumbuh cepat, sementara kondisi warganya tetap malarat. Pejabatnya sidah makmur, nah kados pundi rakyatipun?

 

Dibilang Bodoh Oleh Gubernur Jateng, Walikota Solo Santai

sumber: detik.com

Solo – Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan Walikota Solo Joko Widodo sebagai pribadi bodoh karena berani menentang gubernur dalam pembangunan mal di Solo. Lantas apa reaksi Joko Widodo dikatakan demikian? Pria yang akrab dipanggil Jokowi ini tetap kalem.

“Iya, saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang. Dibilang begitu ya nggak apa-apa,” kata Jokowi di Balaikota Surakarta, Senin (27/6/2011).

Dia juga mengaku tidak akan memberikan reaksi berlebihan atas penilaian Bibit terhadap dirinya itu. Menurut dia, Pemkot Solo akan mengumpulkan aneka berkas untuk bisa menjelaskan sikap Pemkot Solo kepada Pemprov Jateng.

“Nanti kami akan kumpulkan semua data-data yang ada. Selanjutnya saya akan segera bertemu beliau (Bibit Waluyo-red) untuk berkoordinasi membahas masalah ini. Dengan begitu diharapkan akan bisa mendinginkan suasana yang sedang panas ini,” ujar Joko.

Lebih lanjut dia mengatakan penolakan Pemkot Surakarta terhadap pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo adalah untuk membatasi maraknya pasar modern. Dia mengatakan sebelumnya telah ada 12 kali pengajuan pendirian mal dari sejumlah pihak yang tidak disetujui karena memang Pemkot Surakarta berkomitmen membatasi keberadaan mal di Solo.

“Kita itu ingin membatasi keberadaan mal di Solo karena kita harus memikirkan keberadaan pasar tradisional. Kalau itu terbuka sama sekali, sebelumnya sudah ada rencana 12 mal tapi tidak kita izinkan,” ujar dia.

Sebelumnya usai peresmian jembatan di Magelang, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan Jokowi bodoh. Jokowi dianggap melawan gubernur dalam pembangunan mal di Solo. Rencana mal yang ditentang Pemkot Solo dibangun di bekas gedung bersejarah pabrik es Saripetojo. Namun pabrik es ini dinilai sebagai aset Pemprov Jateng, sehingga Pemkot Solo dianggap tidak bisa memprotesnya.

(mbr/fay)

Share

PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pensiun Dini

June 30, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Berikut adalah kumpulan berita tentang Pensiun Dini PNS (pegawai negeri sipil)

sumber: detik.com

Jumlah PNS ‘Bengkak’, Pemerintah Siap Pakai Outsourcing

Jakarta – Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,” ujarnya di DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Untuk itu, dia menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan.

“Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita,” jelasnya.

Bahkan, Anny menyatakan adanya pemikiran untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit.

“Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS. Misalnya untuk kerumahtanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS,” tandasnya.

(nia/ang)

 

Agus Marto: Jumlah PNS Sudah Cukup Tinggi

Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat. Saat ini saja tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah.

“Kita terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Agus Marto menyatakan jika tidak diwaspadai maka selain dapat memberatkan anggaran seperti gaji, juga akan membebani anggaran pensiun dan asuransi.

“Karena kalau tidak hati-hati, selain menyangkut biaya pegawai tapi jug berhungan di tunjangan hari tua, pensiun dan itu akan berakibat kepada institusi seperti Taspen, Askes, Asabri yang nanti akan mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya jumlah PNS secara mendadak dan kurang terencana,” jelasnya.

Menurut Agus Marto, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja PNS. Selain itu, lanjut Agus Marto, perlunya pengetatan jumlah PNS melalui seleksi yang lebih selektif.

“Ketika tidak pandai mengeluarkan kebijakan dari efektivitas PNS, itu kita kadang-kadang secara tidak sadar terus menambah PNS hanya dengan satu proses yang terlalu sederhana, padahal jumlah PNS itu kalau ingin ditambah betul-betul harus melalui proses yang baik yaitu di Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), BKN, maupun di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

(nia/hen)

Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usulkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan jumlah PNS.

“Kalau saya secara internal di Dirjen Perbendaharaan mau mengusulkan program pensiun dini secara sukarela, dari (usia) 50-55 tahun, dan Undang-Undangnya memungkinkan. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, lalu nanti kita kasih diberikan kompensasi khusus pesangon. Tapi belum di-approve,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan,Agus Suprijanto saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Agus menilai jumlah PNS yang terus meningkat disebabkan pemekaran-pemekaran wilayah yang dilakukan dan juga adanya kewajiban mem-PNS kan para pegawai honorer. Hingga kini kurang lebih tercatat jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang PNS.

“Karena pemekaran-pemekaran terus kewajiban-kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer jadi terus berkembang, harus ada re-sizing, yang pensiun, pensiunkan,” ujarnya.

Menurut Agus, usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” tandasnya.

(nia/hen)

 

PNS Tak Produktif Siap-siap Dapat Tawaran Pensiun Dini

Jakarta – Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya,Jakarta, Kamis (23/6/2011)

Untuk itu, ia mengharapkan para pegawainya bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga meskipun biaya pegawai besar, tapi seimbang dengan produktivitasnya.

“Term yang mau kita gunakan bukan soal semata penekanan biaya pegawai tapi lebih pada produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan oleh pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit akan membuat proroduktivitas pegawai meningkat, jadi secara umum kita harapkan pegawai di kemenkeu dapat meningkatkan produktivitasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” jelas Suprijanto.

(nia/hen)

 

Sukarela Pensiun, PNS Bakal Dapat ‘Golden Shake Hand’

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ‘golden shake hand’ atau kompensasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun disi secara sukarela sebelum habis masa jabatan.

“Kan kalau di perusahaan juga ada semacam ‘Golden Shake Hand’ gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat. Tapi itu perlu proses review bagaimana penghitungannya, itu nanti harus dilihat kembali,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (22/6/2011).

Menurut Anny, pemberian pensiun dini ditentukan oleh performance based. Jika telah dilakukan pelatihan, tetapi tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun dini.

“Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu, bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga ga bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik, kan tidak mungkin juga tersandera, kita jadi terbebani dengan SDM yang besar itu menghabiskan uang negera itu tidak produktif dan itu salah, menyalahi performance, prinsipnya kan seperti itu, dan itu harus dibuka opsinya. Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, tambah Anny, akan lebih hemat dan bisa digunakan untuk pos yang lebih penting seperti infrastruktur.

“Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lain-lain,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengaku kewalahan mengatasi jumlah PNS yang terlalu banyak dan pembayaran pensiun yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah berniat untuk membuat program pensiun dini bagi PNS.

(nia/qom)

 

Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

Jakarta – Perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang ‘terpilih’ dianggap tidak mampu bekerja optimal atau miskin kinerja.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, di Minggu (26/5/2011).

“Jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya,” ungkapnya.

Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit.

“Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal.

Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. “Intinya, reformasi birokrasi yang benar –desain dan tahapannya– akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut,” paparnya.

Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi.

“Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah awal reformasi birokrasi harus dimulai dengan penyesuaian jumlah pegawai, dibandingkan dengan pemberian remunerasi. Pasalnya, dengan pemberian remunerasi masyarakat berbondong-bondong ingin masuk menjadi PNS, terutama di Kementerian Keuangan.

Hal ini mengakibatkan pembengkakan selain akibat adanya pemekaran wilayah. “Seharusnya penyesuaian jumlah PNS dengan tupoksi ini yang harus menjadi langkah awal reformasi birokrasi. Bukan kenaikan remunerasi seperti di Kemenkeu. Jadi kalau Menkeu kewalahan, itu konsekuensi dari langkah keliru reformasi birokrasi, selain merupakan akibat pemekaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

(nia/wep)

 

Daripada ‘Menganggur’, PNS Pasti Pilih Pensiun Dini

Jakarta – Kementerian Keuangan merasa yakin opsi pensiun dini yang rencananya akan ditawarkan akan diminati oleh PNS di lingkungannya. Karena saat ini banyak pegawai yang tidak berkinerja bagus sehingga ‘menganggur’ dan tidak punya tempat.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, saat ini beban belanja pegawai sangat tinggi dan sebenarnya banyak PNS yang performanya tidak bagus.

“Kalau seseorang tidak bisa perform, maka tunjangan kinerjanya kan tidak dibayarkan sesuai dengan merit system. Nanti dia berpikir daripada saya tidak dapat tunjangan kinerja penuh, kemudian ditaruh di tempat yang dia juga tidak bisa menunjukkan kinerjanya, maka dia lebih baik pilih pensiun dini. Karena memang ga bisa masuk di mana-mana sehingga otomatis menjadi semacam penganggur,” kata Anny di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Anny mengatakan selama ini pemerintah telah bekerja keras untuk membenahi kinerja PNS, seperti dengan pelatihan-pelatihan. Tapi masih ada saja yang memang performanya kurang meyakinkan. Karena itu pensiun dini menjadi bagian dari solusi sehingga anggaran bakal makin efisien.

“Kalau pegawai itu yakin bisa pensiun dini, maka dia akan mendapat penggantian yang baik sehingga dia bisa usaha dan sebagainya. Tapi nanti kita masih melakukan review. Review nanti dilakukan MenPAN. Tapi ini (pensiun dini) sebetulnya harus menjadi pilihan solusi yang kita pertimbangkan,” kata Anny.

Selain itu, pemerintah juga melihat borosnya anggaran untuk gaji pegawai di daerah. Sebanyak 30-70% anggaran daerah saat ini habis hanya untuk membayar pegawai saja.

Dikatakan Anny, Kemenkeu siap untuk menjadi proyek percontohan program pensiun dini untuk PNS. “Tapi ini kan konteksnya kita melakukan review. Bikin kajian yang rapi dulu. Ini kan juga hajat hidup orang,” jelasnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
(dnl/hen)

 

80% Anggaran Daerah Untuk Gaji, Sisanya Diakali Untuk Korupsi

Jakarta – Pembangunan ekonomi di daerah sulit berkembang karena 80% anggaran daerah selama ini dihabiskan untuk gaji pegawai. Sedangkan 20% untuk pembangunan dan itu pun sering diakali untuk menambah ‘pemasukan’ pejabat daerah.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif dalam seminar yang diadakan di Gedung Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBD sekitar 80% lebih banyak untuk gaji pegawai. Sisanya yang 20% barulah untuk dana pembagunan. Jumlah yang kecil ini pun sering kali diakali lagi demi menabah isi pundi-pundi elit daerah,” tuturnya.

Menurut Syafii Maarif, UU Otonomi Daerah yang diterapkan saat ini membuat daerah mendapatkan suntikan dana baru yang segar. Namun sayangnya dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang luas.

Semua pejabat dan elit daerah mengedepankan kepentingannya sendiri. “Praktik percukongan politik yang busuk dalam setiap pemilukada semakin parah dari waktu ke waktu. Inilah ongkos demokrasi usia muda yang harus kita bayar karena kita tidak mau lagi kembali kepada sistem politik yang anti-demokrasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini hanya 5% daerah yang benar-benar menjalankan tata kelola (good corporate governance) yang baik. Selebihnya entah apa yang terjadi dalam pengelolaannya.

“Jangankan di daerah, di pusat saja prinsip ini masih diabaikan. Memang masih sangat sulit untuk menjalankannya selama pemain-pemain demokrasi adalah kaum elit yang terpasung dalam kultur politik rabun ayam, tidak mau melihat jauh ke depan untuk kepentingan yang lebih besar,” jelasnya.

“Bahkan yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa politik telah dijadikan ladang untuk mengais rezeki. Sebagian intelektual pun telah kehilangan kejernihan berpikir dan menilai karena kuatnya godaan politik kekuasaan itu,” tukas Syafii Maarif.
(dnl/hen)

Share

« Previous PageNext Page »