Proyek e-KTP Sudah Salah Sejak Lahir

March 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan, Pengadaan Barang Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menilai proyek pengadaan e-KTP periode 2011-2012 sudah salah sejak awal.

Menurut dia, pengadaan e-KTP itu seharusnya menggunakan pendekatan kelembagaan bukan pendekatan proyek.

“Dari awal sudah bermasalah. Salah cara mengeksekusi. Pertanyaannya begitu, salahnya dimana? Salah dari lahir,” tutur Agus, kepada wartawan ditemui di kantor LKPP, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Read more

Share

Pembangunan Masjid tanpa Tender

February 1, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Judul asli dari artikel ini adalah “Jaksa Sebut Pembangunan Masjid Raya Sula Rp 23 Miliar Tanpa Tender”, sebenarnya yang dilakukan tanpa tender adalah Rp. 4 Milyar. Dilakukan tanpa lelang alias ditunjuk langsung dan diberikan proyeknya kepada kerabat dari pejabat pula… lengkap sudah….

Berikut berita lengkapnya:

masjid sula

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, didakwa telah menunjuk secara langsung kontraktor pembangunan Masjid Raya Sula tanpa melalui proses lelang.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate, Maluku Utara, Selasa (31/1/2017).

Sidang perkara dengan nomor: 01/Pid-Sus-TPK/2017/PN Tte tersebut dipimpin majelis hakim Hendri Tobing. Adapun terdakwa Ahmad hadir dengan didampingi empat pengacaranya. Read more

Share

Salah Persepsi HPS dari Harga Produk e-Katalog

January 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Antusiasme pengelola pengadaan pemerintah terhadap kemudahan belanja melalui e-katalog menjadikan mekanisme pengadaan e-purchasing semakin masif digunakan. Di sisi lain, beberapa pejabat pengadaan menjadikan informasi harga di e-katalog, terutama informasi harga, sebagai acuan penyusunan HPS dan rencana anggaran. Padahal, penyusunan HPS, dalam Perpres 54 tahun 2010 Pasal 66 Ayat 7 (a),  dilakukan dengan cara mengalkulasikan data-data, salah satunya dengan mengacu pada harga pasar setempat di lokasi barang/jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan. Lalu apa alasannya?
Read more

Share

Dahlan Iskan – Korupsikah Saya di PT PWU Jatim

November 2, 2016 by  
Filed under Curhat PNS online, Kasus Pengadaan

Korupsikah Saya di PT PWU Jatim?
Oleh: Dahan Iskan

Sumber: WA grup

dahlan_plnDalam pemeriksaan tahap pertama selama tiga hari (17, 18, 19 Oktober 2016) di Kejaksaan Tinggi Jatim, saya ditanya lebih dari 100 pertanyaan

Soal melepas aset perusda PT PWU Jatim tanpa persetujuan DPRD. Penjelasan saya: Sebenarnya saya sudah berkirim surat ke DPRD Jatim (tahun 2002, 14 tahun yang lalu) untuk minta penegasan apakah PT PWU harus tunduk pada perda atau pada UU Perseroan Terbatas (PT). Kalau tunduk pada perda, PT PWU memang harus minta izin DPRD. Kalau tunduk pada UU PT, maka izinnya dari rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PWU.
Read more

Share

e-KTP – Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri

October 24, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

setyabudhi lkppSaran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri terkait proyek e-KTP yang pernah disampaikan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta , antara lain:

 

  • 9 item pekerjaan dijadiin satu, itu membatasi persaingan, itu kita sarankan (agar dipecah-pecah).
  • pengumuman PQ-nya itu tidak disebut 9 item pekerjaan, minta itu diulang pengumumannya ya, karena sesuai ketentuan itu harus disebutin semua,
  • beberapa paket pengadaan e-KTP meliputi pembuat sistem sebagai integrator(sirkuit komputer dalam e-KTP), paket kartu dan chip, paket PC (Personal Computer), paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan paket lainnya.

Berikut berita lengkapnya:
Read more

Share

Bukti LKPP Pernah minta Tender Ulang – Proyek E-KTP

October 24, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

agusRahardjoDari website www.beritasatucom dan beberapa media online lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan Mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menyatakan pernah mengajukan Pretender atau tender ulang atas kasus dugaan korupsi proyek Elektronik KTP. Saya jadi penasaran untuk mencari bukti jejak online dari pernyataan beliau ini. Dengan search standar saja mungkin agak sulit memperoleh hasilnya, apalagi menggunakan kata kunci “tender ulang LKPP e-ktp”, kata kunci tender ulang dan LKPP akan melebar ke mana mana karena banyak yang membahas kata kunci ini, begitu pula e-ktp yang sedang rame sekarang ini. Dengan tools yang disediakan di coba setting untuk memperoleh data lama dari google, dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Read more

Share

Hati hati dengan Perintah Atasan – Pengadaan Meubelair Fiktif di Tasikmalaya, Jamaludin Mengaku Diperintah Atasan

September 29, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Inilah perlunya perintah atasan di formal kan dengan bentuk surat perintah atau kalau atasannya tidak membuat surat tertulis ya sudah direkam saja. Pakai recorder sebesar USB, kalungkan dileher dalam baju, setiap masuk ke ruangan ATASAN janga lupa pencet tombol rekam ya. SUdah banyak kok dengan beragam tipe dan merk, mulai dari recorder merk china mocin sampai merk audio terkenal sudah tersedia banyak di glodok atau roxy jakarta. Sebaiknya untuk kepentingan seperti ini beli yang terjaminlah seperti Sony, atau beberapa audio recorder merk Jerman tuh.. Mantap!!! Jangan sampai Atasan ongkang ongkang saja terima setoran, sedangkan yang dibawah di kejar kejar APH 🙂

Pengadaan Meubelair Fiktif di Tasikmalaya, Jamaludin Mengaku Diperintah Atasan

Ketua Jaringan Aspirasi Warga Sukapura (Jawara), Ramadan Hanafiah mengatakan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 mantan Kabag Umum Pemkab Tasikmalaya, Jamaludin Malik, membuat kronologis pengadaan meubelair dan perlengkapan peralatan kantor pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010-2012.

Pada kronologis tersebut disampaikan; pertama, belanja modal pengadaan meubelair tahun 2010 sebesar Rp.317.580.000, hal tersebut berdasarkan pagu anggaran pada DPA murni Kabupaten Tasikamalaya. Kedua, pengadaan barang belanja berdasarkan DPA Perubahan Anggaran tahun 2010 sebesar Rp 314.000.920.000, ini berdasarkan pagu anggaran pada DPA perubahan.

Ketiga, pengadaan barang dan dana talang tahun 2010 sebesar Rp 2.330.305.000, terdiri dari, Pengadaan barang Rp1.329.1110.000., dana talang sebesar Rp1.001.195.000., bayar dana talang sebesar Rp259.489.000., sisa utang barang dan dana talang Rp 2.070.816.000.

“Pada tahun 2011 pelaksanaan pengadaan meubelair sebesar Rp192.720.100, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp 237.820. 100, sementara belanja peralatan kantor sebesar Rp424.830.000,” papar Ramdan, Rabu (28/9/2016).

Pelaksanaan pengadaan barang berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan tahun 2011, lanjut Ramdan terdiri dari belanja modal pengadaan mebeler sebesar Rp234.054.900, belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp427.262.000, belanja pengadaan peralatan kantor sebesar Rp660.595.000.

“Pelaksanaan pengadaan meubelair dari Banprov 2011, belanja modal meubelair Rp660.595.000, belanja modal pengadaan ruang kepala bagian dan Sekda Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp99.750.000, itu jelas Sekda Kodir mengetahui dan memerintahkan kepada Jamaludin,” tegasnya

Pengadaan Meubelair Fiktif di Tasikmalaya, Jamaludin Mengaku Diperintah Atasan


======================
Tangani Kasus Pengadaan Meubelair di Tasikmalaya, Jawara Minta Hakim Tipikor Objektif

Jaringan Aspirasi Sukapura (Jawara) berharap Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung tetap menangani kasus korupsi pengadaan meubelair di Kabupaten Tasikmalaya secara objektif.

“Kami terus memantau mebeuler gate ini, dan kami meyakini Najelis Hakim Tipikor Bandung akan objektif dalam menangani kasus tersebut, dan semoga ada petunjuk lebih terang dengan sudah diperiksanya Bupati Uu Ruzhanul Ulum,” ungkap Ketua Jawara, Ramdan Hanafiah, Rabu (28/9/2016).

Dalam kasus tersebut Jawara meyakini bahwa Bupati dan Sekda Kabupaten Tasikmalaya terlibat, dikarenakan Jamaludin Malik yang ketika itu menjabat Kabag Umum Pemkab Tasikmalaya dalam pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Singaparna diperintah atasannya langsung.

“Berarti keterlibatan Bupati Uu dan Sekda Kodir begitu jelas, karena sebagai bawahan Jamaludin hanya melakukan perintah atasannya. Jadi kami meminta hukum di Negeri kita tercinta ini harus seperti silet jangan seperti pisau dapur,” harapnya.

Jawara meminta Majelis Hakim Tipikor Bandung untuk segera meningkatkan status Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum dari saksi menjadi tersangka, dikarenakan sebagai pengguna anggaran.

Tangani Kasus Pengadaan Meubelair di Tasikmalaya, Jawara Minta Hakim Tipikor Objektif

“Harus secepatnya dijadikan tersangka itu Bupati Uu,” tegasnya.

Share

Next Page »