Belajar online Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

October 24, 2016 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Belajar Pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar, berdasarkan materi bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan/training pengadaan barang/jasa standar LKPP namun disajikan dengan format yang berbeda. Materi ini belajar tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan perpres 54 dan semua perubahannya.

Silahkan buka link dibawah ini untuk melihat animasi dan video dari madul pelatihan pengadaan untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;





Masih belum selesai semua ya… tunggu edisi berikutnya 🙂

heldi_70

Share

Sosialisasi e-Katalog LKPP bersama Philips

Akhirnya doa pada postingan sebelumnya (baca: sosialisasi e-katalog LKPP) bisa terkabul juga 🙂 pada hari selasa 11 Oktober 2016, LKPP bersama philips melakukan sosialisasi tentang e-katalog dan produk dari philips yang sudah masuh e-katalog. Acara dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan selama sehari penuh mulai dari pagi sampai sore. Pada sesi pertama heldi.net mewakili dari lkpp memberikan paparan tentang apa itu belanja melalui e-katalog serta tatacara belanja dengan cara e-purchasing, selanjutnya pada sesi siang dilanjutkan dengan paparan produk knowledge dari Bapak Kuncahyo isnaedi atau akrab dipanggil pa Is yang merupakan National Sales Manager Philips. Pa Is menjelaskan apa kelebihan dan keunggulan dari lampu LED philips, serta memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan dalam sistem pencahayaan baik untuk ruangan, jalan, atau bahkan sampai ke stadion dengan ukuran besar.

philipskatalog

Read more

Share

Pembentukan ULP- Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah

October 14, 2016 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Surat Menteri Dalam Negeri perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah.

Ada perkembangan baru terkait dengan perjuangan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang Mandiri dan Permanen, Berikut salah satu perkembangan dalam rangka pembentukan ULP, yaitu dengan adanya Surat dari Kemendagri terkait dengan Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah. Salah satu isinya dalam point 1.f membahas tentang pembentukan ULP

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disampaikan hal hal sebagai berikut:

1.f Unit Layanan Pengadaan merupakan salah satu fungsi pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga tugas dan fungsi layanan pengadaan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada sekretariat daerah yang pengaturannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Berikut adalah surat lengkapnya:



 

https://www.dropbox.com/s/j7gr9lyg0ej3cc6/Surat%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20perihal%20Pedoman%20Persetujuan%20Perda%20tentang%20Peangkat%20Daerah.pdf?dl=0

Share

Jenis Kontrak Pengadaan

Penjelasan lengkap tentang jenis kontrak dapat di lihat pada pasal 50 dan pasal 51 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
Read more

Share

Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, jaminan yang dipakai antara lain:

  1. Jaminan Pelaksanaan.
  2. Jaminan Pemeliharaan
  3. Jaminan Uang Muka

Bagaimana dengan jaminan penawaran, apakah masih digunakan atau tidak? Jaminan Penawaran tidak lagi dipakai untuk pelaksanaan pengadaan melalui e-tendering (sesuai perubahan pasal 109 perpres 54/2010).

Berapa nilai jaminan, kapan dimintanya, siapa yang dapat menerbitkannya, dan apa saja yang tidak memerlukan jaminan dapat dipelajari dalam video pengadaan berikut ini:

 

Share

Rencana Umum Pengadaan

PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) :meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa
c. menetapkan kebijakan umum tentang:

  • pemaketan pekerjaan;
  • cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  • pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
  • penetapan penggunaan produk dalam negeri .

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

KAK sebagaimana paling sedikit memuat:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan..

Untuk memperjelas tentang Rencana Umum Pengadaan silahkan lihat video Pengadaan berikut ini:

Share

Kelebihan & Kekurangan Design Build Contract

September 30, 2016 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Kontrak Rancang Bangun – Kelebihan dan Kekurangannya

Konsep merancang dan membangun konstruksi telah ada selama berabad-abad termasuk membangun istana, dan bangunan monumental lainnya.

Revolusi industri, diakhir abad kesembilan belas, telah mulai menumbuhkan kolaborasi profesi bangunan dan arsitek berkomitmen secara eksklusif untuk merancang dan membangun.

Konstruksi modern memiliki persyaratan, termasuk saran ahli untuk pemilik, konsultan untuk desainer, perkiraan biaya dan informasi lainnya untuk penawaran, manajemen, dan penghindaran risiko, dan pendelegasian ke subkontraktor yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Read more

Share

Next Page »