Pebisnis daring siap ikut daftarkan barang di LKPP

February 1, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Para pebisnis daring berharap bisa ikut menjajakan dagangan mereka di daftar bisnis katalog elektronik (e-catalog) yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Maklum, tender pengadaan barang pemerintah yang memanfaatkan e-katalog di LKPP ini bisa mencapai 40% dari total belanja.

Salah satu barang yang marak di e-catalog belanja peralatan perkantoran. Lembaga pemerintah ini sengaja menggandeng pebisnis online untuk bergabung di tender proyek LKPP supaya pelaksanaan tender belanja bisa transparan dan tercatat dengan baik. Read more

Share

Ramai-ramai Serbu e-Katalog LKPP

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Sejauh ini tercatat sudah ada delapan e-commerce yang menyerbu proyek e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Para e-commerce itu adalah Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan yang terakhir AXIQoe.com. Read more

Share

Era Digital Pengadaan Barang Pemerintah

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Guna mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan yang lebih efisien, inovatif dan berintegrasi, sebuah situs hadir bernama Axiqoe.com.

Situs e-commerce ini dimiliki PTAstragraphia Xprins Indonesia (AXI) resmi menjadi penyedia E-Katalog LKPP. Dengan terverifikasi-nya AXIQoe.com di E-Katalog LKPP, pengadaan barang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang dilakukan secara berkala. Read more

Share

Siap siap Revisi Perpres Pengadaan akan segera keluar

January 26, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Prioritas Paket Kebijakan Hukum Cegah Korupsi di Sektor Pengadaan

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan pemerintah sekarang ini sedang berfokus pada pembenahan sektor hukum. Beberapa paket kebijakan hukum dikeluarkan untuk mencegah korupsi dalam pembangunan dan pengadaan setelah keluarnya paket kebijakan ekonomi.

“Paket kebijakan ekonomi itu sebenarnya lebih banyak untuk memangkas berbagai aturan, prosedur supaya birokrasi lebih efisien,” ujar Teten dalam acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang digelar Transparency International, di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Read more

Share

Penyebab Keterlambatan Pengiriman Obat

Pengadaan obat  memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Luasnya cakupan wilayah distribusi, ketidaksiapan pabrikan dalam produksi, hingga proses perencanaan yang belum matang menyebabkan pengiriman obat acapkali mengalami keterlambatan. Lalu bagaimana hal itu dapat terjadi?

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengambangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa menjelaskan permasalahan keterlambatan pengiriman obat sering kali terjadi untuk permintaan yang datang dari luar Jawa. Meskipun penyedia obat memiliki jaringan distributor dalam penanganan ekspedisi, faktor geografis yang jauh menyebabkan distributor melakukan pengiriman berdasarkan kuota tertentu. Hal ini untuk menekan biaya yang timbul akibat proses pengiriman secara parsial (per permintaan).
Read more

Share

Sukses e-Government dan Tantangan Keamanan Informasi

September 13, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

ikamardiahAda dua testimonial menarik nan strategis dalam sesi diskusi panel Rakernas LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pertama, dari Firmansyah Lubis, Direktur e-Government Kementerian Kominfo Indonesia, yang menyatakan, “Kami harus belajar kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengenai keberhasilan menerapkan e-Government melalui LPSE.” Kedua, seperti disampaikan Prakoso, Asisten Deputi II Bidang Kominfo Kementerian Koordinator Polhukam RI yang menyatakan, “Success story e-Government di Indonesia adalah LPSE”. Read more

Share

ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah

September 9, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Tulisan dari kopi paste dari www.samsulramli.com tentang organisaasi ULP, lumayan panjang tulisannya, silahkan di analisa dan dinikmati ya…

Menggugat Permendagri 99/2014, ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah

Sejak artikel “Badan Daerah, Harga Mati Wujudkan Pengadaan Bebas Intervensi” beragam diskusi mengemuka. Sebagian besar menyatakan dukungan terhadap dibentuknya Badan Daerah. Sayangnya para pejuang reformasi pengadaan barang/jasa ini sebagian besar harus menelan pil pahit karena perumusan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) sudah dimulai dan ketok palu.

Di beberapa daerah bahkan yang tadinya berbentuk Kantor dan Badan terpaksa harus turun kasta menjadi bagian atau bahkan sub bagian dibawah Sekretariat Daerah. Kemunduran yang nyata dari sebuah upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa di daerah. Read more

Share

Next Page »