Deelneming – Pengertian Penyertaan dalam KUHP

October 3, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pernah dapat panggilan dari Aparat Penegak Hukum dengan Rujukan pasal 55 ayat ke 1 Kitab Hukum Undang Undang Hukum Pidana? Bagi para pelaku pengadaan tentunya sudah tidak asing lagi kalau dikenakan pasal ini, yang korupsi atau bermasalah mungkin di ranah pelaksanaan pekerjaan, namun pokja ULP atau Pejabat Pengadaan bisa terkena pasal ini juga.

Nah ini adalah penjelasan dari pakar ahli hukum Pidana yaitu Teuku Nasrullah, S.H., M.H pada acara Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli LKPP di Bogor September 2017.

Pengertian Penyertaan (Deelneming)
1. Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa dapat dikatakan Deelneming pada strafbaar fiet atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik, karena hubungan itu adalah bermacam-macam ):
a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan delik.
2. Dalam ajaran Pernyataan (Deelneming) yang harus dicari adalah pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Read more

Share

Solusi Permasalahan akibat Pemotongan Anggaran

October 2, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Hasil dari pelatihan peningkatan pemberi keterangan ahli LKPP, pa Setyabudhi menyajikan materi tentang Solusi Permasalahan Kontrak akibat Pemotongan Anggaran. Masalah yang sudah muncul beberapa tahun ke belakang ketika menteri keuangan mengeluarkan kebijakan terkait pemotongan anggaran yang menyebabkan masalah terhadap kontrak yang sedang berjalan.

Terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak yang hampir sama di seluruh KLDI yang mengalami pemotongan anggaran. Untuk itu diperlukan beberapa opsi untuk mengantisipasi permasalahn pelaksanaan kontrak atas pemotongan anggaran tersebut.

Read more

Share

Pernak Pernik E-Katalog

September 25, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

emin lkppBerikut adalah hasil belajar dari paparan Direktur E-katalog LKPP, Pa Emin Muhaimin terkait dengan permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan epurchasing. Paparan ini disampaikan pada acara Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP.

Untuk presentasi power pointya dapat di ambil pada link di bawah ini:



Presentasi

Berikut point point pentingnya:

1. Katalog Daerah menggunakan katalog daerah lain
Bisa dilakukan seijin dari daerah yang sudah memiliki katalog
Tidak mengganggu layanan dari daerah yang sudah punya katalog (stok)
Ongkos Kirim dihitung terpisah
Resiko Hukum dan audit terpisah

2.  ekatalog yang ticky yaitu obat dan Online Shop
Obat sudah dipesan dan sudah respon namun kemudian penyedia menyatakan tidak sanggup. Kemudian user tidak menggunakan ekatalog dan memperoleh harga yang lebih mahal, kemudian menjadi temuan.
Penyedia tidak sanggup karena masalah lead time dan ada masalah keterlambatan pembayaran (karena BPJS).

Penyedia sudah di press harganya terus bayarnya lambat pula ya sudah dibilang stok habis.
Harga di luar lebih murah ini ternyata setelah diselidiki expire date nya sudah dekat atau sisa stok yang belum terjual.

Online shop itu skema nya berbeda, negosiasi harga terhadap online shop tidak dilakukan item per item barang. Hal ini karena barang nya banyak dan fluktuasi harga bisa berubah capat. Yang dinegosiasi berdasarkan perpsentase nya dan diskon harga nya.

3. E-katalog wajib sekarang ini, namun yang sering terjadi adalah ada komplain dari penyedia yaitu barang mereka harus ada di ekatalog terlebih dahulu, baru bisa dibeli. Kalau memang barang nya belum ada di ekatalog ya sudah tidak perlu nunggu masuk dulu ekatalog.
Kemudian kalau tidak pakai ekatalog maka harus dilakukan sesuai dengan metoda pemilihan peyedia dalam perpres 54 tahun 2010, jangan dilakukan belanja langsung seperti di ekatalog

Prinsip pengadaan di ekatalog sama dengan prinsip pengadaan lainnya yang tentu nya harus efektif dan efisien. Dalam hal ini ketika akan melakukan pengadaan melalui ekatalog maka harus dicari barang yang paling murah, cari dulu beberapa barang sejenis spesifkasi nya kemudian bandingkan harga dan cari termurah, seperti kita belanja online atau belanja di pasar saja ya, yang tentunya cari harga yang paling murah.

4. Barang yang ada di ekatalog itu ada yang bisa di nego dan ada yang sudah fix harga nya. Yang tidak bisa negosiasi misalnya buku, hal ini dikarenakan kebijakan dari kemendiknas yang memprediksi akan terjadi masalah pada praktek di lapangan kalau ada negosiasi. Sekolah A dapat buku dengan harga 100 ribu, sedangkan sekolah B yang berdekatan lokasi nya dapat harga nego 90 ribu… nah bisa masalah itu. Makanya buku harga nya fix tidak bisa nego.
Namun bila memang harga nya bisa di negosiasi maka harus dilakukan nego, jangan termakan tipu tipu penyedia yang mengatakan bahwa oleh LKPP ini harga nya sudah di nego habis maka tidak ada lagi negosiasi. Harga sudah murah katanya. Ya walau murah, walau sudah nego di lkpp ya tetap kalau memang ada fasilitas negosiasi maka lakukan negosiasi. Apa yang bisa di nego? misalkan dari ongkos kirim, walau sudah ada harga at cost untuk ongkos kirim di website namun klau diteliti lebih lanjut, penyedia bisa dapat diskon untuk harga ongkir corporated atau pengiriman dengan jumlah yang banyak. Walau kita pesannya sedikit namun kan yang beli barang tersebut atau pengiriman yang dilakukan oleh penyedia tersebut dari hasil transaksi ekatalog bisa dikatakan banyak juga.
hal lain yang bisa menjadi bahan negosiasi adalah Instalasi dan training, hal ini perlu dipastikan di awal perencanaan apakah kita memerlukan instalasi dan training. Kalau harga ekatalog sudah termasuk instalasi dan training sedangkan kita tidak memerlukan hal tersebut, maka bisa kita nego dengan dasar kita tida butuh instalasi dan training. Tentunya para user akan lebih mengetahui hal hal terkait pernak pernik detail dari barang yang akan diadakan dari ekatalog.
5. Hal lain yang sering manjadi masalah adalah PPK yang tidak membuat HPS, kalau tidak ada HPS maka bagaimana Pejabat Pengadaan atau pejabat yang melakukan epurchasing dapat melakukan negosiasi karena tidak ada acuan harga nya, baik harga barangnya atau harga ongkos kirim dan sebagainya. Ada fitur harga terbaik sebagai referensi.

Dalam perencanaa juga harus diperhitungkan bila akan mengadakan barang import, rencana pengiriman dan kapan barang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan baik, karena kalau barang import tentunya memerlukan waktu untuk mengimport nya dari luar negeri. Begitu pula harus diperhitungkan dalam perencanaan adalah ketika mengadakan dari ekatalog seringkali hanya tersedia hanya “main unit” saja, tidak diketahui bahwa butuh aksesories dan alat lain agar barang tersebut bisa berfungsi. Ketika merencanakan PPK harus bisa melihat barang yang ada di ekatalog itu sudah lengkap belum unit nya.

6. Selanjutnya ada masalah terkait NPWP-D, barang sudah dikirim penyedia baru mengetahui bahwa untuk merealisasikan pencairan atau pembayarannya harus memiliki NPWPD. Seharusnya penyedia sudah mempersiapkan hal ini, atau pejabat pengadaan nya memberitahu tentang hal tersebut, ya kalau PPK atau pejabat pengadaannya juga tahu tentang hal tersebut ya 🙂

7. Batal Paket karena ada yang Nyalip ditikungan, batal karena ada yang menawarkan dari penyedia lain.
Kebaikannya ; sudah dikirim draft kontrak nya tapi tidk diproses, ada kesalahan hitung dari penyedia atau salah lokasi.

Share

Sosialisasi E_Katalog LKPP bersama premmire.co.id

August 14, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pada tanggal 2 Agustus 2017 bertempat di hotel Mercure Banjarmasi, LKPP bersama Premmiere.co.id menyelenggarakan sosialisasi e-katalog untuk para stakeholder pengadaan di Banjarmasin khususnya dan untuk Wilayah Kalimantan pada umumnya. Dihadiri oleh sekitar 100 lebih peserta undangan acra dimulai dengan sambutan dari Kepala Biro Perlengkapan Provinsi kemudian dilanjutlkan dengan kata sambutan dan presentasi dari Premmiere oleh Bapak Oshak dan dari Metrodata selaku supporting Premmiere.co.id. Selanjutnya presentasi terkait Solusi Cepat melalui e-katalog dari heldi.net yang mewakili LKPP.

IMG_4464

IMG_4465

Read more

Share

LKPP Membahas Ekosistem Pengadaan dengan Menko Ekon

July 4, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Kepala LKPP Agus Prabowo menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Menko Ekon, di Jakarta, Jumat (09/06). Agus datang untuk menyampaikan perkembangan terakhir revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ia didampingi Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Fadli Arif.

Read more

Share

Promosi Pelatihan Pengadaan

Silahkan bagi teman teman yang membutuhkan informasi tentang pelatihan dan ujian keahlian dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. ICON Training Center menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berlokasi di Jakarta dengan beberapa sesi penyelenggaraan yang dapat disesuaikan dengan jadwal masing masing.

Silahkan daftar di icon training center, dapat menghubungi kontak di bawah ini atau via heldi.net.

Share

Tanya Jawab tentang Katalog Lokal

April 19, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Akhir akhir ini banyak pemerintah daerah yang mulai menjajaki kemungkinan untuk segera mengaplikasikan Katalog Lokal untuk daerahnya, hal ini dipicu dengan banyaknya permintaan dari Pengusaha Lokal yang merasa tersisihkan oleh Pengusaha Besar di Level Nasional yag sudah masuk ke e-Katalog LKPP. Salah satu jalan yang disesdiakan untuk Usaha Kecil Menengah di daerah untuk mensikapi hal tersebut adalah dengan menaikan mereka ke katalog daerah.

Berikut petikan wawancara Bisnis dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Sistem Kataog LKPP:

emin lkpp

Mengapa LKPP memunculkan e-katalog lokal?
Kita ingin mendekatkan layanan, kalau katalog nasional umumnya berbasis di kota besar dan Jakarta, sedangkan kebutuhan barang dan jasa tidak hanya disitu tapi sampai ke pelosok. Tidak mungkin dilayani badan usaha di Jakarta saja

Ini sebuah peluang bagi UKM karena keterbatasan modal dan kemampuan main sehingga hanya di lokalan, misalnya UKM di Probolinggo, awalnya melayani kebutuhan di Probolinggo tapi mungkin suatu saat akan berkembang melayani nasional.

Bagaimana strategi pengembangan e-katalog lokal sehingga dapat menggandeng UKM setempat?
Yang diusung proses pengadaan pemerintah melalui katalog itu harus cepat, mudah, dan efisien. mudah. Kita bicara rantai pasok. Strategi di awal pengadaan menggandeng hulu, industri, pabrikan, dan lain-lain.

Selama ini pemda usulannya semua larinya ke pusat. Kalau butuh barang jasa diusulkannya ke LKPP sehingga dari segi waktu lebih lama, kalau lokal lebih cepat. Kalau lokal kan ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) jadi bisa berdiskusi dengan dinas-dinas soal kebutuhan untuk diproses masuk ke katalog.

Jadi nanti, UKM sanggupnya melayani daerah mana saja karena menyangkut kapasitas. Kalau bicara di LKPP, kami ingin ada komitmen nasional. Tapi kalau UKM tidak bisa dipaksa ke level nasional, katakanlah dia boleh memilih lokalnya yang mana dulu. Itu strategi kita, diberikan kepada penyedia UKM, sanggupnya dimana dulu.

Selanjutnya, belanja modal yang dilakukan pemda dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat?
Ekonomi berputar. Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan tersedia oleh penyedia UKM di wilayah tersebut, maka otomatis roda ekonomi berputar bahkan lebih kencang dibandingkan ketimbang usul di pusat dulu. pengusaha lokal akan tumbuh dan diharapkan makin besar.

Kita juga ingin ada produk lokal yang awalnya dikonsumsi oleh pemerintah lokal. Kemudian karena penayangannya di website LKPP dan semua orang bisa melihat, walaupun awalnya mau melayani lokal, lalu bisa juga dilirik oleh pemda lain.

Apakah ada imbauan ke pemda untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal?
Itu bagian dari soal strategi, aturan baru yang akan keluar nanti intinya mereka bisa mengelola e-katalog lokal. Justru kami harapkan penyedia lokal terutama statusnya UKM yang menjadi prioritas atau yang digandeng pemda supaya bisa bertumbuh dan berkembang.

Produk apa yang bisa dilayani oleh UKM di e-katalog lokal?
Tentu bisa sama dengan produk yang non-UKM. Tapi kelebihan UKM ada di aspek layanan. Kalau bicara industri, pabrikan, misalnya, setelah layanan kontrak dan barang dikirim, sudah selesai. UKM kita harapkan bisa memiliki layanan lebih seperti di instalasi, kalau user perlu dilatih bisa dilatih.

Peluang terbesar seperti IT, komputer, itu punya potensi. Hanya harus menambahkan layanan seperti instalasi, pelatihan, dan bahkan purna jual juga. Saat ini, biasanya barang dikirim, tapi enggak ada yang masang.

Pemerintah daerah mana saja yang sudah komitmen mengembangkan e-katalog lokal?
Sekarang masih dalam proses pilot project, Pemprov DKI Jakarta sudah mengembangkan e-katalog obat, di luar obat nasional, perkakas, dan seragam. Ini menunggu tayang.

Pemda lain yang komitmen ada Bandung, Gorontalo, Kota Jogja, kemarinsounding ke Semarang juga.

Kapan katalog ini diluncurkan?
Dari sisi regulasi sedang diperbaiki. Pekan lalu sudah konsultasi publik, mudah-mudahan akhir bulan ini selesai. Tahap berikutnya sosialisasi di akhir bulan sampai awal Juni. Pemda kemudian bentuk tim katalog lokal, diiisi oleh ULP.

Pemda kan sudah punya ULP permanen, mereka yang jadi motor pembentuk katalog lokal.

Setelah e-katalog lokal, apa yang akan dikembangkan oleh LKPP selanjutnya?
Kita ingin penguatan bisnis proses di e-katalog. Fitur harus dilengkapi. Kalau rating sementara yang bisa memberi peringkat hanya pembeli, ke depan penyedia juga boleh dong memberi rating untuk pembeli.

Kemudian, fitur tracking untuk transaksi yang perlu negosiasi harga.Tracking akan memperlihatkan ke pembeli mengenai riwayat negoisasi sebelumnya. Kalau enggak bulan ini atau bulan depan diluncurkan, termasuk fitur stok jadi pembeli bisa tahu jumlah barang tersedia. Stok kosong, tidak bisa dibeli. Setiap pembelian akan berkurang otomatis, tapi enggak bisa dikurangi oleh penyedia.

Tracking proses pra-katalog seperti tahapan negoisasi, pengurusan kontrak, sehingga prose situ dapat diketahui secara real time.

Kita ingin sebanyak mungkin produk katalog yang masuk sehingga membantu pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tanpa kegalauan karena semuanya transparan.

Sumber: http://finansial.bisnis.com/read/20160525/9/551081/pengadaan-barang-lkpp-siap-luncurkan-katalog-elektronik-lokal

Share

« Previous PageNext Page »