Proyek e-KTP Sudah Salah Sejak Lahir

March 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan, Pengadaan Barang Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menilai proyek pengadaan e-KTP periode 2011-2012 sudah salah sejak awal.

Menurut dia, pengadaan e-KTP itu seharusnya menggunakan pendekatan kelembagaan bukan pendekatan proyek.

“Dari awal sudah bermasalah. Salah cara mengeksekusi. Pertanyaannya begitu, salahnya dimana? Salah dari lahir,” tutur Agus, kepada wartawan ditemui di kantor LKPP, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Read more

Share

Pebisnis daring siap ikut daftarkan barang di LKPP

February 1, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Para pebisnis daring berharap bisa ikut menjajakan dagangan mereka di daftar bisnis katalog elektronik (e-catalog) yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Maklum, tender pengadaan barang pemerintah yang memanfaatkan e-katalog di LKPP ini bisa mencapai 40% dari total belanja.

Salah satu barang yang marak di e-catalog belanja peralatan perkantoran. Lembaga pemerintah ini sengaja menggandeng pebisnis online untuk bergabung di tender proyek LKPP supaya pelaksanaan tender belanja bisa transparan dan tercatat dengan baik. Read more

Share

Pembangunan Masjid tanpa Tender

February 1, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Judul asli dari artikel ini adalah “Jaksa Sebut Pembangunan Masjid Raya Sula Rp 23 Miliar Tanpa Tender”, sebenarnya yang dilakukan tanpa tender adalah Rp. 4 Milyar. Dilakukan tanpa lelang alias ditunjuk langsung dan diberikan proyeknya kepada kerabat dari pejabat pula… lengkap sudah….

Berikut berita lengkapnya:

masjid sula

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, didakwa telah menunjuk secara langsung kontraktor pembangunan Masjid Raya Sula tanpa melalui proses lelang.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate, Maluku Utara, Selasa (31/1/2017).

Sidang perkara dengan nomor: 01/Pid-Sus-TPK/2017/PN Tte tersebut dipimpin majelis hakim Hendri Tobing. Adapun terdakwa Ahmad hadir dengan didampingi empat pengacaranya. Read more

Share

Ramai-ramai Serbu e-Katalog LKPP

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Sejauh ini tercatat sudah ada delapan e-commerce yang menyerbu proyek e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Para e-commerce itu adalah Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan yang terakhir AXIQoe.com. Read more

Share

Era Digital Pengadaan Barang Pemerintah

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Guna mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan yang lebih efisien, inovatif dan berintegrasi, sebuah situs hadir bernama Axiqoe.com.

Situs e-commerce ini dimiliki PTAstragraphia Xprins Indonesia (AXI) resmi menjadi penyedia E-Katalog LKPP. Dengan terverifikasi-nya AXIQoe.com di E-Katalog LKPP, pengadaan barang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang dilakukan secara berkala. Read more

Share

Salah Persepsi HPS dari Harga Produk e-Katalog

January 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Antusiasme pengelola pengadaan pemerintah terhadap kemudahan belanja melalui e-katalog menjadikan mekanisme pengadaan e-purchasing semakin masif digunakan. Di sisi lain, beberapa pejabat pengadaan menjadikan informasi harga di e-katalog, terutama informasi harga, sebagai acuan penyusunan HPS dan rencana anggaran. Padahal, penyusunan HPS, dalam Perpres 54 tahun 2010 Pasal 66 Ayat 7 (a),  dilakukan dengan cara mengalkulasikan data-data, salah satunya dengan mengacu pada harga pasar setempat di lokasi barang/jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan. Lalu apa alasannya?
Read more

Share

Procurement News from The Jakarta Post

January 27, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sekali kali ambil berita dari kora The Jakarto Post biar berbahasa inggris 🙂

Indonesian Navy signs procurement contract worth Rp 2.22t

The Indonesian Navy has signed procurement deals on goods and services worth Rp 2.22 trillion (US$170 million) with contractors, expecting to create efficiency, transparency and acceleration in the 2017 work plan.

The deals include contracts for weapons procurement (Rp 1.6 trillion), facilities and infrastructure (Rp 409 billion), personnel equipment (Rp 118 billion), education facilities (Rp 48 billion) and research and development (Rp 12 billion).

The contract signing ceremony took place simultaneously in eight areas, including the Navy headquarters in Cilangkap, in the Western Fleet Command (Koormabar), the Eastern Fleet Command (Koarmatim), and several naval bases in Padang, West Sumatra, Tanjung Pinang, Riau Islands,  Merauke in Papua, Pontianak, West Kalimantan, and Tarakan of North Kalimantan.

“We expect the contract signings to speed up the Navy’s budget absorption in 2017,”Navy chief of staff Admiral Ade Supandi said in Jakarta on Wednesday (11/1).

According to Ade, President Joko “Jokowi” Widodo has pledged the acceleration of work plans in ministries and institutions to improve performance and boost results.

 

Bakamla to procure new patrol boats in 2017

The Maritime Security Board (Bakamla) has announced a plan to purchase new patrol boats in 2017 to strengthen its patrol fleet in securing Indonesia maritime territory.

“We have planned to buy four new patrol boats. The boats are designed differently than the boats of our maritime counterparts like Navy or the National Police,” Bakamla chief Vice Adm. Arie Sudewo told The Jakarta Post during a recent interview in Jakarta.

Bakamla will procure two 110-meter boats and two 80-meter patrol boats, Arie said. The new boats were designed to have forensics laboratories on board to allow the guards to test suspicious objects immediately during a patrol.

Currently, Bakamla operates six patrol boats in the eastern and western zones of Indonesia’s maritime territory.

In 2017 Bakamla will get a budget of Rp 955 billion (US$71.5 million) of budget and most of it will be spent on the four new boats, which will be developed in the state-owned shipyard PT PAL.

In 2016 Bakamla received Rp 350 billion to finance its activities.

Bakamla coordinates with 14 institutions in the country’s maritime sector, including the Navy, the Water Police, the Customs Office, the Immigration Office, the prosecutor’s office, the Maritime Affairs and Fisheries Ministry, the Foreign Affairs Ministry and the Transportation Ministry.

jakartapost

Sources: http://www.thejakartapost.com

Share

« Previous PageNext Page »