Bimtek gratis dari LKPP

Informasi dari pa Mudji Santosa (www.mudjisantosa.net)

Permasalahan hukum pada pengadaan barang/jasa tidaklah muncul secara tiba-tiba melainkan karena ada penyebabnya. Penyebab permasalahan hukum pada pengadaan barang/jasa  bisa berasal dari proses perencanaan anggaran, proses pemilihan (lelang), pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan maupun pemanfaatan barang/jasa. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, maka Biro/Bagian/Bidang Hukum disetiap K/L/D/I mempunyai peran yang sangat besar.

Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, di Tahun Anggaran 2017 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang/jasa terkait Penanganan Permasalahan Hukum, diperuntukan bagi Biro/Bidang/Bagian Hukum K/L/D/I yang dilakukan  di 5 (lima) lokasi daerah sebagai berikut:

No

Tempat

Jumlah Peserta

Waktu pelaksanaan

Lama penyelenggaraan

1

Kepulauan Riau

80 (delapan puluh)

Minggu III di Bulan April

1 (satu) hari

(fullday meeting)

2

Kalimantan Timur

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Mei

1 (satu) hari

(fullday meeting)

3

Sulawesi Utara

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Juli

1 (satu) hari

(fullday meeting)

4

Bali

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Agustus

1 (satu) hari

(fullday meeting)

5

Jawa Tengah

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di September

1 (satu) hari

(fullday meeting)

2. Pelaksanaan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperuntukan bagi  PPK K/L/D/I yang dilakukan di 5 (lima) lokasi daerah sebagai berikut :

No

Tempat

Jumlah Peserta

Waktu pelaksanaan

Lama penyelenggaraan

1

Kepulauan Riau

80 (delapan puluh)

Minggu III di Bulan April

1 (satu) hari

(fullday meeting)

2

Kalimantan Timur

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Mei

1 (satu) hari

(fullday meeting)

3

Sulawesi Utara

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Juli

1 (satu) hari

(fullday meeting)

4

Bali

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Agustus

1 (satu) hari

(fullday meeting)

5

Jawa Tengah

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di September

1 (satu) hari

(fullday meeting)

 LKPP akan menanggung biaya paket meeting fullday peserta. Selain hal tersebut biaya diluar tanggung jawab LKPP.

Ketentuan peserta :

1.     PNS yang bertugas di Biro/Bagian/Bidang Hukum dan PPK di K/L/D/I.

2.     Peserta tidak dipungut biaya;

3.     Peserta dapat mendaftarkan secara online melalui link http://bit.do/kegiatanpphlkpp2017

4.   Formulir permohonan dapat di unduh di website LKPP dan formulir yang telah diisi, dapat dikirim kembali melalui e-mail: pph.lkpp@gmail.com, paling lambat satu minggu sebelum waktu pelaksanaan;

5.   Persetujuan permohonan mutlak ditentukan oleh LKPP, sesuai dengan kuota yang tertera diatas. Nama-nama peserta akan diumumkan melalui e-mail;

6.   Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person: Tia (0895337799524) atau Ika (081282442917) atau (021) 299 12 450 ext. 0342/0343/0344.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Share

Proyek e-KTP Sudah Salah Sejak Lahir

March 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan, Pengadaan Barang Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menilai proyek pengadaan e-KTP periode 2011-2012 sudah salah sejak awal.

Menurut dia, pengadaan e-KTP itu seharusnya menggunakan pendekatan kelembagaan bukan pendekatan proyek.

“Dari awal sudah bermasalah. Salah cara mengeksekusi. Pertanyaannya begitu, salahnya dimana? Salah dari lahir,” tutur Agus, kepada wartawan ditemui di kantor LKPP, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Read more

Share

Pebisnis daring siap ikut daftarkan barang di LKPP

February 1, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Para pebisnis daring berharap bisa ikut menjajakan dagangan mereka di daftar bisnis katalog elektronik (e-catalog) yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Maklum, tender pengadaan barang pemerintah yang memanfaatkan e-katalog di LKPP ini bisa mencapai 40% dari total belanja.

Salah satu barang yang marak di e-catalog belanja peralatan perkantoran. Lembaga pemerintah ini sengaja menggandeng pebisnis online untuk bergabung di tender proyek LKPP supaya pelaksanaan tender belanja bisa transparan dan tercatat dengan baik. Read more

Share

Pembangunan Masjid tanpa Tender

February 1, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Judul asli dari artikel ini adalah “Jaksa Sebut Pembangunan Masjid Raya Sula Rp 23 Miliar Tanpa Tender”, sebenarnya yang dilakukan tanpa tender adalah Rp. 4 Milyar. Dilakukan tanpa lelang alias ditunjuk langsung dan diberikan proyeknya kepada kerabat dari pejabat pula… lengkap sudah….

Berikut berita lengkapnya:

masjid sula

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, didakwa telah menunjuk secara langsung kontraktor pembangunan Masjid Raya Sula tanpa melalui proses lelang.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate, Maluku Utara, Selasa (31/1/2017).

Sidang perkara dengan nomor: 01/Pid-Sus-TPK/2017/PN Tte tersebut dipimpin majelis hakim Hendri Tobing. Adapun terdakwa Ahmad hadir dengan didampingi empat pengacaranya. Read more

Share

Ramai-ramai Serbu e-Katalog LKPP

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Sejauh ini tercatat sudah ada delapan e-commerce yang menyerbu proyek e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Para e-commerce itu adalah Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan yang terakhir AXIQoe.com. Read more

Share

Era Digital Pengadaan Barang Pemerintah

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Guna mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan yang lebih efisien, inovatif dan berintegrasi, sebuah situs hadir bernama Axiqoe.com.

Situs e-commerce ini dimiliki PTAstragraphia Xprins Indonesia (AXI) resmi menjadi penyedia E-Katalog LKPP. Dengan terverifikasi-nya AXIQoe.com di E-Katalog LKPP, pengadaan barang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang dilakukan secara berkala. Read more

Share

Salah Persepsi HPS dari Harga Produk e-Katalog

January 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Antusiasme pengelola pengadaan pemerintah terhadap kemudahan belanja melalui e-katalog menjadikan mekanisme pengadaan e-purchasing semakin masif digunakan. Di sisi lain, beberapa pejabat pengadaan menjadikan informasi harga di e-katalog, terutama informasi harga, sebagai acuan penyusunan HPS dan rencana anggaran. Padahal, penyusunan HPS, dalam Perpres 54 tahun 2010 Pasal 66 Ayat 7 (a),  dilakukan dengan cara mengalkulasikan data-data, salah satunya dengan mengacu pada harga pasar setempat di lokasi barang/jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan. Lalu apa alasannya?
Read more

Share

« Previous PageNext Page »