Proyek Perubahan – Diklat PIM Pola Baru

September 12, 2014 by  
Filed under Curhat PNS online

Hari ini tanggal 11 bulan September 2014 adalah hari terakhir saya mengikuti diklat PIM IV dalam tahap Taking Ownership atau Breakthrough I yang diakhiri tadi siang dengan seminar proposal Proyek Perubahan. Diklat PIM pola baru sekarang ini, baik Diklat Kepemimpinan IV, III, II atau I memiliki 2 tahapan on campus dan 2 tahapan off campus, nanti berbeda sedikit adalah waktunya dan konten dari materi yang diberikan.
Dua tahapan on campus adalah:
- Self Mastery (2 mingguan) dan
- Merancang Perubahan dan Team Efektif (sebulanan)
sedangkan dua tahapan besar off campus itu adalah:
- Breakthrough I atau Taking Ownership (1 atau 2 mingguan)
- Breakthrough II atau Laboratorium Kepemimpinan (60 hari)
ya untuk waktu yang tepatnya silahkan tanya panitia aja ya :)

Read more

Share

Penerimaan PNS 2013

September 2, 2013 by  
Filed under Curhat PNS online

Terakhir-akhir ini heldi.net banyak menerima bbm broadcast tentang akan adanya penerimaan CPNS besar besar di lebih dari 300 instansi baik kementrian atau pun pemerintah daerah se Indonesia, untuk lebih lengkapnya ada dimana saja posisi lowongan PNS tersebut penunjung heldi.net dapat mengunjungi website kementerian PAN dan RB di alamat www.menpan.go.id, kata kunci Kemtrian PAN RB bahkan menjadi kata kunci nomor satu dalam autotext di google.com, ketika diketikan kementrian maka sistem autotext di google akan menunjukan tulisan yang agak buram yang mengarah ke kemtrian PAN RB sebagai pilihan nomor satu, berarti dalam beberapa hari ini kementrian PAN RB menjadi kata kunci yang paling dicari ketia orang mengetikan kata kementrian. Ya maklumlah lagi musim penerimaan PNS tahun 2013 ini.

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Sehingga sebagai salah satu blog yang mengusung tag line www.heldi.net – Curhat PNS online maka sudah merupakan kewajiban bagi saya untuk kembali berbagi cerita atau curhatan tentang luka dan lika menjadi PNS, terutama dalam hal tips dan trik untuk dapat lulus menjadi PNS dalam ujian nanti yang katanya akan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) ya semacam sistem online ya, sehingga mudah-mudahan dengan sistem ini bisa lebih transparan, bisa mengeliminir pencaloan (tapi kan tidak afdol ya jadi PNS kalau tidak menggunakan calo), ya jadi PNS dulu lah dengan jujur, baru nanti kalau sudah jadi PNS kalau memang sibuk kerja ya buat ngurusin KTP, SIM atau surat surat lannya tinggal panggilah calo calonya ya… :)

Mudah mudahan belum terlambat ya, saya coba kembali sharing tentang beberapa hal yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan test penerimaan CPNS ini.

1. Persyaratan Administrasi

Sekarang sudah mau eh sudah masuk bulan September, tentunya harusnya semua persyaratan administrasi seperti SKCK – SUrat Keterangan Catatan Kepolisian (kelakuan baik), kartu kuning dari disnakertrans, legalisir ijasah, photo dsb, tentunya sudah disiapkan ya? kalau belum ya segera lah panggil calo-calonya biar cepat buatnya, bukan calo… maksudnya gunakanlah segala strategi yang ada untuk membuat dengan cepat semua persyaratan tersebut. Untuk photo yang ambil photo kilat, untuk legalisir ijasah kalau universitas atau tempat kuliahnya berada jauh  dari lokasi kita, segera kontak teman, saudara atau kalau masih ada kenalan orang Tata Usaha Kampus agar bisa bantu kita (kasihlah uang sodakoh buat pegawai adm nya hitung hitung sodakoh ya, kasih barang rp. 500rb mah – kalau ngasih jangan sedikit-sedikit dan kalau minta ya jangan banyak banyak… MALU atuh!!!) dijamin pasti cepat legalisirnya!) , SKCK siapa tahu ada kenalan atau saudara kepolisian, ya minta dikawal ke polres nya agar bisa cepat juga, bikin kartu kuning apalagi tentu bisa atur lah…

2. Persiapan Test

Sudah beli dn baca buku buku berikut ini belum?

- EYD (ejaan yang disempurnakan) untuk melibas soal bahasa indonesia, soal bahasa indonesia pasti ada EYD nya

- Tata Negara (UUD, Pembukaan UUD 45, Pancasila, P4, bela negara, dsb), pasti ada soal tentang hal ini/

- Psikotest, belilah buku ini barang beberapa edisi, soalnya tidak akan jauh beda dengan latihan-latihan pada buku buku psikotest tersebut, dari beberapa kali ujian psikotes saya merasakan cukup signifikan bantuan dari buku buku psikotest yang beredar di toko toko buku.

- Materi materi terapan dari bidang keilmuan atau jurusan/posisi yang akan diambil; misal akan ikut formasi Teknik Lingkungan, maka segera pelajari yang terupdate sekarang banyaknya tentang hal apa dalam teknik lingkungan, atau pengalaman saya dulu ambil posisi teknik geodesi ya banyak keluar di soal test banyak tentang masalah GIS/SIG (sistem informasi geografis) dan GPS (global positioning system), ya intinya ilmu ilmu dasat ketika kuliah di ingat ingat lagi ya.

- Buku latihan soal UAN, minimal 5 atau 10 tahun terakhir, ini untuk mengasah materi materi umum yang keluar di ujian nanti. Materi materi dasar seperti bahasa inggris, indonesia, dansebagainya saya yakin sebagian besar diambil atau akan mirid dengan soal-soal UAN.

Belum punya dan belum ada uang buat beli nya?? kalau ada yang tertarik di rumah saya ada tuh buku-buku bekas saya dan adik ipar saya dulu ikut PNS, kalau mau kontak saya dan datang ke rumah saya, saya siap minjamkan buku-buku tersebut sampai selesai test, sok siapa cepat dia dapat, yang pertama ngontak dan minta maka dia yang dapat ya… :) Atau sekedar mau konsul silahkan kontak saja ya, ada kan tuh di menu kanan di blog ini.


3. Mohon Doa restu

Nah ini juga penting, dijamin persiapan apapun akan percuma  kalau tidak ada restu dan doa dari orang-orang yang kita cintai terutama orang tua, suami/istri. Sebelum berangkat test CPNS, cium tangan atau bahkan cium kaki ibu kita dan mohon maaf lah atas segala kesalahan kita yang belum bisa dan mungkin tidak akan bisa membalas semua budi dan kebaikan mereka dan minta doa lah ke orang tua kita, dijamin akan diberikan yang terbaik dari Alloh SWT… aamiin…

So selamat berjuang untuk mengikuti ujian PNS dan kalau lulus semoga menjadi PNS yang amanah,  istikomah dan tidak tergoda untuk korupsi aamiin…

Baca tips dan trik lulus ujian PNS dan tentang luka liku jadi PNS yang lainnya:

http://heldi.net/2009/01/tips-dan-trik-untuk-lulus-menjadi-cpnspns/

http://heldi.net/2008/05/susahnya-jadi-pns-pegawai-negeri-sipil/

http://heldi.net/2008/05/kena-deh-rotasi-pegawai/

tambahan info website kementrian yang membuka lowongan CPNS:

Kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun ini :

1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam : http://www.polkam.go.id/
2 Kementerian Koordinator Bidang Kesra : http://www.menkokesra.go.id/
3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : http://www.ekon.go.id/
4 Kementerian Dalam Negeri : http://www.kemendagri.go.id/
5 Kementerian Luar Negeri : http://www.kemlu.go.id/
6 Kementerian Pertahanan : http://www.kemhan.go.id/kemhan/
7 Kementerian Hukum dan HAM : http://www.kemenkumham.go.id/
8 Kementerian Keuangan :
9 Kementerian ESDM : http://www.esdm.go.id/
10 Kementerian Perindustrian : http://kemenperin.go.id/
11 Kementerian Perdagangan : http://www.kemendag.go.id/
12 Kementerian Pertanian : http://www.deptan.go.id/
13 Kementerian Kehutanan : http://www.dephut.go.id/
14 Kementerian Perhubungan : http://www.dephub.go.id/
15 Kementerian Kelautan dan Perikanan : http://www.kkp.go.id/
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : http://www.depnakertrans.go.id/
17 Kementerian Kesehatan : http://www.depkes.go.id/
18 Kementerian Pekerjaan Umum : http://www.pu.go.id/
19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/
20 Kementerian Sosial : http://www.kemsos.go.id/
21 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : http://www.budpar.go.id/asp/index.asp
22 Kementerian Lingkungan Hidup : http://www.menlh.go.id/
23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : http://www.menegpp.go.id/
24 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : http://www.bappenas.go.id/
25 Kementerian PANRB : http://www.menpan.go.id/
26 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : http://www.kemenegpdt.go.id/
27 Kementerian Perumahan Rakyat : http://kemenpera.go.id/
28 Kementerian Pemuda dan Olahraga : http://www.kemenpora.go.id/
29 Kementerian Sekretariat Negara : http://www.setneg.go.id/ 

Share

PNS Sumedang Ketakutan Jadi Panitia Lelang

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaSebanyak 200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Sumedang yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang berencana menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada bupati.

Para PNS tersebut menyatakan tidak mau bertugas lagi sebagai panitia lelang. Pasalnya, mereka khawatir proses tender atau lelang yang mereka urus bermasalah dan berujung pada persoalan hukum.

Rencananya, Senin (24/10) kemarin, PNS ini akan menemui Bupati Sumedang Don Murdono dan melakukan pertemuan dengan agenda penyerahan sertifikat.

Seorang PNS besertifikat yang enggan disebut identitasnya mengatakan, rencana ini dilakukan karena pihaknya tak mau menjadi korban dalam proses-proses lelang di pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Saat ini di lingkungan Pemkab Sumedang sudah ada korban yaitu seorang PNS besertifikat pengadaan barang, ATH dan S, yang kini ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar atas kasus korupsi pada proses lelang alat kesehatan di RSU Sumedang Tahun 2010.

“Kami tak mau menjadi korban apalagi terseret masalah hukum,” kata sumber itu ketika ditemui di halaman Pemkab Sumedang saat akan bertemu Bupati, Senin (24/10/2011).

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumedang Dadang Rohmansyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui ada rencana aksi seperti ini. Menurutnya, jika rencana tersebut berjalan, itu merupakan suatu kekeliruan.

“Kalau aksinya benar terjadi yaitu menyerahkan sertifikat dan enggan bertugas sebagai panitia lelang, berarti sejumlah lelang di Sumedang akan bermasalah dan terancam gagal, ini adalah kekeliruan, harus ada pelurusan masalah,” kata Dadang.

Dadang juga menyebutkan proses lelang di Sumedang sudah berjalan sesuai prosedur. Bila ada masalah, seharusnya dikaji lebih jelas lagi di mana letak kesalahannya.[den]

sumber: http://jabar.tribunnews.com

Share

PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pensiun Dini

June 30, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Berikut adalah kumpulan berita tentang Pensiun Dini PNS (pegawai negeri sipil)

sumber: detik.com

Jumlah PNS ‘Bengkak’, Pemerintah Siap Pakai Outsourcing

Jakarta – Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,” ujarnya di DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Untuk itu, dia menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan.

“Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita,” jelasnya.

Bahkan, Anny menyatakan adanya pemikiran untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit.

“Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS. Misalnya untuk kerumahtanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS,” tandasnya.

(nia/ang)

 

Agus Marto: Jumlah PNS Sudah Cukup Tinggi

Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat. Saat ini saja tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah.

“Kita terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Agus Marto menyatakan jika tidak diwaspadai maka selain dapat memberatkan anggaran seperti gaji, juga akan membebani anggaran pensiun dan asuransi.

“Karena kalau tidak hati-hati, selain menyangkut biaya pegawai tapi jug berhungan di tunjangan hari tua, pensiun dan itu akan berakibat kepada institusi seperti Taspen, Askes, Asabri yang nanti akan mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya jumlah PNS secara mendadak dan kurang terencana,” jelasnya.

Menurut Agus Marto, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja PNS. Selain itu, lanjut Agus Marto, perlunya pengetatan jumlah PNS melalui seleksi yang lebih selektif.

“Ketika tidak pandai mengeluarkan kebijakan dari efektivitas PNS, itu kita kadang-kadang secara tidak sadar terus menambah PNS hanya dengan satu proses yang terlalu sederhana, padahal jumlah PNS itu kalau ingin ditambah betul-betul harus melalui proses yang baik yaitu di Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), BKN, maupun di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

(nia/hen)

Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usulkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan jumlah PNS.

“Kalau saya secara internal di Dirjen Perbendaharaan mau mengusulkan program pensiun dini secara sukarela, dari (usia) 50-55 tahun, dan Undang-Undangnya memungkinkan. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, lalu nanti kita kasih diberikan kompensasi khusus pesangon. Tapi belum di-approve,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan,Agus Suprijanto saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Agus menilai jumlah PNS yang terus meningkat disebabkan pemekaran-pemekaran wilayah yang dilakukan dan juga adanya kewajiban mem-PNS kan para pegawai honorer. Hingga kini kurang lebih tercatat jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang PNS.

“Karena pemekaran-pemekaran terus kewajiban-kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer jadi terus berkembang, harus ada re-sizing, yang pensiun, pensiunkan,” ujarnya.

Menurut Agus, usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” tandasnya.

(nia/hen)

 

PNS Tak Produktif Siap-siap Dapat Tawaran Pensiun Dini

Jakarta – Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya,Jakarta, Kamis (23/6/2011)

Untuk itu, ia mengharapkan para pegawainya bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga meskipun biaya pegawai besar, tapi seimbang dengan produktivitasnya.

“Term yang mau kita gunakan bukan soal semata penekanan biaya pegawai tapi lebih pada produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan oleh pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit akan membuat proroduktivitas pegawai meningkat, jadi secara umum kita harapkan pegawai di kemenkeu dapat meningkatkan produktivitasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” jelas Suprijanto.

(nia/hen)

 

Sukarela Pensiun, PNS Bakal Dapat ‘Golden Shake Hand’

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ‘golden shake hand’ atau kompensasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun disi secara sukarela sebelum habis masa jabatan.

“Kan kalau di perusahaan juga ada semacam ‘Golden Shake Hand’ gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat. Tapi itu perlu proses review bagaimana penghitungannya, itu nanti harus dilihat kembali,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (22/6/2011).

Menurut Anny, pemberian pensiun dini ditentukan oleh performance based. Jika telah dilakukan pelatihan, tetapi tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun dini.

“Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu, bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga ga bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik, kan tidak mungkin juga tersandera, kita jadi terbebani dengan SDM yang besar itu menghabiskan uang negera itu tidak produktif dan itu salah, menyalahi performance, prinsipnya kan seperti itu, dan itu harus dibuka opsinya. Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, tambah Anny, akan lebih hemat dan bisa digunakan untuk pos yang lebih penting seperti infrastruktur.

“Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lain-lain,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengaku kewalahan mengatasi jumlah PNS yang terlalu banyak dan pembayaran pensiun yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah berniat untuk membuat program pensiun dini bagi PNS.

(nia/qom)

 

Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

Jakarta – Perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang ‘terpilih’ dianggap tidak mampu bekerja optimal atau miskin kinerja.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, di Minggu (26/5/2011).

“Jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya,” ungkapnya.

Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit.

“Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal.

Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. “Intinya, reformasi birokrasi yang benar –desain dan tahapannya– akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut,” paparnya.

Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi.

“Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah awal reformasi birokrasi harus dimulai dengan penyesuaian jumlah pegawai, dibandingkan dengan pemberian remunerasi. Pasalnya, dengan pemberian remunerasi masyarakat berbondong-bondong ingin masuk menjadi PNS, terutama di Kementerian Keuangan.

Hal ini mengakibatkan pembengkakan selain akibat adanya pemekaran wilayah. “Seharusnya penyesuaian jumlah PNS dengan tupoksi ini yang harus menjadi langkah awal reformasi birokrasi. Bukan kenaikan remunerasi seperti di Kemenkeu. Jadi kalau Menkeu kewalahan, itu konsekuensi dari langkah keliru reformasi birokrasi, selain merupakan akibat pemekaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

(nia/wep)

 

Daripada ‘Menganggur’, PNS Pasti Pilih Pensiun Dini

Jakarta – Kementerian Keuangan merasa yakin opsi pensiun dini yang rencananya akan ditawarkan akan diminati oleh PNS di lingkungannya. Karena saat ini banyak pegawai yang tidak berkinerja bagus sehingga ‘menganggur’ dan tidak punya tempat.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, saat ini beban belanja pegawai sangat tinggi dan sebenarnya banyak PNS yang performanya tidak bagus.

“Kalau seseorang tidak bisa perform, maka tunjangan kinerjanya kan tidak dibayarkan sesuai dengan merit system. Nanti dia berpikir daripada saya tidak dapat tunjangan kinerja penuh, kemudian ditaruh di tempat yang dia juga tidak bisa menunjukkan kinerjanya, maka dia lebih baik pilih pensiun dini. Karena memang ga bisa masuk di mana-mana sehingga otomatis menjadi semacam penganggur,” kata Anny di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Anny mengatakan selama ini pemerintah telah bekerja keras untuk membenahi kinerja PNS, seperti dengan pelatihan-pelatihan. Tapi masih ada saja yang memang performanya kurang meyakinkan. Karena itu pensiun dini menjadi bagian dari solusi sehingga anggaran bakal makin efisien.

“Kalau pegawai itu yakin bisa pensiun dini, maka dia akan mendapat penggantian yang baik sehingga dia bisa usaha dan sebagainya. Tapi nanti kita masih melakukan review. Review nanti dilakukan MenPAN. Tapi ini (pensiun dini) sebetulnya harus menjadi pilihan solusi yang kita pertimbangkan,” kata Anny.

Selain itu, pemerintah juga melihat borosnya anggaran untuk gaji pegawai di daerah. Sebanyak 30-70% anggaran daerah saat ini habis hanya untuk membayar pegawai saja.

Dikatakan Anny, Kemenkeu siap untuk menjadi proyek percontohan program pensiun dini untuk PNS. “Tapi ini kan konteksnya kita melakukan review. Bikin kajian yang rapi dulu. Ini kan juga hajat hidup orang,” jelasnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
(dnl/hen)

 

80% Anggaran Daerah Untuk Gaji, Sisanya Diakali Untuk Korupsi

Jakarta – Pembangunan ekonomi di daerah sulit berkembang karena 80% anggaran daerah selama ini dihabiskan untuk gaji pegawai. Sedangkan 20% untuk pembangunan dan itu pun sering diakali untuk menambah ‘pemasukan’ pejabat daerah.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif dalam seminar yang diadakan di Gedung Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBD sekitar 80% lebih banyak untuk gaji pegawai. Sisanya yang 20% barulah untuk dana pembagunan. Jumlah yang kecil ini pun sering kali diakali lagi demi menabah isi pundi-pundi elit daerah,” tuturnya.

Menurut Syafii Maarif, UU Otonomi Daerah yang diterapkan saat ini membuat daerah mendapatkan suntikan dana baru yang segar. Namun sayangnya dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang luas.

Semua pejabat dan elit daerah mengedepankan kepentingannya sendiri. “Praktik percukongan politik yang busuk dalam setiap pemilukada semakin parah dari waktu ke waktu. Inilah ongkos demokrasi usia muda yang harus kita bayar karena kita tidak mau lagi kembali kepada sistem politik yang anti-demokrasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini hanya 5% daerah yang benar-benar menjalankan tata kelola (good corporate governance) yang baik. Selebihnya entah apa yang terjadi dalam pengelolaannya.

“Jangankan di daerah, di pusat saja prinsip ini masih diabaikan. Memang masih sangat sulit untuk menjalankannya selama pemain-pemain demokrasi adalah kaum elit yang terpasung dalam kultur politik rabun ayam, tidak mau melihat jauh ke depan untuk kepentingan yang lebih besar,” jelasnya.

“Bahkan yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa politik telah dijadikan ladang untuk mengais rezeki. Sebagian intelektual pun telah kehilangan kejernihan berpikir dan menilai karena kuatnya godaan politik kekuasaan itu,” tukas Syafii Maarif.
(dnl/hen)

Share

Jangan Ada Lagi Korban Pengadaan Barang/Jasa

April 21, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Kepala LKPP

Salah satu dasar dari pembuatan postingan ini adalah statement dari Bapak Agus Rahardjo  Ketua LKPP dan Bapak  Bima Haria Wibisana Direktur PPSDM LKPP yang pada acara pembukaan dan penutupan acara Essential Procurement Skills mengatakan bahwa 80% dari slot kasus di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah kasus pengadaan dan begitu besarnya kerugian negara dari kasus pengadaan barang/jasa, sehingga kapan KPK bisa menyelesaikan kasus-kasus lainnya kalau sebagian besar slot kasus mereka dipenuhi oleh kasus pengadaan barang/jasa, kemudian bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat kalau dalam proses pengadaan sudah terjadi kebocoran yang lumayan signifikan (30% lebih) , yang tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap barang/jasa hasil dari pengadaan yang biasanya merupakan tahap awal dari keseluruhan kegiatan dan tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesuksesan pelayanan masyarakat.

Dasar lainnya adalah banyaknya curhat yang masuk baik via sms/telepon, blog dan email, atau curhat langsung dari para peserta acara sharing tentang pengadaan barang/jasa dan para sahabat pengadaan yang menjadi pembaca setia blog surhat ini… yah… namanya juga blog curhat, ya jadi tempat penampungan curhatan baik pribadi (dan saya pribadi juga) atau rame-rame deh… Mulai dari pejabat tinggi dengan angka “eselon rendah” sampai dengan tentunya staf pelaksana “SelonVII” keatas ~ alias diatas tanggal 7 sudah mulai kehabisan nafas :) (selon = kere, bokek, tidak punya uang ;  bahasa sunda),  sudah banyak yang mengalami kasus dan menjadi korban dalam pengadaan barang/jasa ini.

Korban-1 ; Para Pejabat Pusing yang Tujuh Keliling

ATM Berjalan

ATM Berjalan

Kalau di level atas atau pusat kelihatan jelas angka kisaran 80% kasus di KPK dan banyaknya pejabat-pejabat level atas yang terjerat kasus pengadaan, mulai dari menteri, gubernur, bupati. walikota, anggota dewan dan pejabat tinggi lainnya. Bisa dilihat sudah banyak yang terekspose di media nasional dimana dari hasil pencarian om google dengan kata kunci “kasus pengadaan“, terdapat 4,5 juta link lebih untuk kata kunci kasus pengadaan.  Silahkan di klik link pada kata kunci “kasus pengadaan ini, coba dilihat-lihat serta dibaca kasus-kasusnya, mulai dari tahun 2011 sampai beberapa tahun ke belakang sangat hebat sekali (meminjam istilah dari bapak Setyabudhi – LKPP) akrobatik dari pengadaan barang/jasa ini. Ada kasus pengadaan “mobil-mobilan” mulai dari mobil dinas sampai dengan mobil pemadam kebakaran, pengadaan kasus “kapal-kapalan” cepat, pengadaan sistem radio , pengadaan obat-obatan. pengadaan tanah/lahan dan sebagainya sampai yang terupdate adalah kasus gedung untuk seagames yang melibatkan orang kemenpora…

Begitu pula banyak cerita  bagaimana pusing tujuh keliling-nya para pejabat di level menengah ke bawah yang nota bene sebenarnya banyak juga yang tidak terlalu mau mengerti atau tidak terlalu tertarik dengan ilmu pengadaan (karena tentunya sebenarnya tidak semua orang menyukai ilmu pengadaan kan???), mereka bersusah payah untuk belajar tentang pengadaan dalam bimtek-bimtek pengadaan yang mungkin sebenarnya “agak terpaksa” bagi mereka untuk mengikutinya, namun demi untuk mencari jalan keluar agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan pejabat yang lebih tinggi dari padanya meskipun pada akhirnya pada proses pelaksanaan kegiatannya menjadi berantakan, tapi yang penting “dapat dipertanggung jawabkan… katanya… :) “, dan akhirnya didirikanlah ATM-ATM bersama dan berjalan di setiap dinas instansi di daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan yang amburasut tadi karena sudah gembosi pada proses pengadaannya…

Korban-2 ; Para Staff / Pelaksana, dimutasi atau disingkirkan

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Korban Akrobat Pengadaan

Sedangkan di daerah dan di level menengah ke bawah mungkin kasus-kasus pengadaan tidak terlalu terdeteksi “penampakannya” dan tentunya tidak terlalu kelihatan juga adanya dan banyaknya penampakan dari “ATM-ATM berjalan”. Mungkin yang cukup terdeteksi adalah adanya (mungkin di setiap daerah ada kasus ini) satu atau lebih staf pelaksana atau pejabat level menengah ke bawah di setiap daerah yang menjadi korban atau dikorbankan oleh petinggi-petinggi “kerajaan” dalam dunia persilatan pengadaan. Mulai dari di mutasikan ke tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya, di “non-job” kan, di pindahkan ke tempat yang “kering” atau terpencil, karena bermasalah dengan jargon “mengamankan kebijakan atasan” dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kerajaan. Korban terakhir yang terdeteksi adalah adanya tiga sahabat pengadaan yang menjadi pejabat di sumatera yang terkena non-job (baca : Rejeki itu tidak kemana), kalau di postingan tersebut ceritanya baru sampai pengunduran diri, maka berita dari sms (reg spasi CURHAT) terakhir kemarin adalah bahwa dia sudah di non job kan oleh kepala dinasnya dan para petinggi istana kerajaan, kemudian curhatan satu lagi adalah ada pejabat yang memang memiliki integritas tinggi dalam pengadaan barang/jasa, ketika ada pergantian kepala daerahnya entah kenapa posisinya tidak ada kejelasan dimana dia bertugas, dimutasikan tidak, dipindahkan juga tidak, namun posisi jabatan yang sebelumnya dia duduki ternyata sudah diduduki oleh orang lain… aneh kan???

Ya… itulah cerita-cerita yang sebenarnya sudah termasuk kategori cerita lama atau cerita klasik tetapi terus menerus memakan korban. Sudah banyak cerita dan sudah terlalu sering saya mendengar dan menerima pertanyaan dan curhatan tentang bagaimana LUKA dan liku nya untuk mengakomodir pengamanan kebijakan atasan dalam proses pengadaan barang/jasa yang ceritanya berakhir dengan dimutasikannya atau di non job kannya mereka yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi dalam dunia pengadaan barang/jasa. Ini cerita klasik dan terus memakan korban… so apakah ada yang peduli dengan cerita ini? atau pertanyaannya apakah “ada yang berani membantu mereka dalam mengobati Luka akibat Pengadaan?” saya yakin sangat sedikit sekali… atau bahkan mungkin hampir tidak ada orang yang berani membela mereka…. karena seperti orang Aceh bilang: “Dunia Pengadaan bukan untuk orang Penakut dan Pengecut“… Masih ada gitu yang BERANI dan KSATRIA??? silahkan anda jawab dalam hati masing-masing… :)

Dengan kerja keras dari LKPP sebagai garda terdepan dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan salah satunya adalah menfasilitasi penyelenggaraan bintek -bintek pengadaan, sebenarnya sudah sangat banyak juga yang sudah tahu dan mengerti bagaimana solusinya, namun kebanyakan terbentur dengan “ketakutan” dan “nenggar cadas” pada budaya pemerintahan, sehingga hanya bisa memberikan statement “perubahan tidak bisa banyak-banyak karena takut… ” dan akhirnya kembali berkutat dengan gaya-gaya lama akrobatik pengadaan (kembali meminjam istilah Bapak Setyabhudi – LKPP) yang sebenarnya sangat membahayakan para pemainnya, karena yang namanya pemain akrobat kan tentunya harus sering berlatih tiap hari, harus benar-benar mengerti timing dan ilmunya, sedangkan para pejabat dan staf yang bermain akrobat ini, ilmu pengadaannya masih pas-pasan atau baru mengerti dari bintek-bintek yang diikutinya, atau sudah senior tapi malas belajar lagi tentang aturan terbaru tentang pengadaan kemudian juga bagaimana mau sering latihan, kalau setiap harinya juga sudah disibukan dengan tugas tupoksinya.

Pelaksanaan pengadaan itu tanpa akrobatik pun sebenarnya sudah sangat berat apabila kita menginginkan hasil yang maksimal untuk kepentingan publik, mulai dari sourcing; penelitian barang/jasa yang akan diadakan, mengenali pasar, mengenali penyedianya (supplier), mengenali spesifikasinya, setelah itu menetukan cara pemilihannya, cara evaluasi yang fair dan tepat sesuai dengan barang/jasa yang kita inginkan, dan sebagainya sampai ke bagaimana tetap mempertahankan kekuatan agar tetap seimbang antara pihak PPK (buyer) dan penyedia (supplier) yang dituangkan dalam kontrak dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuannnya.  Tanpa gerakan akrobatik pun itu sudah sangat susah dan berat untuk dilaksanakan, untuk melaksanakan pengadaan yang baik dibutuhkan panitia atau pelaksanaan pengadaan yang ilmu pengadaannya mumpuni serta tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kerja tim, harus merupakan suatu sistem yang kredibel yang dapat bergerak secara militan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan “best value for the money” yang akan dipersembahkan kepada para user/pengguna dalam organisasi mereka (walah bahasanya ini… lebay deh hehe).

Ya bagaimana mau berhasil kalau kondisinya seperti ini, akhirnya dikorbankanlah untuk melakukan gerakan-gerakan akrobatik ini para staf-staf atau pejabat level rendah yang nota bene kebanyakan adalah para “darah muda”, selanjutnya yang ikut akrobat akhirnya jatuh dan terseret arus serta kecemplung dalam selokan penuh air comberan sedangkan yang mempunyai integritas akhirnya ditendang dan disingkirkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nyata-nyatanya dan sebenar-benarnya… Dua-duanya juga  menjadi korban… Yang ikut arus jadi korban… yang tidak ikut juga dikorbankan…

Korban-3 Penyedia Barang/Jasa yang profesional

Sebenarnya saya yakin masih ada dan mungkin juga jumlahnya tidaklah terlalu sedikit, para penyedia barang/jasa yang benar-benar berorientasi pada profesionalisme dan spesialisme di bidang kemampuan utama mereka. Secara kasat mata mereka tidak banyak terlihat di dunia persilatan tender atau lelang, mereka lebih banyak bermain level nge-sub atau menjadi sub kontraktor dari perusahaan yang menang tender, sebenarnya sih bukan sub kon tetapi mengerjakan hampir keseluruhan pekerjaannya. Istilah “absurd” atau kisruh lainnya adalah pihak ketiga… dimana pihak pertama PPK, pihak kedua Penyedia Barang/Jasa, nah pihak pertama dan kedua ada di dalam klausul kontrak, kemudian ada pihak ketiga yaitu yang mengerjakan pekerjaannya :)

Sebenarnya mereka inilah yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan, namun karena merasa pusing secara lahir dan bathin untuk mengikuti proses pengadaan barang jasa (lelang/tender) maka pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tetap bekerja saja dengan sistem “nge-sub” dari yang menang tender. Nah mereka juga merupakan korban dari pengadaan barang/jasa, dimana mereka merasa tidak mungkin bisa menang dalam tender, karena ada juga survey yang mengetakan bahwa 80% proses lelang/tender masih penuh dengan kolusi dan korupsi, so mereka tidak ikut tender namun tetap menjadi pekerja yang mengerjakannya dan tentunya dengan tarif yang sudah dipotong dengan fee/keuntungan pemenang tender. Padahal di satu sisi dalam diklat-diklat pengadaan barang/jasa benar-benar ditekankan bagaimana caranya membuat HPS (harga perkiraan sendiri) yang benar-benar sesuai dengan kondisi pasar terupdate, tentunya bagaimana para profesional ini mau meraih untung yang besar, kalau biaya pekerjaannya sudah banyak terpotong :(

Padahal kan salah satu Esensi dari pengadaan adalah pemberdayaan Supplier, bagaimana mau memperoleh barang/jasa yang berkualitas bagus kalau penyedia barang/jasa yang benar-benar professional justru semakin lama semakin melemah, karena tingkat keuntungan dari pekerjaan yang mereka kerjakan sudah digembosi dalam proses pengadaan tadi. Yang terjadi sekarang adalah pemberdayaan calo kecil menjadi calo kelas kakap :)

Terlepas dari siapa yang salah atau sampai sejauh mana tingkat kesalahan dari para pejabat atau staf yang terjerat kasus atau menjadi korban pengadaan barang/jasa pemerintah ini, memang inilah realita yang terjadi di dunia persilatan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk itu diperlukan kesadaran bersama untuk dapat bersama-sama menyelamatkan diri, menyelamatkan dinas/instansinya, dan tentunya menyelamatkan atasannya juga dari bahaya akrobatik pengadaan. Marilah kita sadari bersama bahwa ada bahaya dan kerugian yang besar di balik permainan akrobat dalam pengadaan barang/jasa. Sudah banyak korban berjatuhan di dunia pengadaan ini, mulai dari pejabat tertinggi dan tentunya sampai dengan pelaksana atau staf rendahan di suatu dinas atau instansi pemerintah.

Untuk itu melalui tulisan ini saya menghimbau semua pihak untuk menghentikan jatuhnya korban-korban berikutnya dari dunia pengadaan barang/jasa, cukup sudah kita saja yang menjadi korban… kita??? gua eh lu aja kaliiii :)

1. jangan sampai donk ada lagi pejabat atau panitia pengadaan yang tertangkap atau mengalami “kasus” gara-gara bermasalah dengan pengadaan barang/jasa-nya. Sudahlah… jangan macam-macam lagi… segera bentuk ULP yang mandiri… serahkan urusan pengadaan kepada ahlinya… kalau tidak… ya tinggal tunggu kehancuran saja :)

2. Jangan ada lagi Kasie/Kasubid atau Kabid dan para pejabat level menengah ke bawah yang hanya setengah hati untuk bimbingan teknis PBJ dan setengah mati mengadakan pengadaan di instansinya demi untuk “mengamankan kebijakan ATASAN” dan mempertahankan Posisi tetap DIATAS. Ayo kita semua sedikitnya mengerti tentang prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan, sehingga kalau bapak ibu bila menjadi PPK atau pimpro dalam kegiatan (yang notabene sudah menjadi tupoksi ibu/bapak) bisa menjaga keseimbangan antara penyedia b/j dengan bapak/ibu selaku PPK sehingga barang/jasa yang diadakan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Ya kalau tidak mau jadi PPK ya sudah jangan jadi pejabat donk… itukan tupoksi anda sekalian… Ksatria donk… munduuuurrrrr….

3. “Saya pindahkan kamu ke kelurahan nan jauh di mata”… atau “Saya non job kan kamu…” => Pengecut!!! “diberi amanah Wewenang malah sewenang-wenang…” tolong hentikan tindakan-tindakan seperti itu. “Pelecehan Profesi” seperti itu sebenarnya merugikan semua pihak, dari segi pengadaan-nya rugi; karena tentuya orang yg punya kualitas tinggi dalam pengadaan harus disingkirkan, kalau pengadaannya bermasalah juga akan merugikan semua yang terlibat, kemudian dengan dimutasikannya korban pengadaan tentukan akan membuat rugi pemerintah atau rakyat (karena uang pemerintah kan dari rakyat yah…) karena harus tetap menggaji orang yang bekerja tidak sesuai dgn kompetensi akibat ditendang ke tempat yang tidak sesuai.

Ayo kita sama-sama Stop Korban Pengadaan Barang/Jasa!!!

Ayo kita sama-sama push untuk membentuk tim pengadaan yang kredibel, yang mandiri, yang kompeten. Bentuk segera ULP yg mandiri dan kredibel

LKPP melalui Perpres 54 tahun 2010 telah memberikan dua solusi untuk menyelamatkan diri tersebut, yaitu:

1. Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang kredibel dan mandiri,

2. Pembentukan LPSE (Layanan Pengadaan scr Elektronik)

Saya jadi teringat dengan amanat dari Penggagas ULP di Kota Sukabumi yaitu Bapak Kepala Bappeda kota Sukabumi dan Om Aji kepala UPT ULP Kota Sukabumi, yang mengatakan bahwa; “kalau mau Maju… ya jangan tanggung-tanggung“, so jangan hanya membantuk ULP yang hanya adhoc, hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari Perpres 54. Dibentuk ULP tapi isinya masih para pejabat dan pelaksana yang tersebar dan mempunyai tupoksi di OPD/SKPD masing-masing? bagaimana mau fokus ke pengadaan? bagaimana mau membuat sebuah sistem?  ya sama sajah atuh om… sama saja dengan sistem kepanitiaan jaman keppres 80 yaitu pengadaan dengan sistem “supir taksi” (supir taksi=> istilah siapa ini yah… lupa saya… pak setyabhudi juga bukan yah…)

Atau bahkan ada yang belum membentuk ULP… katanya kan menurut perpres 54 tahun 2010 deadline nya tahun 2014…waaahhh keburu kiamat donk om… :)

Pasca Subuh di Bubulak Bogor, 21 April 2011

(bersambung… matahari sudah mulai terbit, siap-siap antar anak dan bertugas kembali di dunia persilatan yang tidak sesuai dengan kompetensi… )

heldi yudiyatna

praktisi, instruktur dan juga mantan korban pengadaan barang/jasa pemerintah :)

Share

Markus Harrison juga ingin jadi PNS

December 14, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaMarkus Haris Maulana (Markus Harrison), ternyata kiper kebanggaan nasional Indonesia yang juga pada musim ini bermain di Persib Bandung, mempunyai keinginan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau  PNS :) keinginannya ini disampaikan pada saat Bapak Presiden SBY bertemu dengan para pemain tim nasional yang akan berlaga pada piala AFF. Ternyata memang berprofesi menjadi seorang PNS (pegawai negeri sipil) ini masih menjadi incaran banyak orang.

Presiden pun menjawab, “gampang itu…“. Tuh kan kata siapa jadi PNS itu susah…. :) Berikut adalah berita lengkapnya dari detik.com

Jakarta – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke latihan timnasional Indonesia jadi kesempatan untuk mengeluarkan sedikit unek-unek. Di antaranya soal kondisi lapangan GBK dan keinginan jadi PNS.

Timnas Indonesia di Piala AFF dapat kejutan saat dikunjungi SBY, Senin (13/12/2010) siang WIB. Meski sudah tak masuk jadwal latihan rutin, kedatangan orang nomor satu di negeri ini disambut dengan antusias oleh para pemain.

Apalagi SBY kemudian membuka kesempatan buat para pemain untuk mengajukan pertanyaan langsung pada dirinya. Memanfaatkan kesempatan yang jarang-jarang didapat, muncullah curhat-curhat yang selama ini mungkin belum didengar langsung oleh sang presiden.

Yang pertama muncul dan mengundang senyum terkait keinginan Markus Horison menjadi PNS alias Pegawai Negeri Sipil.

“Ini Markus kepingin jadi PNS,” celetuk salah seorang fotografer SBY bernama Abror sambil memegang kiper berkepala plontos tersebut. Menanggapi aksi mengejutkan sang fotografer istana tersebut, Markus cuma tersenyum malu.

Meski begitu SBY tetap menaggapi keinginan kiper utama Indonesia itu. “Gampang itu. Kalau sekarang masih pikir-pikir, saya kasih waktu seminggu,” guyon SBY.

Curhat lain yang dilontarkan timnas pada SBY terkait kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga terakhir fase grup menghadapi Thailand, kondisi lapangan memang sangat buruk.

“Silakan kirimkan surat ke saya,” jawab SBY saat Menegpora, Andi Mallarangeng, menyampaikan keluhan pemain terkait permukaan lapangan GBK.

Kedatangan SBY ke sei latihan timnas punya arti tersendiri buat beberapa pemain. Salah satunya dari bintang timnas Indonesia, Irfan Bachdim, yang dalam akun twitternya, @IrfanBachdim10, menyebut telah dapat kehormatan sangat besar atas kunjungan SBY.

Wow today a special day for me. I met Mr President. This is the biggest honour in my life!!,” demikian tulis Irfan

Share

Humala Napitupulu – Selamat Hari “anti KORUPSI”

December 9, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Hulama Napitupulu namanya, Beliau adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Departemen Pajak rekan dari Gayus Tambunan, Silahkan disimpulkan sendiri, berikut adalah klipping tentang berita dari Humala Napitupulu:

Selamat Hari Anti Korupsi Indonesia-ku!

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

http://pegawaipajakreformis.blogspot.com/

http://www.humalanapitupulu.blogspot.com/

======

detik.com

http://www.detiknews.com/read/2010/12/09/132657/1514372/10/keserakahan-gayus-dan-kesederhanaan-humala?n991103605

Gayus Tambunan mewakili keserakahan seorang pegawai pajak. Dia mengaku ‘nyambi’ dengan mereview laporan tahunan para wajib pajak dan mendapat imbalan puluhan miliar rupiah. Padahal, pendapatan normal Gayus sebagai pegawai pajak diatas rata-rata PNS pada umumnya. Itu belum termasuk pendapatan istrinya, Milana yang juga bekerja di Pemprov DKI Jakarta.

“Ya namanya rezeki,” ucap Gayus santai, saat menjawab pertanyaan hakim di persidangan beberapa waktu lalu. Saat itu, hakim menanyai alasan Gayus ‘membantu’ perusahaan wajib pajak.

Godaan bekerja di Ditjen Pajak memang sangat besar. Jarang yang tidak tergiur. Rekan Gayus di Ditjen Pajak, yang juga jadi terdakwa, Humala Napitupulu, mengakui hal itu. Di lembaga yang merupakan sumber utama keuangan negara itu, Humala menyebut para pegawainya dekat dengan kekuasaan. Relasi itu yang mendorong jejaring mafia subur di institusi pajak.

“Mafia pajak dekat dengan kekuasaan dan uang. Mafia menggerogoti di lembaga sumber perekonomian negara, Ditjen Pajak. Ada simbiosis mutualisme antara pegawai pajak dan wajib pajak,” ungkap Humala.

Kendati memiliki kesempatan serupa, jalan yang dipilih Humala berbeda dengan Gayus. Bila Gayus lebih suka bergelimang harta, Humala memilih jalan sederhana.

Gayus berumah mewah di Kelapa Gading, sementara Humala masih nyicil rumah sederhana di Serpong, Tangerang. Bila Gayus memiliki kendaraan mewah dan nyaman, Humala hanya menyicil Daihatsu Xenia dari gajinya. Bila Gayus menyogok petugas Rutan Brimob Salemba hanya karena ingin bertemu petenis favoritnya di Bali, Humala memilih bersabar ditahanan yang toiletnya sering mampet dan berdesakan dengan tahanan kriminal.

Kenapa Humala memilih jalan itu?

“Saya takut untuk berbuat. Ada tawaran. Para wajib pajak sudah tahu saya menolak. Secara pendapatan, saya cukup. Saya dan istri bekerja. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kami. Saya bersyukur,” kata Humala.

Dua wajah di lingkungan pajak ini sangat kontras, hitam dan putih. Pertanyaanya, bila semua pegawai pajak dijejer wayang, lebih banyak mana wajah-wajah seperti Gayus atau Humala?

“Saya tidak mau mengatakan. Biarlah metodologi peradilan mengungkap para koruptor di Ditjen Pajak. Itu yang harus dilakukan. Kata kuncinya, periksa hingga ke pejabat pajak, hingga ke direktur, hingga ke Dirjen. Jangan hanya bawahan saja,” protes Humala.

======

detik.com

http://www.detiknews.com/read/2010/12/08/213448/1512377/10/gayus-minta-maaf-ke-humala-napitupulu

Rekan Gayus Tambunan di Ditjen Pajak, Humala Napitupulu mengaku lega karena Gayus Tambunan menyebut dirinya tidak bersalah. Humala meminta semua pejabat pajak diperiksa, tidak hanya berhenti pada level bawahan.

“Secara manusiawi saya lega. Saya bekerja sesuai dengan prosedur. Itu semua berjenjang. Saya dan Gayus sama-sama dalam tim penelaah gugatan PT SAT, sama-sama anggota. Di atas kita ada Maruli. Diatasnya ada Johny Tobing, diatasnya Bambang Heru. Diatasnya ada Dirjen Pajak,” kata Humala saat menunggu sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (9/12/2010).

Pada sidang Rabu (8/12/2010) kemarin, Gayus meminta maaf pada Humala karena terseret kasusnya. Gayus mengatakan, dirinya membidik atasan Gayus, Maruli Manurung dan Bambang Heru Ismiarto.

“Untuk mengungkap mafia pajak harus berani masuk dan mengungkap para pejabat. Harus sampai ke level dengan Dirjen, jangan hanya bawahan saja,” imbuh Humala.

Pernyataan serupa disampaikan pengacara Humala, Johnson Panjaitan. Bahkan Johnson meminta permintaan maaf itu disampaikan konkrit saat bersaksi untuk Humala.

“Sehingga minta maaf Gayus jangan hanya kata-kata, tapi kongkrit di sidang. Wujudnya ungkapkan apa yang terjadi. Dia harus ngomong saat bersaksi tidak terlibatnya Humala. Jangan sampai minta maaf, tapi kesaksiannya tidak sama. Itukan plin-plan,” tukas Johnson.

“Dikatakan Gayus minta maaf, itu memperlihatkan penyidik mengorbankan orang yang tidak bersalah, membunuh karir. Diberhentikan, ditahan, diadili, kasihan keluarga anak istrinya,” tambah Johnson.

=======

Rakyat Merdeka

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=9995

Saya mewakili keluarga besar daripada Humala Napitupulu yang terdakwa kasus berjudul besar yaitu MAFIA pajak, memohon dan mengajak bapak/ibu yang terhormat, yang telah mengabdi untuk suatu kebenaran berita tanpa melihat pamrih demi suatu KEJUJURAN terhadap publik untuk melihat dan mewartakan kasus yang boleh saya bilang dalam prosesnya terlalu LAMBAT dan lagi SALAH TANGKAP.

Judul yang diberikan oleh pemerintah terhadap kasus ini sangatlah besar tapi bertolak belakang dengan respons dan hasil yang diberikan, bahkan sangat menjadi mengenaskan dalam proses penegakannya pun di era modern tahun 2010 ini di Indonesia.

Seorang MAFIA PAJAK hendak digambarkan dan dibentuk ke dalam sosok HUMALA NAPITUPULU, seorang karyawan yang telah mengabdi kurang lebih 12 tahun menjadi PNS di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Selama 12 tahun itu pula kekayaan yang dia miliki hanyalah sebuah keluarga kecil bahagia seperti idaman rakyat kecil bangsa kita dalam seorang istri dan saat ini dua orang anak perempuan yang tengah diungsikan ke Surabaya karena takut akan Judul Perkara “MAFIA PAJAK” yang sedang di kambing hitamkan ke orangtua mereka.

Kekayaan materialnya pun sangatlah wajar sekali sebagai seorang PNS dengan golongan 3D saat ini yang telah mengabdi selama 12 tahun dari lulusan S2 Unair Surabaya, yakni: sebuah rumah tipe 68 yang masih HARUS di-CICIL selama 12 tahun di Serpong BSD, sebuah mobil Toyota Avanza yang masih HARUS di-CICIL selama dua tahun lebih lagi, sebuah sepeda motor Honda Legenda.

Saya memohon dan mengajak dalam mengetuk pintu hati nurani bapak/ibu yang telah mengabdi dalam KEJUJURAN BERITA untuk kiranya berkenan mewartakan ini kepada masyarakat dengan sejujur-jujurnya, mengingat tak banyak pula dari rekan-rekan anda yang dapat melanggar sumpah pengabdian karir mereka dalam kejujuran berita.

HUMALA NAPITUPULU TIDAK BERSALAH, HUMALA NAPITUPULU BUKAN MAFIA PAJAK, pengabdiannya di-adili. Semoga Tuhan yang kita percaya dalam iman dan kehidupan kita menyertai kita.

Sebagai informasi, jadwal sidang terdekat terhadap Humala Napitupulu kembali digelar Rabu (24/11) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB. Pelaksanaan sidang terakhir sangatlah mengenaskan, dari jadwal pukul 10.00 WIB baru dimulai pukul 14.30 WIB dengan seorang fotografer sniper yang selama lebih 30 menit mengambil gambar Humala Napitupulu yang sedang bercanda mengatasi kebosanan di ruang sidang.

Pihak keluarga Humala Napitupulu,
Benyamin Steven Napitupulu

Baca Artikel Lainnya tentang Humala Napitupulu di:

http://pegawaipajakreformis.blogspot.com/

http://www.humalanapitupulu.blogspot.com/

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Hanya doa dan postingan ini yang bisa saya lakukan kawan…

Share

Next Page »