Identifikasi Kebutuhan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

October 2, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Identikasi kebutuhan barang/jasa K/L/D/I dimulai dengan melihat rencana kerja tahunan untuk tahun anggaran ke depan dengan merinci kebutuhan barang/jasa yang mencakup :

1. jenis barang/jasa;
2. klasikasi barang/jasa;
3. peruntukan barang/jasa.

Read more

Share

Jokowi ingin revesi perpres agar pengadaan barang/jasa lebih ringkas

December 4, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Presiden RI Joko Widodo memandang perlu merevisi peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah supaya prosesnya lebih efisien, ringkas, dan tetap akuntabel.

“Presiden menginginkan pengadaan barang dan jasa lebih ringkas,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis siang, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo.
Read more

Share

TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk LPP

September 25, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pada tanggal 14 sd 19 September 2014 Direktorat Pelatihan Kompetensi LKPP menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih atau Training of Trainers (TOT) materi pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar. TOT kali ini ditujukan untuk mencetak pengajar pengadaan barang/jasa pemerintah dari stakeholder Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP). Peserta TOT PBJP ini sejumlah 25 orang dari LPP yang sudah terakreditasi A dan B. TOT diselenggarakan di ruang Ebony hotel Neo Jakarta.

Acara TOT dimulai pada hari Minggu siang (check in) dan kemudian mulai pre test pada sore harinya dan langsung di geber dengan materi Pilosofi Pengadaan dari pak Deden (Djamalludin Abubakar), baru pada dateng sudah langsung diberi materi yang mantap ya 🙂 Selanjutnya pada hari berikutnya ada materi teknik mengajar dari pak Burhan, meteri Persiapan dari pak Hafidz dan materi Pelaksanaan Pengadaan oleh pa Sutan, plus saya yang jadi supersub yang menggantikan pak chani untuk materi pengantar pengadaan, semua pengajarnya berbobot dan mantap ya. Alhamdullillah pada acara TOT ini saya bisa menjadi supersub alias pengganti aka bumper untuk beberapa acara; jadi pengganti penyampaian laporan kegiatan, pengganti pengajar dan pemain yang pengganti penilai microfasilitating.
Read more

Share

Pasal 59 – Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Paragraf Ketiga – Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 59

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:
a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. penetapan pemenang; dan
g. sanggahan dan sanggahan banding.

Share

Pasal 34 – Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Kedua – Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 34
(1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
Read more

Share

Pasal 19 – Penyedia Barang/Jasa

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Ketujuh – Penyedia Barang/Jasa
Pasal 19
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank ;
j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
p. menandatangani Pakta Integritas.
(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip–prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l .
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Penjelasan Pasal 19

    Ayat (1) – Huruf a – Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.
    Huruf j – Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.
    Huruf k – Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.
    Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/ Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
    Huruf l – Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
    Huruf n – Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain .
    Huruf p – Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.
    Ayat (1a) – Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/ Jasa asing adalah perse orangan warga negara asing atau Penyedia Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia

Share

Pasal 4 – Jenis Barang/Jasa

August 24, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

Read more

Share

Next Page »