LKPP dan Ditjen Pajak Sepakati Pertukaran Data

July 12, 2012 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaJakarta, Kredibel,  LKPP bersama Ditjen Pajak membuat nota kesepakatan bersama tentang penyediaan data dan informasi yang berkualitas.

Kedua lembaga ini juga sepakat untuk melakukan peningkatan kemampuan teknis yang berkenaan  dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Nota kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany di Kantor LKPP, Jakarta, Jumat (11/11). Kerjasama ini meliputi pertukaran data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan data identitas wajib pajak.

Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa diambil lewat kerjasama ini. Pertama, memudahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau panitia pengadaan melalui evaluasi kualifikasi lewat pengecekan NPWP. Kedua, proses verifikasi data perpajakan akan menjadi semakin mudah. Terakhir, akan meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan dengan koordinasi semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara dan mengurangi beban birokrasi.

“Kerjasama ini diharapkan akan mempermudah dan tidak terlalu birokratis sehingga pada waktu lelang, pengusaha tidak perlu datang ke kantor pajak hanya untuk mengurus surat keterangan fiskal NPWP,” ujarnya.

Sumber : Kredibel 2012

Share

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

May 25, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

A. PERMASALAHAN

Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. Selesainya pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut menjadi dasar bagi penyedia untuk dapat melakukan/mengajukan penagihan atas pekerjaan tersebut kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang bersangkutan, sedangkan bagi PPK berita acara tersebut sebagai dasar untuk melaporkan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Perpres No. 54 Tahun 2010.

Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, padahal atas keterlambatan pembayaran kepada penyedia maka PPK dapat dimintakan ganti rugi bunga yang dihitung dari nilai tagihan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf (a) Perpres No. 54 Tahun 2010. Hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri bilamana antara proses pengadaan dan proses pembayaran tidak sesuai sehingga dapat mengakibatkan seorang PPK dikenakan ganti rugi.

Sumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah APBN dan APBD, sehingga tata cara untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengatur pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam hal ini dikenal Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Untuk dapat memahami bagaimana proses pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Untuk pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keadaan ini cukup menarik dikaji mengingat akhir dari proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden berujung pada peraturan lain yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan daerah, dalam hal ini diatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adanya pelimpahan kewenangan dari PA kepada pejabat yang bertanggungjawab dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pelimpahan kewenangan dari PA kepada pejabat yang melakukan proses pengeluaran anggaran belanja menunjukkan betapa kekuasaan PA harus dibagi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Permasalahan lain yang juga terkait adalah adanya PA/KPA yang merangkap sebagai PPK di daerah sehingga perlu dikaji bagaimana kedudukannya dikaitkan dengan peraturan yang tersebut diatas. Persoalan ini juga menjadi pertanyaan seorang anggota milis forum pengadaan yang meminta penulis untuk meninjau permasalahan tersebut berdasarkan ilmu hukum.

B. SUMBER HUKUM

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  • Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

C. ISU HUKUM

  1. Bagaimanakah tata cara melakukan pembayaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah?
  2. Siapakah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)?
  3. Apakah PA/KPA yang merangkap sebagai PPK berhak menjadi Pejabat Penandatangan SPM?

D. ANALISIS

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa, dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tentang pengeluaran negara dan daerah. Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2), yang menjelaskan pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut. Ada dua poin dari ayat (2) yang terkait dengan pembayaran pengadaan barang dan jasa, yaitu:

  1. Untuk kementerian negara/lembaga, kekuasaan pengelolaan keuangan dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Hal ini mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 1 Angka (19) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004;
  2. Untuk Pemerintah Daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dan juga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005. Dalam pasal 5 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut diperluas dengan pelimpahan kewenangan kepada : Kepala SKPD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Ketentuan tersebut diatas mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang diberikan kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan undang-undang, demikian juga untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan adalah menjadi kewenangan Pengguna Anggaran.

Alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBN dan APBD sehingga untuk membahas tata cara pembayaran, akan diuraikan berdasarkan sumber pendanaannya.

a. Alokasi Dana Yang Berasal Dari APBN

Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga, Kepala Daerah dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ketentuan yang sama juga dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 134/PMK.06/2005 yang menyatakan pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Ini berarti dalam melaksanakan pengeluaran anggaran belanja ada pemisahan antara pejabat yang mengeluarkan dana kepada pihak ketiga/penerima hak dalam hal ini penyedia barang, dengan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dikeluarkannya dana tersebut.

Ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN diatur dalam pasal 6 hingga pasal 10 PMK No. 170/PMK.05/2010 dan pasal 3, pasal 9 serta pasal 12 PMK No. 134/PMK.06/2005 dengan perincian yang telah penulis singkat sebagai berikut :

  1. Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
  2. Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan.
  3. Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
  4. Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  • Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Tugas/Surat Perjanjian/Surat Keputusan;
  • Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  • Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  • Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan; dan/atau
  • Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.
  • 5) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah :

a) Resume kontrak/SPK pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

c) Faktur Pajak beserta SSP-nya.

6) Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

7) Pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM LS) oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.

8) Dalam hal PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.

9) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

10) SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) SPM disampaikan kepada KPPN oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. Pelaksanaan ketentuan ini dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

11) Berdasarkan SPM yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, KPPN menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerjanya.

12) KPPN menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :

a) Pengeluaran untuk MAK yang melampaui Pagu; dan/atau

b) Tidak didukung oleh bukti pendukung/pengeluaran yang sah.

13) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka (12) atau penolakan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (13) wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut :

a) Penerbitan SP2D SPM Pembayaran Langsung (SPM-LS) paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap.

b) Pengembalian SPM dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya sejak diterimanya SPM berkenaan.

14) KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing.

15) KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing.

b. Alokasi Dana Yang Berasal Dari APBD

Sebagaimana pengelolaan keuangan dalam APBN, berlaku pula hal yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah yang alokasi dananya bersumber dari APBD. Dimana terdapat pemisahan antara pejabat yang mengeluarkan dana kepada pihak ketiga/penerima hak dalam hal ini penyedia barang, dengan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dikeluarkannya dana tersebut.

Ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 205, pasal 210 sampai pasal 213, dan pasal 216 sampai pasal 218 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Adapun tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang telah penulis singkat sebagai berikut :

1) Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBD diajukan dengan surat tagihan oleh Pihak Ketiga/Penerima Hak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau PPK menyiapkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran

3) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS.

4) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:

a. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);

b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan Pihak Ketiga/Penerima Hak serta mencantumkan nomor rekening bank Pihak Ketiga/Penerima Hak;

e. berita acara penyelesaian pekerjaan;

f. berita acara serah terima barang dan jasa;

g. berita acara pembayaran;

h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandangai Pihak Ketiga/Penerima Hak dan PPK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Penerima Hak/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

5) Dalam hal kelengkapan yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPK untuk dilengkapi.

6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

7) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga/Penerima Hak dikelola oleh bendahara pengeluaran.

8) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Pelaksanaannya dilakukan oleh PPK-SKPD, bilamana kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap maka PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran.

9) Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA/KPA menolak menerbitkan SPM paling lama dalam 1 (satu) hari kerja. Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

10) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

11) SPM yang telah diterbitkan PA/KPA diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

12) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

13) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

14) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D yang dinyatakan paling lama dalam 1 (satu) hari kerja.

15) Dalam hal BUD dan/atau kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

16) BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga/penerima hak.

17) Pihak Ketiga/Penerima Hak mencairkan SP2D ke Bank yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

Dalam tata cara pembayaran pengadaan barang dan jasa yang telah penulis uraikan dalam poin nomor 1 terlihat bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan oleh KPPN ataupun BUD berdasarkan pada SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA. Pasal 1 angka 17 PMK No. 170/PMK.05/2010 memberikan pengertian Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengertian yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 70 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang menyatakan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Berdasarkan pengertian diatas, SPM diterbitkan oleh PA sehingga yang menandatangani SPM seharusnya adalah PA, namun PA dapat melimpahkan kewenangan ini kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar/PP-SPM berdasarkan pasal 3 dan pasal 5 PMK No. 170/PMK.05/2010 atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PA berdasarkan pasal 11 dan pasal 185 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Dasar hukum yang digunakan untuk menentukan pejabat yang dapat yang diberi kewenangan oleh PA untuk menandatangani SPM adalah :

a) Pasal 3 PMK No. 170/PMK.05/2010 yang mengatur Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan/menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran.

b) Pasal 228 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Gubernur melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD kabupaten/kota yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di kabupaten/kota.

c) Pasal 11 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang mengatur pelimpahan kewenangan penandatangan SPM oleh PA kepada kepala unit kerja pada SKPD (atas usul kepala SKPD) adalah berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

d) Pasal 228 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintahan desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa.

Selain ketentuan diatas, khusus dalam pengadaan barang dan jasa, ada larangan bagi PPK untuk ditetapkan sebagai PP-SPM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f. Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan salah satu persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK adalah tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. Dalam penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf f tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

3. Penandatangan SPM ketika PA/KPA yang merangkap sebagai PPK

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kewenangan untuk menandatangani SPM pada dasarnya ada pada Pengguna Anggaran (PA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kewenangan ini dapat dijalankan langsung ataupun dilimpahkan kepada KPA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut perwujudan dari Asas Proporsionalitas[1] dan Asas Profesionalitas[2] dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara yang dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan pasal 20 angka 1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Seiring dengan hal tersebut, perwujudan asas profesionalitas juga terdapat dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana Perpres mengamanatkan adanya pelimpahan kewenangan dari PA kepada PPK sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Permasalahan muncul ketika pemerintah daerah mengalami keterbatasan aparatur yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PPK, sehingga pelimpahan kewenangan yang diamanatkan Perpres akhirnya dikembalikan kepada PA (PA merangkap sebagai PPK) agar pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan tanpa perlu mencari ataupun ‘mencetak’ aparatur daerah yang memenuhi kriteria sebagai PPK.

Terlepas dari masih banyaknya perdebatan mengenai kedudukan PA yang merangkap sebagai PPK, praktek di daerah bisa jadi ada dan masih berlangsung hingga saat ini. Jika terjadi PA merangkap sebagai PPK maka hal ini berarti PA secara langsung melaksanakan semua proses pengadaan dari awal hingga selesai tanpa adanya pelimpahan kewenangan kepada pejabat lain, termasuk dalam melakukan pembayaran atas tagihan pengadaan barang dan jasa dari penyedia selaku pihak ketiga/penerima hak. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian/pembayaran kontrak pengadaan barang dan jasa semua berada di tangan Pengguna Anggaran. Ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan tidak lagi menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Begitu besarnya jumlah aparatur negara tetapi proses penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena kualitas aparatur yang rendah, sehingga kewenangan yang seharusnya dilimpahkan, dalam pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada yang melimpahkan kewenangan tersebut. Sungguh ironis sekali, padahal beban anggaran belanja untuk pegawai mendapat porsi yang besar dalam APBN dan APBD.

E. KESIMPULAN

  1. Tata cara pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa melalui beberapa tahapan yang disebabkan adanya pelimpahan kewenangan oleh Pengguna Anggaran kepada pejabat yang ditunjuk, serta adanya pemisahan antara pejabat yang mengeluarkan dana kepada penyedia barang, pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana tersebut sebagai pengelolaan perwujudan kekuasaan keuangan negara
  2. Kewenangan untuk melakukan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa berada pada Pengguna Anggaran sebagai penerbit dan penandatangan SPM. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Penandatangan SPM ataupun pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundag-undangan.
  3. PA yang merangkap sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa semua proses pengadaan barang dan jasa, sejak perencanaan hingga pembayaran kepada penyedia, dikembalikan kepada PA sebagai pemegang kewenangan. Inilah salah satu bentuk penyelenggaraan negara yang tidak menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik.

 

Sumber : http://hukum.kompasiana.com

Share

E-PROCUREMENT INOVASI MENUJU PENGADAAN BEBAS KORUPSI

May 23, 2012 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaMenurut survei Indonesia Procurement Watch (IPW) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2011 lalu, terungkap bahwa ternyata 89 persen penyedia barang dan jasa pemerintah me-lakukan suap untuk memenangkan tender.

Selain itu, 92 persen penyedia barang dan jasa tersebut juga mengakui pernah melakukan penyuapan dalam mengikuti tender. Survei yang dilakukan terhadap 792 penyedia barang dan jasa pengu-saha rekanan pemerintah ini dilakukan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.

Alasan pihak penyedia barang dan jasa ini melakukan penyuapan karena mereka meyakini hampir tak  mungkin bisa memenangi tender tanpa menyuap.

Temuan lain survei ini adalah ternyata inisiatif pemberian suap justru datang dari pejabat atau panitia pengadaan. Selain itu, sampai hari ini dari 55 ribu pengaduan yang masuk ke KPK, 80 persen diantaranya adalah kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. ”Itu menunjukkan kalau negara ini jika diibaratkan penyakit sudah sangat kronis.

Bahkan data Komisi Pengawas Per-saingan Usaha (KPPU) mengindikasikan hal yang serupa, yaitu 80 persen dari laporan yang masuk terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa.

Ini terkait dengan adanya persaingan yang tidak sehat diantara vendor, yang kebanyakan waktu terjadi pada saat kompetisi di pengadaan,” ujar Himawan Adinegoro, Deputi Bidang Pengem-bangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

Inilah yang kian menguatkan betapa pentingnya penerapan sistem lelang elektronik(e-procure-ment)yang dikembangkan oleh LKPP. Sistem ini menjawab masalah-masalah yang terjadi di seputar pegadaan barang dan jasa di instansi-instansi pemerintah. Sebagaimana sudah jamak diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di instansi-instansi pemerintah merupa-kan salah satu celah untuk korupsi dan melakukan penyimpangan.

Mulai dari permasalahan adanya persekongkolan antara penyedia dengan panitia pengadaan, penyimpangan pagu belanja, proses pengadaan yang kurang transparan dan tidak fair, dan lain sebagainya.

”Potensi uang negara yang pembelanjaannya melalui proses pengadaan kurang lebih 35 sampai 40 persen dari APBN, berarti mencapai sekitar Rp 450 triliun. Dana yang sedemikian besar itu mes-tinya dikelola dengan sistem yang baik. E-procure-mentini memungkinkan prinsip-prinsip lelang yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, tidak

diskriminatif, terbuka, dan akuntabel, bisa terlak-sana. E-procurementini seperti mempersiapkan sebuah pasar, dan karena sifatnya elektronik sehngga pasar tersebut bisa diawasi oleh banyak orang,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo.

Upaya LKPP dalam mendorong penerapan pe-ngadaan dengan sistem e-procurementini cukup signifikan. Ini bisa dilihat dari jumlah Layanan Pe-ngadaan Secara Elektronik (LPSE) yang kini sudah mencapai 288 buah dan tersebar di 32 provinsi.

Padahal pada waktu pertama kali diluncurkan pada 2008, jumlah LPSE hanya 11 buah. Menurut data per 3 November 2011, jumlah pengguna LPSE sebanyak 591 instansi. Nilai yang dilelang menca-pai lebih dari Rp 50 triliun, dengan jumlah paket ada 23.271 paket.

Jumlah efisiensi yang berhasil dilakukan dengan adanya sistem ini mencapai 12 persen (lihat pada tabel). Selain menguntungkan bagi pemerintah, sistem e-procurementjuga memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak penyedia. Mulai dari awal un-tuk ikut tahapan pelelangan misalnya. Bayangkan, setidaknya untuk mengikuti satu kali pelelangan saja, pihak penyedia akan mengeluarkan uang minimal Rp 1 juta, yang digunakan untuk peng-gandaan dokumen, transportasi, dan lainnya. Itu hanya untuk satu paket dan satu penawaran saja.

Bagaimana jika paket yang ditawarkan ada 25 ribu paket dan diikuti rata-rata oleh 10 penyedia?

Inilah manfaat dari adanya sistem yang bisa me-mangkas biaya-biaya tersebut, dan memungkin-kan transaksi tetap bisa terlaksana tanpa adanya keterlibatan fisik.

Selain itu, sistem e-procurement juga secara tidak lang-sung memicu terciptanya sebuah pasar yang semakin kompetitif dan sehat.

Siapapun bisa mengajukan diri menjadi penyedia, dan bersaing secara fairdalam memberikan penawaran. Mela-lui sistem ini, setiap penyedia memiliki kesempat-an yang sama, diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta jaminan adanya transparansi lewat sistem yang bisa dipantau bersama-sama.

Dengan meminimalisir tatap-muka antara penye-dia dan panitia pengadaan, terjadinya kongka-likong juga bisa semakin dihilangkan.

”E-procurementitu pada prinsipnya adalah mengubah pola pikir, dari sesuatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka, sehingga otomatis penyalahgunaan akan berkurang,” imbuh Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

Sistem e-procurementini secara perlahan nanti-nya diharapkan akan dapat menggantikan sistem pengadaan manual yang memang sangat rawan dalam memberi celah untuk tindak penyelewe-ngan. Inilah inovasi untuk mewujudkan peng-adaan yang bersih dan bebas korupsi yang mem-butuhkan komitmen bersama. Semoga.

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Sumber : KREDIBEL Edisi 01

Share

Sosialisasi Pilot Study CPI

May 23, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaJakarta, KREDIBEL. LKPP melakukan sosialisasikan pelaksanaan kegiatan Penilaian Indikator Kinerja Ketaatan/Compliance Performance Indicator (CPI) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta (30/06).

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa perwakilan kementerian dan lembaga seperti Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemkot Manado, Pemkot Balikpapan, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkot Belitung Timur.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo menjelaskan, sosialisasi ini juga menjadi ajang pembuka forum diskusi sebelum survei pengumpulan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Pilot Study CPI Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Agus, kegiatan ini bukanlah proses audit, tetapi lebih sebagai self asessment. Sebagai alat bantu, CPI mengukur tingkat kepatuhan kinerja pengadaan yang berdasarkan atas empat pilar, yakni kerangka kerja legislasi dan regulasi, kerangka kelembagaan dan kapasitas manajemen, pelaksanaan pengadaan dan praktek pasar, serta integritas dan transparansi sistem pengadaan pemerintah.

Pada akhirnya dari CPI akan diperoleh data dasar yang akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan peraturan pengadaan.

Sumber : KREDIBEL Edisi 01

Share

WAWANCARA ” TAK LAMA LAGI PENGADAAN IDEAL AKAN TERWUJUD “

May 21, 2012 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

WAWANCARA DENGAN KETUA LKPP  ” TAK LAMA LAGI PENGADAAN IDEAL AKAN TERWUJUD “

Bagaimana sejarah terbentuknya LKPP? Apa yang menjadi tugas LKPP?

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaPertama mengenai keberadaan LKPP. LKPP ini sebetulnya keberadaannya agak terlambat jika dibandingkan dengan institusi sejenis yang ada di banyak negara lain. Lembaga semacam LKPP ini sudah ada di hampir setiap negara di seluruh dunia. Di AS misalnya, ada Office of Federal Pro-curement Policy (OFPP), di Inggris ada Office Government Commerce (OGC). Sementara di Eropa Timur mereka me-makai nama National Public Procurement Office, seperti di Polandia, Ceko, atau Rumania.

Kalau di Malaysia dan Korea disebut Public Procurement Service. Di Filipina namanya Government Procurement Board, yang berupa kumpulan menteri, dike-tuai oleh Menteri Perencanaan Pembangun-an, wakilnya Menteri Pekerjaan Umum, dan sehari-hari dijalankan oleh seorang Sekjen. Semua lembaga itu berdiri jauh lebih dahulu dibandingkan kita. LKPP baru mulai merangkak tahun 2008. Selama 2008-2009, LKPP belum memiliki anggaran sendiri, masih menggunakan anggaran Kementerian Keuangan.

Jika dilihat perjalanannya, LKPP memang masih sangat muda. Tugas LKPP adalah ingin mewujudkan pengadaan barang jasa di Indonesia ini ideal. Dari kasus-kasus yang mengemuka, memperlihatkan kesan bahwa proses pengadaan barang jasa selama ini buruk, pengadaan barang jasa diatur, sekedar formalitas, dan lain sebagainya. Itu yang tidak kita inginkan. Tugas LKPP adalah memperbaiki hal tersebut.

Berapa potensi uang negara yang melalui proses pengadaan? Bagaimana peran LKPP di sana?

Kalau kita lihat, potensi uang negara yang melalui proses pengadaan barang jasa kurang lebih 35-40 persen dari APBN, mencapai sekitar Rp 450 triliun. Dana yang sedemikian besar itu mestinya dikelola dengan sistem yang baik. Untuk mewujudkan itu, maka perlu upaya-upaya perbaikan.

Apa saja itu? Pertama, aturan perundang-undangannya perlu kita perkuat dan perbaiki. Yang namanya peraturan itu harus selalu disempurnakan, seiring dengan berjalannya waktu.

Berikutnya adalah soal SDM. Karena selama ini kita akui mindset yang berlaku hingga saat ini bahwa lelang itu hanya pura-pura saja, bahkan sebelum lelang pemenangnya sebenarnya sudah ada. Meskipun ada satu-dua lelang yang sudah sesuai aturan. Dari proses lelang yang benar ini akan terlihat penghematan atau saving-nya. Jadi orangnya harus diperbaiki. Tidak mesti orang itu harus bersertifikat, harus memahami aturan, tapi yang lebih penting dari itu sebetulnya adalah melakukan perubahan mindset, menegakkan integritas. Itu yang sulit. Untuk itu semua harus digiring dengan sebuah sistem, kemudian diawasi.

LKPP baru memulai kiprahnya di tahun 2008. Dalam kurun waktu usia yang masih sangat muda tersebut, keberadaan LKPP telah memberikan dampak positif, utamanya dalam hal perbaikan sistem dan proses pengadaan barang jasa barang dan jasa pemerintah.

Apa tugas LKPP yang ingin dituntaskan? Inovasi apa pula yang telah dan akan dilakukan LKPP?

Bilamana pengadaan yang ideal di Indonesia ini bisa terwujud?

Berikut wawancara Kredibel dengan Kepala LKPP Agus Rahardjo, Jumat, 7 Oktober 2011, di Kantor LKPP. Lalu dari sisi kelembagaan. Terbentuknya LKPP ini sendiri sebenarnya ’kanjuga sebuah perbaikan kelembagaan. Tapi tentu saja tidak cukup sampai di sini. Dulu yang namanya lelang itu kan hanya dilakukan sambilan saja, berupa kepanitiaan, setelah itu bubar. Oleh karena itu sejak di Keppres 80/2003 dan juga di Perpres No. 54/2010, kita memperkenalkan yang namanya Unit Layanan pengadaan barang jasa (ULP).

ULP ini ada di setiap Kemen-terian, Lembaga, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Perpres No.54/2010, pada tahun 2014 anti ULP ini sudah harus jadi permanen, ada secara struktural. Saat ini mungkin ULP ini masih ‘nempel’dengan bagian lain, ada juga yang masih kebingungan bentuk, serta di beberapa tempat masih ada yang berupa kepanitiaan. Itu masih kita maklumi.

Selain SDM dan kelembagaan, faktor apalagi yang bisa memperkuat pengadaan yang kredibel?

Yang tak kalah penting ketika peraturan su-dah berjalan dan orangnya sudah bagus, maka sistemnya juga perlu disempurnakan. Bagaimana caranya? Sistem itu antara lain dengan menciptakan electronic procurement (e-procurement), yang memungkinkan prinsip-prinsip lelang yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, nondiskriminatif, terbuka, dan akuntabel, bisa terlaksana. Ini adalah prinsip-prinsip dasar lelang yang wajib diikuti.

Nah, ini jika tidak diciptakan dalam suatu sis-tem, bisa jadi menurut satu pihak sudah merasa transparan karena diumumkan, tapi pengumumannya ’kanbisa saja dibuat untuk mengarah ke orang tertentu. Nah, e-procurementini ’kan seperti mempersiapkan sebuah pasar, dan karena sifatnya elektronik sehingga pasar tersebut bisa diawasi oleh banyak orang.

Ke depan, e-procurementjuga ingin merumuskan kembali mana saja yang memang perlu melalui proses lelang, mana yang tidak. Apakah semua barang itu perlu dilelang? Atau jangan-jangan kalau semua barang harus lewat lelang malah menimbulkan biaya tinggi.

Apakah tidak ada barang yang tinggal kita beli saja di pasar? Tohdi pasar juga barang-barang yanga ada itu sudah melalui proses persaingan, misalnya seperti mobil, alat tulis kantor, obat-obatan, dan lainnya, yang kita sudah tahu harganya. Barang-barang tadi yang sudah lazim ada itu bisa tinggal dibeli saja, soalnya kalau lewat lelang justru bisa jadi lebih mahal daripada harga pasar.

Oleh karena itu nantinya di dalam sistem e-procurement akan dibedakan antara yang namanya regularly tendering atau biddingdengan yang namanya katalog. Jadi nanti barang-barang yang memang sudah ada di pasar akan ada di katalog, dan orang tinggal beli saja. Ini yang kita sebut sebagai konsep e-catalogue.

Bagaimana dengan konsep e-catalogue ini? Apakah sudah mulai dijalankan?

Sudah, kita sudah mulai memulainya. Di tahun 2011 ini kita mencoba untuk mobil, dan akhir tahun ini rencananya obat-obatan. Jadi kalau Anda buka sistem di websitekita, mobil itu orang sudah bisa beli langsung. Pemerintah pusat, dalam hal ini LKPP, melakukan negosiasi dengan semua ATPM yang tertarik, sehingga di sana sudah ada misalnya Toyota, Isuzu, Daihatsu, dan lain-lainnya.

Mereka yang memang butuh tinggal membeli sesuai kebutuhannya. Tentu saja harganya akan berbeda untuk tiap kota. Tapi harganya dijamin oleh ATPM itu akan lebih murah daripada mobil plat hitam. Dengan cara ini sistem jadi lebih cepat, pengadaan barang jasa menjadi lebih cepat karena tidak melalui proses lelang. Soal kualitas juga sama saja dengan yang dibeli masyarakat umum.

Bagaimana untuk obat-obatan?

Sekarang sedang dilakukan lelangnya. Bedanya dengan mobil dimana kita bisa langsung nego-siasi dengan pemegang merek, di obat-obatan ini barangnya bisa jadi satu jenis, misalnya amoxilin,namun yang memproduksi bisa Kimia Farma, Indofarma, Kalbe Farma, dan lain-lainnya.

Barang dengan jenis yang sama tapi dengan banyak pro-dusen. Ini yang sedang dilelang saat ini, sedang disesuaikan dengan kapasitas produksi mereka.

Nantinya obat-obatan ini juga tinggal dibeli saja, tidak perlu lewat lelang lagi. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan hanya untuk mobil dan obat-obatan saja, tapi semua barang yang ada di pasar bisa di e-catalogue-kan. Mulai alat tulis kantor, mesin fotokopi, alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu terobosan kita.

Kalau demikian, apa saja yang nantinya harus melalui proses lelang?

Barang-barang yang memang tidak ada di pasar. Yang tadi itu’kan barang yang diproduksi pabrik dan ada di pasar. Kita bisa dengan mudah mem-bandingkannya. Sementara ada yang mau tidak mau harus dilelang karena tidak ada di pasar.

Misalnya pekerjaan konstruksi, pembangunan gedung, atau pembuatan jalan. Itu yang harus dikompetisikan. Jadi nanti ada dua sistem, yaitu regularly tenderingdan catalogue. Semua berbasis elektronik, supaya smua orang bisa mengawasi, dan tidak ada ’selingkuh’ lagi.

Bagaimana dengan peran e-procurement dalam menghemat uang negara?

Saat ini masih kecil, karena memang belum diwajibkan menggunakan e-procurementini, belum mandatory. Hari ini kalau Anda lihat di data baru ada sekitar Rp 41 triliun yang pengadaannya menggunakan sistem e-procurement.

Padahalkan mestinya Rp 400 triliun. Untuk updatenya bisa lihat di website kita. Saat ini jumlah LPSE ada 274. Jumlah instansi yang menggunakan LPSE ini ada 580. Angka yang dilelang Rp 41 triliun, dengan jumlah paket ada 19.551 paket. Yang sudah selesai kontrak ada Rp 23 triliun.

Penghematan mencapai Rp 2,8 triliun atau 12 persen. Angka Rp 2,8 triliun ini lumayan ’kan? Bisa dibikin dua buah PLTU. Apalagi kalau nanti angka yang melalui sistem ini mencapai Rp 400 triliun. Dengan penghematan 10 persen saja itu artinya ada peng-hematan Rp 40 triliun. Bisa dijadikan Jembatan Suramadu delapan biji itu. Ini perkembangan sampai saat ini. Belum gembira karena masih segini. Belum puas secara keseluruhan, masih harus terus bekerja keras.

Tentang regulasi. Sampai saat ini bagaimana perkembangan RUU Pengadaan? Apa manfaat dari adanya UU tentang pengadaan barang jasa ini nanti?

Ini yang harus jadi perhatian pemerintah. UU pengadaan barang jasa ini hampir semua negara yang ada di dunia sudah memilikinya, karena memang Ini penting sekali. UU Pengadaan ini penting karena dengan undang-undang ini kita nantinya tidak hanya mengawasi APBN atau APBD saja, tapi juga dana-dana publik lain juga bisa kita awasi.

Sebagai contoh misalnya, tahun kemarin di sektor kehutanan dari pengelolaan hutan, pemerintah merugi Rp 169 triliun. Hal ini karena pada waktu memilih pemegang HPH-nya tidak melalui proses yang benar. Di sektor migas juga demikian. Sehingga kalau dengan undang-undang, kita bisa menjangkau yang sifatnya publicprivate partnership.

Kalau public private partnership ini bisa luas sekali. Sektor kehutanan, migas, bahkan sampai kalau pemda mengembangkan pasar atau terminal juga bisa kita awasi. Jadi dengan undang-undang akan bisa menyentuh banyak aspek.

Di samping bisa menyentuh bidang-bidang yang lebih luas, dengan adanya UU bisa memberikan sanksi yang lebih tegas. Dengan perpres sekarang, tidak bisa memberikan sanksi yang tegas kalau ada yang melanggar. Ada pelanggaran, misalnya tidak mengumumkan lelang, paling sanksinya hanya administrasi saja. Kalau ada undang-undang ’kanbisa sampai ke hukuman pidana.

Apa yang masih menjadi kendala dan tantangan bagi LKPP?

Pengadan ini tidak akan pernah bagus kalau lingkungan strategisnya tidak pernah mendukung. Di Perpres No.54/2010 ini ‘kan pengadaan barang jasa  itu mengawasi dana yang ada di APBN dan APBD.

Nah, lingkungan strategis yang mendukung itu bermacam-macam. pengadaan barang jasa yang bagus itu biasanya bisa dilihat dari komitmen orang yang menjadi pemimpin di daerah atau instansi yang memang bagus. Misalnya seperti di Jawa Barat.

Jawa Barat ini sekarang menjadi daerah yang paling unggul dalam hal nilai pengadaan barang jasa yang meng-gunakan e-procurement. Saat ini mencapai Rp 1,4 triliun. Savingnya mencapai 18%. Dari penghematan sebesar itu ’kan manfaatnya bisa kembali lagi ke masyarakat. Hal itu bisa berjalan karena tingginya komitmen kepala daerahnya.

Sejak 2009, Gubernur Jawa Barat membuat edaran yang mengharuskan lelang di atas Rp 500 juta harus melalui e-procurement. Saat ini bahkan angkanya diturunkan menjadi Rp 100 juta. Ini termasuk lingkungan strategis, ada aturan yang menggiring ke arah pengadaan barang jasa yang baik dari pemimpinnya.

Satu hal yang bisa merusak pengadaan barang jasa jika hal ini terus dibiarkan dan tidak diperbaiki yaitu karena menjadi pejabat publik itu sangat mahal. Menjadi bupati, gubernur, anggota dewan, itu mahal.

Di kampung  saya contohnya, untuk jadi bupati butuh Rp 25 miliar. Kalau sudah demikian maka dia pasti ingin modalnya kembali. Apalagi kalau dari awal sudah berhutang atau ada sponsornya.

Dari mana? Ya otomatis saat mereka menjabat mereka akan menggerogoti APBN atau APBD. Ini lingkungan strategis yang harus diperbaiki. Perlu dipikirkan bagaimana mencari dan memilih pemimpin, kepala daerah, atau anggota dewan yang baik tetapi tidak memerlukan modal yang sangat besar.

Lingkungan strategis lain adalah birokrat. Kalau birokratnya dibayar under paid,ini bisa jadi alasan untuk melakukan korupsi. Makanya reformasi birokrasi harus jalan. Bagaimana birokrat ini dibayar cukup, tapi di waktu yang sama juga mereka harus perform, ada sanksi jika tak mencapai perform yang diinginkan.

Modus apa saja yang biasanya dilakukan untuk memanipulasi proses pengadaan?

Mulai dari soal perencanaan, sehingga ini yang menyebabkan setiap tahun penyerapan anggaran itu lambat. Sekarang ‘kan sering anggaran banyak terserap baru di triwulan 3 dan 4. Itu menunjukkan adanya permasalahan. Berarti administrasi keuangan di kita itu perlu disempurnakan. Sistem perencanaan masih lemah.

Kita di bidang pengadaan barang jasa sebenarnya sudah minta agar proses lelang itu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Ketentuan itu ada di perpres. Seyogyanya dilakukan di bulan November-Desember. Kontraknya dilakukan ketika dokumen anggaran sudah sah. DIPA itu ’kan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

 Jadi tanda tangan kontrak dilakukan di Januari. Kalau hal itu benar-benar dilaksanakan tidak akan terjadi lagi proses penyerapan yang lambat tadi. Karena paling tidak di Januari uang mukanya sudah turun.

Sayangnya ini tak pernah terjadi. Sering terjadi anggaran sudah didrop tapi targetnya tenyata masih dicari-cari. Alokasinya masih diexercise lagi.

Jadi kalau begitu proses administrasi di depan yang harus diperbaiki. Ini lingkungan strategis untuk pengadaan barang jasa yang harus diperbaiki.

Apa harapan Bapak untuk LKPP ke depan?

Saya berharap jangan terlalu lama untuk bisa mewujudkan sistem pengadaan barang jasa yang bagus, karena ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Tapi harapan ini harus didukung oleh semua pelaku. Potensi kita untuk berkembang dan maju sangat ada. Kita harus selalu optimis. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai sekarang juga. Mari kita mulai untuk tidak korupsi, menjaga integritas, dan mendidik anak-anak kita dengan baik.

Melalui LKPP, saya berharap tidak terlalu lama untuk mewujudkan pengadaan barang jasa yang baik dan ideal. Mudah-mudahan dalam waktu lima tahun kedepan sistem pengadaan itu sudah menjadi ideal.

Kita akan memassifkan e-procurement serta e-catalogue. Tahun 2012 nanti sudah mandatory. Maka setiap tahun kita tinggal menentukan target saja. Tahun depan kita harapkan 40 persen pengadaan barang jasa sudah melalui e-procurement, berikutnya naik 60 persen, dan empat tahun ke depan sudah 100 persen.

Sumber : KREDIBEL Edisi 01

Share

Memahami “Siapa PPK” Dengan Pendekatan Kronologis

May 7, 2012 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasaPaket Undang-undang Keuangan Negara

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara yang diawali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan mengharuskan penyesuaian tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang sebelumnya menggunakan acuan indische Comptabiliteitstwet (ICW). Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tugas melaksanakan APBN dibebankan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan tugas melaksanakan APBD dibebankan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Barang daerah pada SKPD yang dipimpinnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) memiliki beberapa kewenangan, dua diantaranya adalah : 1) kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 6 ayat (2) huruf b). dan 2) kewenangan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (pasal 17 ayat (2)). Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk APBN atau ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk APBD.

Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sangatlah besar, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pelaksanaan APBN

Menteri Keuangan, sebagai Bendahara Umum Negara, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 4 mengatur bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengunaan anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan beberapa pejabat salah satunya adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pasal 4 ayat (2) huruf c). Dalam Perturan Menteri Keuangan ini, belum disebutkan nama jabatan dari pejabat dimaksud, namun dapat kita pahami bahwa pejabat dimaksud adalah pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan PA/KPA yang kita bahas dalam bagian sebelumnya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluaran Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 ayat (2) huruf a menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen. Peraturan inilah yang menurut hasil penelusuran saya adalah pertama kalinya yang menggunakan frasa “pembuat komitmen”. Namun frasa tersebut sama sekali tidak didefinisikan dalam pasal yang mengatur pengertian umum (pasal 1).

Yang masih menjadi pertanyaan saya adalah apakah pelimpahan wewenang dimaksud termasuk juga kewenangan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain? Dalam prakteknya, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen) sekaligus menggunakan kewenangan untuk melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan APBD

Sebagai peraturan pelaksanaan dari paket Undang-undang Keuangan Negara, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 10 menulis ulang kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah yang ada dalam Undang-undang termasuk kewenangan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan kewenangan melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur bahwa kewenangan dimaksud dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan, PA/KPA dapat menunjuk Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dengan tugas salah satunya menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (6) dijelaskan bahwa dokumen administratif yang disiapkan oleh PPTK meliputi dokumen administratif kegiatan dan dokumen administratif yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD), tidak digunakan terminologi pembuat komitmen maupun nama jabatan pejabat pembuat komitmen.

Perubahan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Terminologi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama kali muncul secara dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dalam Pasal 1 nomor 1a, PPK didefinisikan sebagai Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam penjelasannya, definisi PPK sebagai pemilik pekerjaan menggantikan istilah pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan APBN, dengan munculnya terminologi PPK pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, maka pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 tahun 2005 pasal 2 ayat (2) huruf (a) adalah PPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut, meskipun nomor Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bisa berubah dari tahun ke tahun.

Namun dalam pelaksanaan APBD, terminologi PPK tidak bisa dinyatakan merujuk pada nama jabatan tertentu yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga tidak jelas siapa yang melaksanakan tugas dan fungsi PPK.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pasal 1 angka 7 menyebutkan PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, salah satu tugas pokok dan kewenangan menandatangani kontrak (pasal 11 ayat (1) huruf c. Dengan kewenangan menandatangani kontrak, maka PPK pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK salah satunya adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (pasal 12 ayat (2) huruf g).

Pengatuan tentang PPK dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mudah diterapkan dalam satuan kerja yang menggunakan dana APBN, karena struktur organisasi Satuan Kerja memungkinkan PA/KPA Anggaran untuk menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratan beserta standar biaya masukan untuk pembayaran honorariumnya. Namun hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam struktur organisasi SKPD dalam pelaksanaan APBD, karena tidak adanya nama/uraian jabatan dalam Struktur SKPD yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan PPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 memberikan penegasan kedudukan PPK dalam rangka pelaksanaan APBD, tanpa menjelaskan definisi PPK. Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang PPK yaitu pasal 10A dan 11 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang salah satu pengaturannya adalah PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengalami hambatan di lapangan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, krena Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk pegawai/pejabat lainnya yang memenuhi persyaratan menjadi PPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

PPK Menurut Saya (guskun.com)

Definisi, tugas pokok dan kewenangan PPK yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada dasarnya adalah mengambil kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu : 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan 2) melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Dua kewenangan tersebut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan diberikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Kita perlu sedikit berandai-andai jika Presiden tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apa yang terjadi ? yang terjadi adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tetap memiliki 2 kewenangan tersebut di atas, yang pelaksanaanya (mungkin) tidak akuntabel karena tanpa panduan yang jelas dan rawan penyalahgunaan wewenang.

Karena kewenangan sudah diberikan oleh Undang-undang, maka seharusnya Peraturan Presiden tidak memberi persyaratan tambahan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika ingin menggunakan kewenangannya. Peraturan Presiden cukup mengatur bagaimana cara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan kewenangan tersebut dalam bentuk tata kerja atau prosedur.

Dengan bangunan logika tersebut, maka perlu harmonisasi antara ketentuan pelaksanaan APBN, ketentuan pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga fungsi PPK dapat dilakukan oleh : 1) Pengguna Anggaran, atau 2) Kuasa Pengguna Anggaran atau 3) orang yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Persyaratan untuk ditetapkan menjadi PPK hanya bisa diwajibkan kepada orang yang diberi kewenangan, bukan kepada PA/KPA nya sendiri. Dengan diberikannya peluang bagi PA/KPA untuk menunjuk orang lain, termasuk dalam pelaksanaan APBD, maka menurut saya PA/KPA dapat menunjuk PPTK yang memenuhi persyaratan sekaligus sebagai PPK karena yang bersangkutan secara tugas dan fungsinya telah bertanggungjawab dalam mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran.

Yang perlu selalu diingatkan adalah, siapapun yang melaksanakan fungsi sebagai PPK bertanggungjawab tas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran.

Share

Pengadaan Barang Jasa Yang Ideal Menuju Indonesia Bermartabat

May 5, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Tepat 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Pre-siden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007. Lembaga ini memiliki fungsi mulia, yaitu ingin mewujudkan pengadaan di Indonesia ini ideal. Sederhana, namun ini bukan hal yang  mudah.

Dari pengalaman sebelumnya, Indonesia memang memiliki catatan kurang baik dalam hal pengadaan. Kesan negatif tentang pengadaan yang kurang menghargai prinsip-prinsip pen-gadaan yang efektif dan efisien, bersaing secara sehat, transparan, terbuka, akuntabel, serta adil bagi semua pihak, masih menjadi mindset di masyarakat. Meski bisa dikatakan agak terlambat, terbentuknya LKPP menandai era baru bagi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Keberadaan institusi sejenis LKPP ini sudah menjadi hal yang lazim yang ada di hampir setiap negara di seluruh dunia. Namun demikian, di usianya yang baru menjelang empat tahun, LKPP berhasil meraih beberapa capaian penting.

Dalam hal tata cara lelang, LKPP berhasil men-dorong penerapan pengadaan dengan sistem  elektronik (e-procurement), yang merupakan amanat Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu inovasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini adalah dibentuknya Layanan Pengadaan Se-cara Elektronik (LPSE) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I).

Perkembangannya pun cukup menjanjikan. Walaupun belum diwajibkan (mandatory), per 19 Oktober 2011 jumlah LPSE sudah mencapai 274 buah yang tersebar di 32 provinsi. Jumlah yang telah menggunakan LPSE ada 580 instansi. Nilai yang dilelang mencapai Rp 41 triliun, dengan jumlah 19.551 paket. Penghematan yang dicapai sebesar 12 persen atau Rp 2,8 triliun. Sebuah angka yang cukup lumayan, dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Targetnya, nilai pengadaan yang melalui sistem e-procurement ini nantinya bisa mencapai Rp 400 triliun. Sehingga dengan asumsi penghematan 10% saja, akan didapat penghematan sebesar Rp 40 triliun. Optimisme ini diperkuat dengan sudah diwajibkannya penerapan e-procurement ini di tahun 2012 nanti.

Selain dari sisi sistem, satu yang tak kalah penting untuk diperbaiki dan disiapkan adalah sisi sumber daya manusia (SDM). Untuk itu LKPP juga tak kenal lelah terus mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejak tahun 2005 hingga Juni 2011, LKPP telah menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dengan jumlah peserta mencapai 707.500 orang. Dari jumlah itu, 164.520 diantaranya telah dinyatakan  lulus ujian dan bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Ujian Sertifikasi PBJB ini diselenggarakan di 33 provinsi, meliputi Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota,  Badiklat, PTN/PTS/ Lembaga Swasta.

Untuk menjamin mutu dan kompetensi pemegang sertifikat, LKPP pun telah memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi melalui kegiatan surveilan. Surveilan ini dilakukan dengan metode penilaian logbook, wawancara, serta observasi. Diharapkan, SDM pengadaan barang  dan jasa pemerintah yang profesional senantiasa tersedia dan mencukupi untuk melayani semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.LKPP juga mengembangkan layanan bimbingan teknis, advokasi, bantuan hukum dan saksi ahli, serta penyelesaian sanggah. Kegiatan bimbingan teknis ini merupakanpemberian materi yang tidak terstruktur kepada para pelaku pengadaan. Setiap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi para pelaku pengadaan senantiasa siap dicarikan jalan keluar dan pemecahan masalahnya. Siapa-pun bisa mendapatkan bimbingan teknis ini, baik pemerintah daerah, asosiasi penyedia/kontrak-tor/konsultan, hingga kalangan LSM.

Syaratnya, memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP), menga-jukan permohonan ke LKPP, serta jumlah peserta minimal 50 orang. Tahun 2011 ini saja kegiatan bimbingan teknis ini sudah dilakukan di 70 lokasi. Selain kegiatan bimbingan teknis, pintu konsultasi juga dibuka lebar. Bisa melalui surat, telepon, faksimili, datang langsung ke kantor LKPP, atau melalui email di konsultasi@lkpp.go.id. Per hari, hampir 200 email mampir di inbox LKPP untuk berkonsultasi.

LKPP juga melakukan advokasi dan pendam-pingan pengadaan barang. Saat mendampingi KPU, pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu 2009 telah berhasil berhemat Rp 1,79 triliun. LKPP sebagaimana tugasnya juga memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan peng-adaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan e-KTP, salah satu ”megaproyek” pengadaan barang dan jasa pemerintah yang saat ini masih bermasalah.

Menyangkut kebijakan dan regulasi, LKPP juga tengah menggodok RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Keberadaan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang ada saat ini dinilai masih perlu perbaikan dan penguatan. Salah satu upaya penguatan dalam regulasi di bidang pengadaan adalah mewujudkan sebuah Undang-undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan adanya UU ini nantinya diharapkan LKPP tidak hanya mengawasi pengadaan yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga penggunaan dana-dana publik lain dalam kerangka public-private partnership.

Selain akan bisa menyentuh bidang-bidang yang lebih luas, adanya UU ini juga bisa memberikan sanksi yang lebih tegas. Diharapkan pula dengan adanya UU Pengadaan Barang dan Jasa ini bisa terwujud unifikasi pengertian di berbagai bidang yang terkait dengan pengadaan, demi keselarasan peraturan dan kesamaan pemahaman. Usia boleh muda, namun eksistensi tak hanya ditentukan dari seberapa lama ia telah hadir. Kiprah, manfaat, torehan sejarah, serta capaian prestasi bisa menunjukkan sebuah eksistensi. LKPP, jelang usianya yang baru menginjak empat tahun, tak diragukan lagi telah memberikan rona tersendiri bagi bangsa Indonesia. Cita-cita mulia untuk mewujudkan pengadaan yang ideal tentunya akan sangat memberikan manfaat bagi terwujudnya Indonesia yang lebih terhormat dan bermartabat.

Sumber : Majalah KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011

Share

Next Page »