Etika Pengadaan & Conflict of Interest

Setelah prinsip prinsip dasar pengadaan, hal harus diperhatikan juga oleh para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa adalah ETIKA PENGADAAN. Terkait etika pengadaan, hal ini diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya termasuk perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 6 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

Maklumlah sudah Passionnya mengajar… walau banyak hambatan dari sana sini untuk mengajar, tidak mengendurkan semangat untuk tetap berbagi ilmu pengadaan. Salah satunya ya ini dia, dengan berbagi video pengadaan. Cukup nyari waktu luang setelah sesi 19-21 bersama anak anak selesai (baca : Parenting Abah Ihsan), setelah si Bungsu tidur, tinggal ke kamar kerja belakang deh, tap tap tap… isi suaranya… jadi deh… SaLam Pengadaan dari Bogor 🙂

Read more

Share

Pasal 6 – Etika Pengadaan

August 24, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Kedua – Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Read more

Share