Bimtek gratis dari LKPP

Informasi dari pa Mudji Santosa (www.mudjisantosa.net)

Permasalahan hukum pada pengadaan barang/jasa tidaklah muncul secara tiba-tiba melainkan karena ada penyebabnya. Penyebab permasalahan hukum pada pengadaan barang/jasa  bisa berasal dari proses perencanaan anggaran, proses pemilihan (lelang), pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan maupun pemanfaatan barang/jasa. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, maka Biro/Bagian/Bidang Hukum disetiap K/L/D/I mempunyai peran yang sangat besar.

Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, di Tahun Anggaran 2017 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang/jasa terkait Penanganan Permasalahan Hukum, diperuntukan bagi Biro/Bidang/Bagian Hukum K/L/D/I yang dilakukan  di 5 (lima) lokasi daerah sebagai berikut:

No

Tempat

Jumlah Peserta

Waktu pelaksanaan

Lama penyelenggaraan

1

Kepulauan Riau

80 (delapan puluh)

Minggu III di Bulan April

1 (satu) hari

(fullday meeting)

2

Kalimantan Timur

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Mei

1 (satu) hari

(fullday meeting)

3

Sulawesi Utara

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Juli

1 (satu) hari

(fullday meeting)

4

Bali

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Agustus

1 (satu) hari

(fullday meeting)

5

Jawa Tengah

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di September

1 (satu) hari

(fullday meeting)

2. Pelaksanaan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperuntukan bagi  PPK K/L/D/I yang dilakukan di 5 (lima) lokasi daerah sebagai berikut :

No

Tempat

Jumlah Peserta

Waktu pelaksanaan

Lama penyelenggaraan

1

Kepulauan Riau

80 (delapan puluh)

Minggu III di Bulan April

1 (satu) hari

(fullday meeting)

2

Kalimantan Timur

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Mei

1 (satu) hari

(fullday meeting)

3

Sulawesi Utara

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Juli

1 (satu) hari

(fullday meeting)

4

Bali

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di Bulan Agustus

1 (satu) hari

(fullday meeting)

5

Jawa Tengah

75 (tujuh puluh lima)

Minggu III di September

1 (satu) hari

(fullday meeting)

 LKPP akan menanggung biaya paket meeting fullday peserta. Selain hal tersebut biaya diluar tanggung jawab LKPP.

Ketentuan peserta :

1.     PNS yang bertugas di Biro/Bagian/Bidang Hukum dan PPK di K/L/D/I.

2.     Peserta tidak dipungut biaya;

3.     Peserta dapat mendaftarkan secara online melalui link http://bit.do/kegiatanpphlkpp2017

4.   Formulir permohonan dapat di unduh di website LKPP dan formulir yang telah diisi, dapat dikirim kembali melalui e-mail: pph.lkpp@gmail.com, paling lambat satu minggu sebelum waktu pelaksanaan;

5.   Persetujuan permohonan mutlak ditentukan oleh LKPP, sesuai dengan kuota yang tertera diatas. Nama-nama peserta akan diumumkan melalui e-mail;

6.   Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person: Tia (0895337799524) atau Ika (081282442917) atau (021) 299 12 450 ext. 0342/0343/0344.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Share