Romantika Pengadaan Mobil dan Motor

December 27, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

“Maaf pak saya tidak bisa memberi apa-apa untuk pengadaan ini, karena harganya memang sudah segini adanya, sudah diatur dari LKPP, ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban dari perusahaan saja untuk pengadaan kendaraan bermotor harga GSO untuk  pemerintah” begitu kata salah satu sales manager vendor kendaraan bermotor di kota Bogor kepada ULP /pejabat pengadaan.

“Wah memangnya harus ngasih apa gitu pak?” jawab salah satu anggota ULP (tapi nga gitu juga kaliiii…) :)  , nah inilah salah satu dampak dari penunjukan langsung untuk pengadaan kendaraan bermotor baik mobil atau motor yang dilaksanakan melalui e-katalog di portal pengadaan inaproc.lkpp.go.id , tidak ada lagi biaya-biaya lain di luar dari harga kendaraan bermotor yang akan diadakan, bagitu pula ketika bos-bos menginginkan tambahan aksesories seperti kamera depan eh belakang (sensor parkir), kaca film yang lebih hitam, jok kulit, sound system, power, sub woofer dan Head Unit Double Din yang lengkap dengan GPS, dsb  dan lain sebagainya, dengan gampangnya ULP menjawabnya bahwa harga kendaraan bermotor sudah diatur oleh LKPP sehingga tidak ada “tetesan-tetesan” atau bahkan kucuran dana tersisa yang dapat di mainkan lagi… maaf ya… kasian deh loh… :)

So cukuplah dengan martabak air mancur atau sekedar ucapan terima kasih saja untuk para anggota ULP yang melakukan penunjukan langsung penunjukan kendaraan bermotor via e-katalog. Hal ini kemungkinan akan terus berlangsung dan semakin merambahn ke pengadaan barang-barang umum lainnya, karena LKPP untuk tahun 2013 telah mengadakan kontrak payung dengan 27 penyedia jasa Internet atau ISP (Internet Service Provider) untuk pengadaan jasa internet via e-katalog, dan hal ini akan terus berlanjut dengan kontrak payung lainnya untuk barang-barang umum seperti alat kesehatan dan ATK.

Mudah-mudahan setelah kontrak payung pengadaan jasa internet di 2013 dapat diperluas ke barang-barang umum lainnya, sehingga proses tender atau pelelangan/seleksi hanya dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit atau kompleks saja. Dan tentunya satu lagi harapan yang mudah-mudahan segera direalisasikan adalah segera adanya payung hukum yang lebih jelas dan kuat tentang bagaimana teknis detail pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang adalam perpres 54 tahun 2010 diwajibkan pada tahun 2014. Masa sih di kota Bogor ULP nya masih ad hoc (belum permanen) bahkan di Propinsi Jakarta belum ada ULP nya, bagaimana nih Pak Jokowi dan Pak Ahok? saya mau mengusulkan hal ini, tapi nyari-nyari nomor HP atau BB nya ahok yang katanya banyak ternyata susah juga nyarinya, so melalui blog ini lah mudah-mudahan bukan hanya di Bogor atau Jakarta tapi daerah-daerah lainnya pun segera membentuk ULP yang permanen agar pengadaan dapat diserahkan kepada ahlinya…. wallohoalambissowab…

Informasi tentang (penunjukan langsung/GSO) pengadaan kendaraan bermotor (mobil/motor):


So dengan penunjukan langsung via e-katalog… good bye to KKN, fee, jatah preman dan istilah-istilah lainnya… :)

Share

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

June 8, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sumber: LKPP – http://www.lkpp.go.id

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

JAKARTA—Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Penyedia Kendaraan Bermotor melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah pada Jumat 27 Mei 2010.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan penyedia kendaraan bermotor/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu, dari LKPP akan diwakili oleh Kepala,  Agus Rahardjo. Acara yang bertempat di Ruang Pertemuan lantai 9 LKPP, Jakarta diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya tentang program ini. Penandatanganan SPK ini turut pula dihadiri oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Sekjen KPK, KPPU, dan Badan Keuangan Anggaran Daerah kementerian Dalam Negeri.

Surat Perjanjian Kerjasaman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Perintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah, tujuannya agar menjadi pedoman dan aturan bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah ditetapkan dalam SPK diatas antara LKPP dan Penyedia Kendaraan pemerintah, sehingga pengadaan kendaraan pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan.

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Tindak lanjut dari SPK ini adalah layanan perangkat lunak berbasis web Aplikasi Sistem Penunjukan langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk selanjutnya disebut Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional (www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum).

“Mulai sekarang, setiap ATPM yang ikut menandatangani perjanjian ini dapat mendeklarasikan dirinya dapat ditunjuk langsung” tutur Agus Rahardjo dalam sambutannya. Penandatanganan SPK memberikan banyak keuntungan bagi pengguna (pemerintah) maupun dari sisi penyedia kendaraan pemerintah. Dari sisi  pemerintah, dapat melakukan efisiensi waktu dan anggaran, pelayanan yang lebih baik dan mendapatkan harga terbaik. Dari sisi penyedia, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas, waktu yang lebih singkat dan mengurangi biaya transaksi.[gvd]

Share